berbagi berita bahagia

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH SEKTOR SWASTA*

20121216

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH SEKTOR SWASTA*

Abstract Corruption as criminal crime is a serious problem for Indonesia. Many cases were involved peoples from different background, such as civil servants, Members of Parliament, and also private sector. Unfortunately, Law No. 31/1999 on Combating Corruption has not yet clearly stated private sector as legal subject in such crime. The writer argued that anti-corruption campaign in Indonesia still targeted state employees or government officials, which caused different response of authorities in implementing the law above, especially in imposing it on the private sector. Kata kunci: politik hukum pidana, tipikor, swasta, UU No. 31 Tahun 1999, keuangan negara. I. Pendahuluan A. Latar Belakang Tingkat terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia masih sangat tinggi. Banyaknya tindak pidana korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga Konsultan Resiko Ekonomi dan Politik (Political and Economic Risk Consultancy/PERC), Filipina, Thailand, dan Indonesia masuk dalam tiga urutan teratas peringkat negara Asia yang paling korup. Jajak pendapat ini dilakukan pada 1.400 warga asing pelaku bisnis yang dilakukan pada Januari dan Februari 2008 Berbagai kasus korupsi sedang dan telah ditangani oleh penyidik yang diberi wewenang untuk itu, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Penyidik telah menyeret berbagai pihak yang terlibat kasus korupsi, baik dari kalangan birokrasi (eksekutif) maupun anggota DPR (legislatif). Dari kalangan birokrasi, KPK telah menangani berbagai kasus korupsi yang melibatkan jaksa, mantan Kepala Polri, hingga mantan Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Di samping itu, saat ini pihak Kejaksaan sedang menangani kasus korupsi yang melibatkan Romli Atmasasmita, mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM, karena disangka melakukan korupsi sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) di Departemen Hukum dan HAM, dengan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 400 milyar.2 Sedangkan dari kalangan anggota DPR RI, sedikitnya sudah ada 10 orang anggota DPR RI yang saat ini aktif pernah dan masih tersangkut kasus korupsi, contohnya Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin telah divonis oleh pengadilan tindak pidana korupsi, masing-masing selama 3 (tiga) tahun. Mereka diadili karena menerima uang masing-masing 500 juta, yang merupakan bagian dari uang suap senilai Rp. 31, 5 miliar dari Bank Indonesia.3 Selain itu, Al-Amin Nur Nasution ditangkap oleh penyidik KPK sedang menerima hadiah 3 lembar cek perjalanan, masing-masing senilai Rp. 25 juta dari pengusaha Candra Antonio Tan, yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Bintan Azirwan