20100729

Berpikir Terbalik

Kenalkah Anda dengan Edgar Rubin? Mungkin tidak. Tetapi jika ditunjukkan kepada Anda sebuah gambar yang tampak sebagai “vas” dan pada saat yang sama dapat dilihat sebagai “dua wajah yang berhadapan” (Anda dapat membayangkannya?), barangkali Anda segera merasa akrab. Rubinlah si pencipta gambar yang dapat dilihat dalam dua perspektif ini.

Gambar yang dibuat oleh Rubin pada 1915 itu menyiratkan apa yang disebut metode pembalikan. Saat menemui sebuah persoalan, orang menggunakan sudut pandang tertentu untuk memperoleh pemahaman. Jika ia sekaligus memakai sudut pandang yang berlawanan, ia niscaya dapat menemukan pemahaman yang lebih kaya.

Dr. Albert Rothenberg, peneliti proses kreatif, menjelaskan proses tersebut sebagai “pemikiran Janusian”. Istilah ini mengambil nama dewa Romawi, Janus, yang memiliki dua wajah yang menghadap ke arah berlawanan. Rothenberg menunjukkan jejak pemikiran Janusian dalam karya Einstein, Mozart, Picasso, dan Conrad.

Ingin mencoba cara berpikir Janusian? Begini: ajukan pertanyaan “Apa lawan dari ini?” Lalu cobalah membayangkan kedua hal berlawanan itu ada pada saat bersamaan.

Michael Michalko, dalam bukunya Thinker Toys, memberi contoh konkret penerapan cara berpikir Janusian pada praktek pertanian. Pertanyaannya: Mungkinkah membajak tanah pada malam hari, bukan pada siang hari? Peter Juroszek dan rekan-rekannya di Universitas Bonn, Jerman, menemukan bahwa petak tanah yang dibajak pada malam hari dapat mengurangi pertumbuhan rumput hingga lima kali dibandingkan dengan pembajakan pada siang hari. Sebabnya, kebanyakan biji rumput membutuhkan kurang dari satu milidetik cahaya untuk mulai bertuna, sedangkan biji kebanyakan tanaman dapat tumbuh dalam kegelapan.

Cara berpikir Janusian merupakan cara kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Bila Anda mencoba mempraktekkannya, Anda akan mengetahui betapa makin kaya pemahaman kita atas masalah itu. Mungkin saja kita menemukan hal-hal yang bakal terlewatkan bila kita memakai satu sudut pandang. Anda mungkin menemukan segi-segi yang tak terduga. Dengan berpikir pula dari sisi sebaliknya, bisa jadi kita mendapatkan jalan keluar yang lebih tepat.

Yang seringkali terjadi ialah kita bersikukuh bahwa sudut pandang tertentu itu yang paling tepat tanpa mencoba terlebih dulu sudut pandang lain, apa lagi yang berseberangan. Padahal, sebelum suatu keputusan diambil, kita semestinya membebaskan diri untuk melihat suatu persoalan dari sudut manapun. Bukan sebaliknya, justru memenjarakan diri dalam satu perspektif saja.

Menerapkan cara berpikir Janusian di perusahaan dapat mendorong siapapun yang ada di dalamnya untuk inovatif. Suatu bakal-produk, strategi pemasaran, atau perubahan organisasi akan menemukan bentuknya yang lebih solid dan lebih matang bila “ditantang” dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berlawanan perspektifnya. Ini pengujian yang bagus sebelum produk dilempar ke pasar, sebelum strategi pemasaran diluncurkan, atau sebelum perubahan organisasi dijalankan.

mahasiswa sebagai bagian negara ini

Sejarah Mahasiswa Indonesia di era 60-an, 70-an hingga 1998, sangat dikenal sebagai sosok agen pembaharu dalam perkembangan bangsa. Mahasiswa sangat kritis dan peka terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita bisa melihat tahun 60-an dimana Mahasiswa melakukan aksi TRITURA (tiga tuntutan rakyat), pada tahun 1974 kita juga mengenal peristiwa “MALARI” (malapetaka 15 Januari), dan terakhir pada tahun 1998 dimana Mahasiswa berhasil “menaklukan” orang paling berpenguasa di Indonesia selama 32 tahun, meski dibalik peristiwa ini juga banyak kepentingan yang masuk. tetapi tidak dapat terbantahkan bahwasannya mahasiswa adalah salah satu bagian pembentuk negara kita ini.

Dari berbagai peristiwa bersejarah itu seakan merepresentasikan bahwa Mahasiswa mengerti dan peduli terhadap problematika yang menyelimuti negeri ini, dari sana juga kita bisa melihat betapa hebatnya mahasiswa bisa menjalin kekuatan massa yang cukup besar dalam merobohkan dominasi penguasa tunggal negeri ini meski upaya perobohan rezim itu baru terealisasi pada 1998.

Mengenai sejarah mahasiswa Indonesia tentunya akan sangat panjang dan penuh perjuangan. Namun berbicara mengenai mahasiswa Indonesia sekarang, seakan tidak pernah jauh dari kehidupan malam, shopping, mall, travelling, drugs, free sex, alcohol, aksi anarki dan sebagainya, meski juga banyak prestasi internasional yang diraih mahasiswa indonesia. tidak bisa dipungkiri bahwasannya mahasiswa adalah instrumen bangsa yang akan membawa jauh mimpi-mimpi indonesia

kita tidak bisa menyalahkan atau mempermasalahkan mahasiswa yang demikian, karena mereka seperti itu karena sistem yang tercipta, yakni bea masuk perguruan tinggi yang mahalnya bukan main baik swasta maupun negeri, apalagi jika kita menengok UGM, UI dan ITB, mahalnya bukan main. tentunya kalian sendiri mengalaminya bagaimana besar dan susahnya untuk menembus Universitas yang kalian banggakan sekarang ini.

Mungkin karena kebanyakan berisikan orang-orang yang mapan secara ekonomi mengingat masuk kuliah bisa lewat jalur swadaya/kemitraan/kasarnya jalur duit.atau orang-orang yang kuliah hanya untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji tinggi, sehingga mereka apatis dengan segala permasalahan di negeri ini. tisdak perlu repot-repot mikirin politik, pemerintahan, permaslahan bangsa dan lain sebagainya, sekarang yang dipikirin gimana caranya biar bisa kuliah dengan IP yang bagus terus dapat kerja, kuliah sambil kerja, atau kuliah sambil bersenang-senang. atau malah bersenang-senang saja tanpa memikirkan kuliah. Dimana dari aktivitas itu, tentunya secara tidak langsung menjauhkan mereka dari masyrakat, maka jangan heran jika mahasiswa sudah tidak lagi menjadi penyambung lidah rakyat alias tidak lagi menjadi agen perubahan layaknya mahasiswa angkatan 60-an hingga 1998. Mahasiswa bukan lagi sosok kritis yang peka terhadap segala perubahan yang ada di sekitarnya, padahal harapan masyarakat terhadap mahasiswa juga cukup besar karena masyarakat beranggapan bahwa mahasiswa adalah sosok intelektual yang bisa menyalurkan aspirasi rakyat. maka disini kita sebagai mahasiwa pada era baru seperti sekarang ini harusnya lebih bisa menyikapi setiap kebijakan pemerintah dengan lebih tegas, keras dan lugas.

Sekarang semakin sedikit mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi, baik organisasi ektra kampus (HMI,GMNI,PMII,KAMMI,dll) maupun himpunan mahasiswa jurusan hingga BEM. Yah, mereka lebih senang menghabiskan waktu dengan bersenang-senang, sukur-sukur ada yang bekerja atau belajar.

Penulis secara pribadi juga mengakui bahwa mahasiswa sekarang lebih menampilkan sosok “arogan” secara intelektual dan sosok yang “apatis” dengan segala perubahan yang ada di masyarakat. Mereka lebih menampilkan eksklusivitas dengan hanya berkumpul sesama mahasiswa tanpa ada dialektika atau obrolan yang bermanfaat, hanya bersenang-senang dan ngegosip sana-sini. Sedangkan yang arogan secara intelektual lebih banyak mengahabiskan waktu dengan belajar tanpa peduli ada apa dengan temannya atau masyarakat, yang penting kuliah dapet IP Cumlaude dan bisa bicara hanya berdasar teori tanpa implementasi.

20100719

PELAYANAN PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) KOTA YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pada era pembangunan saat ini dunia bisnis Indonesia mendapat tempat dan peluang yang cukup penting bagi perkembangan ekonomi, peningkatan bisnis di bidang properti, perumahan transportasi, komunikasi, dan lain-lain serta kehadiran berbagai investor bisnis asing akan memberikan dampak positif dalam proses pembangunan nasional.
Agar di dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah atau hambatan perlu adanya sarana perangkat perizinan dan rencana tata ruang yang baik. Rencana tata ruang yang baik merupakan sarana pengendali perkembangan fisik di dalam pelaksanaan pembangunan, yang berarti bahwa rencana tersebut sudah diberikan landasan hukum pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah. Sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana tata ruang wilayah tersebut maka di dalam proses penyiapan, penyusunan dan pelaksanaannya perlu dukungan dan peranan instansi-instansi vertikal atau dinas-dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta maupun partisipasi masyarakat.
Sejalan dengan laju pertumbuhan kota Yogyakarta yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik di bidang teknologi maupun di bidang pembangunan, maka secara langsung akan berpengaruh pula pada tatanan dan wajah kota mendatang, sehingga perlu adanya peningkatan kegiatan pemerintah untuk mengatur dan menata bangunan.
Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan Dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan. Izin mendirikan bangunan yang kemudian disingkat dengan IMB adalah izin yang digunakan untuk mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, dalam hal ini adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Dinas Perizinan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perizinan. Dinas Perizinan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perizinan.
Dalam pelaksanaan perizinan, pemerintah senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan anggapan bahwa pengurusan segala macam izin, khususnya Izin Mendirikan Bangunan merupakan prosedur yang sangat rumit dan memakan banyak waktu maupun biaya. Namun, di sisi lain masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul baik dari Pemerintah Kota, maupun dari masyarakat. Permasalahan yang timbul dari masyarakat antara lain yaitu masyarakat masih kurang memahami mengenai prosedur untuk mengajukan permohonan IMB. Hal itu dikarenakan kurang realisasinya Pemerintah Kota di dalam memberikan keterangan, pengetahuan, dan pendampingan mengenai IMB dan prosedurnya.
Selain itu, hal lain yang sering menjadi keberatan dalam pengaturan IMB adalah masalah penentuan garis sepadan bangunan yang membuat lahan kita yang terbatas terasa semakin sempit. Misalnya saja untuk mendirikan rumah bangunan harus menyisakan 3 – 8 m tanah di batas depan tanah. Sesungguhnya pengaturan ini dimaksudkan untuk kenyamanan dan keamanan penghuni. Batas ini membantu meredam terpaan debu dan kebisingan dari jalan supaya tidak langsung masuk ke dalam rumah.
Berdasarkan keadaan yanga terjadi di masyarakat tersebut, penyusun mencoba untuk mengkaji permasalahan mengenai Pelayanan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Yogyakarta.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ada di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana prosedur perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Yogyakarta?
3. Apa sajakah hambatan dalam perolehan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Tinggal di Kota Yogyakarta?
4. Apa akibat hukum dari bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan ?


BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Izin
Pengertian izin menurut pendapat para ahli antara lain sebagai berikut:
1. N.M Spelt (Terjemahan oleh Prop Dr Philipus Hadjon, S.H)
Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan.
2. SF Marbun dan Moh Mahfud.
Izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan yg berlaku. Perbuatan AN yg memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
3. Prajudi Admosudirdjo.
Izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh Undang-Undang.
B. Bentuk-Bentuk Perizinan
Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD bentuk-bentuk perizinan dibagi atas 4 (empat) yaitu :
a. Dispensasi atau Bebas Syarat
yaitu apabila pembuat paraturan secara umum tidak melarang sesuatu Peraturan Perundang-Undangan menjadi tidak berlaku karena sesuau hal yang sangat istimewa. Adapun tujuan diberikannya dispensasi itu adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang menyimpang atau menerobos Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemberian dispensasi itu umumnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.
b. Verguining atau Izin
yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
c. Lisensi (Licentie)
menurut Prins nama lisensi lebih tepat untuk digunakan dalam hal menjalankan suatu perusahaan dengan leluasa (suatu macam izin yang istimewa). Sehingga tidak ada ganguan lainnya termasuk dari pemerintah sendiri.

d. Konsensi
yaitu apabila pihak swasta memperoleh delegasi kekuasaan dari pemerintah untuk melakukan sebagian pekerjaan/tugas yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah. Adapun tugas dari pemerintah atau bestur adalah menyelenggarakan kesajahtaraan umum. Jadi kesejahtaraan atau kepentingan umum harus selalu menjadi syarat utama, bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Pendelegasian wewenang itu diberikan karna pemerintah tidak mempunyai cukup tenaga maupun fasilitas untuk melakukan sendiri. konsensi ini hampir dapat diberikan dalam segala bidang.
Prajudi Atmosudirjo menyatakan perizinan merupakan penetapan yang memberikan keuntungan yaitu :
1. Dispensasi
pernyataan dari penjabat yang berwenang bahwa sesuatu ketentuan Undang-Undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang dalam surat permintannya.
2. Izin atau Verguinning
tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.
3. Lisensi
izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba.
4. Konsensi
penetapan yang memungkinkan konsesionaris mendapat dispensasi, izin, lisensi dan juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinnya untuk memindahkan kampung, dan sebagainya. Oleh karna itu pemberian konsensi haruslah dengan kewaspadaan, kebijaksanaan dan perhitungan yang sematang-matangnya.
C. Tujuan Sistem Perizinan
Motif-motif untuk menggunakan sistem perizinan dapat berupa :
1. Pengendalian Aktivitas Tertentu
Ada kemungkinan pemerintah menggunakan instrument izin untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat, misalnya pada izin mendirikan bangunan (IMB) atau dibeberapa daerah disebut izin mendirikan bangunan-bangunan (IMBB). Untuk dapat memperoleh IMB, pemohon harus mengajukan permohonan dengan memenuhi berbagai persyaratan. Instansi yang menangani permohonan akan melihat berbagai persyaratan yang ada, misalnya mengenai gambar yang memuat potongan bangunan, bahan, konstruksi, dan sebagainya. Termasuk yang dilihat, tentu saja, rekomendasi dari instansi yang terkait, misalnya kalau bangunan itu didirikan dekat sungai maka diperlukan rekomendasi dari instansi yang berwenang dalam pengawasan dan pengelolaan sungai; kalau bangunan itu dekat bandara, perlu ada rekomendasi dari instansi yang berwenang terhadap ketinggian dan keamanan agar tidak mengganggu lalu lintas udara; kalau itu didirikan untuk usaha yang memerlukan pemotongan sekat pemisah jalur, harus ada rekomendasai dari LLAJ, dan seterusnya. Bahkan kegiatan membangun tersebut harus disesuaikan dengan rencana tata ruang kota juga.
Pemerintah mengarahkan aktivitas membangun dengan menyesuaikannya dengan rencana pemerintah. Pada kawasan yang oleh pemerintah direncanakan untuk pemukiman. Pada kawasan yang oleh pemerintah direncanakan untuk pemukiman, tentu tidak diperbolehkan kalau ada anggota masyarakat yang memohon izin untuk mendirikan bangunan dan untuk keperluan industri. Pada kawasan yang direncanakan oleh pemerintah untuk pusat perkantoran, tidak diperkenankan kalau ada pemohon izin yang akan mendirikan rumah tinggal. Pada kawasan yang direncanakan untuk paru-paru kota, tentu juga tidak diperkenankan untuk mendirikan bangunan tempat tinggal. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh warga akan dikendalikan dan diarahkan melalui stelsel perijinan ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah. Sekalipun tanah yang akan dibangun tersebut memang tanah milik warga yang bersangkutan secara sah, bukan berarti mereka dapat menggunakan tanah tersebut sesuka hati mereka. Pemerintah tetap berwenang mengatur warganya. Bahkan, kalau warga tersebut tidak mau mentaati apa yang dimaui oleh pemerintah, mereka bias tidak diberikan izin yang pada gilirannya kalau tetap membangun terhadap warga tersebut dapat dilakukan penertiban dan penindakan.
2. Pencegahan Bahaya bagi lingkungan
Dalam pasal 6, Ayat 1, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pada Pasal 6 ayat 2, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegaitan berkewajiban memberi informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. sebagai salahsatu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, ditentukan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang berkemungkinan menimbulkan dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
Hal itu merupakan kewajiban setiap orang tanpa terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kewajiban ini mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Di sisi lain, pelaku kegiatan usaha juga wajib memberikan informasi yang benar dan akurat untuk dapat dipakai menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelum melakukan kegiatan usaha tertentu yang memiliki dampak lingkungan, misal seorang pelaku kegiatan diwajibkan terlebih dahulu melakukan study kelayakan dari sisi lingkungannya. Seorang pelaku kegiatan jika ingin melakukan suatu kegiatan usaha maupun industri yang dinilai dapat mendatangkan dampak lingkungan sekitar agar pelaku usaha terlebih dahulu memenuhi persyaratan AMDAL. AMDAL bukan instrumen izin, tetapi merupakan sebuah studi yang menghasilkan rekomendasi, yang mesti dipenuhi sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan izin usaha. Dengan adanya izin tersebut, diharapkan kelestarian lingkungan tidak terancam sehingga kepentingan masyarakat luas untuk mendapatkan lingkungan yang kualitasnya bagus tetap terpenuhi.
3. Keinginan Melindungi Objek-Objek Tertentu
Pemerintah mempunyai kepentingan agar objek-objek tertentu yang berguna bagi masyarakat tetap terjaga dan terlindungi. Objek tersebut perlu mendapatkan perlindungan karena berbagai alasan, misalnya alasan sejarah, benda tersebut sangat diperlukan untuk keperluan pendidikan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Contoh untuk hal ini adalah izin pengelolaan peninggalan kepurbakalaan, yakni izin pengelolaan situs sejarah tertentu berupa peninggalan sejarah yang menggambarkan perkembangan budaya dan peradaban manusia pada suatu waktu tetentu, yang memang patut mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, pemerintah memandang bahwa terhadap benda tersebut pelu dikelola, dipelihara, dan sekaligus dilindungi agar kelestariaanya terjaga. Menurut ketentuan Pasal 15, Ayat 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, tanpa izin dari pemerintah setiap orang dilarang
1. membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;
2. memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lain;
3. mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat;
4. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;
5. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
6. memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya.
Apa yang terurai dalam ketentuan tersebut di atas, memperlihatkan bahwa izin menjadi instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk tujuan perlindungan terhadap benda-benda tertentu yang termasuk benda cagar budaya. Perlindungan itu juga dimaksudkan untuk mempertahankan keaslian baik mengenai barangnya sendiri, asal-muasalnya, letaknya, dan sebagainya, sehingga tidak mengalami perubahan, juga yang menyangkut soal status hukum barang tersebut.
4. Membagi benda-benda yang sedikit
Adakalanya kegiatan masyarakat berkaitan dengan sumber daya yang jumlahnya sangat terbatas. Apabila ada warga masyarakat yang membutuhkan hal tersebut, maka kesempatan yang ada pun terbatas. Pemerintah memandang hal yang demikian perlu ditanggapi secara tepat. Misalnya, suatu daerah tertentu mempunyai potensi alam berrupa sarang burung walet. Terhadap sarang burung walet ini kiranya perlu dilakukan pengelolaan. Bukan saja auntuk memetik hasinya yang berupa sarang burung walet, tetapi juga untuk memelihara habitatnya yang diharapkan potensi itu tidak langsung habis dalam sekali panen dan tetap dijaga agar tetap dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Izin pengelolaan dan pengambilan sarang burung walet dapat diberikan kepada satu pihak untu jangka waktu tertentu.
5. Pengarahan dengan seleksi orang dan aktivitas
Izin dapat ditujukan untuk pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat. Contohnya Surat Izin Mengemudi (SIM). Untuk memperoleh SIM seseorang harus melalui serangkaian proses pengujian, baik ujian teori, ujian praktik, termasuk kir dokter. Demikian pula untuk berburu diperlukan izin yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan diri si pemohon, misal mengenai penguasaan dan pemahaman mengenai senjata api, tes psikologi, dan sebagainya. Pengujian-pengujian tersebut diperlukan agar setelah diberikan izin yang dimohon, pemegang izin tidak menggunakan haknya secara sembarangan tanpa tanggung jawab. Kemampuan mengendalikan diri dan mengambil keputusan tetap pada situasi tertentu diperlukan dari pemegang izin.

D. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan Dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan, yang dimaksud dengan Izin Membangun Bangun-bangunan yang selanjutnya disingkat IMBB adalah Izin untuk mendirikan, mengubah, memperbaiki dan atau membongkar bangun-bangunan.
Adapun yang dimaksud dengan Bangun-bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun, terletak pada tanah atau tertumpu pada batu-batu landasan secara langsung atau tidak langsung.
Sedangkan, yang dimaksud dengan Mendirikan Bangun-bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangun-bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangun-bangunan itu.
Istilah lain yang terkait dengan pengertian IMB di atas antara lain :
a. Mengubah bangun-bangunan, yaitu pekerjaan mengganti atau menambah bagian bangun-bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangun-bangunan tersebut
b. Memperbaiki bangun-bangunan, adalah pekerjaan memperbaiki sebagian bangun-bangunan dengan bahan bangunan yang sama atau sejenis sehingga tidak terdapat perubahan struktur maupun konstruksi;
c. Membongkar bangun-bangunan, yaitu pekerjaan pembongkaran bangun-bangunan sebagian atau seluruhnya, untuk dibangun kembali dengan fungsi yang lain atau sam

E. Tujuan dan Fungsi Izin Mendirikan Bangunan
Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh yang berkepentingan ataupun oleh penjabat yang berwenang.
Selain itu tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu :
1. Dari sisi pemerintah
Dari Sisi Pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah :
1. Untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mngatur ketertiban.
2. Sebagai sumber pendapatan daerah
Dengan adanya permintaan permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.
2. Dari sisi masyarakat
Dari Sisi Masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah:
a. Untuk adanya kepastian hukum.
b. Untuk adanya kepastian hak
c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas
Bila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah mempunyai fungsi masing-masing. Begitu pula halnya dengan ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu :
a. Sebagai fungsi penertib
Fungsi penertib dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.
b. Sebagai fungsi pengatur
Fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.
Tujuan izin mendirikan bangunan adalah untuk melindungi kepentingan baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang dutujukan atas kepentingan hak atas tanah.
Sedangkan fungsi dari izin bangunan ini dapat dilihat dalam beberapa hal :
1. Segi Teknis Perkotaan
Pemberian izin mendirikan banguan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah guna mengatur, menetapkan dan merencanakan pembangunan perumahan diwilayahnya sesuai dengan potensial dan prioritas kota yang dituangkan dalam Master Plan Kota.
Untuk mendapatkan pola pembangunan kota yang terencana dan terkontrol tersebut, maka untuk pelaksanaan sutau pembangunan di atas wilayah suatu kota diwajibkan memiliki izin mendirikan bengunan dan penggunaannya sesuai dengan yang disetujui oleh Dinas Perizinan.
Dengan adanya pengaturan pembangunan perumahan melalui izin ini, maka pemerintah didaerah dapat merencanakan pelaksanaan pembangunan berbagai sarana serta unsur kota dengan berbagai instansi yang berkepentingan. Hal ini penting artinya agar wajah perkotaan dapat ditata denga rapi serta menjamin keterpaduan pelaksanaan pekerjaan pembengunan perkotaan. Penyesuaian pemberian izin mendirikan bengunan dengan Master Plan Kota akan memungkinkan adanya koordinasi antara berbagai departemen teknis dalam melaksanakan pembangunan kota.
2. Segi Kepastian Hukum
izin mendirikan bangunan penting artinya sebagai pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah dalam hal pembangunan perumahan. Mendirikan bangunan dapat menjadi acuan atau titik tolak dalam pengaturan perumahan selanjutnya. Bagi masyarakat pentingnya izin mendirikan bangunan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak bangunan yang dilakukan sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam pelaksanaan usaha atau pekerjaan.
Selain itu izin mendirikan bangunan tersebut bagi sipemilknya dapat berfungsi sebagai :
a. bukti milik bangunan yang syah
b. kekuatan hukum terhadap tuntutan ganti rugi dalam hal :
• Terjadinya hak milik untuk keperluan pembangunan yang bersifat untuk kepentingan hukum.
• Bentuk-bentuk kerugian yang diderita pemilik bangunan lainya yang berasal dari kebijaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Segi Pendapatan Daerah
Dalam hal ini pendapatan daerah, maka izin mendirikan bangunan merupakan salah satu sektor pemasukan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Melalui pemberian izin ini dapat dipungut retribusi izin mendirikan bangunan.
Retribusi atas izin mendirikan bangunan itu ditetapkan berdasarkan persentase dari taksiran biaya bangunan yang dibedakan menurut fungsi bangunan tersebut. Retribusi izin mendirikan bangunan dibebankan kepada setiap orang atau badan hukum yang namanya tecantum dalam surat izin yang dikeluarkan itu.





BAB III
PEMBAHASAN
PELAYANAN PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
KOTA YOGYAKARTA

A. Pengaturan Pemberian IMB di Kota Yogyakarta
Ijin Mendirikan Bangunan Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan. Dalam Perda tersebut IMB disebut dengan Ijin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB). Yang dimaksud dengan membangun bangun-bangunan dalam Perda tersebut adalah pekerjaan mengadakan bangun-bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangun-bangunan itu. Dalam Pasal 2 ayat (1) Perda tersebut dinyatakan bahwa Setiap orang, badan/lembaga sebelum membangun bangunan di wilayah Kotamabya Yogyakarta harus terlebih dahulu memiliki IMBB dari Kepala Daerah, hal ini mengandung pengertian bahwa Ijin Membangun Bangun-Bangunan pada saat itu diterbitkan oleh Kepala Daerah yang dalam hal ini untuk wilayah Kotamadya Yogyakarta adalah Walikota Yogyakarta. Adapun mengenai prosedur untuk memperoleh IMBB tersebut, setiap orang atau lembaga yang berencana untuk membangun bangun-bangunan dapat meminta petunjuk kepada Dinas Tata Kota. Petunjuk yang dimintakan dari Dinas Tata Kota mengenai rencana membangun bangun-bangunan berupa:
a. jenis dan peruntukan bangun-bangunan;
b. luas lantai bangunan diatas/dibawah tanah;
c. jumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah;
d. garis sempadan yang ditetapkan;
e. luas ruangan terbuka;
f. koefisien lantai bangunan (klb);
g. koefisien dasar bangunan (kdb);
h. ketinggian bangun-bangunan;
i. jarak bebas bangun-bangunan;
j. spesifikasi perwujudan bangun-bangunan (arsitektural, struktural, mekanikal elektrikal dll);
k. persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawas bangun-bangunan;
l. rencana induk/rencana bagian wilayah/rencana terinci kota dan tata letak persil.
Setelah terbit Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Tata Kota tidak lagi memiliki wewenang dalam proses pemberian ijin membangun bangunan. Segala jenis penyelenggaraan perizinan di Kota Yogyakarta menurut Peraturan Walikota ini didelegasikan kepada Dinas Perizinan, Instansi Teknis dan Kecamatan. Pemberian IMBB sendiri merupakan salah satu wewenang yang didelegasikan kepada Dinas Perizinan yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Walikota. Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta ini disebutkan bahwa prosedur teknis penyelenggaraan perizinan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Instansi atau Camat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, prosedur Pemberian IMBB yang diatur oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta merujuk langsung pada Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta nomor 5 Tahun 1988 dan Peraturan Waliktota Yogyakarta nomor 33 tahun 2008. IMBB diterbitkan oleh Dinas Perizinan setelah dipenuhinya syarat-syarat oleh orang atau lembaga yang menjadi pemohon ijin. Hanya saja pengaturan penerbitan IMBB dalam Perwal No. 33 Th. 2008 agak berbeda dengan apa yang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 1988 yaitu mengenai siapa atau instansi mana yang berwenang menerbitkan IMBB.
Menurut Perda No. 5 Th. 1988 IMBB diterbitkan oleh Kepala Daerah yang sebelumnya pemohon ijin telah memperoleh petunjuk dari Dinas Tata Kota, sedangkan dalam Perwal No. 33 Th. 2008 ini instansi yang menerbitkan IMBB adalah Dinas Perizinan, kedudukan Kepala Daerah dalam penerbitan IMBB yang diatur dalam Perwal N0. 33 Th. 2008 ini hanya sebatas mengetahui saja dengan membubuhkan tanda tangan pada IMBB yang hendak diterbitkan. Mengenai tata cara dan prosedur nya sendiri, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta tetap merujuk pada Perda Kodya Yogyakarta No. 5 Th. 2008 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan.

B. Prosedur Perolehan Izin Mendirikan Bangunan Kota Yogyakarta
Orang serta Badan/Lembaga yang akan mendirikan, mengubah, memperbaiki atau membongkar bangunan tertentu di wilayah Kota Yogyakarta harus terlebih dahulu memiliki IMBB dari Kepala Daerah.
Permohonan IMBB di Kota Yogyakarta harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah oleh orang, Badan /lembaga dengan mengisi blangko permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Perizinan dan diketahui oleh Lurah dan Camat tempat bangunan tersebut terletak. Setelah pengisian blangko dilaksanakan oleh pemohon, Dinas Perizinan kemudian akan memeriksa permohonan IMBB yang diajukan, antara lain mengenai syarat-syarat administrasi, teknis dan lingkungan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat-syarat yang dimaksud meliputi:
a) Persyaratan Administrasi
Mengisi blangko permohonan yang disediakan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (tanpa dipungut biaya) dengan dilengkapi :
- Persetujuan tetangga yang berbatasan langsung dengan persil yang akan dibangun.
- Bila tetangga tidak dapat dihubungi harus didukung dengan surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,- diketahui RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan setempat;
- Diketahui RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dimana bangunan tersebut akan didirikan;
Lampiran-Lampiran yang diperlukan :
1. a) Salinan surat bukti hak tanah / sertifikat tanah rangkap 2 (dua) :
- Untuk Tanah milik Negara atau Pemerintah apabila masa berlakunya tinggal/kurang dari satu tahun maka harus ada persetujuan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta;
- Tanah Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai dan Hak Pengelolaan bila masa berlakunya ≤ 1 tahun (sama dengan atau kurang dari satu tahun) harus ada rekomendasi dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
- Untuk blok Keraton dan (seputar Benteng Keraton) maupun tanah milik keraton, harus ada persetujuan dari Penghageng Wahoo Sarto Kriyo;
- Bila sertifikat tanah masih dijaminkan di Bank maka harus ada persetujuan dari Bank yang bersangkutan;
- Tanah yang dimohonkan IMBB harus tanah pekarangan
- Bila pemilik tanah meninggal dunia harus ada surat pernyataan dari waris yang diketahui RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan, bermaterai Rp 6.000,- dilampirkan akte kematian;
- Bila ada ahli waris yang tidak dapat dihubungi maka ahli waris yang ada membuat pernyataan sanggup bertanggungjawab, bermaterai Rp 6.000,-
- Tanah Wedhi Kengser harus ada rekomendasi Kimpraswil DIY dan Walikota Yogyakarta;
- Bila tanah milik PT. KAI harus ada persetujuan/kerelaan dari PT. KAI;
b) Surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di atasnya tidak dalam persengketaan bermaterai Rp 6.000,-
c) Untuk tanah yang bukan milik pemohon, harus ada persetujuan dari pemilik tanah dengan materai Rp 6.000,- (harus dicantumkan antara lain : lokasi, luas tanah, hak sertifikat nomor);
2. Fotokopi KTP Pemohon rangkap dua (2) ;
B. Persyaratan Teknis
1) Untuk Bangunan Sederhana :
• Advice planing / keterangan rencana
• Gambar situasi bangunan (letak bangunan, akses jalan, tman dalam persil yang digunakan)
• Denah tampak depan dan samping
• Gambar potongan
• Gambar instalasi dan sanitasi, meliputi:
a. Titik lampu
b. Jaringan Air Hujan dan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)
c. Jaringan Air Limbah, Septic Tank dan Sumur Peresapan
d. Jaringan Air Bersih
• Tanda tangan penanggung jawab gambar pada masing-masing gambar
2) Untuk Bangunan Tanpa Hitungan Konstruksi :
• Advice Planing / Keterangan Rencana
• Gambar situasi bangunan (letak bangunan, akses jalan, tman dalam persil yang digunakan)
• Denah tampak depan dan samping
• Rencana Pondasi
• Rencana Atap
• Gambar potongan
• Gambar instalasi dan sanitasi, meliputi:
a. Titik lampu
b. Jaringan Air Hujan dan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)
c. Jaringan Air Limbah, Septic Tank dan Sumur Peresapan
d. Jaringan Air Bersih
• Tanda tangan penanggung jawab gambar pada masing-masing gambar
3) Untuk Bangunan Dengan Hitungan Konstruksi :
• Advice Planing / Keterangan Rencana
• Gambar situasi bangunan (letak bangunan, akses jalan, tman dalam persil yang digunakan)
• Denah tampak depan dan samping
• Rencana Pondasi
• Rencana Atap
• Gambar potongan
• Gambar instalasi dan sanitasi, meliputi:
a. Titik lampu
b. Jaringan Air Hujan dan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)
c. Jaringan Air Limbah, Septic Tank dan Sumur Peresapan
d. Jaringan Air Bersih
• Tanda tangan penanggung jawab gambar pada masing-masing gambar
• Perhitungan struktur meliputi : Perhitungan Plat, Lantai, Balok, Kolom, Tangga, Pondasi, Rangka Atap
• Gambar Struktur meliputi : Gambar Plat, Balok, Kolom, Tangga, Pondasi, Rangka Atap
• Hasil Penyelidikan Tes Tanah
4) Untuk Penertiban Bangunan :
• Gambar situasi bangunan (letak bangunan, akses jalan, tman dalam persil yang digunakan)
• Foto bangunan tampak depan dan samping
• Gambar bangunan sesuai dengan kondisi yang ada
• Surat pernyataan dari calon pemilik IMBB bahwa semua kerusakan yag diakibatkan oleh kekuatan konstruksi terhadap bangunan itu sendiri maupun bangunan tetangga yang merugikan orang lain menjadi tanggung jawab pemilik bangunan bermaterai Rp 6.000,-
5) Persyaratan lain bila diperlukan :
• Dokumen Kajian Lingkungan
• Surat pernyataan Kesanggupan menyediakan tempat parkir bermeterai Rp 6.000.- (untuk usaha).
• Rekomendasi Kebakaran dari Kantor Linmas dan Penanggulangan Kebakaran
• Rekomendasi dari BP3, bila bangunan cagar budaya
• Rekomendasi dari Sub Dinas Pengairan/Kimpraswil Provinsi DIY, apabila bangunan terletak di pinggir kali atau saluran irigasi.
• Apabila yang mengurus atau mengambil buka pemohon harus ada surat kuasa bermeterai Rp 6.000,-
• Blangko permohonan beserta lampirannya diserahkan ke loket Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (Loket IMBB)
- Bila persyaratan sudah lengkap, maka bendel didaftarkan dan kepada pemohon diberi bukti Pendaftaran dan jadwal waktu untuk checking Lapangan
- Bila persyaratan belum lengkap, maka bendel dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
Untuk jenis IMB gedung, izin diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus, izinnya akan diberikan oleh pemerintah pusat melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung. Proses pemberian izin mendirikan bangunan gedung harus mengikuti prinsip- prinsip pelayanan prima murah/ terjangkau. Permohonan IMB gedung. Pemerintah daerah menyediakan formulir permohonan IMB gedung yang informatif yang berisikan antara lain :
a. status tanah ( tanah milik sendiri atau milik pihak lain );
b. data pemohon / pemilik bangunan gedung ( nama, alamat, tempat/ tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP , dan lain- lain ) serta data lokasi ( letak/ alamat, batas- batas, luas, status kepemilikan, dan lain- lain );
c. data rencana bangunan gedung ( fungsi/ klasifikasi, luas bangunan, jumlah lantai / ketinggian, KDB, KLB, KDH, dan lain- lain ); serta
d. data penyedia jasa konstruksi ( nama, alamat, penanggung jawab, penyedia jasa perencana konstruksi ), rencana waktu pelaksanaan mendirikan bangunan gedung, dan perkiraan biaya pembangunannya.
Dalam pemberian IMB khusus untuk bangunan gedung, pemerintah daerah wajib memberikan surat keterangan rencana Kabupaten/Kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB gedung. Sebelum mengajukan permohonan IMB gedung, setiap orang harus sudah memiliki surat keterangan rencana kabupaten/kota yang diperoleh secara cepat dan tanpa biaya. Surat keterangan rencana kabupaten/kota diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan gambar peta lokasi tempat bangunan gedung yang akan didirikan oelh pemilik bangunan gedung.
Surat keterangan rencana kabupaten/kota merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi hal-hal sebagai berikut :
a. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan.
b. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan.
c. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan
Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan
e. KDB maksimum yang diizinkan
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
f. KLB maksimum yang diizinkan
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
g. KDH minimum yang diizinkan
Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
h. KTB minimum yang diizinkan
i. Jaringan utilitas kota

C. Hambatan Dalam Perolehan IMB dan Upaya Penyelesaiannya
Ada beberapa hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan :
A. Dari Pihak Pemerintah Daerah
Yaitu hambatan yang berasal dari aparat yang berwenang dalam proses/prosedur permohonan izin dan pemberian izin, antara lain :
1. Jadwal penyampaian instruksi dari pemerintah atasan (Walikota), kepada kecamatan, kelurahan sering terlambat dari waktu yang ditentukan.
2. Kurang tepatnya penilaian tentang tafsiran biaya bangunan karena kesulitan yang ditemui petugas Dinas Pekerjaan Umum di lapangan, sebab petugas belum banyak pengalaman dan masyarakat kurang cepat memberikan informasi tentang bangunan, sehingga tafsiran biaya untuk bengunan hanya berdasarkan pikiran yang menyebabkan retribusi kurang cocok dengan kondisi bangunan.
3. Kurang terpadunya perangkat pemerintah terendah (pemeritah desa/kelurahan) dalam pelaksanaan peraturan daerah disebut kurangnya tenaga dalam pelaksanaan serta kota ini daerah yang sedang mengembangkan diri dan memilihara daerah atau daerah yang luas.
B. Dari Pihak Masyarakat
Dari pihak masyarakat itu sendiri, terdapat beberapa hambatan yang muncul, masalah dan hambatan yang timbul berupa:
1. Si pemohon belum siap untuk membayar retribusi sedangkan syarat untuk keluarnya surat keputusan (SK) adalah terlebih dahulu si pemohon harus melunasi retribusi bangunan. disebabkan karena kondisi pencarian yang kurang tetap bagi golongan ekonomi lemah kebawah.
2. Masih ada bangunan yang didirikan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan disebabkan daerah yang luas serta kesadaran dan pengetahuan mesyarakat tentang hukum belum begitu tinggi.
3. Tanah, berbicara mengenai bangunan, akan erat kaitannya dengan tanah karena tanpa tanah tentu suatu bangunan tidak bisa berdiri, syarat dalam permohonan izin bangunan harus dilampirkan surat status tanah apakah hak milik/hak pakai harta pusaka.
Tentang pencabutan izin bangunan di Kota Yogyakarta belum pernah terjadi karena pemerintah daerah berpendapat lebih baik menolak permohonan izin dari pada izin diberikan, kemudian dicabut lagi ini menyebabkan kurangnya wibawa pemerintah di mata masyarakat atau kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemrintah karena tidak hati-hati dalam mengambil keputusan.
Adapun upaya penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk menunjang terlaksananya peraturan daerah baik dan untuk lancarnya pembangunan di daerah Kota Yogyakarta sebagai berikut :
1. mengadakan pemeriksaan IMB
2. diperlukan adanya tenaga yang terampil dalam bidang ini dan petugas cepat tanggap dengan lokasi bengunan dan bentuk bangunan.
3. penurunan suatu team (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah, bagian pemerintah, bagian keamanan dan Sat Pol PP) dari kota Yogyakarta yang bertugas mencek ke lokasi bangunan agar bekerja lebih aktif lagi jika diterima informasi yang keliru.
4. si pemohon ketika akan mengajukan surat permohonan telah menyediakan uang retribusi berdasarkan perkiraan sementara agar menghambat keluarnya SK dan juga harus memperhitungkan antara bentuk bangunan dengan uang retribusi yang harus di bayar.
5. peningkatan kesadaran masyarakat dan arti pentingnya legalitas dalam perbuatan dan hak milik pendekatan dan penyebaran informasi dari kelurahan serta kecamatan sangat dibutuhkan dan diharapkan.
D. Akibat Hukum Dari Bangunan Yang Tidak Memiliki IMB
Akibat hukum bagi bangunan yang tidak memiliki IMB adalah pemerintah dapat melakukan tindakan pembongkaran. Pembongkaran Bangunan tidak memiliki Izin Membangun Bangun- Bangunan (IMBB) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1. Penindakan terhadap pelanggaraan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 langsung dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan mekanisme tindakan sebagai berikut :
a. PPNS dalam menentukan Target Operasi terhadap pelanggaraan Pasal 2 ayat (1) dengan sumber informasi dari:
1) Hasil dari pemantauan dan pengamatan/observasi oleh Polisi Pamong Praja dan atau PPNS di lapangan;
2) Laporan Kejadian Pelanggaran Perda (LKPD) dari Instansi teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
3) Laporan dari tim pengawas bangunan;
4) Informasi dan laporan dari masyarakat.
b. PPNS melakukan pemanggilan dan proses penyidikan terhadap tersangka dengan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .
c. Jika tersangka tidak hadir dalam pemanggilan yang dilakukan oleh PPNS, maka dilakukan pemanggilan kedua. Apabila dalam pemanggilan kedua juga tidak hadir, PPNS meminta bantuan Polisi selaku Koordinator Pengawas (Korwas) untuk menghadirkan tersangka.
d. PPNS melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Barang Bukti yang ada kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Poltabes Yogyakarta untuk disidangkan.
e. PPNS dan saksi mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri terhadap terdakwa.
2. Orang, Badan/Lembaga yang terbukti tidak memiliki IMBB maka diberikan Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan oleh Dinas Ketertiban dikirim kepada pelanggar selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja dengan tembusan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
b. Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan memuat :
1) perintah menghentikan kegiatan membangun bangunan sejak diterimanya surat tersebut;
2) batasan waktu untuk mengurus Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
3) ketentuan tentang dapat dibongkarnya bangunan hasil kegiatan yang telah dikerjakan apabila tidak mengindahkan Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan tersebut;
4) Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali. Masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
c. Dinas Ketertiban bertugas memantau tindak lanjut Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan tentang Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan oleh pelanggar.
d. Apabila Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan dimaksud tidak dilaksanakan oleh pelanggar, maka diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan oleh Kepala Daerah.
e. Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali. Masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
f. Apabila Surat Perintah Pembongkaran juga tidak dilaksanakan, maka diterbitkan Surat Pertntah Pembongkaran oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Kimpraswil untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
g. Kepala Dinas Kimpraswil selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran dari Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksansan Pembongkaran Bangunan kepada pelanggar.
h. Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
3. Orang, Badan Hukum/Lembaga Yang Tertangkap Tangan Oleh PPNS, dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Orang, Badan Hukum/Lembaga yang tertangkap tangan oleh PPNS mendirikan bangunan tanpa IMBB, diproses menurut ketentuan perundangan yang berlaku dan diberikan Surat Perintah untuk menghentikan kegiatan membangun.
b. Apabila Orang, Badan Hukum/Lembaga akan tetap melanjutkan pembangunan, maka harus mendapatkan Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) terlebih dahulu. Batasan waktu untuk mengurus Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Surat Perintah untuk menghentikan kegiatan membangun;
c. Apabila Orang, Badan Hukum/Lembaga tersebut tidak berkehendak untuk melanjutkan membangun, maka diwajibkan untuk membongkar bangunan yang telah dibangun. Adapun mekanisme sebagai berikut :
1) Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
2) Apabila Surat Perintah Pembongkaran juga tidak dilaksanakan, maka diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Kimpraswil untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
3) Kepala Dinas Kimpraswil selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran dari Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan kepada pelanggar.
4) Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
d. Apabila Orang, Badan Hukum/Lembaga tetap membangun dan tidak mengurus Ijin Mendirikan Bangun Bangunan, maka bangunan dapat dibongkar dengan mekanisme sebagai berikut :
1) Apabila ketentuan sebagaimana huruf b di atas tidak dilaksanakan, maka diberikan Surat Perintah Pembongkaran oleh Kepala Daerah.
2) Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
3) Apabila Surat Perintah Pembongkaran juga tidak dilaksanakan, maka diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Kimpraswil untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
4) Kepala Dinas Kimpraswil selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran dari Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan kepada pelanggar.
5) Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
4. Bangunan gedung dapat dibongkar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengkajian teknis. Pengkajian teknis bangunan gedung untuk rumah tinggal dilakukan oleh Dinas Kimpraswil. Pengkajian teknis bangunan gedung selain rumah tinggal dilakukan oleh pengkaji teknis menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung.
5. Penindakan terhadap kegiatan membangun bangunan yang izinnya telah dinyatakan tidak berlaku atau izinnya telah dicabut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988, mekanisme bertindak diberlakukan sama dengan membangun bangunan tanpa izin.




















BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, prosedur Pemberian IMBB yang diatur oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta merujuk langsung pada Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 dan Peraturan Waliktota Yogyakarta nomor 33 tahun 2008. IMBB diterbitkan oleh Dinas Perizinan setelah dipenuhinya syarat-syarat oleh orang atau lembaga yang menjadi pemohon ijin. Hanya saja pengaturan penerbitan IMBB dalam Perwal No. 33 Th. 2008 agak berbeda dengan apa yang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 1988 yaitu mengenai siapa atau instansi mana yang berwenang menerbitkan IMBB.
2. Permohonan IMBB di Kota Yogyakarta harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah oleh orang, Badan /lembaga dengan mengisi blangko permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Perizinan dan diketahui oleh Lurah dan Camat tempat bangunan tersebut terletak. Setelah pengisian blangko dilaksanakan oleh pemohon, Dinas Perizinan kemudian akan memeriksa permohonan IMBB yang diajukan, antara lain mengenai syarat-syarat administrasi, teknis dan lingkungan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hambatan Dalam Perolehan Izin Mendirikan Bangunan dan Upaya Penyelesaiannya
dari pihak pemerintah daerah dari apaat yang berwenang dalam prosedur permohonan izin mendirikan bangunan, antara lain: jadwal penyampaian dari pemerintah atasan, kepada kecamatan, kelurahan sering terlambat dari waktu yang ditentukan,kurang tepatnya penilaian tentang tafsiran biaya bangunan karena kesulitan yang ditemui petugas dinas pekerjaan umum dilapangan. Dari segi masyarakat itu sendiri, hamabatan yang ada yaitu kesadaran dan pengetahuan hukum oleh masyarakat belum begitu tinggi.
Adapun Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan mengadakan pemeriksaan IMB, diperlukan adanya tenaga yang terampil dalam bidang ini dan petugas yang sesuai dengan bangunan dan bentuk bangunan, adanya pemeriksaan bangunan dari dinas terkait, dan peningkatan kesadaran masyarakat.


B. Saran
Diperlukan adanya partisipasi dan dukungan baik dari pemerintah daerah Yogyakarta maupun dari pihak masyarakat itu sendiri untuk patuh dan disiplin terhadap aturan dan persyaratan terkait dengan izin mendirikan bangunan. Pada dasarnya segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dibuat dengan tujuan agar suatu bangunan didirikan dengan baik sehingga nyaman dan tidak membahayakan bagi penghuninya.
Agar perizinan tidak lagi dianggap suatu prosedur yang rumit dan merugikan, sebaiknya semua pihak atau aparat yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan harus bisa lebih informatif dan dapat memudahkan masyarakat. Untuk menghindari suatu bangunan yang tidak sesuai dengan prosedur mendirikan banguna, pihak pemerintah dan aparat terkait sebaiknya memberitahukan terlebih dahulu kepada pemohon IMB ketentuan yang harus dipenuhi dan juga informasi kepada pemohon mengenai lokasi yang akan dibangun, lokasi yang akan dibangun harus dipastikan tidak termasuk dalam rencana Tata Ruang Kota dalam wilayah daerah tersebut. Tujuan dari pemberitahuan tersebut adalah agar orang yang akan memperoleh izin bangunan tersebut tidak dirugikan. Dan harus memeriksa untuk apa bangunan yang akan dibangun nantinya, agar tidak menyalahgunakan izin yang diberikan.

Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter gigi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi.
Pada dasarnya tindakan medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit/dokter merupakan tindakan yang sangat mulia yaitu dengan segala upaya melakukan penyelamatan dan pertolongan terhadap pasien.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan pemberian Izin penyelengaraan praktik dokter dan dokter gigi?
2. Bagaimana prosedur perolehan Izin penyelengaraan praktik dokter dan dokter gigi?
3. Apa akibat hukum bagi dokter yang telah praktik tanpa punya surat ijin praktek ?
4. Apa sajakah hambatan dalam rangka untuk mendapatkan surat ijin praktik dokter?

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Izin
Pengertian izin menurut pendapat para ahli antara lain sebagai berikut:
1. N.M Spelt (Terjemahan oleh Prop Dr Philipus Hadjon, S.H)
Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan.
2. SF Marbun dan Moh Mahfud.
Izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan yg berlaku. Perbuatan AN yg memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
3. Prajudi Admosudirdjo.
Izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh Undang-Undang.
B. Bentuk-Bentuk Perizinan
Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD bentuk-bentuk perizinan dibagi atas 4 (empat) yaitu :
a. Dispensasi atau Bebas Syarat
yaitu apabila pembuat paraturan secara umum tidak melarang sesuatu Peraturan Perundang-Undangan menjadi tidak berlaku karena sesuau hal yang sangat istimewa. Adapun tujuan diberikannya dispensasi itu adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang menyimpang atau menerobos Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemberian dispensasi itu umumnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.
b. Verguining atau Izin
yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
c. Lisensi (Licentie)
menurut Prins nama lisensi lebih tepat untuk digunakan dalam hal menjalankan suatu perusahaan dengan leluasa (suatu macam izin yang istimewa). Sehingga tidak ada ganguan lainnya termasuk dari pemerintah sendiri.

d. Konsensi
yaitu apabila pihak swasta memperoleh delegasi kekuasaan dari pemerintah untuk melakukan sebagian pekerjaan/tugas yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah. Adapun tugas dari pemerintah atau bestur adalah menyelenggarakan kesajahtaraan umum. Jadi kesejahtaraan atau kepentingan umum harus selalu menjadi syarat utama, bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Pendelegasian wewenang itu diberikan karna pemerintah tidak mempunyai cukup tenaga maupun fasilitas untuk melakukan sendiri. konsensi ini hampir dapat diberikan dalam segala bidang.
Prajudi Atmosudirjo menyatakan perizinan merupakan penetapan yang memberikan keuntungan yaitu :
1. Dispensasi
pernyataan dari penjabat yang berwenang bahwa sesuatu ketentuan Undang-Undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang dalam surat permintannya.
2. Izin atau Verguinning
tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.
3. Lisensi
izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba.
4. Konsensi
penetapan yang memungkinkan konsesionaris mendapat dispensasi, izin, lisensi dan juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinnya untuk memindahkan kampung, dan sebagainya. Oleh karna itu pemberian konsensi haruslah dengan kewaspadaan, kebijaksanaan dan perhitungan yang sematang-matangnya.




C. Tujuan Sistem Perizinan
Motif-motif untuk menggunakan sistem perizinan dapat berupa :
1. Pengendalian Aktivitas Tertentu
Pemerintah menggunakan instrument izin untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyaraka. Disini pemerintah sengaja untuk membuat sebuah regulasi dalam hal praktik kedokteran di Indonesia pada umumnya. Berttujuan untuk supaya masyarakat pada khususnya dokter untuk mempunyai ijin dalam hal untuk dapat membuka praktik dokter. Dan supaya tidak terjadi adanya dokter-dokter yang tidak masuk kualifikasi tetapi masih saja bias untuk praktik menangani papsien.
Dengan demikian apa yang dilakukan oleh warga akan dikendalikan dan diarahkan melalui stelsel perijinan ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah. Sekalipun tanah yang akan dibangun tersebut memang tanah milik warga yang bersangkutan secara sah, bukan berarti mereka dapat menggunakan tanah tersebut sesuka hati mereka. Pemerintah tetap berwenang mengatur warganya. Bahkan, kalau warga tersebut tidak mau mentaati apa yang dimaui oleh pemerintah, mereka bias tidak diberikan izin yang pada gilirannya kalau tetap membangun terhadap warga tersebut dapat dilakukan penertiban dan penindakan.
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis
Dengan adanya izin tersebut, diharapkan kelestarian lingkungan tidak terancam sehingga kepentingan masyarakat luas untuk mendapatkan lingkungan yang kualitasnya bagus tetap terpenuhi.
3. Memberikan kepastian hokum pada masyarakat, dokter dan dokter gigi
Praktik kedokteran bukanlah suatu pekerjaan yang boleh dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran yang memiliki kompetensi yang memenuhi standar tertentu, diberi kewenangan oleh institusi yang berwenang di bidang itu dan bekerja sesuai dengan etik, standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesinya.
Secara teoritis-konseptual, antara masyarakat profesi dengan masyarakat umum terjadi suatu kontrak (mengacu kepada doktrin social-contract), yang memberi hak kepada masyarakat profesi untuk melakukan self-regulating (otonomi profesi) dengan kewajiban memberikan jaminan bahwa profesional yang berpraktek hanyalah profesional yang kompeten dan yang melaksanakan praktek profesinya sesuai dengan etik dan standar.
Sikap profesionalisme adalah sikap yang bertanggungjawab, dalam arti sikap dan perilaku yang akuntabel kepada masyarakat, baik masyarakat profesi maupun masyarakat luas – termasuk klien. Beberapa ciri profesionalisme tersebut merupakan ciri profesi itu sendiri, seperti kompetensi dan kewenangan yang selalu “sesuai dengan tempat dan waktu”, sikap yang etis sesuai dengan etika profesinya, bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh profesinya, dan khusus untuk profesi kesehatan ditambah dengan sikap altruis (rela berkorban). Uraian dari ciri-ciri tersebutlah yang kiranya harus dapat dihayati dan diamalkan agar profesionalisme tersebut dapat terwujud.
Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.
Pada bagian awal, Undang-Undang No 29/2004 mengatur tentang persyaratan dokter untuk dapat berpraktik kedokteran, yang dimulai dengan keharusan memiliki sertifikat kompetensi kedokteran yang diperoleh dari Kolegium selain ijasah dokter yang telah dimilikinya, keharusan memperoleh Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan kemudian memperoleh Surat ijin Praktik dari Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten. Dokter tersebut juga harus telah mengucapkan sumpah dokter, sehat fisik dan mental serta menyatakan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
Selain mengatur persyaratan praktik kedokteran di atas, Undang-Undang No 29/2004 juga mengatur tentang organisasi Konsil Kedokteran, Standar Pendidikan Profesi Kedokteran serta Pendidikan dan Pelatihannya, dan proses registrasi tenaga dokter.
Pada bagian berikutnya, Undang-Undang No 29/2004 mengatur tentang penyelenggaraan praktik kedokteran. Dalam bagian ini diatur tentang perijinan praktik kedokteran, yang antara lain mengatur syarat memperoleh SIP (memiliki STR, tempat praktik dan rekomendasi organisasi profesi), batas maksimal 3 tempat praktik, dan keharusan memasang papan praktik atau mencantumkan namanya di daftar dokter bila di rumah sakit. Dalam aturan tentang pelaksanaan praktik diatur agar dokter memberitahu apabila berhalangan atau memperoleh pengganti yang juga memiliki SIP, keharusan memenuhi standar pelayanan, memenuhi aturan tentang persetujuan tindakan medis, memenuhi ketentuan tentang pembuatan rekam medis, menjaga rahasia kedokteran, serta mengendalikan mutu dan biaya.
Pada bagian ini Undang-Undang juga mengatur tentang hak dan kewajiban dokter dan pasien. Salah satu hak dokter yang penting adalah memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, sedangkan hak pasien yang terpenting adalah hak memperoleh penjelasan tentang penyakit, tindakan medis, manfaat, risiko, komplikasi dan prognosisnya dan serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis.
Pada bagian berikutnya Undang-Undang No 29/2004 mengatur tentang disiplin profesi. Undang-Undang mendirikan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang bertugas menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter. Sanksi yang diberikan oleh MKDKI adalah berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan STR dan/atau SIP, dan kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.
4. Memberikan perlindungan kepada pasien
Disini dalam hal perlindungan kepada pasien maka instrument perijinan di gunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat yaitu pasien. Memang perijinan itu memang di gunakan sebagai salah satu upya dari pemerintah untuk melindungi kepentingan pasien.

D. Pengertian Izin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter gigi
Surat izin praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Sebelumnya para pemohon SIP harus mendapatkan Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi karena dalam salah satu syarat untuk mendapatakn SIP adalah STR itu sendiri. STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi
yang telah diregistrasi
Perizinan Dokter Menurut UU 29/2004 Pasal 37 UU 29/2004 menyatakan dengan tegas bahwa Surat Izin Praktik (SIP) setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan. Pada ketentuan Pasal 37 itu, sangat jelas sekali bahwa yang memiliki kewenangan untuk menolak atau menyetujui pemberian perizinan dokter adalah pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota. Dalam praktik sekarang ini, pejabat kesehatan yang berwenang yang dimaksud adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.






BAB III
PEMBAHASAN
PELAYANAN PENGURUSAN IJIN PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI

A. Pengaturan Pemberian Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
Pengaturan Pemberian Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi tertuang dalam UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. di dalamnya memberikan amanat untuk membuat sebuah badan yang akan disebut KKI (Konsil Kedokteran Indonesia). Disinii Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :
a. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
b. mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan
c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.
Undang-Undang No 29/2004 baru akan berlaku setelah satu tahun sejak diundangkan, bahkan penyesuaian STR dan SIP diberi waktu hingga dua tahun sejak Konsil Kedokteran terbentuk.
Beberapa peraturan lanjutan tampaknya harus dibuat oleh Konsil Kedokteran dan/atau oleh Menteri Kesehatan untuk memperjelas ketentuan yang belum jelas, yaitu tentang perijinan yang dikaitkan dengan tempat dan jam praktik, “penempatan dokter” untuk kepentingan pemerataan pelayanan dalam era telah dicabutnya UU WKS, peraturan ijin praktik medis untuk perawat di Balai Pengobatan, ketentuan kelengkapan rekam medis, manfaat informed consent, tanggungjawab hukum, prosedur pengaduan, persidangan dan sanksi, dan lain-lain.
Demikian pula perangkat lunak lain seperti standar pendidikan, standar kompetensi, tata-laksana ujian kompetensi, standar perilaku, standar pelayanan medis, standar prosedur operasional, pedoman pengawasan, pedoman audit medis, dll.
Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter gigi. Di dalamnya juga termuat formulir untuk mendapatkan STR ataupu SIP.
Juga Kemudian KKI membuat peraturan yang tertuang dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi



B. Prosedur Perolehan Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
Dokter merupakan komponen utama dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberian pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas / pekerjaannya, dokterdiperbolehkan melakukan tindakan berupa intervensi medis pada tubuh manusia. Untuk itu, sebelum melaksanakan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).
STR dan SIP dapat diberikan kepada seorang dokter setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping ketentuan persyaratan perizinan bagi dokter, peraturan perundang-undangan juga mengatur siapa pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan/menandatangani STR dan SIP tersebut. Untuk pelayanan STR, dikarenakan konsep pelayanan STRnya dilakukan secara sentralisasi, hanya oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), tidak menimbulkan permasalahan dalam praktiknya, kecuali terkait hal teknis dalam uji kompetensinya. Sedangkan untuk pelayanan SIP, dimana konsep pelayanannya menerapkan asas desentralisasi, yaitu kewenangan untuk mengeluarkan SIP tersebut diberikan kepada daerah Kabupaten/Kota, telah menimbulkan persoalan hukum yang sangat serius.
Otonomi daerah telah diartikan secara membabi buta dan kebablasan. Ketentuan dalam undang-undang tidak lagi dipatuhi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang kewenangannya telah diberikan kepada daerah. Tulisan ini mengkaji secara yuridis permasalahan pelayanan SIP yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Landasan konsepsional dalam pengkajian ini adalah konsep pelayanan perizinan terpadu dan konsep perizinan menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU 29/2004).

Dinas Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perizinan.
Dalam pelaksanaan perizinan, pemerintah senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan anggapan bahwa pengurusan segala macam izin, khususnya Izin praktik dokter merupakan prosedur yang sangat rumit dan memakan banyak waktu maupun biaya. Namun, di sisi lain masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul baik dari Pemerintah ataupun dari mastarakat itu sendiri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses iji penyelengaraan praktik dokter.
• Registrasi dokter dan dokter gigi berpedoman pada peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 tahun 2005
• Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR (Surat Tanda Registrasi)
• Untuk memperoleh STR, dokter dan dokter gigi wajib mengajukan permohonan kepada KKI
• Tata cara memperoleh STR berdasarkan Kepeutusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 Tahun 2005
• Proses pemberian registrasi tenaga dokter selambat-lambatnya 3 bulan settelah permohonan diterima KKI
• Pelayanan registrasi bagi dokter dikaitkan dengan penempatan
• Khusus dalam rangka registrasi oleh dinas Kesehatan Provinsu selain di berikan Surat Penugasan (SP) juga di berikan Kartu Registrasi
• Adanya kewajiban dari Dinas kesehatan Propinsi dan kabupaten/ kota melaporkan tenaga-tenaga Dokter yang telah mendapat registrasdi pada Mentri kesehatan
• Bahwa registrasi dokter spesialisa telatap dilaksanakan di pusat cq biro kepegawaian Daerah
• Biaya proses registrasi secara formal telah di atur pada keputusan KKI No. 2 tahun 2005 yaitu sebesar Rp. 250.000
• Majelis kehormatan disipllin Kedokteran (MKDK) di tingkat propinsi dapat dibentuk oleh konsil kedokteran Indonesia atas usul Majelis kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

sebelum mengajukan SIP maka pemohon ijin harus memiliki STR lebih dahulu baru kemudaian, Pemohon tersebut dapat mengajukan SIP. Dan baru bias melakukan praktek kedokteran.
Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR dokter dan STR dokter gigi. Untuk memperoleh STR seperti dimaksud pada ayat dokter dan dokter gigi wajib mengajukan permohonan kepada KKI dengan melampirkan:
a. fotokopi ijazah dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis;
b. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
c. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP;
d. fotokopi sertifikat kompetensi;
e. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
f. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.


Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana termuat di atas.
Sedangkan untuk Dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi. Disini Evaluasi meliputi:
a. kesahan ijazah;
b. kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan
surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
c. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau
dokter gigi;
d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika
profesi.
Dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana Ketentuan diatas makadiberikan surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
Selanjutnya setelah memperoleh STR maka pemohon dapat untuk melanjutkan proses perijinan yaitu dengan untuk mengajukan SIP. Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran pada sarana pelayanan kesehatan atau praktik perorangan wajib memiliki SIP. Untuk memperoleh SIP dokter dan dokter gigi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan:
1. Surat Permohonan
2. Foto Copy Surat Tanda Register Dokter atau Dokter Gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku dilegalisir oleh pejabat berwenang
3. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek
4. Rekomendasi dan organisasi profesi di wilayah tempat praktek
5. Foto Copy Surat Keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti atau keteranganmenunda masa bakti yang dilegalisir oleh pejabat berwenang
6. Pas Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 3 lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 lembar
7. Keterangan Lokasi Praktek dimohonkan

Mekanisme Pengajuan
1. Mengajukan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas (lengkap)
3. Survey ke lapangan (apabila perlu)
4. Penetapan SKRD
5. Proses Izin
6. Pembayaran di Kasir
7. Penyerahan Izin
Lama penyelesaian yaitu kurang lebih Selama 14 hari Dalam pengajuan permohonan SIP. harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik Pertama, Kedua atau Ketiga. Agar memudahkan petugas perijinan untuk mengidentifikasi pemita ijin.

C. Hambatan Dalam Perolehan Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
Sebenarnya dalam hal untuk memperoleh Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi tidak banyak yang ditemui hambatan ataupun kendala. Karena disini sudah jelas bagaiman pengaturan mengenai proses perijinan tersebut. Namun tentunya ada Beberapa hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi. Disini penulis tidak menemukan adanya suatu kasus yang menyangkut susah atau ribet dalam proses pengurusan ijin praktik dokter. Karena dalam proses pengurusan ijin praktik tersebut sudah terkordinir dan ter system dengan baik. Sehiunggapenulis cukup kesulitan untuk menuliskan hambatan-hambatan apa yang ada dalam proses peijinan te rsebut.

Mengenai sosialisasi mengenai regualsi peraturan dan perijinan mengenai Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi memang sudah diberikan pada saat dilakukan pendidikan dokter di universitas. Maka disini sosialisasi dalam perijinan itu sendiri tidak lah menemui hambatan.


D. Ketentuan Hukum bagi Dokter dan Dokter gigi yang tidak mempunyai Ijin
Pada akhirnya Undang-Undang No 29/2004 mengancam pidana bagi mereka yang berpraktik tanpa STR dan atau SIP, mereka yang bukan dokter tetapi bersikap atau bertindak seolah-olah dokter, dokter yang berpraktik tanpa membuat rekam medis, tidak memasang papan praktik atau tidak memenuhi kewajiban dokter. Pidana lebih berat diancamkan kepada mereka yang mempekerjakan dokter yang tidak memiliki STR dan/atau SIP.
upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, dokter dan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukum. Namun untuk memenuhi dan berharap supaya dokter yang berpraktik sesuai dengan kualifikasi yang ada.
Akibat hukum bagi Dokter dan Dokter gigi yang tidak mempunyai Ijin. Pemerintah dapat melakukan tindakan tegaas sesuai dengan Pasal 75, 76, 77, 78, 79, 80 dalam UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
Kuarang lebih isinya sesuai berikut:
Pasal 75
(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 76
Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 77
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 78
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 79
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang :
a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (1);
b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1); atau
c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 yaitu:
a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Dengan demikian, dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran selain tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, juga harus menaati ketentuan kode etik yang disusun oleh organisasi profesi dan didasarkan pada disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Dan para dokter tidak bias berpraktik tanpa surat ijin tersebut karena apabila seorang dokter nekat berparaktik tanpa adanya SIP maka sama saaja dengan membunuh karrir kedokterannya sendiri.
Kemudian dari pada itu seseorang aatau badan Ussaha tidak boleh menerima atau mempekerjakan seorang yang tidak mempunyai SIP. Sesuai di atur dalam
Pasal 80
(1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak /mepunyai ijin praktik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin







BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Bahwasannya dalam melakukan praktik dokter di Indonesia maka tidak bias langsung praktek. Karena disini diatur mengenai prose untuk mendapatkan ijin. Karena disini seorang calon dokter yang baru menyeleseikan studinya tidak bias saja langsung sembarang membuka praktik kedokteran. calon dokter tersebut harus mengikuti proses perijinan yang cukup ketat supaya mendapatkan ijin unutk praktek sebagai dokter. Bila mereka tidak mengindahkan hal tersebut maka dapat dikenai pidana yang di atur dalam Pasal 75, 76, 77, 78, 79, dan 80 dalam UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.
Disini juga di tegaskan bahwasannya dokter yang telah praktik untuk mematuhi kode etik profesi dokter. Dan memenuhi kewajibannya sebagai dokter dalam menjalankan tugasnya.


B. Saran
partisipasi dan dukungan baik dari pemerintah maupun dari pihak masyarakat itu sendiri untuk patuh dan disiplin terhadap aturan dan persyaratan terkait dengan Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi sangatlah di perlukan. Pada dasarnya segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dibuat dengan tujuan agar suatu bangunan didirikan dengan baik sehingga nyaman dan tidak membahayakan bagi masyarakat pada umumnya dan psaien pada khusussnya.

Supaya perizinan tidak lagi dianggap suatu prosedur yang rumit dan merugikan, sebaiknya semua pihak atau aparat yang berkaitan dengan Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi harus bisa lebih informatif dan dapat memudahkan masyarakat.

BAYI TABUNG DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Pelayanan terhadap bayi tabung dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah fertilisasi-in-vitro yang memiliki pengertian sebagai berikut : Fertilisasi-in-vitro adalah pembuahan sel telur oleh sel sperma di dalam tabung petri yang dilakukan oleh petugas medis. Inseminasi buatan pada manusia sebagai suatu teknologi reproduksi berupa teknik menempatkan sperma di dalam vagina wanita, pertama kali berhasil dipraktekkan pada tahun 1970. Awal berkembangnya inseminasi buatan bermula dari ditemukannya teknik pengawetan sperma. Sperma bisa bertahan hidup lama bila dibungkus dalam gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur -321 derajat Fahrenheit.

Pada mulanya program pelayanan ini bertujuan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alamiah disebabkan tuba falopii istrinya mengalami kerusakan yang permanen. Namun kemudian mulai ada perkembangan dimana kemudian program ini diterapkan pula pada pasutri yang memiliki penyakit atau kelainan lainnya yang menyebabkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan.

Otto Soemarwoto dalam bukunya “Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global”, dengan tambahan dan keterangan dari Drs. Muhammad Djumhana, S.H., menyatakan bahwa bayi tabung pada satu pihak merupakan hikmah. Ia dapat membantu pasangan suami istri yang subur tetapi karena suatu gangguan pada organ reproduksi, mereka tidak dapat mempunyai anak. Dalam kasus ini, sel telur istri dan sperma suami dipertemukan di luar tubuh dan zigot yang terjadi ditanam dalam kandungan istri. Dalam hal ini kiranya tidak ada pendapat pro dan kontra terhadap bayi yang lahir karena merupakan keturunan genetik suami dan istri.

Akan tetapi seiring perkembangannya, mulai timbul persoalan dimana semula program ini dapat diterima oleh semua pihak karena tujuannya yang “mulia” menjadi pertentangan. Banyak pihak yang kontra dan pihak yang pro. Pihak yang pro dengan program ini sebagian besar berasal dari dunia kedokteran dan mereka yang kontra berasal dari kalangan alim ulama. Tulisan ini tidak akan membahas mengenai pro kontra yang ada tetapi akan membahas mengenai aspek hukum perdata yang menekankan pada status hukum dari si anak dan segala akibat yang mengikutinya.

Proses Inseminasi Buatan (Bayi Tabung)


Permasalahan Hukum Perdata yang Timbul Dalam Inseminasi Buatan (Bayi Tabung)

Inseminasi buatan menjadi permasalahan hukum dan etis moral bila sperma/sel telur datang dari pasangan keluarga yang sah dalam hubungan pernikahan. Hal ini pun dapat menjadi masalah bila yang menjadi bahan pembuahan tersebut diambil dari orang yang telah meninggal dunia. Permasalahan yang timbul antara lain adalah :
1. Bagaimanakah status keperdataan dari bayi yang dilahirkan melalui proses inseminasi buatan?
2. Bagaimanakah hubungan perdata bayi tersebut dengan orang tua biologisnya? Apakah ia mempunyai hak mewaris?
3. Bagaimanakah hubungan perdata bayi tersebut dengan surogate mother-nya (dalam kasus terjadi penyewaan rahim) dan orang tua biologisnya? Darimanakah ia memiliki hak mewaris?

Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Terhadap Inseminasi Buatan (Bayi Tabung)

Jika benihnya berasal dari Suami Istri
· Jika benihnya berasal dari Suami Istri, dilakukan proses fertilisasi-in-vitro transfer embrio dan diimplantasikan ke dalam rahim Istri maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai satus sebagai anak sah (keturunan genetik) dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya.
· Jika ketika embrio diimplantasikan ke dalam rahim ibunya di saat ibunya telah bercerai dari suaminya maka jika anak itu lahir sebelum 300 hari perceraian mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Namun jika dilahirkan setelah masa 300 hari, maka anak itu bukan anak sah bekas suami ibunya dan tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan bekas suami ibunya. Dasar hukum ps. 255 KUHPer.
· Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami, maka secara yuridis status anak itu adalah anak sah dari pasangan penghamil, bukan pasangan yang mempunyai benih. Dasar hukum ps. 42 UU No. 1/1974 dan ps. 250 KUHPer. Dalam hal ini Suami dari Istri penghamil dapat menyangkal anak tersebut sebagai anak sah-nya melalui tes golongan darah atau dengan jalan tes DNA. (Biasanya dilakukan perjanjian antara kedua pasangan tersebut dan perjanjian semacam itu dinilai sah secara perdata barat, sesuai dengan ps. 1320 dan 1338 KUHPer.)

Jika salah satu benihnya berasal dari donor

· Jika Suami mandul dan Istrinya subur, maka dapat dilakukan fertilisasi-in-vitro transfer embrio dengan persetujuan pasangan tersebut. Sel telur Istri akan dibuahi dengan Sperma dari donor di dalam tabung petri dan setelah terjadi pembuahan diimplantasikan ke dalam rahim Istri. Anak yang dilahirkan memiliki status anak sah dan memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya sepanjang si Suami tidak menyangkalnya dengan melakukan tes golongan darah atau tes DNA. Dasar hukum ps. 250 KUHPer.
· Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami maka anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari pasangan penghamil tersebut. Dasar hukum ps. 42 UU No. 1/1974 dan ps. 250 KUHPer.

Jika semua benihnya dari donor

· Jika sel sperma maupun sel telurnya berasal dari orang yang tidak terikat pada perkawinan, tapi embrio diimplantasikan ke dalam rahim seorang wanita yang terikat dalam perkawinan maka anak yang lahir mempunyai status anak sah dari pasangan Suami Istri tersebut karena dilahirkan oleh seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah.
· Jika diimplantasikan ke dalam rahim seorang gadis maka anak tersebut memiliki status sebagai anak luar kawin karena gadis tersebut tidak terikat perkawinan secara sah dan pada hakekatnya anak tersebut bukan pula anaknya secara biologis kecuali sel telur berasal darinya. Jika sel telur berasal darinya maka anak tersebut sah secara yuridis dan biologis sebagai anaknya.

Dari tinjauan yuridis menurut hukum perdata barat di Indonesia terhadap kemungkinan yang terjadi dalam program fertilisasi-in-vitro transfer embrio ditemukan beberapa kaidah hukum yang sudah tidak relevan dan tidak dapat meng-cover kebutuhan yang ada serta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada khususnya mengenai status sahnya anak yang lahir dan pemusnahan kelebihan embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim ibunya. Secara khusus, permasalahan mengenai inseminasi buatan dengan bahan inseminasi berasal dari orang yang sudah meninggal dunia, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya di Indonesia. Perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penerapan teknologi fertilisasi-in-vitro transfer embrio ini pada manusia mengenai hal-hal apakah yang dapat dibenarkan dan hal-hal apakah yang dilarang.

Kasus Inseminasi Buatan di Amerika Serikat
Mary Beth Whitehead sebagai ibu pengganti (surrogate mother) yang berprofesi sebagai pekerja kehamilan dari pasangan William dan Elizabeth Stern pada akhir tugasnya memutuskan untuk mempertahankan anak yang dilahirkannya itu. Timbul sengketa diantara mereka yang kemudian oleh Pengadilan New Jersey, ditetapkan bahwa anak itu diserahkan dalam perlindungan ayah biologisnya, sementara Mrs. Mary Beth Whitehead (ibu pengganti) diberi hak untuk mengunjungi anak tersebut.

Negara Lain
Negara yang memberlakukan hukum islam sebagai hukum negaranya, tidak diperbolehkan dilakukannya inseminasi buatan dengan donor dan dan sewa rahim. Negara Swiss melarang pula dilakukannya inseminasi buatan dengan donor. Sedangkan Lybia dalam perubahan hukum pidananya tanggal 7 Desember 1972 melarang semua bentuk inseminasi buatan. Larangan terhadap inseminasi buatan dengan sperma suami didasarkan pada premis bahwa hal itu sama dengan usaha untuk mengubah rancangan ciptaan Tuhan.
BAB III
PERSIAPAN MENGIKUTI BAYI TABUNG
Sebuah kisah menyatakan bahwa, “Istri saya sebetulnya pernah mengikuti program bayi tabung di Surabaya, dan Alhamdulillah belum berhasil. Dan beberapa waktu kemudian, setelah bertemu dengan teman-teman sesama peserta program bayi tabung yang berhasil, beberapa dari mereka menyatakan bahwa keberhasilan program bayi tabungnya terjadi setelah 1 hingga 2 kali mengalami kegagalan program. Untuk yang punya banyak uang, mungkin nggak begitu masalah ya...

Dari beberapa 'investigasi' yang saya lakukan, ternyata mereka yang beberapa kali mengulang program bayi tabung dan akhirnya berhasil memperoleh momongan, mengalami 'proses belajar' selama mengulang dan mengulang program itu. Program pertama gagal, oh.. ada variabel x yang keliru, berarti untuk program berikutnya variabel x ini akan saya perbaiki. Program kedua masih gagal, ternyata ada masalah y yang perlu diperhatikan untuk perbaikan di program berikutnya.

Variabel-variabel tersebut belum tentu merupakan variabel yang bersifat teknis kedokteran/kebidanan. Kadang merupakan variabel psikis, lingkungan, atau bahkan hanya sekedar tips-tips ringan yang sepele. Contoh, ada teman yang barengan program bayi tabung dengan istri saya. Kakaknya dulu pernah gagal bayi tabung namun setelah mencoba yang ke-2 berhasil. Nah, kakaknya ini punya tips, yaitu makan 5-10 butir telur rebus setiap hari, selama masa penyuburan ovum, sebelum proses Ovum Pick Up (OPU), tujuannya untuk memperbanyak jumlah telur yang subur. Tips lainnya, saat proses penanaman telur yang telah dibuahi sperma suami ke dalam rahim, sang Ibu sebaiknya dibius total, untuk menghindari ketegangan. Mestinya masih banyak tips-tips lain yang dimiliki oleh para pasangan sukses bayi tabung.”

20100718

job desk panitia PESS ROOM

ketika  kita akan memulai sebuah kegiatan yang sistematis, maka di perlukan sebuah acauan yaitu job description. untuk memudahkan para panitia untuk bekerja lebih terencana dan tersetruktu


SKERTARIS PANITIA
  • Surfey dan belanja kertas hvs, amplop putih, lem, dobel tip, dan perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan kepanitiaan dengan kordinasi dengan bendahara.
  • Meminta bantuan sie humas mengenai siapa saja yang akan di undang untuk pembicara
  • Dokumentasi nama – nama peserta. maksimal 1 hari sebelum hari H. memastikan peserta yang akan mengikuti acara.
  • membuat cocard peserta, cocard panitia, dan keperluan kesekertariatan dengan di bantu anggota sekertariat.

SIE ACARA
  • Mengkordinasikan pembicara/pemateri dengan kordinator lapangan
  • menjadi time keeper bersama korlap
  • menyusun jadwal acara kegiatan yang berlangsung serta menyesuaikannya
  • koordinasi dengan humas untuk mengundang dan mencari pembicara/pemateriMenyusun susunan dan kronologis acara dan segera dikoordinasikan dengan seluruh panitia.
  • Membuat / mengkoordinir acara pra hari H
  • koordinasi dengan Sie Konsumsi : Koordinasi mengenai waktu makan / pembagian konsumsi/ coffee break 
  • Sie perlengkapan : Koordinasi mengenaikebutuhan peralatan selama acara berlangsung
SIE HUMAS
  •  menghubungi dan mengundang pemateri, dan mengkordinasikan waktu untuk kegiatan
  • bertanggung jawab menyampaikan proposal ke setiap sekolah.
  • menghubungi panitia-panitia yang mungkin bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini pesrom kali ini
SIE KAMTIB
  • membuat tata tertib peserta dan panitia.
  • masuk dan mengisi acara pada waktu yang ditentukan untuk mengoreksi kedesiplinan peserta selama kegiatan berlangsung
  • Menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung
  • mengawasi dan memberikan sanksi kepada peserta apabila telah diduga melakukan pelanggaran
SIE DOKUMENTASI
  • mendokumentasikan setiap kegiatan dan setiap acara yang berlangsung dengan sebaik baiknya, pengambilan moment yang tepat.
  • update web
  • membuat movie maker
SIE PERKAP
  • mempersiapkan segala perlengkapan dalam setiap acara
  • mempersiapkan bakcgroun dan dekorasi panggung
  • mempersiapkan alat2 yang diperlukan dalam setiap sesi acara(viewer, sound, dll)
  • melaporkan rancangan pengajuan dana yang diperlukan unrtuk perlengkapan
  • koordinasi dengan sekertaris untuk membeli peralatan yang dibutuhkan selama kegiatan
SIE KONSUMSI
  • menghubungi pihak terkait dalam konsupsi (catering, petugas kebersihan, waiters)
  • menyiapkan sistem persiapan, penyajian, pengembalian hidangan tersebut
  • menunjuk penjaga stan hidangan (1pa, 1pi)