berbagi berita bahagia

analisa politik MPR saat ini

20141007

analisa politik MPR saat ini

erkembangan Demokrasi dan Perkembangan Kepartaian ` Memahami latar belakang perkembangan kehidupan kepartaian di Indonesia, secara singkat perlu dikemukakan sistem politik di Indonesia. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, termasuk kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota partai politik (parpol) merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus diakui dan dilindungi oleh negara. Deklarasi Universal HAM ( Universal Declaration of Human Rights ) 10 Desember 1948 (disebut DUHAM) dalam Pasal 20 menyatakan (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association ; (2) No one may be compelled to belong to an Association. Hal itu kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 22 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1966 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005. Indonesia dengan sistem demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk berserikat baik berkumpul, mendirikan dan bergabung ke dalam partai politik. Akan tetapi, implementasinya dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan, prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut, khususnya kebebasan untuk mendirikan partai politik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan dinamika sistem ketatanegaraan dan sistem politik yang berlaku. Semakin demokratis sistem politik semakin longgar pendirian parpol, dan semakin otoriter akan semakin ketat pembentukan parpol, yang berarti pula terjadinya pergerseran dalam tafsir prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul (Arief Hidayat, Disertasi UNDIP, 2006). Setelah Perubahan UUD 1945, kedudukan dan peranan parpol dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi semakin strategis. Secara eksplisit dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa hanya parpol yang menjadi peserta pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang kemudian menjadi argumentasi untuk pemberian hak recall oleh parpol atas anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan (DPR dan DPRD). Kemudian dalam Pasal 6A ayat (2) juga secara tegas dinyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol, demikian pula untuk pengusulan calon kepada daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, menurut UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, parpol menjadi “embarkasi” dan “kendaraan” bagi pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah