berbagi berita bahagia

makalah hukum agraria

20150531

makalah hukum agraria

hukum agraria
oleh.
zainur ridlo
PENDAHULUAN
                Tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting. Hal ini dikarenakan hampir seluruh aspek kehidupan terlebih lagi bagi masyarakat indonesia yang agraris. Tanah tidak hanya dipahami sebagai sumber ekomomi saja. Namun bagi pihak lain memandang tanah sebagai sesuatu yang sakral dan harus dijaga.  Salah satunya adalah masyarakat adat. Mereka memandang tanah khususnya tanah ulayat  karena merupakan peninggalan nenek moyang ataupun sebagai lambang identitas mereka.
            Konstitusi negara kita-pun melihat tanah sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan dan dijaga untuk kepentingan bersama. Ini tergambar dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi ; Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
            Sebagai tindak lanjut dari pasal 33 ayat (3) undang-undang Dasar 1945 yang berkaitan demgam bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah undang-undang no 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok dasar agraria yang lebih dikenal dengan undang-undang pokok agraria (UUPA).  Yang lebih kurang mempunyai azaz yang mendukung kepentingan umum lebih tinggi daripada kepentingan individu.
            Bagi negara indonesia, sebagai negara yang agraris keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dinegara seperti indonesia fungsi tanah kian meningkat dan mempunai nilai ekonomus yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Karna berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, dimana pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat.
            Begitu juga dengan masyarakat adat, penjelasan mengenai tanah asal mereka-tanah ulayat- amatlah dirasa perlu untuk diperjelas. Dan kemudian ketika kita juga melihat adanya hubungan antara masyarakat adat dengan masyarakat/individu diluar adat, maka akan ada kemungkinan kesempatan bagi mereka yang diluar adat untuk memanfaatkan tanah adat.
Sifat masyarakat adat itu sendiri adalah masyarakat komunal-sosil-religius, maka adanya tanah ulayat pada masyarakat adat mengisyaratkan kegunaan tanah ulayat adalah untuk kepentingan komunal masyarakat adat, namun kemungkinan untuk meningkatnyak hak ulayat kepada hak milik tentu masih ada. Dalam UUPA juga diatur kepemilikan pribadi sebagaimana tertuang dalam pasal 16 UUPA. Dan kemudian ketika berbicara UUPA dan tanah ulayat, ketika negara disatu sisi dan masyarakat adat disisi lain akan dilihat bertemunya dua kepentingan. Sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa tanah sangat penting untuk perekonomian. Kadang kala kita melihat dimedia masa bahwasanya negara kadang kala bertindak refresif, apakah yang sebenarnya terjadi dalam kasus tanah indonesia.
Rumusan Masalah
Apa itu Tanah Ulayat dan Hak Ulayat?
Bagaimana hubungan tanah ulayat dan hak perorangan?
Bagaimana hubungan tanah ulayat dan undang-undang pokok agraria?

PEMBAHASAN
Pengertian Tanah dan Hak Ulayat
                Tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat diistilahkan dengan berbagai istilah dan nama. Hal ini disesuaikan dengan  geografis dan kebiasaan adat setempat, tanah ulayat mempunyai batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Nama-nama tersebut antara lain : patuanan (ambon), panyampeto dan pawatasan (kalimantan), wewengkon (jawa), prabumian dan payar (bali), totabuan (bolaang mongondow), torluk (angkola), limpo ( sulawesi selatan), nuru (buru), paer (lombok), ulayat (minangkabau), dan masih banyak lagi nama-nama untuk tanah ulayat tersebut.[1]
            namun perbedaan istilah itu bukanlah perbedaan makna mendasar yang membedakan tanah ulayat tersebut secara substansial. Karena dalam hukum adat, khususnya hukum tanah adat terdapat kesamaan yang merupakan perwujudan klonsepsi dan asas-asas hukum yang sama. Walaupun sebutan dan lembaga-lembaga hukumnya berbeda karena perbedaan bahasa dan kebutuhan masyarakat hukum adat tersebut.
            tanah ulayat ini bagi masyarakat hukum adat adalah tanah kepunyaan bersama. Dan diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek monyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat.  Dan juga sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Lebih lanjut hak kepunyaan bersama atas tanah inilah yang dikenal dalam kepustaklaan dan akademik hukum adat dengan hak ulayat.
            beberapa ahli hukum adat ada juga memberikan nama yang berbeda-beda terhadap hak atas tanah ulyat masyarakat hukum adat tersebut. Van vollenhocven mengistilahkannya dengan ‘beschikkingsrecht” (hak pertuanan) yaitu hak penguasaan yang berada ditangan komunitas desa berdasarkan hukum adat atas suatu teritori tertentu , djojodigoeno dengan hak purba, supomo dengan hak pertuanan, hazairin dengan hak bersama dan hak ulayat dalam undang-undang pokok agraria (uupa).[2]
            menurut djojodiegoeno, hak purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu clan/gens/stam, sebuah serikat desa-desa atau biasanya sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilyahnya. Kita juga dapat mengatakan hak ulayat ini semacam hak kekuasaan, hak menguasai bahakan menyerupai semacam kedaulatan suatu persekutuan hukum adat atas suatu wilyah tertentu.[3]
            khusunya dalam masyarakat minangkabau, ada dua jenis tanah ulayat dalam satu daerah, yaitu ulayat nagari dan ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari. Ia juga disebut sebagai hutan tinggi. Ulayat kaum ialah tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah oleh penduduk. Ia disebut hutan rendah. Dan kekuasaan tanah ulayat nagari adalah penghulu dari masing-masing suku dan tiap kepala suku untuk ulayat kaum.[4]
            Dapat kita ambil garis besarnya, bahwa hak ulayat merupakan serangkai wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat. Berhubungan dengan tanah yang terletak dalam                                                                                                                                                                                  lingkungan wilyahnya. Dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.
            Objek hak ulayat ini adalah tanah dan juga perairan, seperti sungai dan perairan pantai laut, dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri, seperti pohon-pohon , buah-buahan, dan batang kayu, begitu juga dengan binatang-binatang liar yang hidup dilingkungan tanah ulayat tersebut.[5] Lebih lanjut kita dapat melihat cici-ciri tanah ulayat tersebut ; [6]
Hanya persekutuan hukum adat tersebut dan para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah yang terletak dalam lingkungan kekuasaan atau wilayah pertuanannya.
Selain masyarakat hukum adat didaerah tersebut boleh menggunakan tanah tersebut dengan izin kepala adat di daerah itu. Tanpa izin dari kepala/pemuka adat penggunaan tanah ulayat dianggap melanggar.
Penggunaan tanah ulayat hanya diperuntukkan masyarakat hukum adat guna memenuhi keperluan kerabat. Jika selain itu, haruslah meminta izin dari pemuka adat.
Tanah ulayat tidak dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain.
Hak ulayat juga meliputi tanah yang sudah digarap, yang telah diliputi hak perorangan.
            Penggunan tanah adat selain masyarakat adat didaerah tersebut biasanya harus membayar upeti kepada adat atas manfaat yang telah diambilnya. Salah satu contoh di masyarakat Minagkabau, setelah mendapat izin dari penguasa adat, maka syarat yang harus dilunaskan meliputi :[7]
Wajib menyelesaikan pekerjaan membuka ulayat itu menurut jangka waktu yang telah disepakati, bila tidak terselesaikan kesepakatan batal
Pemegang izin tidak boleh memindahkan haknya pada orang lain tanpa persetujuan pemberi izin. Pemindahan hak, tingkat pertama prioritasnya diberikan keda warga suku pemilik ulayat, tingkat kedua kepada warga nagari tanah ulayat, tingkat selanjutnya pada siapa saja yang sanggup
Pemegang izin wajib mengembalikan hak izinnya kepada penghulu yang memberikan izin, apabila tidak berniat untuk melanjutkannya atau tidak ada orang lain yang akan menggantikannya
Apabila pemegang izin meninggal tanpa ahli waris, tanah garapan itu menjadi harta gantung untuk jangka waktu tertentu. Bila kemudian pemegang izin mempunyai ahli waris, maka hak izin dapat diteruskan
Masyarakat Hukum atas Tanah dan Hak Ulayat
                Selaras dengan tanah ulayat dan hak ulayat, kita juga dapat menyinggung masyarakat hukum adat itu sendiri yang merupakan pemilik tanah ulayat tersebut. Masyarakat Hukum adat adalah subyek Hak ulayat dan mempunyai wewenang untuk mengatur dan bertanggung jawab atas tanah ulyat tersebut. Masyarakat hukum adat ini bisa berbentuk masyarakat hukum adat teritorial meliputi desa, marga, nagari atau huta. Dan bisa juga merupakan masyarakiat hukum adat genealogik atau keluarga, seperti suku dan kaum di Minangkabau.
            Masyarakat hukum adat teritorial adalah persekutuan hukum yang didasrkan pada hubungan bersama pada daerah tertentu. Mereka tinggal bersama-sama dan mendapatkan penghidupan dari daerah itu. Masyarakat adat teritorial ini dapat dibagi atas tiga golongan:[8] 
Persekutuan desa (drop) adalah sekelompok orang yang terikat pada satu tempat kediaman. Termasuk didalamnya teratak-teratak atau dukuh yang terpencil. Sedang para pejabat pemerintahan desa boleh dikatakan semuanya bertempat tinggal didalam pusat kediaman itu.
Persekutuan daerah (streek) adalah apabila dalam suatu daerah tertentu terletak beberapa desa (drop) yang masing-masing mempunyai tata sususunan penguasaan yang sejenis, masing-masing boleh dikatakan hidup berdiri sendiri. Tetapi semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah.
Sedangkan masyarakat hukum adat berdasarkan genealogi adalah persekutuan hukum yang berdasarkan ats pertalian suatu keturuna bersama.Persekutuan hukum ini dibedakan tiga tipe;[9]
Patrilineal adalah pertalian darah menurut garis bapak, seperti di masyarakat adat Batak, Nias dan Sumba.
Matrilineal adalah pertalian darah menurut garis ibu, seperti keluarga di Minangkabau.
Parentil adalah pertalian darah menurut garis ibu dan bapak, seperti di Jawan, Sunda, Aceh, Bali dan Kalimantan.