20100719

PELAYANAN PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) KOTA YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pada era pembangunan saat ini dunia bisnis Indonesia mendapat tempat dan peluang yang cukup penting bagi perkembangan ekonomi, peningkatan bisnis di bidang properti, perumahan transportasi, komunikasi, dan lain-lain serta kehadiran berbagai investor bisnis asing akan memberikan dampak positif dalam proses pembangunan nasional.
Agar di dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah atau hambatan perlu adanya sarana perangkat perizinan dan rencana tata ruang yang baik. Rencana tata ruang yang baik merupakan sarana pengendali perkembangan fisik di dalam pelaksanaan pembangunan, yang berarti bahwa rencana tersebut sudah diberikan landasan hukum pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah. Sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana tata ruang wilayah tersebut maka di dalam proses penyiapan, penyusunan dan pelaksanaannya perlu dukungan dan peranan instansi-instansi vertikal atau dinas-dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta maupun partisipasi masyarakat.
Sejalan dengan laju pertumbuhan kota Yogyakarta yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik di bidang teknologi maupun di bidang pembangunan, maka secara langsung akan berpengaruh pula pada tatanan dan wajah kota mendatang, sehingga perlu adanya peningkatan kegiatan pemerintah untuk mengatur dan menata bangunan.
Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan Dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan. Izin mendirikan bangunan yang kemudian disingkat dengan IMB adalah izin yang digunakan untuk mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, dalam hal ini adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Dinas Perizinan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perizinan. Dinas Perizinan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perizinan.
Dalam pelaksanaan perizinan, pemerintah senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan anggapan bahwa pengurusan segala macam izin, khususnya Izin Mendirikan Bangunan merupakan prosedur yang sangat rumit dan memakan banyak waktu maupun biaya. Namun, di sisi lain masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul baik dari Pemerintah Kota, maupun dari masyarakat. Permasalahan yang timbul dari masyarakat antara lain yaitu masyarakat masih kurang memahami mengenai prosedur untuk mengajukan permohonan IMB. Hal itu dikarenakan kurang realisasinya Pemerintah Kota di dalam memberikan keterangan, pengetahuan, dan pendampingan mengenai IMB dan prosedurnya.
Selain itu, hal lain yang sering menjadi keberatan dalam pengaturan IMB adalah masalah penentuan garis sepadan bangunan yang membuat lahan kita yang terbatas terasa semakin sempit. Misalnya saja untuk mendirikan rumah bangunan harus menyisakan 3 – 8 m tanah di batas depan tanah. Sesungguhnya pengaturan ini dimaksudkan untuk kenyamanan dan keamanan penghuni. Batas ini membantu meredam terpaan debu dan kebisingan dari jalan supaya tidak langsung masuk ke dalam rumah.
Berdasarkan keadaan yanga terjadi di masyarakat tersebut, penyusun mencoba untuk mengkaji permasalahan mengenai Pelayanan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Yogyakarta.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ada di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana prosedur perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Yogyakarta?
3. Apa sajakah hambatan dalam perolehan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Tinggal di Kota Yogyakarta?
4. Apa akibat hukum dari bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan ?


BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Izin
Pengertian izin menurut pendapat para ahli antara lain sebagai berikut:
1. N.M Spelt (Terjemahan oleh Prop Dr Philipus Hadjon, S.H)
Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan.
2. SF Marbun dan Moh Mahfud.
Izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan yg berlaku. Perbuatan AN yg memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
3. Prajudi Admosudirdjo.
Izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh Undang-Undang.
B. Bentuk-Bentuk Perizinan
Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD bentuk-bentuk perizinan dibagi atas 4 (empat) yaitu :
a. Dispensasi atau Bebas Syarat
yaitu apabila pembuat paraturan secara umum tidak melarang sesuatu Peraturan Perundang-Undangan menjadi tidak berlaku karena sesuau hal yang sangat istimewa. Adapun tujuan diberikannya dispensasi itu adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang menyimpang atau menerobos Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemberian dispensasi itu umumnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.
b. Verguining atau Izin
yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
c. Lisensi (Licentie)
menurut Prins nama lisensi lebih tepat untuk digunakan dalam hal menjalankan suatu perusahaan dengan leluasa (suatu macam izin yang istimewa). Sehingga tidak ada ganguan lainnya termasuk dari pemerintah sendiri.

d. Konsensi
yaitu apabila pihak swasta memperoleh delegasi kekuasaan dari pemerintah untuk melakukan sebagian pekerjaan/tugas yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah. Adapun tugas dari pemerintah atau bestur adalah menyelenggarakan kesajahtaraan umum. Jadi kesejahtaraan atau kepentingan umum harus selalu menjadi syarat utama, bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Pendelegasian wewenang itu diberikan karna pemerintah tidak mempunyai cukup tenaga maupun fasilitas untuk melakukan sendiri. konsensi ini hampir dapat diberikan dalam segala bidang.
Prajudi Atmosudirjo menyatakan perizinan merupakan penetapan yang memberikan keuntungan yaitu :
1. Dispensasi
pernyataan dari penjabat yang berwenang bahwa sesuatu ketentuan Undang-Undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang dalam surat permintannya.
2. Izin atau Verguinning
tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.
3. Lisensi
izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba.
4. Konsensi
penetapan yang memungkinkan konsesionaris mendapat dispensasi, izin, lisensi dan juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinnya untuk memindahkan kampung, dan sebagainya. Oleh karna itu pemberian konsensi haruslah dengan kewaspadaan, kebijaksanaan dan perhitungan yang sematang-matangnya.
C. Tujuan Sistem Perizinan
Motif-motif untuk menggunakan sistem perizinan dapat berupa :
1. Pengendalian Aktivitas Tertentu
Ada kemungkinan pemerintah menggunakan instrument izin untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat, misalnya pada izin mendirikan bangunan (IMB) atau dibeberapa daerah disebut izin mendirikan bangunan-bangunan (IMBB). Untuk dapat memperoleh IMB, pemohon harus mengajukan permohonan dengan memenuhi berbagai persyaratan. Instansi yang menangani permohonan akan melihat berbagai persyaratan yang ada, misalnya mengenai gambar yang memuat potongan bangunan, bahan, konstruksi, dan sebagainya. Termasuk yang dilihat, tentu saja, rekomendasi dari instansi yang terkait, misalnya kalau bangunan itu didirikan dekat sungai maka diperlukan rekomendasi dari instansi yang berwenang dalam pengawasan dan pengelolaan sungai; kalau bangunan itu dekat bandara, perlu ada rekomendasi dari instansi yang berwenang terhadap ketinggian dan keamanan agar tidak mengganggu lalu lintas udara; kalau itu didirikan untuk usaha yang memerlukan pemotongan sekat pemisah jalur, harus ada rekomendasai dari LLAJ, dan seterusnya. Bahkan kegiatan membangun tersebut harus disesuaikan dengan rencana tata ruang kota juga.
Pemerintah mengarahkan aktivitas membangun dengan menyesuaikannya dengan rencana pemerintah. Pada kawasan yang oleh pemerintah direncanakan untuk pemukiman. Pada kawasan yang oleh pemerintah direncanakan untuk pemukiman, tentu tidak diperbolehkan kalau ada anggota masyarakat yang memohon izin untuk mendirikan bangunan dan untuk keperluan industri. Pada kawasan yang direncanakan oleh pemerintah untuk pusat perkantoran, tidak diperkenankan kalau ada pemohon izin yang akan mendirikan rumah tinggal. Pada kawasan yang direncanakan untuk paru-paru kota, tentu juga tidak diperkenankan untuk mendirikan bangunan tempat tinggal. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh warga akan dikendalikan dan diarahkan melalui stelsel perijinan ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah. Sekalipun tanah yang akan dibangun tersebut memang tanah milik warga yang bersangkutan secara sah, bukan berarti mereka dapat menggunakan tanah tersebut sesuka hati mereka. Pemerintah tetap berwenang mengatur warganya. Bahkan, kalau warga tersebut tidak mau mentaati apa yang dimaui oleh pemerintah, mereka bias tidak diberikan izin yang pada gilirannya kalau tetap membangun terhadap warga tersebut dapat dilakukan penertiban dan penindakan.
2. Pencegahan Bahaya bagi lingkungan
Dalam pasal 6, Ayat 1, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pada Pasal 6 ayat 2, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegaitan berkewajiban memberi informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. sebagai salahsatu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, ditentukan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang berkemungkinan menimbulkan dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
Hal itu merupakan kewajiban setiap orang tanpa terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kewajiban ini mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Di sisi lain, pelaku kegiatan usaha juga wajib memberikan informasi yang benar dan akurat untuk dapat dipakai menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelum melakukan kegiatan usaha tertentu yang memiliki dampak lingkungan, misal seorang pelaku kegiatan diwajibkan terlebih dahulu melakukan study kelayakan dari sisi lingkungannya. Seorang pelaku kegiatan jika ingin melakukan suatu kegiatan usaha maupun industri yang dinilai dapat mendatangkan dampak lingkungan sekitar agar pelaku usaha terlebih dahulu memenuhi persyaratan AMDAL. AMDAL bukan instrumen izin, tetapi merupakan sebuah studi yang menghasilkan rekomendasi, yang mesti dipenuhi sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan izin usaha. Dengan adanya izin tersebut, diharapkan kelestarian lingkungan tidak terancam sehingga kepentingan masyarakat luas untuk mendapatkan lingkungan yang kualitasnya bagus tetap terpenuhi.
3. Keinginan Melindungi Objek-Objek Tertentu
Pemerintah mempunyai kepentingan agar objek-objek tertentu yang berguna bagi masyarakat tetap terjaga dan terlindungi. Objek tersebut perlu mendapatkan perlindungan karena berbagai alasan, misalnya alasan sejarah, benda tersebut sangat diperlukan untuk keperluan pendidikan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Contoh untuk hal ini adalah izin pengelolaan peninggalan kepurbakalaan, yakni izin pengelolaan situs sejarah tertentu berupa peninggalan sejarah yang menggambarkan perkembangan budaya dan peradaban manusia pada suatu waktu tetentu, yang memang patut mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, pemerintah memandang bahwa terhadap benda tersebut pelu dikelola, dipelihara, dan sekaligus dilindungi agar kelestariaanya terjaga. Menurut ketentuan Pasal 15, Ayat 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, tanpa izin dari pemerintah setiap orang dilarang
1. membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;
2. memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lain;
3. mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat;
4. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;
5. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
6. memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya.
Apa yang terurai dalam ketentuan tersebut di atas, memperlihatkan bahwa izin menjadi instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk tujuan perlindungan terhadap benda-benda tertentu yang termasuk benda cagar budaya. Perlindungan itu juga dimaksudkan untuk mempertahankan keaslian baik mengenai barangnya sendiri, asal-muasalnya, letaknya, dan sebagainya, sehingga tidak mengalami perubahan, juga yang menyangkut soal status hukum barang tersebut.
4. Membagi benda-benda yang sedikit
Adakalanya kegiatan masyarakat berkaitan dengan sumber daya yang jumlahnya sangat terbatas. Apabila ada warga masyarakat yang membutuhkan hal tersebut, maka kesempatan yang ada pun terbatas. Pemerintah memandang hal yang demikian perlu ditanggapi secara tepat. Misalnya, suatu daerah tertentu mempunyai potensi alam berrupa sarang burung walet. Terhadap sarang burung walet ini kiranya perlu dilakukan pengelolaan. Bukan saja auntuk memetik hasinya yang berupa sarang burung walet, tetapi juga untuk memelihara habitatnya yang diharapkan potensi itu tidak langsung habis dalam sekali panen dan tetap dijaga agar tetap dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Izin pengelolaan dan pengambilan sarang burung walet dapat diberikan kepada satu pihak untu jangka waktu tertentu.
5. Pengarahan dengan seleksi orang dan aktivitas
Izin dapat ditujukan untuk pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat. Contohnya Surat Izin Mengemudi (SIM). Untuk memperoleh SIM seseorang harus melalui serangkaian proses pengujian, baik ujian teori, ujian praktik, termasuk kir dokter. Demikian pula untuk berburu diperlukan izin yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan diri si pemohon, misal mengenai penguasaan dan pemahaman mengenai senjata api, tes psikologi, dan sebagainya. Pengujian-pengujian tersebut diperlukan agar setelah diberikan izin yang dimohon, pemegang izin tidak menggunakan haknya secara sembarangan tanpa tanggung jawab. Kemampuan mengendalikan diri dan mengambil keputusan tetap pada situasi tertentu diperlukan dari pemegang izin.

D. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan Dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan, yang dimaksud dengan Izin Membangun Bangun-bangunan yang selanjutnya disingkat IMBB adalah Izin untuk mendirikan, mengubah, memperbaiki dan atau membongkar bangun-bangunan.
Adapun yang dimaksud dengan Bangun-bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun, terletak pada tanah atau tertumpu pada batu-batu landasan secara langsung atau tidak langsung.
Sedangkan, yang dimaksud dengan Mendirikan Bangun-bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangun-bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangun-bangunan itu.
Istilah lain yang terkait dengan pengertian IMB di atas antara lain :
a. Mengubah bangun-bangunan, yaitu pekerjaan mengganti atau menambah bagian bangun-bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangun-bangunan tersebut
b. Memperbaiki bangun-bangunan, adalah pekerjaan memperbaiki sebagian bangun-bangunan dengan bahan bangunan yang sama atau sejenis sehingga tidak terdapat perubahan struktur maupun konstruksi;
c. Membongkar bangun-bangunan, yaitu pekerjaan pembongkaran bangun-bangunan sebagian atau seluruhnya, untuk dibangun kembali dengan fungsi yang lain atau sam

E. Tujuan dan Fungsi Izin Mendirikan Bangunan
Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh yang berkepentingan ataupun oleh penjabat yang berwenang.
Selain itu tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu :
1. Dari sisi pemerintah
Dari Sisi Pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah :
1. Untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mngatur ketertiban.
2. Sebagai sumber pendapatan daerah
Dengan adanya permintaan permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.
2. Dari sisi masyarakat
Dari Sisi Masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah:
a. Untuk adanya kepastian hukum.
b. Untuk adanya kepastian hak
c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas
Bila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah mempunyai fungsi masing-masing. Begitu pula halnya dengan ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu :
a. Sebagai fungsi penertib
Fungsi penertib dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.
b. Sebagai fungsi pengatur
Fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.
Tujuan izin mendirikan bangunan adalah untuk melindungi kepentingan baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang dutujukan atas kepentingan hak atas tanah.
Sedangkan fungsi dari izin bangunan ini dapat dilihat dalam beberapa hal :
1. Segi Teknis Perkotaan
Pemberian izin mendirikan banguan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah guna mengatur, menetapkan dan merencanakan pembangunan perumahan diwilayahnya sesuai dengan potensial dan prioritas kota yang dituangkan dalam Master Plan Kota.
Untuk mendapatkan pola pembangunan kota yang terencana dan terkontrol tersebut, maka untuk pelaksanaan sutau pembangunan di atas wilayah suatu kota diwajibkan memiliki izin mendirikan bengunan dan penggunaannya sesuai dengan yang disetujui oleh Dinas Perizinan.
Dengan adanya pengaturan pembangunan perumahan melalui izin ini, maka pemerintah didaerah dapat merencanakan pelaksanaan pembangunan berbagai sarana serta unsur kota dengan berbagai instansi yang berkepentingan. Hal ini penting artinya agar wajah perkotaan dapat ditata denga rapi serta menjamin keterpaduan pelaksanaan pekerjaan pembengunan perkotaan. Penyesuaian pemberian izin mendirikan bengunan dengan Master Plan Kota akan memungkinkan adanya koordinasi antara berbagai departemen teknis dalam melaksanakan pembangunan kota.
2. Segi Kepastian Hukum
izin mendirikan bangunan penting artinya sebagai pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah dalam hal pembangunan perumahan. Mendirikan bangunan dapat menjadi acuan atau titik tolak dalam pengaturan perumahan selanjutnya. Bagi masyarakat pentingnya izin mendirikan bangunan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak bangunan yang dilakukan sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam pelaksanaan usaha atau pekerjaan.
Selain itu izin mendirikan bangunan tersebut bagi sipemilknya dapat berfungsi sebagai :
a. bukti milik bangunan yang syah
b. kekuatan hukum terhadap tuntutan ganti rugi dalam hal :
• Terjadinya hak milik untuk keperluan pembangunan yang bersifat untuk kepentingan hukum.
• Bentuk-bentuk kerugian yang diderita pemilik bangunan lainya yang berasal dari kebijaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Segi Pendapatan Daerah
Dalam hal ini pendapatan daerah, maka izin mendirikan bangunan merupakan salah satu sektor pemasukan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Melalui pemberian izin ini dapat dipungut retribusi izin mendirikan bangunan.
Retribusi atas izin mendirikan bangunan itu ditetapkan berdasarkan persentase dari taksiran biaya bangunan yang dibedakan menurut fungsi bangunan tersebut. Retribusi izin mendirikan bangunan dibebankan kepada setiap orang atau badan hukum yang namanya tecantum dalam surat izin yang dikeluarkan itu.





BAB III
PEMBAHASAN
PELAYANAN PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
KOTA YOGYAKARTA

A. Pengaturan Pemberian IMB di Kota Yogyakarta
Ijin Mendirikan Bangunan Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan. Dalam Perda tersebut IMB disebut dengan Ijin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB). Yang dimaksud dengan membangun bangun-bangunan dalam Perda tersebut adalah pekerjaan mengadakan bangun-bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangun-bangunan itu. Dalam Pasal 2 ayat (1) Perda tersebut dinyatakan bahwa Setiap orang, badan/lembaga sebelum membangun bangunan di wilayah Kotamabya Yogyakarta harus terlebih dahulu memiliki IMBB dari Kepala Daerah, hal ini mengandung pengertian bahwa Ijin Membangun Bangun-Bangunan pada saat itu diterbitkan oleh Kepala Daerah yang dalam hal ini untuk wilayah Kotamadya Yogyakarta adalah Walikota Yogyakarta. Adapun mengenai prosedur untuk memperoleh IMBB tersebut, setiap orang atau lembaga yang berencana untuk membangun bangun-bangunan dapat meminta petunjuk kepada Dinas Tata Kota. Petunjuk yang dimintakan dari Dinas Tata Kota mengenai rencana membangun bangun-bangunan berupa:
a. jenis dan peruntukan bangun-bangunan;
b. luas lantai bangunan diatas/dibawah tanah;
c. jumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah;
d. garis sempadan yang ditetapkan;
e. luas ruangan terbuka;
f. koefisien lantai bangunan (klb);
g. koefisien dasar bangunan (kdb);
h. ketinggian bangun-bangunan;
i. jarak bebas bangun-bangunan;
j. spesifikasi perwujudan bangun-bangunan (arsitektural, struktural, mekanikal elektrikal dll);
k. persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawas bangun-bangunan;
l. rencana induk/rencana bagian wilayah/rencana terinci kota dan tata letak persil.
Setelah terbit Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Tata Kota tidak lagi memiliki wewenang dalam proses pemberian ijin membangun bangunan. Segala jenis penyelenggaraan perizinan di Kota Yogyakarta menurut Peraturan Walikota ini didelegasikan kepada Dinas Perizinan, Instansi Teknis dan Kecamatan. Pemberian IMBB sendiri merupakan salah satu wewenang yang didelegasikan kepada Dinas Perizinan yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Walikota. Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta ini disebutkan bahwa prosedur teknis penyelenggaraan perizinan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Instansi atau Camat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, prosedur Pemberian IMBB yang diatur oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta merujuk langsung pada Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta nomor 5 Tahun 1988 dan Peraturan Waliktota Yogyakarta nomor 33 tahun 2008. IMBB diterbitkan oleh Dinas Perizinan setelah dipenuhinya syarat-syarat oleh orang atau lembaga yang menjadi pemohon ijin. Hanya saja pengaturan penerbitan IMBB dalam Perwal No. 33 Th. 2008 agak berbeda dengan apa yang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 1988 yaitu mengenai siapa atau instansi mana yang berwenang menerbitkan IMBB.
Menurut Perda No. 5 Th. 1988 IMBB diterbitkan oleh Kepala Daerah yang sebelumnya pemohon ijin telah memperoleh petunjuk dari Dinas Tata Kota, sedangkan dalam Perwal No. 33 Th. 2008 ini instansi yang menerbitkan IMBB adalah Dinas Perizinan, kedudukan Kepala Daerah dalam penerbitan IMBB yang diatur dalam Perwal N0. 33 Th. 2008 ini hanya sebatas mengetahui saja dengan membubuhkan tanda tangan pada IMBB yang hendak diterbitkan. Mengenai tata cara dan prosedur nya sendiri, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta tetap merujuk pada Perda Kodya Yogyakarta No. 5 Th. 2008 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan.

B. Prosedur Perolehan Izin Mendirikan Bangunan Kota Yogyakarta
Orang serta Badan/Lembaga yang akan mendirikan, mengubah, memperbaiki atau membongkar bangunan tertentu di wilayah Kota Yogyakarta harus terlebih dahulu memiliki IMBB dari Kepala Daerah.
Permohonan IMBB di Kota Yogyakarta harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah oleh orang, Badan /lembaga dengan mengisi blangko permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Perizinan dan diketahui oleh Lurah dan Camat tempat bangunan tersebut terletak. Setelah pengisian blangko dilaksanakan oleh pemohon, Dinas Perizinan kemudian akan memeriksa permohonan IMBB yang diajukan, antara lain mengenai syarat-syarat administrasi, teknis dan lingkungan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat-syarat yang dimaksud meliputi:
a) Persyaratan Administrasi
Mengisi blangko permohonan yang disediakan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (tanpa dipungut biaya) dengan dilengkapi :
- Persetujuan tetangga yang berbatasan langsung dengan persil yang akan dibangun.
- Bila tetangga tidak dapat dihubungi harus didukung dengan surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,- diketahui RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan setempat;
- Diketahui RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dimana bangunan tersebut akan didirikan;
Lampiran-Lampiran yang diperlukan :
1. a) Salinan surat bukti hak tanah / sertifikat tanah rangkap 2 (dua) :
- Untuk Tanah milik Negara atau Pemerintah apabila masa berlakunya tinggal/kurang dari satu tahun maka harus ada persetujuan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta;
- Tanah Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai dan Hak Pengelolaan bila masa berlakunya ≤ 1 tahun (sama dengan atau kurang dari satu tahun) harus ada rekomendasi dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
- Untuk blok Keraton dan (seputar Benteng Keraton) maupun tanah milik keraton, harus ada persetujuan dari Penghageng Wahoo Sarto Kriyo;
- Bila sertifikat tanah masih dijaminkan di Bank maka harus ada persetujuan dari Bank yang bersangkutan;
- Tanah yang dimohonkan IMBB harus tanah pekarangan
- Bila pemilik tanah meninggal dunia harus ada surat pernyataan dari waris yang diketahui RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan, bermaterai Rp 6.000,- dilampirkan akte kematian;
- Bila ada ahli waris yang tidak dapat dihubungi maka ahli waris yang ada membuat pernyataan sanggup bertanggungjawab, bermaterai Rp 6.000,-
- Tanah Wedhi Kengser harus ada rekomendasi Kimpraswil DIY dan Walikota Yogyakarta;
- Bila tanah milik PT. KAI harus ada persetujuan/kerelaan dari PT. KAI;
b) Surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di atasnya tidak dalam persengketaan bermaterai Rp 6.000,-
c) Untuk tanah yang bukan milik pemohon, harus ada persetujuan dari pemilik tanah dengan materai Rp 6.000,- (harus dicantumkan antara lain : lokasi, luas tanah, hak sertifikat nomor);
2. Fotokopi KTP Pemohon rangkap dua (2) ;
B. Persyaratan Teknis
1) Untuk Bangunan Sederhana :
• Advice planing / keterangan rencana
• Gambar situasi bangunan (letak bangunan, akses jalan, tman dalam persil yang digunakan)
• Denah tampak depan dan samping
• Gambar potongan
• Gambar instalasi dan sanitasi, meliputi:
a. Titik lampu
b. Jaringan Air Hujan dan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)
c. Jaringan Air Limbah, Septic Tank dan Sumur Peresapan
d. Jaringan Air Bersih
• Tanda tangan penanggung jawab gambar pada masing-masing gambar
2) Untuk Bangunan Tanpa Hitungan Konstruksi :
• Advice Planing / Keterangan Rencana
• Gambar situasi bangunan (letak bangunan, akses jalan, tman dalam persil yang digunakan)
• Denah tampak depan dan samping
• Rencana Pondasi
• Rencana Atap
• Gambar potongan
• Gambar instalasi dan sanitasi, meliputi:
a. Titik lampu
b. Jaringan Air Hujan dan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)
c. Jaringan Air Limbah, Septic Tank dan Sumur Peresapan
d. Jaringan Air Bersih
• Tanda tangan penanggung jawab gambar pada masing-masing gambar
3) Untuk Bangunan Dengan Hitungan Konstruksi :
• Advice Planing / Keterangan Rencana
• Gambar situasi bangunan (letak bangunan, akses jalan, tman dalam persil yang digunakan)
• Denah tampak depan dan samping
• Rencana Pondasi
• Rencana Atap
• Gambar potongan
• Gambar instalasi dan sanitasi, meliputi:
a. Titik lampu
b. Jaringan Air Hujan dan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)
c. Jaringan Air Limbah, Septic Tank dan Sumur Peresapan
d. Jaringan Air Bersih
• Tanda tangan penanggung jawab gambar pada masing-masing gambar
• Perhitungan struktur meliputi : Perhitungan Plat, Lantai, Balok, Kolom, Tangga, Pondasi, Rangka Atap
• Gambar Struktur meliputi : Gambar Plat, Balok, Kolom, Tangga, Pondasi, Rangka Atap
• Hasil Penyelidikan Tes Tanah
4) Untuk Penertiban Bangunan :
• Gambar situasi bangunan (letak bangunan, akses jalan, tman dalam persil yang digunakan)
• Foto bangunan tampak depan dan samping
• Gambar bangunan sesuai dengan kondisi yang ada
• Surat pernyataan dari calon pemilik IMBB bahwa semua kerusakan yag diakibatkan oleh kekuatan konstruksi terhadap bangunan itu sendiri maupun bangunan tetangga yang merugikan orang lain menjadi tanggung jawab pemilik bangunan bermaterai Rp 6.000,-
5) Persyaratan lain bila diperlukan :
• Dokumen Kajian Lingkungan
• Surat pernyataan Kesanggupan menyediakan tempat parkir bermeterai Rp 6.000.- (untuk usaha).
• Rekomendasi Kebakaran dari Kantor Linmas dan Penanggulangan Kebakaran
• Rekomendasi dari BP3, bila bangunan cagar budaya
• Rekomendasi dari Sub Dinas Pengairan/Kimpraswil Provinsi DIY, apabila bangunan terletak di pinggir kali atau saluran irigasi.
• Apabila yang mengurus atau mengambil buka pemohon harus ada surat kuasa bermeterai Rp 6.000,-
• Blangko permohonan beserta lampirannya diserahkan ke loket Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (Loket IMBB)
- Bila persyaratan sudah lengkap, maka bendel didaftarkan dan kepada pemohon diberi bukti Pendaftaran dan jadwal waktu untuk checking Lapangan
- Bila persyaratan belum lengkap, maka bendel dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
Untuk jenis IMB gedung, izin diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus, izinnya akan diberikan oleh pemerintah pusat melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung. Proses pemberian izin mendirikan bangunan gedung harus mengikuti prinsip- prinsip pelayanan prima murah/ terjangkau. Permohonan IMB gedung. Pemerintah daerah menyediakan formulir permohonan IMB gedung yang informatif yang berisikan antara lain :
a. status tanah ( tanah milik sendiri atau milik pihak lain );
b. data pemohon / pemilik bangunan gedung ( nama, alamat, tempat/ tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP , dan lain- lain ) serta data lokasi ( letak/ alamat, batas- batas, luas, status kepemilikan, dan lain- lain );
c. data rencana bangunan gedung ( fungsi/ klasifikasi, luas bangunan, jumlah lantai / ketinggian, KDB, KLB, KDH, dan lain- lain ); serta
d. data penyedia jasa konstruksi ( nama, alamat, penanggung jawab, penyedia jasa perencana konstruksi ), rencana waktu pelaksanaan mendirikan bangunan gedung, dan perkiraan biaya pembangunannya.
Dalam pemberian IMB khusus untuk bangunan gedung, pemerintah daerah wajib memberikan surat keterangan rencana Kabupaten/Kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB gedung. Sebelum mengajukan permohonan IMB gedung, setiap orang harus sudah memiliki surat keterangan rencana kabupaten/kota yang diperoleh secara cepat dan tanpa biaya. Surat keterangan rencana kabupaten/kota diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan gambar peta lokasi tempat bangunan gedung yang akan didirikan oelh pemilik bangunan gedung.
Surat keterangan rencana kabupaten/kota merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi hal-hal sebagai berikut :
a. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan.
b. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan.
c. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan
Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan
e. KDB maksimum yang diizinkan
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
f. KLB maksimum yang diizinkan
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
g. KDH minimum yang diizinkan
Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
h. KTB minimum yang diizinkan
i. Jaringan utilitas kota

C. Hambatan Dalam Perolehan IMB dan Upaya Penyelesaiannya
Ada beberapa hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan :
A. Dari Pihak Pemerintah Daerah
Yaitu hambatan yang berasal dari aparat yang berwenang dalam proses/prosedur permohonan izin dan pemberian izin, antara lain :
1. Jadwal penyampaian instruksi dari pemerintah atasan (Walikota), kepada kecamatan, kelurahan sering terlambat dari waktu yang ditentukan.
2. Kurang tepatnya penilaian tentang tafsiran biaya bangunan karena kesulitan yang ditemui petugas Dinas Pekerjaan Umum di lapangan, sebab petugas belum banyak pengalaman dan masyarakat kurang cepat memberikan informasi tentang bangunan, sehingga tafsiran biaya untuk bengunan hanya berdasarkan pikiran yang menyebabkan retribusi kurang cocok dengan kondisi bangunan.
3. Kurang terpadunya perangkat pemerintah terendah (pemeritah desa/kelurahan) dalam pelaksanaan peraturan daerah disebut kurangnya tenaga dalam pelaksanaan serta kota ini daerah yang sedang mengembangkan diri dan memilihara daerah atau daerah yang luas.
B. Dari Pihak Masyarakat
Dari pihak masyarakat itu sendiri, terdapat beberapa hambatan yang muncul, masalah dan hambatan yang timbul berupa:
1. Si pemohon belum siap untuk membayar retribusi sedangkan syarat untuk keluarnya surat keputusan (SK) adalah terlebih dahulu si pemohon harus melunasi retribusi bangunan. disebabkan karena kondisi pencarian yang kurang tetap bagi golongan ekonomi lemah kebawah.
2. Masih ada bangunan yang didirikan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan disebabkan daerah yang luas serta kesadaran dan pengetahuan mesyarakat tentang hukum belum begitu tinggi.
3. Tanah, berbicara mengenai bangunan, akan erat kaitannya dengan tanah karena tanpa tanah tentu suatu bangunan tidak bisa berdiri, syarat dalam permohonan izin bangunan harus dilampirkan surat status tanah apakah hak milik/hak pakai harta pusaka.
Tentang pencabutan izin bangunan di Kota Yogyakarta belum pernah terjadi karena pemerintah daerah berpendapat lebih baik menolak permohonan izin dari pada izin diberikan, kemudian dicabut lagi ini menyebabkan kurangnya wibawa pemerintah di mata masyarakat atau kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemrintah karena tidak hati-hati dalam mengambil keputusan.
Adapun upaya penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk menunjang terlaksananya peraturan daerah baik dan untuk lancarnya pembangunan di daerah Kota Yogyakarta sebagai berikut :
1. mengadakan pemeriksaan IMB
2. diperlukan adanya tenaga yang terampil dalam bidang ini dan petugas cepat tanggap dengan lokasi bengunan dan bentuk bangunan.
3. penurunan suatu team (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah, bagian pemerintah, bagian keamanan dan Sat Pol PP) dari kota Yogyakarta yang bertugas mencek ke lokasi bangunan agar bekerja lebih aktif lagi jika diterima informasi yang keliru.
4. si pemohon ketika akan mengajukan surat permohonan telah menyediakan uang retribusi berdasarkan perkiraan sementara agar menghambat keluarnya SK dan juga harus memperhitungkan antara bentuk bangunan dengan uang retribusi yang harus di bayar.
5. peningkatan kesadaran masyarakat dan arti pentingnya legalitas dalam perbuatan dan hak milik pendekatan dan penyebaran informasi dari kelurahan serta kecamatan sangat dibutuhkan dan diharapkan.
D. Akibat Hukum Dari Bangunan Yang Tidak Memiliki IMB
Akibat hukum bagi bangunan yang tidak memiliki IMB adalah pemerintah dapat melakukan tindakan pembongkaran. Pembongkaran Bangunan tidak memiliki Izin Membangun Bangun- Bangunan (IMBB) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1. Penindakan terhadap pelanggaraan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 langsung dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan mekanisme tindakan sebagai berikut :
a. PPNS dalam menentukan Target Operasi terhadap pelanggaraan Pasal 2 ayat (1) dengan sumber informasi dari:
1) Hasil dari pemantauan dan pengamatan/observasi oleh Polisi Pamong Praja dan atau PPNS di lapangan;
2) Laporan Kejadian Pelanggaran Perda (LKPD) dari Instansi teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
3) Laporan dari tim pengawas bangunan;
4) Informasi dan laporan dari masyarakat.
b. PPNS melakukan pemanggilan dan proses penyidikan terhadap tersangka dengan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .
c. Jika tersangka tidak hadir dalam pemanggilan yang dilakukan oleh PPNS, maka dilakukan pemanggilan kedua. Apabila dalam pemanggilan kedua juga tidak hadir, PPNS meminta bantuan Polisi selaku Koordinator Pengawas (Korwas) untuk menghadirkan tersangka.
d. PPNS melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Barang Bukti yang ada kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Poltabes Yogyakarta untuk disidangkan.
e. PPNS dan saksi mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri terhadap terdakwa.
2. Orang, Badan/Lembaga yang terbukti tidak memiliki IMBB maka diberikan Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan oleh Dinas Ketertiban dikirim kepada pelanggar selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja dengan tembusan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
b. Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan memuat :
1) perintah menghentikan kegiatan membangun bangunan sejak diterimanya surat tersebut;
2) batasan waktu untuk mengurus Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
3) ketentuan tentang dapat dibongkarnya bangunan hasil kegiatan yang telah dikerjakan apabila tidak mengindahkan Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan tersebut;
4) Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali. Masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
c. Dinas Ketertiban bertugas memantau tindak lanjut Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan tentang Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan oleh pelanggar.
d. Apabila Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan dimaksud tidak dilaksanakan oleh pelanggar, maka diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan oleh Kepala Daerah.
e. Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali. Masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
f. Apabila Surat Perintah Pembongkaran juga tidak dilaksanakan, maka diterbitkan Surat Pertntah Pembongkaran oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Kimpraswil untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
g. Kepala Dinas Kimpraswil selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran dari Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksansan Pembongkaran Bangunan kepada pelanggar.
h. Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
3. Orang, Badan Hukum/Lembaga Yang Tertangkap Tangan Oleh PPNS, dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Orang, Badan Hukum/Lembaga yang tertangkap tangan oleh PPNS mendirikan bangunan tanpa IMBB, diproses menurut ketentuan perundangan yang berlaku dan diberikan Surat Perintah untuk menghentikan kegiatan membangun.
b. Apabila Orang, Badan Hukum/Lembaga akan tetap melanjutkan pembangunan, maka harus mendapatkan Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) terlebih dahulu. Batasan waktu untuk mengurus Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Surat Perintah untuk menghentikan kegiatan membangun;
c. Apabila Orang, Badan Hukum/Lembaga tersebut tidak berkehendak untuk melanjutkan membangun, maka diwajibkan untuk membongkar bangunan yang telah dibangun. Adapun mekanisme sebagai berikut :
1) Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
2) Apabila Surat Perintah Pembongkaran juga tidak dilaksanakan, maka diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Kimpraswil untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
3) Kepala Dinas Kimpraswil selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran dari Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan kepada pelanggar.
4) Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
d. Apabila Orang, Badan Hukum/Lembaga tetap membangun dan tidak mengurus Ijin Mendirikan Bangun Bangunan, maka bangunan dapat dibongkar dengan mekanisme sebagai berikut :
1) Apabila ketentuan sebagaimana huruf b di atas tidak dilaksanakan, maka diberikan Surat Perintah Pembongkaran oleh Kepala Daerah.
2) Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
3) Apabila Surat Perintah Pembongkaran juga tidak dilaksanakan, maka diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Kimpraswil untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
4) Kepala Dinas Kimpraswil selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran dari Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan kepada pelanggar.
5) Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
4. Bangunan gedung dapat dibongkar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengkajian teknis. Pengkajian teknis bangunan gedung untuk rumah tinggal dilakukan oleh Dinas Kimpraswil. Pengkajian teknis bangunan gedung selain rumah tinggal dilakukan oleh pengkaji teknis menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung.
5. Penindakan terhadap kegiatan membangun bangunan yang izinnya telah dinyatakan tidak berlaku atau izinnya telah dicabut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988, mekanisme bertindak diberlakukan sama dengan membangun bangunan tanpa izin.




















BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, prosedur Pemberian IMBB yang diatur oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta merujuk langsung pada Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 dan Peraturan Waliktota Yogyakarta nomor 33 tahun 2008. IMBB diterbitkan oleh Dinas Perizinan setelah dipenuhinya syarat-syarat oleh orang atau lembaga yang menjadi pemohon ijin. Hanya saja pengaturan penerbitan IMBB dalam Perwal No. 33 Th. 2008 agak berbeda dengan apa yang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 1988 yaitu mengenai siapa atau instansi mana yang berwenang menerbitkan IMBB.
2. Permohonan IMBB di Kota Yogyakarta harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah oleh orang, Badan /lembaga dengan mengisi blangko permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Perizinan dan diketahui oleh Lurah dan Camat tempat bangunan tersebut terletak. Setelah pengisian blangko dilaksanakan oleh pemohon, Dinas Perizinan kemudian akan memeriksa permohonan IMBB yang diajukan, antara lain mengenai syarat-syarat administrasi, teknis dan lingkungan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hambatan Dalam Perolehan Izin Mendirikan Bangunan dan Upaya Penyelesaiannya
dari pihak pemerintah daerah dari apaat yang berwenang dalam prosedur permohonan izin mendirikan bangunan, antara lain: jadwal penyampaian dari pemerintah atasan, kepada kecamatan, kelurahan sering terlambat dari waktu yang ditentukan,kurang tepatnya penilaian tentang tafsiran biaya bangunan karena kesulitan yang ditemui petugas dinas pekerjaan umum dilapangan. Dari segi masyarakat itu sendiri, hamabatan yang ada yaitu kesadaran dan pengetahuan hukum oleh masyarakat belum begitu tinggi.
Adapun Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan mengadakan pemeriksaan IMB, diperlukan adanya tenaga yang terampil dalam bidang ini dan petugas yang sesuai dengan bangunan dan bentuk bangunan, adanya pemeriksaan bangunan dari dinas terkait, dan peningkatan kesadaran masyarakat.


B. Saran
Diperlukan adanya partisipasi dan dukungan baik dari pemerintah daerah Yogyakarta maupun dari pihak masyarakat itu sendiri untuk patuh dan disiplin terhadap aturan dan persyaratan terkait dengan izin mendirikan bangunan. Pada dasarnya segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dibuat dengan tujuan agar suatu bangunan didirikan dengan baik sehingga nyaman dan tidak membahayakan bagi penghuninya.
Agar perizinan tidak lagi dianggap suatu prosedur yang rumit dan merugikan, sebaiknya semua pihak atau aparat yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan harus bisa lebih informatif dan dapat memudahkan masyarakat. Untuk menghindari suatu bangunan yang tidak sesuai dengan prosedur mendirikan banguna, pihak pemerintah dan aparat terkait sebaiknya memberitahukan terlebih dahulu kepada pemohon IMB ketentuan yang harus dipenuhi dan juga informasi kepada pemohon mengenai lokasi yang akan dibangun, lokasi yang akan dibangun harus dipastikan tidak termasuk dalam rencana Tata Ruang Kota dalam wilayah daerah tersebut. Tujuan dari pemberitahuan tersebut adalah agar orang yang akan memperoleh izin bangunan tersebut tidak dirugikan. Dan harus memeriksa untuk apa bangunan yang akan dibangun nantinya, agar tidak menyalahgunakan izin yang diberikan.

1 comments:

Anonymous said...

top [url=http://www.001casino.com/]casino games[/url] brake the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]free casino games[/url] unshackled no deposit perk at the foremost [url=http://www.baywatchcasino.com/]loosen casino
[/url].