berbagi berita bahagia

HUKUM INTERNASIONAL

20141021

HUKUM INTERNASIONAL

Kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antarnegara merdeka dan berdaulat dalam bangsa Indonesia diistilahkan sebagai Hukum antarnegara dan juga disebut hukum Bangsa-bangsa. Hukum Internasional terdiri dari : 1.Hukum Perdata Internasional, yakni hukum yang mengatur hubungan hukum antara warganegara-warganegara sesuatu negara dengan warganegara-warganegara dari negara lain dalam hubungan internasional (hubungan antara-bangsa). 2.Hukum Publik Internasional (hukum Antara Negara), ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional. Secara formal Hukum Internasional yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan suatu masalah-masalah hubungan Interrnasional, tercantum dalam Piagam Mahkamah Internasional, Pasal 38 yaitu: 1)Perjanjian Internasional (Traktat = Treaty) 2)Kebiasaan Internasional, terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai Hukum 3)Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. 4)Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum Internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum. Marilah kita tinjau dari mesing-masing dari sumber hukum tersebut: Perjanjian Internasional Perjanjian Internasional ialah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu. Dalam perjanjian tersebut diperlukan adanya: 1.Negara-negara yang bergabung dalam organisasi 2.Bersedia mengadakan ikatan hukum tertentu 3.Kata sepakat untuk melakukan sesuatu 4.Bersedia menanggung akibat-akibat hukum yang terjadi. Kebiasaan Internasional Hukum kebiasaan yang berlaku antar negara-negara dalam mengadakan hubungan hukum dapat diketahui dari praktek pelaksanaan pergaulan negara-negara itu.suatu hal yang paling penting ialah diterimanya suatu kebiasaan sebagai hukum yang bersifat umum dan kemudian menjadi hukum kebiasaan internasional, misalnya peraturan yang mengatur tentang cara-cara mengadakan perjanjian internasional. Prisip-prinsip Hukum Umum Menurut Sri Setianingsih Suwardi, S.H., fungsi dari prinsip hukum umum ini ada tiga yaitu: 1)Sebagai pelengkap dari hukum kebiasaan dan perjanjian internasional. 2)Sebagai alat penafsiran bagi perjanjian internasional dari hukum kebiasaan. 3)Sebagai pembatas bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan. 4)Yurisprudensi dan anggapan-anggapan para ahli Hukum Internasional Yurisprudensi internasional (judical decisions) dan anggapan-anggapan para ahli hukum internasional (the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations). Maksudnya putusan hakim dan anggapan-anggapan para ahli hukum internasional itu hanya digunakan untuk membuktikan dalam dipakai tidaknya kaidah hukum internasional berdasarkan sumber hukum primer, seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prisip hukum umum dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungannegara-negara satu sama lain. Subyek Hukum Internasional Pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan internasional atau yang menjadi subyek hukum internasional ialah: 1.Negara yang berdaulat dan merdeka(bukan koloni) 2.Gabungan negara-negara (misalnya Bond Jerman dahulu) 3.Vatikan, yang dikepalai oleh paus 4.Organisasi-organisasi internasional (misalnya Liga bangsa-bangsa, PBB) 5.Manusia Pribadi