berbagi berita bahagia

Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet

20141013

Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet

Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet PENGERTIAN 1. Sarang burung walet adalah sarang-sarang burung yang terbuat dari air liur atau air ludah burung walet. 2. Sarang burung walet di habitat alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami. 3. Sarang burung walet di luar habitat alami adalah sarang burung walet yang dikelola oleh pengelola pada suatu bangunan dalam bentuk apapun juga yang sebagian atau seluruhnya diperuntukkan atau disediakan sebagai tempat untuk mengelola sarang burung walet. DASAR HUKUM Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet. PERSYARATAN IZIN PENGELOLAAN BURUNG WALET 1. Fotocopy IMB Gedung Walet 2. Fotocopy SIG/HO 3. Fotocopy KTP Pemohon 4. Fotocopy Pelunasan PBB Tahun Terakhir 5. Foto 3×4 cm sebanyak 4 lembar 6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan 7 Rekomendasi Lurah/ Kades dan Camat 8 Gambar struktur bangunan sesuai standar kontruksi teknis yang berlaku 9.surat pernyataan akan bertanggung jawab terhadap dampak pengelolaan sarang burung walet bagi kesehatan masyarakat sekitarnya 10 surat penyataan bersedia menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet di luar habitat alami dapat diberikan setelah dilakukan pemeriksaan lokasi dan potensi yang dilengkapi dengan berita acara dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; b. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d. struktur bangunan sesuai standar kontruksi teknis yang berlaku; e. surat penyataan bersedia mendirikan bangunan yang memiliki nilai estetika. f. adanya surat pernyataan akan bertanggung jawab terhadap dampak pengelolaan sarang burung walet bagi kesehatan masyarakat sekitarnya; g. adanya surat penyataan bersedia menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya; h. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, mengganggu keseimbangan dan kelestarian hutan, dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 12 (1) Besarnya retribusi izin ditetapkan sebagai berikut : a. untuk golongan A dengan luas bangunan sama dengan dan atau lebih dari 400 m2 sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah); b. untuk golongan B dengan luas bangunan kurang dari 400 m2 sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah). (2) Retribusi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah sebelum izin dikeluarkan.