berbagi berita bahagia

VAN DEN BOSCH DAN KEBIJAKAN TANAM PAKSA PADA MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA

20141027

VAN DEN BOSCH DAN KEBIJAKAN TANAM PAKSA PADA MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA

A. Latar Belakang Tanam Paksa Sejak tahun 1816, Belanda berusaha memeras kekayaan Indonesia dengan segala macam cara. Hingga tahun 1870. Belanda berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Pemerintah Belanda mengubah politik ekonominya, yaitu melepaskan politik monopoli diganti dengan politik bebas. Sejak pemerintahan dipegang oleh Van der Cappelen sampai diganti oleh Du Bus se Gisignies, pemerintah Hindia Belanda sedang berusaha memperbaiki keadaan perekonomian negerinya dengan memeras negara-negara jajahannya. Peperangan yang berlangsung di Indonesia, seperti Perang Paderi dan Perang Diponegro telah menggerogoti buruknya keuangan Belanda. Selama Perang Diponegoro yang berkecemuk pada tahun 1825-1830, pemerintah Belanda terus berusaha memperbaiki keadaan ekonominya, namun tidak berhasil. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengirim seorang ahli keuangan bernama Johannes Van den Bosch ke Indonesia. Setelah mengadakan penelitian di Hindia Belanda, ia mulai menerapkan rencananya yang dinamakan Sistem Tanam Paksa atau Cultuur Stelsel. B. Sistem dan Pelaksanaan Tanam Paksa 1. Peraturan-peraturan Pokok Tanam Paksa a. Rakyat harus menanami 1/5 dari tanah yang dimilikinya dengan tanaman ekspor seperti kopi, tebu, teh dan tembakau, b. hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditetapkan pemerintah c. anah yang ditanami tanaman ekspor tersebut bebas dari pajak tanah, kaum petani tidak boleh disuruh bekerja lebih keras daripada bekerja untuk penanaman padinya, d. rakyat yang tidak memiliki tanah dikenalkan kerja rodi selama 65 hari e. setiap tahun di tanah milik pemerintah, kerusakan tanaman menjadi tanggungan pemerintah, apabila itu bukan karena kesalahan rakyat. 2. PelaksanaanTanam Paksa Sepintas peraturan tanam paksa tersebut tidak begitu berat dirasakan oleh rakyat kalau dibandingkan dengan peraturan kerja rodi pada zaman Daendels, dan peraturan pajak pada zaman Raffles. Bahkan hal ini dirasakan oleh para petani merupakan suatu keuntungan karena akan mendapat keringanan dan akan menerima uang tunai meskipun dengan harga murah. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada kepala-kepala daerah yang mendapat Cultuur Procenten atau hadiah menurut banyaknya hasil. Oleh karena itu, rakyat diperas oleh kepala-kepala daerah bangsa sendiri dengan harapan akan mendapatkan Cultuur Procenten dari Belanda. Melalui sistem yang diatur dalam peraturan pokok tersebut, Belanda memperoleh hasil yang besar dengan modal yang kecil. C. Pelanggaran Pelaksanaan Tanam Paksa Dalam prakteknya semua peraturan tersebut dilanggar, seperti: 1. Bukan 1/5 dari tanah petani yang ditanami, tetapi 1/4, 1.3, bahkan 1/2 dari tanah milik petani digunakan untuk tanaman ekspor. Bahkan penanaman tersebut memilih tanah-tanah yang subur. 2. Tanah yang dipakai untuk keperluan penanaman tanaman ekspor tersebut tetap dikenakan pajak. 3. Para petani harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengerjakan tanaman pemerintah, sehingga tidak ada waktu untuk menggarap sawahnya sendiri. 4. Para kepala daerah merasa tergiur dengan cultuur procenten, akibatnya mereka mulai berlomba-lomba mengusahakan daerahnya agar memberikan hasil sebanyak mungkin. Ulah mereka itu mengakibatkan rakyat semakin menderita. 5. Kegagalan panen akibat hama atau banjir pada kenyataannya menjadi beban petani. 6. Bukan 65 hari lamanya rakyat harus bekerja rodi, melainkan menurut keperluan pemerintah. D. Dampak Sistem Tanam Paksa Dampak dari system tanam paksa yang dijalankan Belanda: • menjadikan rakyat sangat menderita • kelaparan terjadi dimana-mana akibatnya jumlah kematian meningkat. • Orang yang menentang kerja paksa disiksa. • Belanda memperoleh keuntungan besar, dan ekonomi keuangannyanya menjadi normal kembali. • Pembangunan di negeri Belanda dibiayai dari hasil tanam paksa. Meskipun tanam paksa sudah menyimpang dari teori yang diciptakan Van den Bosch, pemerintah Belanda tidak mau peduli sebab tanam paksa telah memberikan keuntungan yang sangat besar. E. Reaksi Terhadap Sistem Tanam Paksa Pelaksanaan tanam paksa ternyata banyak mengandung reaksi dari kalangan bangsa Belanda sendiri, antara lain: 1. Baron van Hoevel, secara terang-terangan mengutuk peraturan tanam paksa. Sebagai bekas pendeta, ia berani menggambarkan penderitaan rakyat Indonesia setelah ia kembali ke Netherland. 2. Douwes Dekker, bekas Asisten Residen di Lebak, Banten. Sejak berada di Indonesia, Douwes Dekker menaruh simpati atas penderitaan rakyat Indonesia. Ia dituduh sebagai penentang pemerintah Belanda karena terbukti berusaha melindungi rakyat Lebak. Dengan jiwa besar, ia menerima pengusiran dari negera kelahirannya sendiri. Dan akhirnya, ia meningga dunia dalam kemiskinan di Nieder Ingelheim, Jerman pada tanggal 19 Februari1887. F. Penutup Tanam paksa terutama dilakukan di pulau Jawa sebab daerahnya subur untuk ditanami tanaman ekspor yang dikehendaki pemerintah, di samping itu penduduknya padat. Tanam paksa dengan cara sewenang-wenang, berjalan hampir setengah abad dari tahun 1830 sampai 1870. Dapat kita bayangkan betapa besar kesengsaraan yang diderita rakyat, tertama di Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Demikianlah penderitaan rakyat pulau Jawa akibat tanam paksa yang diciptakan oleh Van den Bosch.