berbagi berita bahagia

Relevansi Tujuan Hukum menurut Teori utilitas terhadap Gagasan Legalisasi Judi di Indonesia (tinjauan perkara Permohonan Uji Materiil Perkara No 21/PUU-VIII/2010 KUHP menyangkut pasal perjudiandan UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian )

20121217

Relevansi Tujuan Hukum menurut Teori utilitas terhadap Gagasan Legalisasi Judi di Indonesia (tinjauan perkara Permohonan Uji Materiil Perkara No 21/PUU-VIII/2010 KUHP menyangkut pasal perjudiandan UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian )

I. Teori utilitas (utiliteis theorie) Teori utilitas (utiliteis theorie) Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Pencetusnya adalah Jeremy Betham. Dalam bukunya yang berjudul “Introduction to the morals and legislation” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/mamfaat bagi orang. Apa yang dirumuskan oleh Betham tersebut diatas hanyalah memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum namun tidak memperhatikan unsur keadilan serta tidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkrit. Sulit bagi kita untuk menerima anggapan Betham ini sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa apa yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan Dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka dia akan menggeser nilai keadilan kesamping, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan. II. Pemberitaan mengenai perkara perjudian dikutip dari hokum online pada Rabu, 18 May 2011. Negara tidak Butuh Pemasukan dari Judi Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan pengujian KUHP dan UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang diajukan Suyud dan Liem Dat Kui. Majelis menyimpukan dalil permohonan tidak beralasan hukum. “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Moh. Mahfud MD saat membacakan amar putusannya di Gedung MK Jakarta, Rabu (6/4). Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai permohonan para pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP, dan UU Penertiban Perjudian tidak beralasan hukum. Sebab, substansi permohonan para pemohon terkait tidak dimungkinkannya pemberian izin perjudian di wilayah Indonesia, bukanlah bersumber pada Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP dan UU Penertiban Perjudian. Yang dipersoalkan para pemohon sebenarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU Penertiban Perjudian. PP itu menegaskan bahwa lokalisasi perjudian dilarang di wilayah Indonesia. ”Sementara Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menguji dan menilai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,” kata Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Mahkamah menegaskan meski pemohon mendalilkan permainan judi sudah menjadi budaya dan tradisi sebagian masyarakat Indonesia. Namun berjudi tetap dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak baik menurut nilai-nilai agama dalam masyarakat. Menurutnya, larangan perjudian tidak mengakibatkan adanya pembatasan dan tidak menghalangi hak setiap masyarakat untuk memajukan dirinya, mendapat pekerjaan serta mendapat perlakuan yang adil. Sebab, berjudi dalam penilaian masyarakat merupakan perbuatan yang tidak baik. “Dalil pemohon yang menyebutkan omzet perjudian sangat banyak memberi keuntungan ekonomi bagi negara dinilai tidak beralasan. Sebab, meski negara memerlukan anggaran, namun tidak berarti anggaran tersebut diperoleh dengan menghalalkan segala cara termasuk melegalkan perjudian,” tutur Maria. Seperti diketahui, Suyud dan Liem Dat Kui lewat kuasanya mengajukan permohonan uji materi atas Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP dan UU Penertiban Perjudian. Para pemohon meminta MK menyatakan ketentuan-ketentuan yang melarang perjudian itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tak memiliki kekuatan mengikat alias dicabut. Suyud adalah mantan narapidana kasus perjudian yang pernah dihukum selama empat bulan satu minggu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia dinyatakan terbukti melanggar Pasal 303 bis KUHP. Sementara, Liem Dat Kui yang mengaku warga keturunan Tionghoa menganggap perjudian dan permainan dengan taruhan merupakan adat istiadat dan kebiasaan warga Tionghoa yang tak diharamkan. Selanjutnya masih mengenai kasus perjudian. Yaitu Bermain Judi, Anggota DPRD Bojonegoro Ditangkap Liputan6.com, Bojonegoro: Sujono Budiono, anggota DPRD Bojonegoro dari Partai Hanura, ditangkap polisi saat bermain judi di Jalan Piere Tendean, Kelurahan Kepatihan, baru-baru ini. Dia ditangkap bersama sejumlah orang, termasuk anggota kepolisian yang juga asyik bermain judi. Kasubag Humas Polres Bojonegoro AKP MT Ariadi mengungkapkan, sebelumnya polisi terlebih dahulu mendapat laporan masyarakat soal praktik judi dadu di lokasi penangkapan. Masyarakat resah karena permainan judi dadu terus berlangsung tanpa pernah ada penggerebekan. Polisi, kata Ariadi, kemudian mendatangi dan menggerebek lokasi judi tersebut. Di sana ternyata ada Sujono dan sejumlah anggota kepolisian yang berjudi. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Bojonegoro. Sedangkan anggota polisi yang ditangkap langsung diproses sesuai ketentuan berlaku.(ULF) III. Hubungan Tujuan Hukum menurut Teori utilitas terhadap Gagasan Legalisasi Judi di Indonesia. Disini apabila kita menghubungkannya, kasus diatas mengenai perjudian dan adanya gagasan untuk melakukan legalisasi perjudian. Melalui Permohonan Uji Materiil Perkara No 21/PUU-VIII/2010 KUHP menyangkut pasal perjudiandan UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Maka akan menarik kesimpulan bahwasannya kemanfaatan yang diperoleh dari perjudian itu sendiri mempunyai manfaat yang cukup signifikan bagi pemasukan Negara. Walaupun masih banyak dampak negative lain dalam perjudian itu sendiri. Dampak sosial perjudian diIndonesia bisa dihindari dengan melokalisasi aktifitas perjudian, contoh di Malaysia dengan tetap melakukan penegakan hukumsecara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetapmemenuhi rasa keadilan masyarakat. Lokasi perjudian seperti di pulau henting highlands Malaysia menggunakan peraturan yang tegas dan ketat, misalnya warga Negara yang beragama Islam dilarang memasuki area perjudian. Judi sebagai salah satu sumber pendapatan Negara dari sektor pariwisata untuk peningkatan