berbagi berita bahagia

Mengetahui sejarah bangsa dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc

20150427

Mengetahui sejarah bangsa dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc

ini tret berat sangat gan, kalo gak suka baca yang berat-berat mending out aja, close tretnya, daripada meledak tu kepala ntar

berikut cuplikannya:

Quote:Yusril Ihza Mahendra
"Kalau Disuruh Jadi Menteri Lagi, Saya Frustasi”


INDONESIA2014 - Ketika Komisi Pemilihan Umum akhirnya mengakui hak Partai Bulan Bintang ikut dalam Pemilu 2014, itu tidak nampak sebagai hal yang terlalu mengejutkan. Maklumlah, yang menuntut KPU ke pengadilan agar membatalkan penolakan keikutsertaan partai Islam itu adalah sang pendiri partai, Yursil Ihza Mahendra. Dan sejarah Indonesia sejak reformasi sudah menunjukkan bahwa Yusril bukan petarung yang mudah dikalahkan.

Yusril memang ahli hukum, ilmuwan sekaligus praktisi politik yang handal. Ia berada dalam pemerintahan empat presiden: Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan SBY. Ia adalah orang yang berperan dalam proses menjadikan turunnya Soeharto pada 1998 berlangsung dalam cara damai. Di sisi lain, ia juga menjadi aktor kunci yang menyebabkan Gus Dur harus mundur sebelum masa jabatannya berakhir.

Kini ia kembali sudah menyatakan niat maju dalam laga pencalonan presiden 2014. Yang sering orang lupakan, Yusril sebenarnya juga sempat maju dalam gelanggang pemilihan presiden pada 1999. Hanya saja, ketika itu, ia mundur di saat-saat terakhir terutama untuk mencegah terbelahnya suara kubu Islam.

Kalau ia benar-benar maju, semangat perjuangan menegakkan nilai-nilai islam hampir pasti tetap melekat dalam dirinya. Yang menarik, kali ini ia sudah melemparkan gagasan bahwa salah seorang tokoh politik yang akan ideal bila menjadi pasangannya dalam pemilihan adalah Puan Maharani, putri Megawati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Media bahkan mengabarkan Puan dan ayahnya – Taufik Kiemas – sudah menanggapi positif gagasan itu.

Di sisi lain, saat ini, pasti juga ada banyak pihak yang sudah menyiapkan mesiu untuk menyerang Yusril. Akibat pendiriannya yang keras, Yusril tentu punya banyak musuh. Namanya pun sering dikaitkan dengan sejumlah isu negatif, misalnya bahwa ia berperan dalam menyelamatkan uang Tommy Soeharto di Bank Paribas Inggris atau terlibat dalam dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Ahmad Rifki, Warsa Tarsono dan Joaquim Rohi dari Indonesia 2014 berkesempatan mewawancarainya. Dengan gayanya yang khas – tajam, sinis dan terbuka – Yusril bicara tentang KPU, pinangannya pada Puan, hubungannya dengan SBY dan Gus Dur, uang Tommy, Sisminbakum, negara Islam dan perda syariah, serta juga kekuatan asing,

INA.2014: Komisi Pemilihan Umum menyatakan PBB tidak lolos verifikasi faktual. Pada sidang ajudikasi di Badan Pengawas Pemilu Anda juga dikalahkan. Tapi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) PBB dimenangkan. Apa yang terjadi?

YIM: KPU memang mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik berdasarkan data administratif yang sebelumnya sudah disampaikan kepada KPU. Jadi pada tahap pertama, verifikasi administrasi kami sudah selesai dan dinyatakan telah memenuhi syarat. Tahap selanjutnya mereka melakukan verifikasi faktual. Di verifikasi faktual itu mereka melakukan pengecekan terhadap hal-hal yang memang diperintahkan undang-undang.

Mereka mencocokkan kesesuaian data administrasi yang diserahkan dengan kenyataan faktual di lapangan.

Nah pada sidang pleno KPU Februari lalu, dinyatakan hanya sepuluh partai yang lolos verifikasi faktual. Sesuai ketentuan undangundang, pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU dapat menempuh upaya administratif ke Bawaslu. Itu kami tempuh. Di Bawaslu kami menyampaikan keberatan.

Pertama, PBB dinyatakan tidak lolos karena KPU menilai jumlah pengurus perempuan diSumatera Barat kurang. Di sana hanya ada satu perempuan orang pada pengurus tingkat provinsi, sementara untuk kabupaten dan kota semuanya lengkap. Kami mengatakan KPU salah melakukan verifikasi, karena syarat yang mewajibkan adanya 30% perempuan yang diatur dalam undang-undang itu ada pada tingkat pusat, bukan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keberatan kami dibenarkan oleh Bawaslu.

Kedua, PBB dinyatakan tidak lolos karena ada pengurus PBB yang pegawai negeri sipil (PNS). Kami mengatakan bahwa tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatakan kalau dalam partai politik ada pengurus yang PNS, partai itu kemudian tidak bisa ikut Pemilu. Syarat untukmenjadi pengurus partai yang diatur dalam undang-undang kepartaian itu hanya: pertama Warga Negara Indonesia, kedua berusia 17 tahun atau sudah menikah. Tidak ada syarat yang lainnya.

Bahwa PNS dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik, itu bukan aturan dalam Undang-undang Partai Politik, tapi dalam Undang-Undang Kepegawaian. Dalam Undang- Undang Kepegawaian, ada ketetapan bahwa kalau ada PNS yang menjadi anggota partai politik maka dia harus mengundurkan diri dari partai politik itu. Jika tidak mengundurkan diri, dia akan dipecat sebagai PNS.

Jadi kalau ada PNS menjadi anggota partai politik, sanksinya orang itu dipecat sebagai PNS, bukan partainya dihukum tidak boleh ikut pemilu. Lagi-lagi dalil kami itu dibenarkan oleh Bawaslu.

Ketiga, KPU menilai di sejumlah daerah, anggota kami kurang dari yang dipersyaratkan. Di Jawa Tengah, di Bali dan di Kalimantan Barat. Kami menyanggah, dan kami menunjukkan bukti-bukti bahwa kami memenuhi syarat. Bawaslu mengatakan terhadap poin ketiga ini, mereka tidak dapat menilai bukti mana yang lebih benar: yang diajukan KPU atau yang diajukan PBB. Jadi Bawaslu tidak bisa memberikan kesimpulan. Karena itu, menurut mereka, PBB tetap tidak diloloskan oleh Bawaslu.

Saya mengatakan, kalau dua poin kami dimenangkan, sementara untuk satu poin lainnya Bawaslu tidak dapat menilai, kenapa kami yang dirugikan? Ketidakmampuan diri sendiri jangan dibebankan kepada orang lain. Karena itu kami menolak, kami menganggap Bawaslu bekerja tidak profesional. Kalau dia tidak dapat menilai, harusnya kasus ini di-drop, dianggap tidak ada.

Kalau kami dinyatakan tidak lolos, kami dirugikan. Karena itu kami melawan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara. Seperti dikatakan Undang-Undang Pemilu, apabila upaya administratif sudah ditempuh tapi partai tetap merasa dirugikan partai berhak mengajukan gugatan langsung ke PT TUN. Kami langsung banding, tidak ke pengadilan tingkat pertama.

Kami kembali menyusun seluruh argumen, menghadirkan ahli, menghadirkan saksi, menghimpun semua bukti-bukti di lapangan. Di sidang pengadilan itu KPU kalah telak. Kenapa dikatakan kalah telak? Karena pertama, argumen kami yang sudah dibenarkan oleh Bawaslu sekali lagi dibenarkan oleh pengadilan tinggi. Kemudian, mengenai anggota kami yang tidak cukup, anggota kami mengatakan tidak ada verifikasi di sana. Anggota-anggota tidak pernah didatangi.

Pada tahap pengadilan tinggi, yang dilihat itu bukan lagi angkaangka. Pertama, yang dinilai adalah apakah KPU telah melakukan verifikasi sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Kedua, apakah KPU saat melakukan verifikasi telah melakukan asas-asas pemerintahan yang baik. Juga apakah yang dilakukan KPU telah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan Pemilu, yang diatur di dalam Undang-UndangPenyelenggaraan Pemilu. Di situ KPU kalah telak.

Di pengadilan, kami menghadirkan anggota-anggota kami dari Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Ungaran, di sekitar itu. Mereka semua mengatakan tidak ada verifikasi yang dilakukan KPU. Dihadirkan juga beberapa ketua RT sebagai saksi. Mereka hanya bisa bahasa Jawa, tidak bisa bahasa Indonesia. Saya tanya mereka, apa yang mereka lakukan untuk melakukan verifikasi partai. Mereka jawab bahwa mereka sekadar menjalankan permintaan petugas kelurahan untuk mengecek sejumlah nama di wilayah mereka. Mereka mengecek benar-tidaknya nama-nama itu adalah anggota PBB.

Kemudian saya tanya lagi, “Tahu tidak untuk apa Bapak menanyakan itu?” Mereka jawab tidak tahu karena mereka hanya disuruh petugas kelurahan. Saya mengatakan KPU tidak melaksanakan verifikasi; KPU melakukan verifikasi melalui ketua-ketua RT yang sama sekali tidak mengerti apa tugasnya. Berarti menurut saya KPU melakukan verifikasi dengan tidak profesional.

Ada satu Ketua KPU dari Kabupaten Pekalongan yang sangat ngotot. Di sidang kami tanya: ”Anda telah melakukan verifikasi sesuai dengan undangundang?” Dia jawab, ”Iya”. Anda melakukan dengan asas profesional, proporsional, keadilan dan kepastian hukum? Iya. Siapa yang melakukan verifikasi? Kami, KPU. KPU berapa orang anggotanya? Lima orang.

Partai yang diverifikasi jumlahnya 16, kemudian 18, semuanya 34. Misalkan saja kalau setiap partai 1000 orang, berarti kan ada 34 ribu. Saya tanya lagi, lima orang bisa tidak memverifikasi 35 ribu dalam waktu satu minggu dalam satu kabupaten. Mereka jawab kami ambil sampel. Satu partai berapa sampelnya? 100 orang. Berarti ada ada 3400 orang. Dengan lima orang, bisa tidak KPU mendatangi seluruh sampel dalam satu kabupaten yang begitu luas? Ya tidak.

Apakah Anda merekrut orang dari luar? Tidak. Siapa yang membantu memverifikasi anggota KPU? Seluruh staf KPU yang ada di kantor KPU. Seluruhnya melakukan? Iya. Ke lapangan? Iya. Sekarang tolong jelaskan ke saya, apa tingkat pendidikan pegawai KPU? Satu orang sarjana, dua orang D3, delapan SMA, selainnya tamatan SMP. Yang tamat SMP itu apa kerjanya di KPU? Office boy, satpam dan tukang sapu.

Berarti yang melakukan verifikasi itu satpam, tukang sapu dan office boy? Dia gugup. Saya katakan, Pak Hakim tolong dinilai. Indonesia ini negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ternyata yang menyeleksi keikutsertaan partai politik adalah satpam, tukang sapu, office boy yang tamatan SMP. Bagaimana mau profesional? Besoknya saya hadirkan Nazaruddin Sjamsuddin sebagai saksi ahli. Saya tanya, “Pak Nazaruddin, Anda adalah ahli, Anda mantan etua KPU, Anda profesional. Kalau verifikasi itu dilakukan oleh satpam, office boy, tukang sapu, tamatan SMP, menurut keahlian saudara, itu bisa dibenarkan tidak?” “Itu gila,” jawab dia.

Kemudian kami hadirkan anggota KPU. Ida Budhiati. Kepadanya saya tunjukkan sepuluh kartu anggota partai Golkar dan sepuluh kartu anggota PBB. Saya tanya, Golkar itu lolos atau tidak? Lolos. PBB? Tidak lolos. Ini pak Hakim tolong dilihat ada 10 kartu anggota Golkar dan 10 anggota PBB. Kartu PBB itu dikeluarkan per kabupaten.

Misalnya di Kabupaten Pekalongan. Di kartu itu tertera lengkap nama Kabupaten, nama anggota, tanggal lahir, alamat jalan, RT dan RW, kelurahan, pekerjaan dan ada fotonya. Sedangkan kartu Golkar, hanya ada nama, RT RW, tidak ada alamat, tidak ada tanggal lahir, tidak ada pekerjaan, tidak ada foto, kecuali foto Aburizal Bakrie. Sekarang Anda lakukan verifikasi di Kabupaten Pekalongan.

Saya kasih ini, 1000 kartu anggota partai Golkar, cari sampai dapat. Yang ada alamatnya saja belum tentu bisa ketemu orangnya. Apalagi yang ini? Tapi kok Anda bilang lolos?

Besoknya Nazarudzin Sjamsuddin datang lagi. Saya tunjukkan lagi. Pak Nazaruddin, ini kartu Golkar, ini kartu PBB.

Anda mantan ketua KPU, kalau saya kasih 1000 kartu anggota yang tidak ada alamatnya dan ini kartu anggota PBB yang ada alamatnya, mana yang menurut Anda sebagai ahli yang mungkin untuk ketemu? Yang ada alamatnya dong. Tolong KPU pertanggungjawabkan di sini, bagaimana Anda katakan Golkar lolos verifikasi, sementara tidak ada alamatnya dan PBB yang alamatnya lengkap justru dikatakan tidak lolos verifikasi. Hakim memutuskan KPU kalah telak di sidang.

INA.2014: Jadi, menurut undang-undang, kuota pengurus perempuan 30% itu hanya di pusat?

YIM: Ya, pasal 8 Undang-Undang Pemilu. KPU bikin aturan sendiri, itu yang kami debat di sidang. Saya bilang Anda kan tidak bisa bikin peraturan sendiri yang menyimpang dari undang-undang.

INA.2014: Menurut Anda ada permainan di KPU?

YIM: Saya tidak pernah bilang seperti itu. Mereka kalah telak kok di pengadilan, saya tidak ingin menuduh-nuduh tanpa bukti.

INA.2014: Selama ini Anda sering mengatakan PBB dizalimi oleh KPU?

YIM: Karena memang PBB lolos verifikasi, tapi mereka tidak meloloskannya. Kami memenuhi syarat dan kami buktikan di pengadilan dan kami menang, mau apa lagi?

INA.2014: Inikan sudah lolos di pengadilan. Banyak kalangan mengatakan bahwa di KPU, nanti bisa saja akan ada lagi permainan.

YIM: Saya tidak mau jawab. Bahasa Anda itu bukan bahasa hukum. Banyak kalangan itu siapa? Saya tidak ingin terjebak, garagara wawancara ini kemudian saya dituntut orang. Saya tidak mau. Kalau saya mengatakan si A, si A. (Catatan Redaksi: Wawancara ini dilakukan hanya beberapa hari sebelum KPU meloloskan PBB sebagai salah satu peserta Pemilu 2014, pada 18 Maret 2013. Menurut Ketua KPU Husni Malik, KPU menyatakan tak akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung mengingat lamanya proses kasasi sehingga dikhawatirkan melampaui masa pendaftaran calon legislatif. Namun demikian, KPU berkukuh bahwa verifikasi faktual terhadap PBB telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Petikan wawancara dengan Yusril tentang KPU tetap kami sajikan untuk menjelaskan argumen Yusril tentang kesahihan keikutsertaan PBB dalam Pemilu).

INA.2014: Tapi menurut Anda, sikap KPU seharusnya bagaimana?

YIM: Sebenarnya KPU berkewajiban untuk melaksanakan keputusan pengadilan, dalam waktu tujuh hari. Saya berpendapat KPU tidak berhak untuk melakukan kasasi. Ini diatur khusus dalam pasal268 dan 269 Undang-Undang Pemilu yang disebut sebagai Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dan itu berbeda dengan sengketa tata usaha negara biasa. Misalnya pegawai dipecat, BPN mengeluarkan sertifikat digugat, itu TUN biasa.

Jadi ketentuan dalam 268 dan 269 UU Pemilu itu lex spesialis, berbeda dengan ketentuan TUN biasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 tentang pengadilan TUN. Kalau kita keberatan terhadap keputusan Bawaslu, kita bisa menggugat ke pengadilan tinggi. Ketentuan itu hanya berlaku pada pihak-pihak yang dirugikan. Misalnya dalam hal PKPI. PKPI menyampaikan keberatan ke Bawaslu dan dikabulkan oleh Bawaslu, KPU tidak bisa menggugat ke pengadilan tinggi tapi KPU ngeyel saja, dia tidak mau laksanakan.

Dalam perkara PBB, KPU tidak bisa menyampaikan keberatan atau mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi. Tidak bisa setelah dia kalah dipengadilan tinggi ujug-ujug punya hak untuk mengajukan kasasi. Dalam hukum berlaku prinsip bahwa yang berhak menggugat adalah pihak yang dirugikan. Kalau PBB oleh pengadilan dinyatakan berhak untuk ikut Pemilu, memang ada kerugian apa bagi KPU?

INA.2014: Mereka mengatakan bahwa mereka mempunyai hak konstitusional?

YIM: Itu kaitannya dengan perkara di MK. Kalau orang ingin menguji undang-undang, dia harus membuktikan bahwa dia mempunyai legal standing. Legal standing itu dianggap sah apabila ada hak konstitusional dia yang dilanggar karena berlakunya sebuah undang-undang. Misalnya setiap orang berhak untuk pergi ke luar negeri dan berhak untuk kembali. Itu adalah hak konsitusional setiap orang.

Sekarang ada Undang-Undang Imigrasi bahwa orang bisa dicekal tanpa batas waktu. Berlakunya undang-undang ini melanggar hak konstitusional saya, yaitu bahwa saya sebagai warga negara oleh konstitusi dijamin bebas ke luar negeri dan berhak untuk kembali. Itu namanya hak konstitusional dan itu tidak pernah dikenal dalam pengadilan tata usaha negara.

INA.2014: Kalau KPU berkeras dengan pandangannya, apa yang akan terjadi?

YIM: Kalau KPU tidak mau taat, artinya dia justru sebagai aparatur negara tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Kalau keputusan pengadilan tidak dilaksanakan apakah KPU menyuruh kami menggunakan kekerasan? Kami ini sudah baikbaik, menggunakan cara-cara sah dan konstitusional, tidak ribut, tidak demo. Kami dikalahkan, kami lawan melalui pengadilan.

INA.2014: Apakah PBB punya target?

YIM: Saya berkeyakinan, bukan mendahului Tuhan, kalau KPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung akan ditolak. Kenapa? Karena pertama, KPU tidak mempunyai legal standing, dia tidak bisa mengajukan itu ke Mahkamah Agung. Kedua, kalaupun Mahkamah Agung memeriksa perkara ini, apa sih yang diperiksa oleh Mahkamah Agung?

Yang diperiksa adalah kesahihan keputusan pengadilan tentang penolakan keputusan KPU bahwa PBB tak dapat ikut pemilu karena ada anggotanya yang PNS. Atau soal apakah benar kuota perempuan hanya diatur di tingkat undang-undang atau di tingkat daerah. Mahkamah Agung hanya memeriksa apakah penerapan hukumnya sudah benar atau tidak? Bukan mengecek fakta-fakta.

INA.2014: Anda juga pernah mengingatkan konsekuensi dari kemungkinan KPU tidak bisa melaksanakan pemilu pada waktunya...

YIM: Ya, kalau KPU sekarang tidak bekerja hati-hati melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh konstitusi dan undang-undang, negara ini bisa dalam keadaan bahaya. Saya bercermin pada Pemilu 1999. Waktu, itu undang-undangnya mengatakan bahwa presiden adalah penanggung jawab pemilu. Pada waktu itu belum ada KPU dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan ketika KPU ricuh dalam menetapkan hasil Pemilu, Habibie ambil alih, dia umumkan hasilnya. Akhirnya Habibie menyelamatkan negara.

Tapi sekarang ini KPU kan mandiri, diatur dalam UUD 45, dan presiden bukan penanggung jawab Pemilu. Berarti nasib demokrasi di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini ditentukan oleh beberapa orang anggota KPU. Kalau entah karena ricuh, atau rusuh, atau mungkin karena ada yang mempermainkan IT-nya, atau segala macam, KPU gagal melaksanakan Pemilu sampai dengan tanggal 1 Oktober tahun 2014 maka DPR dan DPD vakum, MPR vakum. Kalau ada kevakuman seperti itu, maka presiden bisa berkuasa sebagai diktator selama 20 hari, sampai tanggal 20 Oktober.

Kalau itu terjadi siapa yang bertanggung jawab? Makanya saya mengatakan Anda ini jadi KPU jangan ngeyel. Orang seperti saya seharusnya justru ditanyai. Bang ini gimana? Saya akan ajari. Jangan orang dari kampung tidak jelas urusannya tiba-tiba jadi KPU seperti orang paling hebat di negara ini. Tiga kali saya jadi menteri negara tidak begitu kelakuannya.

Jadi ini hal yang sangat serius, kenapa saya katakan serius, karena tidak ada institusi manapun yang bisa memperpanjang masa jabatan presiden. Dulu MPR bisa sidang memperpanjang masa jabatan presiden satu tahun misalnya, atau dulu MPR bersidang menunjuk pejabat presiden. Sekarang MPR tidak bisa menunjuk pejabat presiden. Kalau 20 Oktober 2014 tidak dilantik presiden baru, negara ini bisa perang saudara, itu saya sudah ingatkan. Kalau itu terjadi, yang paling mungkin presiden mengeluarkan dekrit. Tapi itu sudah diluar hukum tata negara.

INA.2014: Persoalan proses verifikasi partai ini bisa mengakibatkan terjadinya itu?

YIM: Saya hanya mengatakan kalau KPU gagal melaksanakan Pemilu... Tidak berarti karena PBB tidak ikut Pemilu, Pemilu bisa gagal. Bukan begitu. Pengalaman yang lalu kan ada partai yang ikut susulan Pemilu.

Misalnya saja tanggal 9 April nanti adalah saat penyerahan Daftar Calon Sementara. Begitu PBB dinyatakan lolos, baru PBB akan menyerahkan DCS-nya. Apa boleh buat KPU harus memberikan perpanjangan, khusus buat PBB, karena partai yang diloloskan belakangan, tidak bisa disamakan dengan partai yang sepuluh itu. Ini kan asas keadilan saja.


Quote:INA.2014: Setelah PBB dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu, di media dikabarkan Anda meminang Puan Maharani untuk berpasangan sebagai Capres dan Cawapres tahun 2014. Apa memang begitu?

YIM: Sekarang untuk mengajukan seorang calon presiden, partai harus memiliki suara di parlemen 20%. Itu sulit. Alternatifnya partai harus bergabung untuk mencapai kuota 20%, baru bisa mencalonkan orang untuk menjadi presiden. Pertanyaannya, kalau suatu partai sendiri atau gabungan sudah punya perahu untuk mencalonkan, calon yang diusungnya elektabilitasnya tinggi tidak? Didukung oleh rakyat tidak?

Jadi bisa saja ada nanti ada orang yang sebenarnya tidak punya perahu tapi mempunyai elektabilitasnya cukup tinggi untuk menang dalam pemilihan presiden. Kalau itu yang terjadi, mungkin partai akan bernegosiasi dengan orang yang mempunyai elektabilitas tinggi itu. Kenapa di Jakarta PDIP dan Gerindra mencalonkan Jokowi dan Ahok? Artinya kan mereka negosiasi.

Ahok bukan anggota Gerindra, dia anggota Golkar, anggota DPR, tiba-tiba Ahok masuk anggota Gerindra. Andai Gerindra mengajukan calonnya dan PDIP juga mengajukan calon mereka sendiri, belum tentu jadi gubernur. Bahwa sekonyong-konyong saja Jokowi dari Solo maju sebagai calon Gubernur DKI tentu ada perhitungan-perhitungan lain. Situasi seperti itu bisa terjadi dalam pemilihan presiden. Golkar punya Ical yang dicalonkan. Tapi dia tahu kalau Ical dicalonkan tidak bakal menang. Apakah Golkar mau ambil resiko, walaupun dia punya perahu?

Kalkulasi-kalkulasi politik bisa berkembang lain. Saya dalam pencalonan presiden ini tidak tergantung pada PBB. Lolos atau tidak lolos PBB itu soal lain. Saya lihat, perkembangan politik, peta politik ini bisa berubah dengan cepat dan tiba-tiba. Negosiasi-negosiasi yang dalam perkiraan banyak orang tidak mungkin, apalagi kalau situasi negara dalam keadaan kritis, bisa saja terjadi.

INA.2014: Sudah ada respon dari PDIP atau Puan?

YIM: Sebenarnya saya menyampaikan itu sebagai suatu wacana saja. Wartawan Antara bertanya pada saya. Saya katakan, idealnya sih saya maju bersama Puan. Artinya saya punya pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana mengurusi negara ini; sementara Puan masih muda, kader di PDIP dan bagi PDIP trah Bung Karno itu tetap penting. Bagi PDIP, calonnya siapa saja?

Pilihannya kan tinggal Bu Mega dan Puan. PDIP tidak akan mencalonkan Guntur, Guruh atau Rahmawati. Pilihannya tinggal Puan. Ibu Megawati sudah dua kali mencalonkan, baik saat menjadi incumbent atau pun saat tidak, dan kalah. Apakah beliau yakin akan mencalonkan diri untuk ketiga kalinya? Kan jadi pertanyaan juga. Sementara dari segi usia, dari segala macam yang paling mungkin sebenarnya Puan. Tapi apakah Puan bisa langsung maju sebagai presiden?

Kalau saya yang maju sebagai presiden dan Puan menjadi wakil, barangkali kami bisa saling belajar. Saya tidak jadi presiden lama-lama. Kalau Puan bersedia, dia ikut saya, setelah itu dia silahkan maju. Itu satu tawaran yang menurut saya menarik dan saya lontarkan itu dengan segala keberanian juga. Resikonya kan bagaimana kalau setelah saya lontarkan itu, ternyata dia bilang memang saya ini siapa mau mengajak-ngajak dia; kan mati saya? Tapi ternyata tidak. Responnya baik. Pak Taufik Kiemas pun begitu. ibarat kata pepatah, kata berjawab gayung pun bersambut.

Menurut Pak Taufik, pasangan Yusril dan Puan itu ideal, pasti jadi. Bu Mega ketika ditanya hanya mengatakan, nanti kita bicarakan dulu. Puan pun mengatakan ya, tapi kan nanti keputusan akhir ada pada ketua umum. Artinya kan mereka tidak menolak?

Orang politik itu harus berani mengambil keputusan dan saya pikir itu sangat penting ketika kita mengelola dan mengurus negara ini. Kalau pemimpin ragu-ragu, tidak bisa dia mengurus negara ini. Apalagi kalau terjadi keadaan krisis. Saya paling tidak berpengalaman mengalami keadaan krisis waktu zaman Pak Harto.

(Catatan redaksi: Yusril adalah staf khusus Sekretaris Kabinet yang menyiapkan dan menuliskannaskah pengunduran diri Soeharto di istana presiden pada 22 Mei 1998. Bagi sebagian kalangan, pengunduran diri yang diikuti oleh naiknya Habibie sebagai Presiden sebenarnya tidak konstitusional dan seharusnya dilakukan melalui Sidang Umum MPR).

Walaupun banyak orang memaki saya waktu itu, barangkali kalau saya tidak mengambil langkah seperti itu dan Pak Harto tidak mengikuti saran yang saya sampaikan, mungkin kita sudah perang saudara. Barangkali keadaan kita lebih buruk dari keadaan Khadafi, Mubarak atau pun Suriah saat ini.

Orang banyak ngomong, tapi dalam keadaan krisis saya yang dipanggil Pak Harto. Dia tidak panggil yang lain, karena dia tahu saya bisa mengatasi keadaan. Kalau ini yang terjadi, sebentar lagi, siapa lagi yang bisa mengatasi keadaan ini. Dia harus punya kapasitas intelektual yang besar, punya keberanian yang tinggi. (Catatan redaksi: Saat wawancara stafnya memberi tahu ada tamu utusan dari Megawati, Yusril sejenak meninggalkan ruangan dan menghampiri tamunya)

INA.2014: Utusan dari Megawati tadi ada urusan dengan acara minang meminang itu bukan?

YIM: Tidak jelas apa yang hendak dibicarakan, makanya saya tinggalkan saja. Siapa orangnya juga saya tidak kenal. Orang kan sering mengaku-ngaku memanfaatkan sesuatu karena saya sibuk sekali. Banyak orang mengambil kesempatan.

INA.2014: Kalau terjadi peminangan itu, Anda berasal dari Masyumi sementara Puan dari PNI, bukankah ini perkimpoian dari dua ideologi yang berseberangan?

YIM: Anda tidak tahu sejarah saja. Coba Anda baca sejarah. Selama Soekarno jadi presiden beberapa kali perdana menterinya dari Masyumi. Kabinet Indonesia setelah kembali ke negara kesatuan, perdana menterinya antara lain: Muhammad Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo, Burhanuddin Harahap, dan Ali lagi, jadi dari enam kabinet, tiga kali perdana menterinya Masyumi, tiga kali PNI. Saat dari PNI perdana menteri, wakilnya dari Masyumi. Misalnya kabinet Wilopo wakil perdana menterinya Prawoto Notosasmito, Waktu Ali lagi sesudah pemilu, wakil perdana menterinya Mohammad Roem.

Masyumi dan PNI, itu kan dua partai sama besar. Tapi kalau kita lihat dari spektrum luasnya wilayah dukungan, Masyumi itu lebih luas dari pada PNI. Pada 1955, jumlah provinsi kita hanya 15. Masyumi menang di 10 provinsi.

PNI menang di dua provinsi, Jawa Tengah dan Bali. NU menang dua provinsi juga, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Partai Katolik menang di Nusa Tenggara. Di parlemennya Masyumi 58, PNI 58, sama kuatnya. Ya mungkin sekarang sudah tidak terlalu relevan membandingkannya karena PDIP nya besar, PBB nya kecil. Tapi itu artinya secara sejarah, Masyumi dan PNI tidak bisa dikatakan bersebarangan. Untuk keadaan sekarang pun, saya pikir perubahan tentu bisa terus berlangsung. Tugas saya saat ini mempertahankan keberadaan PBB karena saya salah satu pendirinya.

Ketika PBB di dizalimi, saya bela. Kalau urusan PBB itu sudah selesai, mungkin saja saya ditarik masuk PDIP. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Bisa jadi berubah peta politik. Bagi orang mungkin masalahnya ruwet, bagi saya simpel saja. Mungkin saya akan titipkan PBB kepada MS Kaban.

INA.2014: Tidak takut dikatakan kutu loncat?

YIM: Ini kan kepentingan kita bersama. Kalau pun kemudian saya gabung partai besar, ideologi saya kan tidak berubah. Pak Taufik Kiemas itu tetap saja otaknya orang Masyumi walaupun partainya PDIP. (Catatan Redaksi: Taufik Kiemas memang datang dari keluarga pendukung Masyumi)

Sekarang ini kan partai mengalami krisis tokoh, semua partai. Demokrat, mengalami krisis tokoh. SBY sudah tidak bisa dicalonkan lagi. Sekarang siapa yang mau jadi calon dari Demokrat, itupun menjadi tanda tanya besar. Saya tidak terlalu pesimistis dengan perkembangan politik ini, karena politik setiap detik bisa berubah.

Tidak masalah banyak orang menganggap Yusril ini hanya ahli hukum tata negara. Mereka lupa bahwa saya itu punya gelar doktor dalam bidang politik. Jadi saya bisa mengkalkulasi situasi politik dalam suatu perubahan. Tidak mustahil dalam krisis kepemimpinan, partai-partai itu akan mencalonkan seseorang yang bukan kadernya.

Orang seperti saya ini suatu saat bisa diajak negosiasi oleh PDIP, diajak negosiasi oleh Golkar, juga oleh Demokrat. Dulu saja saat MPR membahas perubahan Undang-Undang Dasar, paginya saya diminta masukan kepada fraksi Golkar, siang ke fraksi PDIP, padahal saya Ketua PBB. Saya diajak bicara semua. Supaya tahu saja, saya sudah jarang tampil sebagai PBB.

Saya baru muncul lagi ketika PBB dizalimi oleh KPU. Banyak orang bertanya-tanya, Yusril masih PBB atau tidak? Masyarakat lebih melihat saya sendiri daripada PBB. Mungkin betul seperti Anda sebut di majalah ini, saya ini tipe petarung. Karena orang model saya bisa bertarung sendirian. Tapi di belakang saya ada ribuan orang yang sepaham. Kalau sebagian orang pakai kelompok dan organisasi, saya tidak. Kalau saya bilang fight, saya sendiri jalan terus. Tapi orang-orang yang sepaham dengan saya banyak, walau mereka tidak terang-terangan berada tampil di depan.

Contoh kecil saja. Waktu saya gempur Jaksa Agung, saya gempur SBY, Anda kira saya punya pasukan? Tidak, hanya seorang.

INA.2014: Anda dulu yang menyokong SBY untuk jadi presiden, kemudian Anda menjadi menteri dan kemudian di-reshuffle. Setelah itu Anda hampir selalu berseberangan dengan SBY. Apa yang terjadi?

YIM: Sebenarnya, dulu tahun 2004 Demokrat itu tidak bisa mencalonkan siapa-siapa. Dia kan hanya 7,4%. Demokrat tidak bisa mengajukan nama kecuali dia bersekutu dengan partai lain. Pada waktu itu tidak ada partai yang mau berkoalisi dengan Demokrat. Pak Jusuf Kalla waktu itu tidak mempunyai partai, karena dia diskors Golkar.

Waktu itu kami bicara bertiga, bersama Pak SBY dan Pak Jusuf Kalla. Simpel masalahnya, Pak SBY menawari saya menjadi wakil presiden. Saya bilang tidaklah, partai saya kecil suaranya dan saya tidak mempunyai uang. Kalau begitu Pak Jusuf saja. Pak Jusuf menyahut pada saya: jadi aku yang jadi wakil presiden, lantas kau? Saya katakan, aling saya jadi Mensesneg saja. Sudah. Setuju.

Itu hanya makan waktu beberapa menit. Setelah itu Demokrat dan PBB gabung, dapat 10% lebih, bisa mengajukan calon. Waktu itu syaratnya 10%, sekarang 20%. Sudah di tengah jalan Pak SBY bilang kepada saya, untuk menghormati senior dia mengajak Edi Sudrajat. Saya katakan, oh iya silahkan. Tanpa PKPI pun sebenarnya sudah memenuhi syarat. PKPI waktu itu hanya dapat satu kursi, Benny Harman, di DPR.

Diluar dugaan orang, kalkulasi saya benar. Memang seperti itulah politik. Diperlukan kejelian dan ketepatan mengambil keputusan pada waktu yang tepat. Jadi itu tidak dirancang jauh-jauh hari. Yang diperlukan bagaimana politisi itu mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat. Karena momentum tidak terulang dua kali. Akhirnya setelah di dalam, saya memang harus keluar. Banyak faktor yang mempengaruhi semua itu. Mungkin Pak SBY merasa saya ini saingan, mungkin juga orangorang di sekitar Pak SBY merasa gerah saya ada di situ. Macammacamlah kemungkinannya.

Sebenarnya sebelum saya keluar dari kabinet Pak SBY ngomong sama saya, “Pak Yusril, bagaimana kalau Pak Yusril jadi ketua MK, menggantikan Pak Jimly?”. Kenapa jadi ketua MK? Saya bilang saya kurang cocok jadi hakim. Saya memilih berada di pemerintahan daripada jadi hakim. Itu awalnya.

Kemudian saya ditawari jabatan lain, saya tidak mau. Pada akhirnya menjelang saya diberhentikan saya ditawari jadi Duta Besar di Malaysia. Saya bilang saya lebih baik keluar saja. Pas saya keluar dari pemerintahan terjadi gejolak. Keluarnya saya, diprotes Jusuf Kalla. Pak SBY kenapa Pak Yusril diberhentikan dan saya tidak diajak bicara? Kan dari awal kita bertiga sama-sama membangun pemerintahan ini. Kalau begini caranya Pak Presiden bisa diangap rakyat tidak setia kawan. Pak SBY kaget. Selanjutnya Pak Kalla bilang saya kemungkinan akan diajak lagi masuk kabinet, menggantikan (Menteri Dalam Negeri) Muhammad Ma’ruf yang sakit, tapi saya tidak mau.

Sampai hari ini SBY masih komunikasi dengan saya. Jadi bisa saja politik kita berseberangan, tapi persahabatan kami tidak diputuskan. Saya belajar dari Muhammad Natsir. Natsir pernah bilang, saat di parlemen kalau saya menuruti perasaan, saya marah, saya ingin angkat kursi dan pasang di kepalanya DN Aidit, tapi begitu keluar dari gedung parlemen Aidit bawa kopi. Aidit bilang Pak Natsir kita minum kopi dulu, ya sudah saya minum kopi.

Jadi saya dengan SBY seperti itu. Secara politik saya bisa berseberangan, bisa saya lawan di pengadilan. Tapi kami tetap bersahabat. Ingat tidak waktu kasus Gubernur Bengkulu, SBY kalah di pengadilan? Besoknya dia telepon saya, Pak Yusril, bagaimana ini saya bisa kalah di pengadilan? Pak Yusril ada waktu tidak, kita bicara. Saya datang, dan saya sampaikan, Pak Bambang argumentasinya lemah bagaimana bisa menang melawan saya? Jadi saya tetap memberikan pendapat yang objektif, jauh dari apa yang diperkirakan oleh banyak orang.

INA.2014: Alasan yang disampaikan Pak SBY saat mereshuffleAnda apa?

YIM: Yang terbuka ke koran, ke media, katanya untuk meningkatkan profesionalisme. Itu yang menyebabkan Pak Jusuf Kalla komplain. Pak Kalla tanya ke SBY: “Pak Presiden, kalau alasan Bapak melakukan reshuffle kabinet adalah untuk meningkatkan profesinalitas kabinet, mengapa Yusril digantikan oleh Hatta Rajasa seorang insinyur tambang? Profesional tidak?” SBY tidak menjawab. Alasan dibalik itu saya tidak tahu.

Tapi di luar memang digalang opini, pertama saya katanya terima uang dari Tommy Soeharto, dalam kasus BNP Paribas (Inggris). Itu yang digembar-gemborkan oleh Majalah Tempo. Tempo bermain, Kemudian ada orang-orang dalam yang juga bermain termasuk Watimpres seperti Buyung Nasution, Syahrir, TB. Silalahi, Emil Salim. Mereka menggalang opini publik. Satu hari akibat permainan melalui majalah Tempo ini merekamendesak presiden supaya saya dikeluarkan dari kabinet. Waktu itu yang tidak setuju Ali Alatas dan Kyai Ma’ruf Amin. Ali Alatas mengatakan Watimpres tidak bisa mencampuri urusan personal, dan seharusnya hanya memberikan nasehat soal kebijakan. Kyai Ma’ruf Amin tidak setuju, dia bersimpati sama saya.

Supaya Anda tahu saja KPK melakukan penyelidikan terhadap saya, karena saya dicurigai menerima uang dari Tommy Soeharto. Selama dua tahun semua law firm saya dipanggil KPK dan kantor ini digeledah. Setelah dua tahun, KPK menutup penyelidikannya. Ini kan satu rekayasa yang luar biasa. Dan supaya Anda tahu saja, sampai hari ini saya belum pernah bertemu dengan Tommy Soeharto. Bicara lewat telepon saja tidak.

Kira-kira dua bulan yang lalu utusan Tommy Soeharto datang ke sini. Siapa kalian, saya bilang. Kami diutus Pak Tommy Pak. Pulang kalian semua, suruh Tommy datang ke sini, saya tidak perlu. Kalian ini hanya utusan yang tidak level dengan saya. Kalau Tommy perlu dengan saya, dia datang ke sini. Jadi sampai saat ini saya tidak pernah bertemu dengan Tommy, walaupun dia anak Soeharto dan saya jadi speech writer-nya Soeharto. Kalau tidak percaya tanya kepada Tommy.

Saya katanya menerima uang $10 juta, padahal uang Tommy itu jumlahnya $ 10 juta, berarti semua dong uang dia dikasih pada saya? Yang saya lakukan terhadap Tommy itu simpel sebenarnya. Waktu itu, Bank Paribas menulis surat kepada pemerintah Indonesia, menanyakan ini ada orang dari PT. Motor Bike International Incorporation mau menarik uang. Itu perusahaan Indonesia atau bukan? Pemiliknya orang-orang Indonesia atau bukan? Lalu apakah mereka ada permasalahan hukum dengan pemerintah Indonesia atau tidak? Lalu apakah pemerintah Indonesia mengklaim uang atas nama PT. Motor Bike ini sebagai uang pemerintah Indonesia atau bukan?

Kemudian saya rapat dengan Jaksa Agung dan beberapa lainnya. Semua mengatakan, Motor Bike itu bukan perusahaan Indonesia, tapi perusahaan Bahama. Tapi pemegang sahamnya empat orang Indonesia, yakni Sujaswin Lubis, Tommy, Iwan Gading dan Abdurrahman Abdul Kadir Mulahela. Semuanya warga negara Indonesia.

Apakah mereka ada masalah hukum? Iya, yang sedang mempunyai masalah hukum Tommy Soeharto tapi masalah hukumnya adalah kepemilikan senjata api gelap dan pembunuhan Hakim Agung Syarfuddin. Jadi tidak terkait dengan masalah uang yang ada di Paribas.

Lalu saya katakan, pemerintah Indonesia sampai hari ini tidak pernah mengklaim uang Motor Bike yang berada di BNP Paribas sebagai uang pemerintah Indonesia. Itu jawaban saya ke BNP Paribas. Setelah itu saya tidak tahu lagi. Belakangan saya tahu uang cair pada masa Hamid Awaluddin. Paribas menulis surat kepada Hamid, Paribas setuju menyerahkan uang itu kepada pemiliknya, tapi supaya merasa tenang dan aman, Paribas mau menyerahkannya melalui pemerintah Indonesia.

Hamid menulis surat kepada presiden dan konsultasi kepada Pak JK. Pak JK bilang, kalau uang itu milik warga negara Indonesia jangan ditahan-tahan sama bank asing, kembalikan uangnya ke sini. Akhirnya Hamid buka rekening. Uang itu ditransfer ke rekening itu, kemudian diambil dan uangnya diserahkan ke mereka, rekeningnya ditutup. Jadi perantara saja. Saya tidak tahu yang dilakukan Hamid, karena bukan saya lagi menterinya. Yang berkembang di luar, Yusril membantu mencairkan uang Tommy di Paribas melalui law firm-nya dan mendapat bayaran $10 juta.

KPK sudah lakukan penyidikan selama dua tahun dan kasusnya ditutup. KPK mungkin ingin sekali saya dijerat kasus ini, tapi buktinya tidak ada.

Sama seperti kasus Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum), betapa inginnya Kejaksaan Agung agar saya ini dipenjara. Mereka gigih, habishabisan. Tapi saya lawan habishabisan juga. Setelah berkali-kali mereka ingin mencelakakan saya tidak berhasil, mereka berhenti. Tapi waktu itu Watimpres terus mendesak supaya saya diberhentikan dari kabinet. Padahal, Undang-Undang Watimpres ini saya yang buat. Saya juga yang menyeleksi anggota Watimpres itu, bersama Pak SBY dan Sudi Silalahi. Seminggu setelah mereka dilantik, mereka mendesak supaya saya diberhentikan.

Sekitar tiga bulan yang lalu, SBY mengobrol dengan saya di istana negara, di belakang. Pak Yusril saya minta maaf nih, dulu itu saya terpaksa harus mengambil tindakan memberhentikan Pak Yusril dari kabinet, karena Watimpres mendesak saya. Setelah itu setiap kali SBY bertemu saya, dia terlihat menyesal.

Tapi saya katakan kepada Pak Yudhoyono, sudahlah Pak Bambang tidak usah dikenang-kenang lagi, yang lalu sudahlah. Saya merasa happy juga walaupun waktu kasus Sisminbakum saya babak belur, karena kantor kami hampir tutup semua. Klien kami lari, orang takut. Baru setelah saya kalahkan Jaksa Agung, orang datang lagi ke sini. Saya masih bekerja dengan tenang, saya cari uang dengan tenang. Kalau saya jadi menteri saya tidak bisa cari uang, malah hidup jadi pas pasan. Gaji sebagai menteri terbatas. Dikasih sogok-sogok saya juga tidak mau.

Sekarang saya bebas, saya mau bekerja, saya mau dapat uang, saya mau apa, saya mau beli mobil atau mau beli rumah urusan saya. Tidak ada yang persoalkan lagi. Saya tidak ada urusannya sama pemerintah ini.

INA.2014: Tapi masih tertarik untuk jadi presiden?

YIM: Kalau jadi presiden saya tertarik, kalau yang lainnya tidak. Kalau disuruh jadi menteri, sudah tiga kali saya jadi menteri. Waktu jadi Menteri Kehakiman banyak perubahan saya buat. Kan KPK, PPATK dan segala macam itu dibuat pada zaman saya. Bisa memisahkan pemerintahan dari pengadilan, lebih independen segala macam. Tapi pada akhirnya saya tahu masalah utama negara ini sebenarnya adalah ketidakadilan dan kepastian hukum. Itu core masalahnya. Taruhlah kita bicara ekonomi, bicara apa segala macam, kalau tidak ada keadilan dan kepastian hukum ekonomi pun tidak bisa bergerak.

Saya menyadari kewenangan seorang menteri sangat terbatas. Masalah pembangunan, menciptakan norma hukum, masalah law enforcement itu kewenangannya ada di tangan presiden. Tapi seringkali presiden kita tidak menjalankan kewenangan itu karena tidak mengerti.



Quote:
Coba lihat, omongan Julian Pasha. Menurut dia, presiden tidak mau mengintervensi, presiden tidak mau mencampuri urusan hukum, padahal masalah kebijakan penegakan hukum itu ada di tangan presiden yang dilakukan oleh polisi dan jaksa. Sekarang kalau presiden punya arahan jelas, penegakan hukum akan lebih tertib. Presiden juga harus tahu mana undang-undang yang menghambat ekonomi. Pertambangan mengalami stagnasi dan kacau karena undangundangnya salah. Presiden mesti jeli, mana undang-undang yang harus diganti. Sekarang ini KUHP sedang dibahas di DPR. Itu kan saya yang dulu mengajukan, tapi SBY tidak berani serahkan.


INA.2014: Kenapa?

YIM: Tidak tahu. Sekarang ini baru diproses. Jadi semuanya akan mentok di tangan presiden.

INA.2014: Anda sering ke Pak SBY kalau ada masalah?

YIM: Kalau saya sih dengan dia, kayak teman saja. Tidak ada batas-batasnya.

INA.2014: Sampai saat ini?

YIM: Iya sampai saat ini. Jadi walaupun waktu itu SBY presiden dan saya Mensesneg, kami itu seperti kawan saja, karena kami dari awal bersama. Bersama Pak Jusuf, kami bukan orang baru, kami sama-sama memperjuangkan supaya beliau terpilih sebagai presiden. Tahu jugalah kan banyak orang yang tidak senang. Banyak pahlawan-pahlawan kesiangan. Andi Malarangeng misalnya, dia tidak punya peran apapun membuat SBY jadi presiden. Dia partainya Rias Rasyid. Pada waktu itu tidak mendukung SBY. Begitu SBY mau menang tiba-tiba dia datang ke Cikeas, bergaya seolaholah pahlawan, lalu kita dikerjain terus waktu itu. Ditiupkan fitnah macam-macam, padahal dia siapa? Pak SBY lemahnya seperti itu. Kadang-kadang dia jadikan oposan-oposan itu jadi kawan tapi teman-teman dia jauhi. Untuk menaklukkan hati, oposan dia dekati, dijadikan teman, sementara teman-teman sejati dijauhi.

INA.2014: Anda menjadi penulis naskah pidato beberapa presiden. Apa maknanya buat Anda?

YIM: Saya masuk Sekneg itu tahun 1992/1993. Anda tahu saya aktivis mahasiswa, saya di Dewan Dakwah. Kalau saya tidak dicegah oleh Pak Natsir mungkin saya menjadi penandatangan petisi 50, tahun 80-an. Pak Natsir mengatakan Yusril jangan, Osman Ralibi jangan, Biar kami yang teken. Yang teken dia, Kasman Singodirejo, Syafruddin. Pak Natsir bilang, “Saudara jangan ikut teken, kalau nanti kami kecebur jurang, saudara yang di atas mengirimkan tali biar kami bisa naik”. Jadi pada dasarnya pemerintah saat itu tahu saya melawan mereka.

Kemudian saya ditawari menjadi speech writer. Bagi saya ini jabatan menarik. Sejak itu saya mulai menulis pidato presiden, mengerjakan surat-surat presiden. Selain saya juga bisa mempengaruhi presiden, saya juga bisa belajar, apa sih kerjanya seorang presiden, apa yang harus dilakukan seorang presiden. Itu saya belajar betul. Mulai Pak Harto, Habibie, dan kemudian SBY.

Saya menulis pidato untuk tiga presiden. Yang paling banyak saya menulis pidato SBY, 386. Pidato Soeharto cuma kira-kira 120, Habibie tidak banyak 80an. Jadi saya tahu apa yang harus dikerjakan seorang presiden, karena itu saya berani menjadi calon presiden. Saya tahu apa yang harus dikerjakan seorang presiden.

Anda bisa bayangkan pada waktu zaman Gus Dur itu ada Pak Tolchah Hasan yang diangkat jadi Menteri Agama. Dia itu dari Malang. Dia mengadu sama saya, “Mas sampeyan kan sudah lama di pemerintah, nah saya ini baru jadi Menteri Agama, surat setumpuk saya tidak tahu mau diapakan?” Saya bilang Bapak disposisi saja, serahkan pada dirjen-dirjen untuk menelaah dulu, nanti suruh laporkan sama Anda.

Anda bisa bayangkan tidak, calon-calon presiden yang ada, begitu duduk menjadi presiden tidak tahu apa yang harus dikerjakan seorang presiden? Insya Allah saya bukan takabur, saya tahu apa yang harus dikerjakan presiden.

Kenapa? Dulu pak Harto, besok mau sidang kabinet, saya disuruh telaah semua masalah dalam satu bulan terakhir. Saya minta semua departemen laporkan ke SekNeg apa masalah yang aktual dalam sebulan ini. Saya rangkum semua, saya susun, inti masalah begini, begini, begini. Itu ditulis hanya beberapa waktu, ditaruh di meja, dia datang, kemudian dia buka dia sudah tahu masalahnya. Sampai sebegitu.

Sesudah itu selesai sidang kabinet, apa arahan presiden saya bikin resume-nya. Saya kirim ke semua menteri. Kepada semua menteri saya katakan, dalam sidang kali ini presiden memberikan arahan begini begini begini, Menkopolkam melakukan ini dan seterusnya, dan itu harus dilaporkan dalam sidang kabinet berikutnya.

Mereka membuat laporan yang saya baca, untuk kemudian diserahkan kepada presiden. Saya belajar, betul-betul belajar. Walaupun waktu itu banyak orang bilang: Soeharto lu, saya tidak peduli. Saya pikir politik itu ada orang senang dan ada orang yang tidak suka. Jadi saya hadapi saja. Anda tanya sama saya apakah saya mau jadi menteri lagi saya tidak mau, sudah tiga kali saya jadi menteri, sudah cukuplah. Tapi kalau suruh jadi presiden saya mau. Karena saya tahu saya bisa berbuat banyak. Kalau saya disuruh jadi menteri lagi saya juga frustrasi. Saya sudah siapkan rancangan undang-undang segala macam, presidennya tidak berani.

Zaman Bu Mega, saya juga pernah mengalami hal yang sama, presiden ragu membuat keputusan. Waktu itu dia harus menghadapi bom Bali. Bayangkan hanya dalam waktu beberapa hari saya membuat draft Perpu. Dia bertanya benar tidak ide ini? Saya bilang inilah yang harus dilakukan, sebab bom sudah meledak dan kita dikecam oleh dunia. Ratusan orang mati dan polisi tidak bisa bertindak karena tidak ada dasar hukum.

Yang ada itu Undang-undang Senjata Api tahun 1954. Dalam KUHP itu hanya ada delik untuk kejahatan pembunuhan biasa. Terorisme itu sifatnya sangat berbeda sekali. Sudah seminggu berlalu dan tidak ada yang bergerak. Semua minta ke saya mencarikan jalan keluar. Saya katakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini harus ditandatangani. Akhirnya malam-malam Bu Mega bilang, “Oke saya teken, tapi situ yang mengumumkan”. Saya keluar di istana, SBY dampingi saya sebagai Menkopolkam. Malam itu dia bilang pemerintah akan mengumumkan berlakunya Perpu nomer satu, Perpu nomer dua.

Jadi dalam keadaan bom Bali begitu, minta maaflah saya katakan, seorang presiden tidak tahu apa yang harus diperbuat. Sekarang terserah Anda, mau pilih Oma jadi presiden, terserah sajalah. Tapi suatu saat krisis besar akan menimpa bangsa ini. Dia tidak tahu apa yang harus diperbuat.

Saat Gus Dur, ada kasus Ambon. Waktu itu saya lelah bolak balik menghadap Gus Dur. Di Ambon orang-orang sudah bunuhbunuhan. Saya bilang, “Gus, ini harus diumumkan keadaan darurat di Maluku, baru kita bisa bertindak, militer bisa turun. Tidak bisa ini bunuh-bunuhan terus”. Dia bilang, “Ah biarin saja mas, orang yang berantem nanti sudah capek juga berhenti sendiri”. Akhirnya saya paksa Gus Dur. Saya katakan, DPR sudah mendesak. Ini teken saja. Gus Dur teken, saya umumkan untuk mengatasi Ambon.

INA.2014: Di zaman Gus Dur itu, Anda dipecat atau mengundurkan diri?
YIM: Dipecat. Dipecat karena saya tidak setuju dia mengeluarkan dekrit presiden membubarkan DPR dan dia mau mencabut TAP MPRS tentang larangan marxisme dan leninisme. Saya menganalisis panjang dalam sidang kabinet dan menyimpulkan tidak mungkin presiden itu mengeluarkan dekrit membubarkan DPR/MPR. DPR/ MPR itu hasil Pemilu tahun ’99 dan DPR/MPR ini yang memilih presiden dan wakil presiden. Kalau tiba-tiba presiden membubarkan DPR, itu dasarnya apa? Saya bilang dekrit itu bukan tindakan konstitusional. Itu revolusi hukum. Kalau presiden mengeluarkan dekrit, resikonya dua. Kalau presiden berhasil, presiden akan dianggap pahlawan; kalau presiden gagal, maka presiden akan menjadi pengkhianat.
Dia bilang dasarnya Dekrit Presiden tahun 1959. Saya analisis kondisi 5 Juli 1959. Saya katakan tahun ‘59 pengkondisian yang dilakukan (Menteri Pertahanan) Jenderal Nasution luar biasa. Dia umumkan SOB (negara dalam keadaan darurat – red), kegiatan politik dilarang, media diberangus kecuali RRI. Anggota konstituante reses pulang ke kampung dihalang-halangi oleh koramil. Nasution kerahkan militer dari Cimahi. Di truk militer, mereka teriakteriak: “Bubarkan konstituante, kembalikan UUD 45!” Soekarno sedang di Jepang, Soekarno pulang, Soekarno happy. Dia umumkan dekrit.
Tidak ada tindakan revolusioner yang berhasil tanpa didukung oleh militer. Gus saya mau tanya, apakah militer mendukung rencana dekrit? Widodo AS penglima TNI ada di situ, dia diam.
Menurut saya tidak ada alasan bagi presiden untuk mengeluarkan dekrit, karena DPR sudah menyampaikan memorandum pertama. Itu berarti DPR meminta presiden mundur. Saya sarankan kepada Bapak Presiden, ini baik demi kebaikan Bapak Presiden pribadi, keluarga Pak Presiden dan kebaikan bangsa dan negara, sebaiknya Pak Presiden mundur, karena sudah dimemorandum.
Pada waktu itu ada seorang menteri, Erna Witoelar bicara kepada saya, ”Kenapa Saudara menyarankan mundur kepada Presiden?” Saya jawab, “Di ruangan ini hanya ada tiga calon presiden: pertama Gus Dur, kedua Bu Mega dan ketiga saya. Saya mundur demi memberikan kesempatan kepada beliau untuk menjadi presiden, karena itu apakah tidak wajar sebagai sesama mantan calon presiden memberikan nasehat kepada yang lain?”
Bu Erna duduk, Gus Dur marahmarah. Saya disuruh keluar. Saya keluar, sidang kabinet diskors. Begitu saya keluar datanglah SBY, Agum Gumelar dan Widodo AS. Mereka bilang, “Bang, kami setuju sama Abang”. Saya bilang sama Widodo, “Kenapa tidak Anda sampaikan dalam sidang kabinet?” Dia bilang kami ini tentara, kami tidak bisa mengkritik panglima tertinggi, tapi dia sependapat.
Akhirnya saya disuruh keluar. Besoknya pagi-pagi saya pergi ke Bali ada rapat masalah Hak Kekayaan Intelektual. Sekitar jam 11 Gus Dur telepon saya, saya diminta balik ke Jakarta. Sore saya sampai ke istana, saya diberi tahu saya dipecat. Dan saya digantikan oleh Baharuddin Lopa.
Baharuddin Lopa setuju dekrit, dan Baharuddin Lopa mewakili presiden menjawab memorandum DPR. Jadi kalau Anda bilang Baharuddin Lopa itu orang lurus dalam segi hukum, saya minta maaf, dia sudah meninggal, saya akan tanya: “Dari mana dia membenarkan presiden mengeluarkan dekrit membubarkan DPR?” Dia tidak pernah bisa menjawab.
INA.2014: Soal pencabutan komunisme?
YIM: Saya menganggap presiden tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri MPR. Buat apa presiden mendesak-desak MPR suruh cabut TAP MPR tentang komunis? Pertama, itu kan kewenangan MPR dan tidak ada urusannya dengan presiden. Yang Kedua saya berpendapat masalah komunis masih menjadi masalah yang serius pada waktu itu. Saya menganggap TAP itu masih perlu.
Orang tanya kepada saya, “Kenapa Anda tidak suka komunis?” Ideologi komunis itu tidak saya persoalkan, tapi bagi saya di sebuah negera demokrasi, komunis itu tidak bisa hidup, kenapa? Di dalam negara demokrasi semua golongan boleh hidup, kecuali golongan yang memusuhi demokrasi itu sendiri. Anda percaya kalau komunis menang akan menjalankan demokrasi? Tidak ada. Dia monolitik; yang lain akan dibubarkan semua. Itu tidak bisa saya terima, bukan karena komunis atheis. Soal tidak punya tuhan itu urusan dia. Tapi bagi saya, di dalam negara demokrasi semua golongan boleh hidup kecuali golongan yang anti demokrasi.
Mau Kristen, mau Hindu, terserah. Tapi kalau ideologi itu memusuhi demokrasi dia hanya memanfaatkan demokrasi sampai dia menang. Begitu dia menang, dia bunuh demokrasi dan dia monolitik, itu yang saya tidak setuju. Bukan karena saya orang Masyumi, orang Islam. Bertuhan maupun tidak bertuhan itu urusan dia lah, peduli amat.
INA.2014: Sekarang Anda menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Persatuan Indonesia (Perindo), kenapa Anda bergabung, apakah ada hitung-hitungan politik?
YIM: Hitung-hitungan politik sih ada saja, bisa dikatakan bisa juga tidak. Perindo itu ormas dan didirikan beberapa orang. Saya termasuk deklarator. Pemrakarsa pertamanya Harry Tanoesoedibjo dan teman-teman. Saya anggap ini ormas saja yang peduli terhadap perubahan dan ekonomi rakyat. Itu ormas terbuka bagi semua golongan. Orang dari partai apa boleh saja masuk dalam Perindo itu. Kebijakan organisasinya tidak menyokong salah satu partai politik. Tapi orang-orang di dalamnya, apakah dia mau menyokong Gerindra, Hanura ataupartai mana pun, silahkan saja.
INA.2014: Dulu Nasdem juga diawali dengan ormas, belakangan menjadi partai politik, menurut Anda?
YIM: Kalau itu memang terjadi apa salahnya, dan kenapa Anda khawatir?
INA.2014: Hitung-hitungan politiknya bagi Anda bagus?
YIM: Iya, untuk sekarang sih bagus untuk kumpul rame-rame di Perindo. Menjelang Pemilu ini, sebagian mau dukung Pak Harry, silahkan. Mau dukung Yusril, berarti dukung PBB, silahkan. Jelas ada manfaat juga bagi kita. Tapi secara organisasi kita tidak bisa mengarahkan ke salah satu partai politik.
Bahwa Perindo suatu saat akan menjadi partai politik, siapa yang bisa meramalkan? Dalam sejarah, NU dimulai dari Ormas kemudian menjadi partai politik, jadi ormas lagi. Terus NU-nya tidak jadi partai tapi NU bikin partai-partai, KB, PKNU segala macam. Kata Gus Dur yang keluar dari pantat ayam itu cuma dua, satu telor satu tai. Jadi yang telor ini apa Gus? Ya PKB ini, yang lainnya tai ayam semua. (tertawa)
Seperti juga Nasional Demokrat, dulu Ormas, lalu kemudian menjadi partai. Ormasnya tetap Nasional Demokrat, dan partainya, Partai Nasdem, terbukti lolos. Kalau Perindo sekarang seperti itu biarkan saja. Misalnya seperti Harry bilang, “Kalau setelah tahun 2014 nasib rakyat masih begini begini saja, Perindo mau jadi partai, ya oke saja. Itu tak perlu dirisaukan”.
Dulu juga pernah ada gagasan Muhammadiyah perlu juga jadi partai. Sebaliknya juga, yang mula-mula partai ingin menjadi ormas. Misalnya Parmusi, lahir sebagai partai, kemudian bergabung dengan PBB dan belakangan menjadi ormas kembali. Biasa saja.
INA.2014: Tadi Anda mengatakan permasalahan bangsa ini terletak pada dua hal, pertama keadilan yang kedua penegakan hukum, sementara sebagian orang melihat PBB ini perjuangannya lebih ke negara berbasis syariah?
YIM: Tidak juga. Itu sih orang-orang saja bilang begitu dan bikin pusing kita. Tiap kali kita mau pemilu kita terlibat polemik soal yang tidak jelas juntrungannya.
INA.2014: Bukannya asas PBB itu Islam dan saat amandemen UUD 45, PBB termasuk yang ingin menghidupkan kembali Piagam Jakarta?
YIM: Tidak. Kami hanya ingin hanya mengembalikan prinsip kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk Islam ke dalam pasal 29. Bukan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Salah menyimpulkan saja. Apakah karena kami ingin agar pada para pemeluk Islam berlaku hukum Islam, Indonesia menjadi negara Islam? Di Indonesia sekarang ini hukum Islam berjalan. Siapa bilang tidak? Kalau Anda muslim dan akan menikah, Anda harus menggunakan hukum nikah secara islam kan? Heran saya.
Di Indonesia ini hukum itu ada tiga. Ada hukum adat, ada hukum Islam dan ada hukum eks Belanda dulu, dan itu secara simultan berjalan bersamaan. Adakalanya legal choice, ada kalanya tidak. Jadi kalau bagi kalangan Batak Simalungun berlaku hukum adat Batak, apakah karena mereka memberlakukan hukum Batak, Indonesia lantas menjadi negara Batak? Tidak kan? Tidak pernahkita berpikir begitu. Tapi anehnya ketika ada orang bagi waris pakai hukum Islam, Indonesia seolah menjadi negara Islam.
Kalimat itu lebih banyak propaganda daripada kenyataan. Di Indonesia ini, hukum Islam adalah sumber hukum. Dia itu sources of law, dan bukan hukum itu sendiri. Misalnya bahwa UN convention (Konvensi Persatuan Bangsabangsa) itu adalah sumber hukum, bukan berarti dia menjadi hukum di Indonesia, tidak. Tidak bisa hakim mengadili orang berdasarkan konvensi PBB; tapi itu menjadi sumber ketika kita merumuskan suatu kaidah hukum nasional. Kita menggali, menimbang sumbernya itu dari UN convention.
Di Indonesia ini hukum adat, hukum Islam hukum eks kolonial Belanda yang sudah diterima oleh rakyat, serta konvensi-konvensi internasional itu semuanya merupakan sumber hukum. Sumber hukum merupakan tempat kita menggali dan merumuskan norma hukum. Selama ini kita tidak pernah mempersoalkan hukum adat sebagai sumber hukum. Kok kalau hukum Islam, kita jadi gatal-gatal menilainya?

INA.2014: Kalau Perdaperda Syariah itu melanggar konstitusi tidak?
YIM: Itu bukan PBB yang membikin. Saya jadi bingung, yang bikin apa yang disebut sebagai Perda Syariah di beberapa daerah itu tidak ada satupun anggota PBB. Kenapa kami yang disalahkan?
INA.2014: Tapi pandangan Anda terhadap Perda Syariah itu bagaimana, konstitusional atau tidak?
YIM: Saya tidak setuju, dan kenyataannya tidak ada Perda Syariah.
INA.2014: Perda di Tangerang dan beberapa tempat lainnya?
YIM: Dari mana ceritanya? Aturan bahwa perempuan jam sebelas malam tidak boleh berdiri di tepi jalan tanpa ditemani oleh keluarganya atau suaminya, kok dibilang Perda Syariah?
INA.2014: Aceh?
YIM: Aceh lain. Karena Aceh menerapkan hukum Islam dan dituangkan di dalam qanun.
INA.2014: Itu sah-sah saja ada negara dalam negara?
YIM: Undang-undangnya bilang begitu. Saya yang bikin undangundangnya. Itu kompromi kita dengan Aceh.
INA.2014: Agar mereka tidak memisahkan diri?
YIM: Ya, karena di Aceh itu ada dua kubu. Kubu sekuler dan kubu ulama. Saya berpendapat, selama ulama mendukung Republik Indonesia selama itu Aceh dalam kesatuan negara ini. Tapi kalau kubu sekuler yang menang, Aceh bisa lepas dari Indonesia.
INA.2014: Jadi hukumnya berbeda dengan Indonesia?
YIM: Dia otonomi khusus. Di Papua juga begitu. Di Papua itu kalau perang suku itu tidak pakai KUHP. Diselesaikan menurut hukum adat, di Aceh diselesaikan pakai hukum Islam, apa bedanya? Anda ini bikin-bikin yang tidak jelas.
INA.2014: Bukannya Perda Syariah itu ada?
YIM: Tidak ada. Perda ya Perda saja. Anda ini mau ngomong Perda Syariah, pernah baca Perdanya tidak? Waktu saya jadi Mensesneg, saya minta staf saya pelajari semua Perda yang dibilang Perda Syariah itu. Tidak ada satu pun yang
judulnya Perda Syariah. Isinya yang tidak-tidak. Misalnya Perda Kota Padang bahwa murid-murid sekolah wajib diajari membaca Al-Quran, dikatakan sebagai Perda Syariah. Syariah dari mana saya bilang? Di Tangerang lebih aneh lagi, wanita jam sebelas malam tidak boleh berdiri di halte bis tanpa ditemani keluarga atau suaminya; itu dibilang itu Perda Syariah. Syariah dari mana? Syariah kok mengatur perempuan berdiri di halte bis, itu dari mana? Tapi apa-apa dibilang Perda Syariah. Tidak ada itu. Sekneg waktu itu sudah meneliti itu semua. Pada waktu itu Hamdan Zoelva, staf khusus saya di Sekneg, saya minta pelajari semua. Dia melaporkan, tidak ada perda syariah itu. Omong kosong saja itu.
Kalau misalnya begini, kalau di Kabupaten Puncak Jaya ada Perda mengatakan bahwa anak-anak itu wajib diajari kitab Injil, apakah Anda bilang ada Perda Kristen di sana? Di Bali itu, libur saja tidak ikut libur nasional kan? Libur di Bali itu berdasarkan agama Hindu. Pernahkah Anda bertanya, mengapa di Bali diberlakukan hukum Hindu? Tapi yang tidaktidak, urusan wanita berdiri di halte bus dibilang Perda Syariah, tidak ada urusannya. Yang PBB perjuangkan adalah agar kata-kata “negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya” itu dihidupkan dalam pasal 29. Itu kami perjuangkan di MPR. Pak Kaban yang berpidato di MPR mengatakan, perjuangan ini menghadapi tembok tebal.
Kami kalah suara. Dia katakan, ini bukan berarti kami mencabut apa yang kami perjuangkan tapi kami tunda sampai suatu saat keadaan memungkinkan. Itu sah-sah saja, itu hak demokrasi. Tapi di Indonesia itu harus dipahami bahwa syariah adalah sumber hukum. Sudahlah saya capai bicara syariah. Nanti Anda tulis, jadi kontroversi lagi.
Quote:INA.2014: Mengenai Sisminbakum gimana?
YIM: Sudah selesai masalahnya. Itu cara dia membunuh secara karakter.
INA.2014: Dia itu siapa?
YIM: Sisminbakum ini kait mengait antara empat kepentingan. Sebenarnya saya ini tidak menjadi target di awal, tapi ditunggangi. Pertama itu kelompok BLBI, yang disasar adalah Romli Atmasasmita karena dia memprotes ketika kejaksaan menutup kasus BLBI. Pak Romli mendesak agar dibuka lagi. Kedua ini masalah antara Harry Tanoesoedibjo dan Tutut (Siti Hardijanti Rukmana). Inipun sebenarnya bukan Harry Tanoe, melainkan abangnya, si Hartono, karena perebutan masalah TPI.
Ketiga itu ada konflik pribadi antara Marwan Efendi dengan Romli. Romli itu menuduh Marwan menjiplak jadi doktor. Yang keempat ya saya. Itu kan Oktober tahun 2008. Sebelumnya baru saja saya deklarasi maju sebagai calon presiden, tiba-tiba Sisminbakum dicuatkan.
Jadi empat itu saling kait berkait dengan satu dan yang lainnya. Saya menjadi ditumpangi. Inti pokoknya itu masalah BLBI dan perebutan TPI antara Harry dengan Tutut. Yang disikat Harry Tanoe, tapi karena Hartono kena, Dirjen Romli kena, saya jadi ikut terbawa. Lalu kepentingan politik menunggangi itu.
INA.2014: BLBI itu siapa?
YIM: Anda cek saja, siapa penerima BLBI yang dihentikan oleh Jaksa Agung.
INA.2014: Kenapa tiba-tiba Anda ikut menjadi sasaran?
YIM: Karena saya sudah umumkan saya akan maju calon presiden.
INA.2014: Jadi ada ketakutan munculnya Anda sebagai capres?
YIM: Itulah yang sering terjadi.
INA.2014: Kalau itu benar, bukankah waktu itu dukungan terhadap SBY sangat kuat, untuk apa kemudian merasa tersaingi oleh Anda?
YIM: SBY-nya mungkin tidak, tapi orang-orang di sekelilingnya?
INA.2014: Apa indikasinya?
YIM: Ketika kejaksaan sudah tahu bahwa tuduhan terhadap saya itu tidak berdasar untuk diteruskan ke pengadilan. Ketika itu Hendarman sudah kalah sama saya, MK sudah putuskan SBY wajib didengar keterangannya sehubungan dengan kasus Sisminbakum. Kemudian semua terdakwa lain sudah dibebaskan.
Kenapa sampai setahun lebih saya statusnya sebagai tersangka? Kejaksaan itu tidak mau berdebat dengan saya. Jadi saya ini kan bukan pelaku utama. Saya ini karena menteri dianggap mengetahui, membiarkan itu terjadi, saya kena. Tapi bukan saya pelaku langsung, delik penyertaan. Sekarang kalau pelaku utamanya sudah dibebaskan lalu saya mengetahui apa? Membiarkan apa? Kan tidak ada dasar saya dituntut. Setahun lebih dibiarkan, kenapa? Karena masih menunggu arahan dari istana, menunggu sinyal dari istana, melalui Pak Sudi. Apakah SBY-nya yang begitu atau Sudinya punya agenda sendiri saya tidak tahu. Tapi itu yang terjadi. Makanya saya mengancam terus. Ini kan sama kayak KPU sekarang. Tahu sudah ada keputusan masih ngeyel.
Dalam teori hukum, kalau orang didakwa sebagai penyerta sementara pelaku langsungnya sudah dibebaskan, ya si penyerta harus dibebaskan juga. Misalnya Anda bertiga ini mencuri motor bersama-sama. Anda yang mengintip-ngintip, ada tidak orang di situ. Anda kasih tanda, tidak ada orang. Lantas teman Anda curi motor itu yang kemudian dijual pada Pak Kaban. Pak Kaban jadi tukang tadah. Kemudian di pengadilan, teman Anda itu tidak terbukti mencuri sepeda motor, lalu Anda ngintip apa? Lalu Pak Kaban jadi tukang tadah apa? Orang motornya tidak ada dicuri, Pak Kaban beli apa?
Dalam kasus Sisminbakum, ada lima orang didakwa. Tiga sudah dibebaskan. Masak saya masih mau didakwa? Kesalahan yang didakwakan pada saya adalah saya dianggap membiarkan dan tidak menegur Romli melakukan korupsi. Kemudian, oleh pengadilan dibuktikan Romli itu tidak korupsi. Lalu saya membiarkan apa? Karena itu saya tantang. Kalau Anda tidak mau bebaskan saya, SBY wajib diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Pilihannya, kasus saya dihentikan atau SBY dibawa ke kejaksaan umum.
Ini pertarungannya bukan lagi pertarungan hukum melainkan pertarungan politik. Itu yang membuat saya memenangkan pertarungan itu. Sekarang mereka tidak begitu lagi sama saya, sudah mencoba baik-baik. Tapi kemudian KPU lagi lagi seperti itu. Sebenarnya siapa sih di balik semua ini? Saya yakin ini bukan agenda SBY. Saya tidak tahu. Mungkin agenda asing...
INA.2014: Kalau soal kekuatan asing, apa ketakutan mereka terhadap Anda?
YIM: Saya pikir mereka takut saja, karena saya tegas. Kalau saya analisis lebih jauh ini tidak hanya menyangkut Indonesia, tapi menyangkut negara-negara tetangga. Saya dianggap orang yang tidak mau tunduk kepada kekuatan asing. Berkali-kali saya mengatakan lebih baik mati berdiri dari pada tunduk sama orang asing.
Ketika saya jadi menteri, tidak pernah saya mengalah soal imigrasi. Tidak pernah saya mengalah soal illegal migrant yang ke Australia. Waktu saya jadi menteri, saya bilang jangan tahan-tahan orang mau ke Australia. Lepaskan saja mereka ke sana. Ketika ada kapal imigran tertangkap, saya bilang kasih saja beras, mereka mau ke Australia kok. Itu Australia marah besar kepada saya. Saya bilang pada mereka, saya tidak bisa menjadi polisi Australia. Kami hanya negara yang dilewati oleh orang-orang itu, tujuannya bukan negara saya.
Sekarang apa yang terjadi? Sekarang banyak ditampung, di Puncak, di Tengerang, dan lain lain, untuk apa? Sampai kapan mereka ada di sini? Mereka bukan mau ke sini, mereka mau ke Australia. Kita mau didikte, saya menolak!
Saya pernah ke Australia atas undangan oleh menteri kehakiman di sana. Begitu saya mau masuk ke Departemen Kehakiman saya mau digeledah. Saya tidak mau, saya bilang saya akan pulang. Baru setelah Perdana Menteri John Howard pidato di TV jam 2 meminta maaf, baru saya datang. Saya bertamu ke Australia karena diundang oleh Menteri Australia dan kalau saya digeledah itu penghinaan terhadap negara saya. Saya menteri, untuk apa saya digeledah?
Mahathir Mohammad teriak dari Kuala Lumpur, bagus itu Yusril. Di sini, Imron Cotan, Dubes kita di Australia waktu itu bilang, “Aduh Pak Yusril nanti hubungan diplomatik jadi terganggu”. Persetan saya bilang urusan sama Australia. Saya ketemu dengan Menteri Imigrasi Australia, Philip Ruddock. Saya bilang, “Pak Philip kenapa Australia ini sibuk-sibuk merazia kapal-kapal yang membawa imigran masuk ke sini?”
Dia bilang segala macam. Saya bilang, ada satu kapal yang untung tidak ditangkap dan disita dalam perjalanan ke Australia. Kapal apa itu, katanya? Kapal James Cook. Dia terdiam. Tahu tidak kapal James Cook? Dia itu penjelajah Inggris yang pertama kali membawa orang-orang kulit putih datang ke Australia. Mestinya itulah kapal imigran ilegal pertama yang datang ke Australia (tertawa).
Seharusnya kapal itu disita dan dipulangkan oleh orang-orang Aborigin. Sekarang sesudah orang-orang kulit putih bercokol di situ, orang-orang lain tidak boleh masuk ke sana. Memang Autsralia itu punya nenek moyang dia?
Kedua, permintaan Amerika Serikat dan Australia untuk membelah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Mereka tidak suka. Kita hanya membuka tiga ALKI, satu yang daerah Kepala Burung, Laut Banda, kedua di Selat Lombok, ketiga di Selat Sunda, terus ke laut Cina selatan. Amerika itu mau buka dari barat ke timur, saya tidak berikan. (Catatan redaksi: ALKI adalah alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut dengan cara normal.)
Saya juga tentang keberadaan Namru (Navam Medical Research Unit), sampai akhirnya jadi ribut. Namru itu seharusnya melakukan penelitian tapi semua minta paspor diplomatik, ya saya tolak. Kalau mereka research kenapa harus pakai paspor diplomatik? Malaysia juga tidak senang karena sikap saya keras terhadap mereka. Singapura pun begitu karena saya memaksa mereka untuk menandatangani perjanjian ekstradisi. Singapura tidak mau.
Jadi saya pikir, masalah yang terjadi di sini terhadap saya itu tidak semata-mata masalah di dalam negeri, tapi juga masalah luar negeri, kepentingan asing. Bukan karena saya Islam, tapi karena kepentingan-kepentingan mereka.
Orang-orang asing ini tidak peduli orang Islam dan tidak Islam, diktator atau tidak diktator. Amerika bisa mendukung Shah Iran yang menindas Islam, tapi juga bisa bersekutu dengan Zia ul-Haq di Pakistan yang sangat Islam. Amerika tidak suka dengan mereka yang dianggap akan menggangu kepentingan Barat. Dan di dalam negeri ini kan banyak antek-antek Asing. Jangan-jangan antek itu adalah salah satu anggota KPU.
INA.2014: Saat ini banyak kritik terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dieksploitasi oleh negara asing, kalau Anda jadi presiden apa yang akan dilakukan?
YIM: Kita harus ubah semua aturannya. Tata kembali.
INA.2014: Bukankah kita sudah terikat dengan perjanjian dalam jangka waktu yang lama?
YIM: Silahkan mematuhi perjanjian, tapi mengenai processing kan tidak ada diperjanjian. Saya tahu ilmunya, saya kan orang tambang. Boleh saja Freeport menambang sesuai dengan kontraknya, tapi processing harus dilakukan di sini, jangan dibawa keluar, itu kuncinya. Kalau processing dilakukan di sini nanti akan ketahuan apa saja yang dibawa keluar. Kita harus menganalisis konsentratnya, ada apa saja. Mungkin saya akan terapkan teknologi khusus untuk itu, dan saya tahu. Saya kan orang tambang.
INA.2014: Kesenjangan ekonomi antara kaya miskin sekarang semakin besar, apa yang harus dilakukan?
YIM: Seperti yang saya katakantadi, persoalan utama bangsa ini keadilan dan kepastian hukum. Kalau dulu zaman Pak Harto selama 30 tahun tekanannya ekonomi, hukumnya diabaikan, akhirnya apa yang terjadi ketimpangan ekonomi, terjadi korupsi, karena sistemnya tidak kuat. Tidak akan tumbuh ekonomi suatu negara kalau tidak ada keadilan dan kepastian hukum.
INA.2014: Bagaimana pemerataan bisa diwujudkan?
YIM: Ini kan masalahnya soal kesempatan. Dalam hidup ini akan ada orang yang kaya dan adaorang yang miskin. Itu alamiah. Yang penting sekarang adalah bagaimana orang kaya itu didorong memberikan kesempatan untuk lapangan kerja dan jaminan kepada pekerja-pekerja itu. Itu saja. Jadi pendekatannya agak kapitalistik, tapi mengandung sosialisme di dalamnya. Masalahnya sekarang ini orang kaya dimusuhi. Di suruh lari keluar negeri. Duit-duit di sini dibawa ke sana. Kebalikan dengan Malaysia. Orang-orang kaya Malaysia itu disuruh masuk bawa uangnya, bangun negaranya.
Kita ini, ya contohnya uang Tommy tadi. Tommy dan tiga temannya menyimpan uang di Paribas Inggris. Dia akan menarik uangnya, tapi orang sini tidak setuju. Kalau uang itu disimpan terus di Paribas, lima belas tahun tidak diambil, uangnya akan masuk ke Charity Fund-nya Paribas. Siapa yang punya? Orang Yahudi! Kenapa bangsa ini jadi bodoh. Bagi saya, uang Tommy atau siapa pun bawa saja dulu uangnya ke sini. Kalau mau sita, ya sita di sini kalau itu ternyata uang pemerintah. Kalau bukan uang pemerintah, kita bisa bilang, “Heh Tom ini uang kamu, kamu bikinlah sirkuit di Sentul atau kamu bikin apalah supaya rakyat kita ini bisa kerja”.
Tapi kita ini tidak begitu. Kita lebih suka uang ini dikuasai Paribas masuk fund charity-nya Yahudi. Yang salah siapa? Kita bodoh atau kita ini pintar? Waktu saya berhenti jadi menteri, uang-uang orang Indonesia di Singapura itu ada sekitar $ 282 milyar. Uang itu tidak bisa balik karena orangnya ketakutan. Kalau di Malaysia, di bawah Mahathir orang seperti itu disuruh pulang bangun negara. Kalau kamu pulang dan kamu bangun negara, kamu tidak akan dimacem-macemin. Kita tidak.
Kalau orang-orang kaya di sini sudah habis, di Indonesia yang tinggal orang miskin semua. Orang miskin tidak bisa apa-apa. Menolong dirinya sendiri saja susah. Bagaimana mau menolong teman kalau sendirinya saja miskin? Kita mesti berpikir panjang lah. Uang Tommy itu kecil cuma $ 10 juta. Ada yang punya 10 milyar, dan uangnya ada di Singapura. Yang untung Singapura. Nanti kalau ada yang membantu agar uang itu ditarik ke Indonesia, akan ada yang berteriak-teriak seperti dalam kasus Tommy. Menuduh inilah, menuduh itulah.
INA.2014: Kenapa kita takut, atau pemerintahnya takut?
YIM: Bukan pemerintah, masyarakatnya. Pemerintah tidak mempersoalkan uang Tommy yang $ 10 juta dikembalikan. Yang ribut kan LSM?
INA.2014: Terkait dengan koruptor, apa yang akan Anda lakukan?
YIM: Saya berpendapat, menyelesaikan korupsi hanya bisa diselesaikan dengan sistem bernegara yang kuat, yang ditopang oleh law enforcement yang konsisten. Jangan kita berharap mengatasi kejahatan itu di ujung. Kejahatan harus dicegah diawal. Kalau kita membangun sistem, yang membuka peluang lebar-lebar terjadinya korupsi, dan baru di ujung kita taruh KPK, masalah tidak akan selesai. Ambil contoh Pilkada. Ketika ada incumbent mau maju lagi, karena biaya pemilu besar, dia berikan Izin Usaha Pertambangan baru.
Akibatnya timbul kekalutan, tumpang tindih pertambangannya. Kita katanya anti korupsi, tapi pimpinan dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada. Itu sumbernya korupsi. Anehnya. Di ujung ditaroh KPK untuk menangkapi. Kan gila negara ini? Kita ini seperti main-main mengurus negara. Ibarat ada jalan berlubang-lubang sehingga ada banyak kecelakaan. Bukannya jalannya diperbaiki, justru di ujung kita siapkan ambulans untuk membawa yang tabrakan, yang kecelakaan ke rumah sakit. Ini kan tidak menyelesaikan masalah? Sistem harus dibangun.
Saya berkeyakinan, dalam sistem yang kuat, dalam sistem yang baik, kejahatan bisa dicegah. Artinya, dalam sistem yang kuat orang jahat itu akan terpaksa jadi orang baik, akan dipaksa jadi orang baik. Tapi dalam sistem yang buruk orang baik akan terpaksa jadi orang jahat.
Kalau Anda pergi ke Singapura atau ke Jepang, orang tertib, korupsi sedikit, apa karena akhlak orang Jepang, orang Singapura itu lebih baik dari kita? Tidak. Tapi sistem yang dibangun dan dipertahankan oleh negaranya membuat orang terpaksa untuk patuh, dipaksa oleh sistem. Coba liat orang Singapura pergi ke Batam, kelakuannya sama saja.
Jadi sistem yang harus diperbaiki. Individu-individu yang baik itu memang dilahirkan oleh keluarga, oleh ustad, ulama dan sebagainya. Negara bisa saja mendorong itu semua dengan pendidikan agama di sekolah. Tapi tugas pokok negara adalah membangun sistem. Kalau warga negara kuat dengan sistem yang kuat, negara ini akan ideal. Tapi kalau rakyat ini masih brengsek namun sistemnya kuat, dia tidak bisa apa-apa juga.
Misalnya, saya berniat serius menjadi pegawai bank. Dalam hati, saya sudah berniat mau mencuri duitnya. Tapi begitu saya bekerja di bank, saya ternyata tidak melakukan niat saya karena sistemnya begitu ketat. Niat ada, tapi tidak bisa dilaksanakan. Mengapa kita tidak berpikir membangun sistem negara seperti itu? Hukum kita tegakkan dengan konsisten. Sekarang orang tidak bicara sistem. Sistem dibiarkan amburadul, di ujungnya ditaroh KPK dan Kejaksaan. Kalau begini terus, selamanya negara ini kalut. Kalut setiap hari. Dan di tengah kekalutan itu, ada yang menanggung untung. Singapura untung.
Pertanyaan saya, sekarang siapa orang yang berani taruh uang di bank kita? Orang menambang di Kalimantan, tapi akunnya di Singapura. Uangnya tidak pernah masuk ke sini. Yang menikmati uang itu siapa? Kenapa? Kalau ditaruh di sini tidak ada kerahasiaan bank. Kapan pun bisa dibuka. Orang ngeri, takut, salah sedikit dibilang ini, dibilang ini.
INA.2014: Apa yang harus dilakukan?
YIM: Kalau saya, saya lawan. Saya akan mengambil langkah yang tidak populer, yang pasti akan dikritik, tapi saya tahu orang yang mengkritik itu dibiayai oleh Singapura dan lain-lain. Pasti saya akan dihantam, anti itu, anti ini segala macam.
INA.2014: Anda akan tetap konsisten?
YIM: Kalau saya tidak perduli. Nanti suatu saat orang akan tahu.
INA.2014: Anda akan memperjuangkan itu kalaupun Anda tidak jadi presiden?
YIM: Saya tidak tergantung pada negara ini. Kalau memikirkan diri sendiri, buat apa saya tinggal di sini? Masih untung, saya masih mau tinggal di sini.
INA.2014: Anda orang yang berani melawan. Mungkin sedikit orang seperti Anda?
YIM: Tapi sebagian orang melihat saya sombong, arogan. Yusril itu sombong, arogan. Mungkin karena bahasa saya itu keras. Orang bilang, yang ideal itu yang banyak senyum. Buat saya, kenapa harus lembut? .
Saya tidak mau seperti itu, senyum-senyum, baik-baik, tapi di belakang, orang dikerjain. Saya tidak mau seperti itu. Kalau saya mau bunuh orang saya bilang, “Heh besok Anda mau saya bunuh”.
Dulu pernah, ada Profesor Abdul Muis di Makasar. Waktu Pak Harto turun, saya kan mengupayakan agar turunnya Pak Harto berjalan mulus tanpa pertumpahan darah. Tiap hari Profesor Muis itu memaki saya di koran Fajar. Pak Jusuf Kalla bilang sama saya, “Ril, kau datanglah ke sini, dialog sama Pak Muis”. Begitu saya datang untuk menghadiri diskusi, dia tidak datang. Besoknya saya pulang. Dia tulis lagi, maki-maki lagi di koran.
Kemudian Universitas Hasanuddin sendiri yang mengundang. Yang tanda tangan, dekannya sendiri. Saya bilang, “Itu orang mau datang tidak sih, maki-maki saya terus, dia kan guru besar Unhas”. Yang menelepon saya bilang, dia sudah setuju. Saya tidak yakin. Dari sini saya bawa pisau. Saya datang ke Makasar, ternyata dia tidak datang. Pisau saya tancap di meja. Saya bilang, “Heh Anda semua ya, orang ini cuma berani nusuk dari belakang dan dia mempermalukan semua orang Bugis. Kalau dia Bugis dia datang ke sini. Saya sudah bawa pisau nih, biar kami bunuh-bunuhan di sini. Dia mempermalukan semua orang Bugis. Kurang ajar, cuma berani di belakang. Saya tidak mau seperti itu”.
Beberapa waktu yang lalu saya memberi masukan kepada Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Gita Wirjawan. Gita Wirjawan oke. Dia akan membuat peraturan, saya kasih saran untuk diperbaiki. Saya bilang coba Anda perbaiki, nanti tidak enak, kalau saya bawa ke Mahkamah Agung, Anda kalah, nanti Anda dipermalukan. Gita bilang, mana yang salah, coba abang perbaiki. Saya perbaiki, dia baca. Dia bilang, oh iya abang benar. Oke kalau Gita.
Muhammad Nuh memecat Rektor Syah Kuala. Saya bilang Anda salah Anda kalau memecat rektor. Menteri tidak berwenang. Yang memecat itu presiden, lihat undang-undangnya. Saya tulis surat ke dia, dia tidak perduli. Saya telepon dia, dia bilang iya, tapi dia jalan terus. Dua jam sebelum dia lantik rektor yang baru, saya bilang, “Pak Nuh janganlah ini salah”. Dia lantik rektor, besoknya dia saya gugat, kalah dia di pengadilan.
Jadi saya beri tahu orang dengan cara fair. Cuma kalau Anda keras begini apa boleh buat. Besok jangan salahkan saya kalau Anda kalah di pengadilan. Saya kasih tahu orang, saya tidak mau nusuk dari belakang. Kalau mau bunuh saya bilang.
Dalam kasus Hendarman Supandji juga begitu. Adiknya datang ke sini. Saya tanya, kenapa Hendarman menyatakan saya jadi tersangka, tidak jelas ini urusannya. Tidak, Pak Yusril ini cuma gini gini gini. Tidak saya bilang, saya sudah tersangka dan saya sudah dicekal, ini masalah serius. Saya katakan, “Bilang ya sama Hendarman, saya akan lawan dia sampai mati”. Betulbetul saya lawan. Akhirnya Hendarman saya permalukan seumur hidup. Sedang gagahgagahan dipaksa turun.