20121216

Perijinan Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter gigi

A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi. Pada dasarnya tindakan medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit/dokter merupakan tindakan yang sangat mulia yaitu dengan segala upaya melakukan penyelamatan dan pertolongan terhadap pasien. B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana pengaturan pemberian Izin penyelengaraan praktik dokter dan dokter gigi? 2. Bagaimana prosedur perolehan Izin penyelengaraan praktik dokter dan dokter gigi? 3. Apa akibat hukum bagi dokter yang telah praktik tanpa punya surat ijin praktek ? 4. Apa sajakah hambatan dalam rangka untuk mendapatkan surat ijin praktik dokter? BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Izin Pengertian izin menurut pendapat para ahli antara lain sebagai berikut: 1. N.M Spelt (Terjemahan oleh Prop Dr Philipus Hadjon, S.H) Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. 2. SF Marbun dan Moh Mahfud. Izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan yg berlaku. Perbuatan AN yg memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. 3. Prajudi Admosudirdjo. Izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh Undang-Undang. B. Bentuk-Bentuk Perizinan Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD bentuk-bentuk perizinan dibagi atas 4 (empat) yaitu : a. Dispensasi atau Bebas Syarat yaitu apabila pembuat paraturan secara umum tidak melarang sesuatu Peraturan Perundang-Undangan menjadi tidak berlaku karena sesuau hal yang sangat istimewa. Adapun tujuan diberikannya dispensasi itu adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang menyimpang atau menerobos Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemberian dispensasi itu umumnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan. b. Verguining atau Izin yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. c. Lisensi (Licentie) menurut Prins nama lisensi lebih tepat untuk digunakan dalam hal menjalankan suatu perusahaan dengan leluasa (suatu macam izin yang istimewa). Sehingga tidak ada ganguan lainnya termasuk dari pemerintah sendiri. d. Konsensi yaitu apabila pihak swasta memperoleh delegasi kekuasaan dari pemerintah untuk melakukan sebagian pekerjaan/tugas yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah. Adapun tugas dari pemerintah atau bestur adalah menyelenggarakan kesajahtaraan umum. Jadi kesejahtaraan atau kepentingan umum harus selalu menjadi syarat utama, bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Pendelegasian wewenang itu diberikan karna pemerintah tidak mempunyai cukup tenaga maupun fasilitas untuk melakukan sendiri. konsensi ini hampir dapat diberikan dalam segala bidang. Prajudi Atmosudirjo menyatakan perizinan merupakan penetapan yang memberikan keuntungan yaitu : 1. Dispensasi pernyataan dari penjabat yang berwenang bahwa sesuatu ketentuan Undang-Undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang dalam surat permintannya. 2. Izin atau Verguinning tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui. 3. Lisensi izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba. 4. Konsensi penetapan yang memungkinkan konsesionaris mendapat dispensasi, izin, lisensi dan juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinnya untuk memindahkan kampung, dan sebagainya. Oleh karna itu pemberian konsensi haruslah dengan kewaspadaan, kebijaksanaan dan perhitungan yang sematang-matangnya. C. Tujuan Sistem Perizinan Motif-motif untuk menggunakan sistem perizinan dapat berupa : 1. Pengendalian Aktivitas Tertentu Pemerintah menggunakan instrument izin untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyaraka. Disini pemerintah sengaja untuk membuat sebuah regulasi dalam hal praktik kedokteran di Indonesia pada umumnya. Berttujuan untuk supaya masyarakat pada khususnya dokter untuk mempunyai ijin dalam hal untuk dapat membuka praktik dokter. Dan supaya tidak terjadi adanya dokter-dokter yang tidak masuk kualifikasi tetapi masih saja bias untuk praktik menangani papsien. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh warga akan dikendalikan dan diarahkan melalui stelsel perijinan ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah. Sekalipun tanah yang akan dibangun tersebut memang tanah milik warga yang bersangkutan secara sah, bukan berarti mereka dapat menggunakan tanah tersebut sesuka hati mereka. Pemerintah tetap berwenang mengatur warganya. Bahkan, kalau warga tersebut tidak mau mentaati apa yang dimaui oleh pemerintah, mereka bias tidak diberikan izin yang pada gilirannya kalau tetap membangun terhadap warga tersebut dapat dilakukan penertiban dan penindakan. 2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis Dengan adanya izin tersebut, diharapkan kelestarian lingkungan tidak terancam sehingga kepentingan masyarakat luas untuk mendapatkan lingkungan yang kualitasnya bagus tetap terpenuhi. 3. Memberikan kepastian hokum pada masyarakat, dokter dan dokter gigi Praktik kedokteran bukanlah suatu pekerjaan yang boleh dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran yang memiliki kompetensi yang memenuhi standar tertentu, diberi kewenangan oleh institusi yang berwenang di bidang itu dan bekerja sesuai dengan etik, standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesinya. Secara teoritis-konseptual, antara masyarakat profesi dengan masyarakat umum terjadi suatu kontrak (mengacu kepada doktrin social-contract), yang memberi hak kepada masyarakat profesi untuk melakukan self-regulating (otonomi profesi) dengan kewajiban memberikan jaminan bahwa profesional yang berpraktek hanyalah profesional yang kompeten dan yang melaksanakan praktek profesinya sesuai dengan etik dan standar. Sikap profesionalisme adalah sikap yang bertanggungjawab, dalam arti sikap dan perilaku yang akuntabel kepada masyarakat, baik masyarakat profesi maupun masyarakat luas – termasuk klien. Beberapa ciri profesionalisme tersebut merupakan ciri profesi itu sendiri, seperti kompetensi dan kewenangan yang selalu “sesuai dengan tempat dan waktu”, sikap yang etis sesuai dengan etika profesinya, bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh profesinya, dan khusus untuk profesi kesehatan ditambah dengan sikap altruis (rela berkorban). Uraian dari ciri-ciri tersebutlah yang kiranya harus dapat dihayati dan diamalkan agar profesionalisme tersebut dapat terwujud. Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Pada bagian awal, Undang-Undang No 29/2004 mengatur tentang persyaratan dokter untuk dapat berpraktik kedokteran, yang dimulai dengan keharusan memiliki sertifikat kompetensi kedokteran yang diperoleh dari Kolegium selain ijasah dokter yang telah dimilikinya, keharusan memperoleh Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan kemudian memperoleh Surat ijin Praktik dari Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten. Dokter tersebut juga harus telah mengucapkan sumpah dokter, sehat fisik dan mental serta menyatakan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Selain mengatur persyaratan praktik kedokteran di atas, Undang-Undang No 29/2004 juga mengatur tentang organisasi Konsil Kedokteran, Standar Pendidikan Profesi Kedokteran serta Pendidikan dan Pelatihannya, dan proses registrasi tenaga dokter. Pada bagian berikutnya, Undang-Undang No 29/2004 mengatur tentang penyelenggaraan praktik kedokteran. Dalam bagian ini diatur tentang perijinan praktik kedokteran, yang antara lain mengatur syarat memperoleh SIP (memiliki STR, tempat praktik dan rekomendasi organisasi profesi), batas maksimal 3 tempat praktik, dan keharusan memasang papan praktik atau mencantumkan namanya di daftar dokter bila di rumah sakit. Dalam aturan tentang pelaksanaan praktik diatur agar dokter memberitahu apabila berhalangan atau memperoleh pengganti yang juga memiliki SIP, keharusan memenuhi standar pelayanan, memenuhi aturan tentang persetujuan tindakan medis, memenuhi ketentuan tentang pembuatan rekam medis, menjaga rahasia kedokteran, serta mengendalikan mutu dan biaya. Pada bagian ini Undang-Undang juga mengatur tentang hak dan kewajiban dokter dan pasien. Salah satu hak dokter yang penting adalah memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, sedangkan hak pasien yang terpenting adalah hak memperoleh penjelasan tentang penyakit, tindakan medis, manfaat, risiko, komplikasi dan prognosisnya dan serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis. Pada bagian berikutnya Undang-Undang No 29/2004 mengatur tentang disiplin profesi. Undang-Undang mendirikan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang bertugas menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter. Sanksi yang diberikan oleh MKDKI adalah berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan STR dan/atau SIP, dan kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu. 4. Memberikan perlindungan kepada pasien Disini dalam hal perlindungan kepada pasien maka instrument perijinan di gunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat yaitu pasien. Memang perijinan itu memang di gunakan sebagai salah satu upya dari pemerintah untuk melindungi kepentingan pasien. D. Pengertian Izin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter gigi Surat izin praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Sebelumnya para pemohon SIP harus mendapatkan Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi karena dalam salah satu syarat untuk mendapatakn SIP adalah STR itu sendiri. STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi Perizinan Dokter Menurut UU 29/2004 Pasal 37 UU 29/2004 menyatakan dengan tegas bahwa Surat Izin Praktik (SIP) setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan. Pada ketentuan Pasal 37 itu, sangat jelas sekali bahwa yang memiliki kewenangan untuk menolak atau menyetujui pemberian perizinan dokter adalah pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota. Dalam praktik sekarang ini, pejabat kesehatan yang berwenang yang dimaksud adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. BAB III PEMBAHASAN PELAYANAN PENGURUSAN IJIN PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI A. Pengaturan Pemberian Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pengaturan Pemberian Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi tertuang dalam UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. di dalamnya

Tidak ada komentar: