berbagi berita bahagia

Pemberian sertifikat atau hak komunal bagi masyarakat adat

20150531

Pemberian sertifikat atau hak komunal bagi masyarakat adat

Pemberian sertifikat atau hak komunal bagi masyarakat adat menyisakan pertanyaan: Apa benar pemberian sertifikat itu bentuk keberpihakan pada masyarakat adat? Atau justru pemberian hak komunal itu adalah pintu masuk untuk merampas tanah mereka?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menurut Aliansi Gerakan Reforma Agraria perlu dijawab oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jika melihat tindakan itu, semua orang akan berkata betapa baiknya pemerintah memperhatikan hak-hak masyarakat adat.
“Tapi setahu kami, pemberian hak komunal itu justru tradisi mengusir masyarakat adat dari tanah mereka. Salah satu, misalnya, lewat program konservasi atau pelestarian,” kata Ali Paganum, Ketua Departemen Organisasi AGRA saat dihubungi di Jakarta, Rabu [4/2].
Menurut Ali, selama ini pemerintah selalu mengkampanyekan program perlindungan dan pelestarian bagi hutan-hutan lindung terutama yang didiami masyarakat adat. Bagi pemerintah, hutan-hutan yang didiami masyarakat adat sudah rusak akibat penebangan liar sehingga perlu dilestarikan.
Faktanya, kata Ali, hutan-hutan yang didiami masyarakat adat adalah hutan perawan atau tidak terjamah dan tak perlu dilestarikan. Justru yang perlu dilestarikan adalah hutan-hutan yang ditebangi secara masif oleh para pengusaha. Itulah yang merusak hutan, bukan masyarakat adat. “Tapi selama ini lewat Taman Nasional, pemerintah selalu mengkampanyekan perlunya konservasi bagi hutan masyarakat adat. Ketika Taman Nasional masuk, pada saat itu pula hutan masyarakat adat dirampas,” kata Ali.
Pada Sabtu [31/1], Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan sertifikat tanah atau hak komunal kepada masyarakat adat yang sudah sejak lama mendiami satu wilayah, apakah itu berada dalam kawasan hutan lindung maupun hutan produksi.
Kementerian berharap pemberian hak komunal ini mampu mecegah sengketa antara masyarakat adat dengan perusahaan pengelola hutan termasuk dengan negara. Sebanyak 168 sertifikat hak komunal untuk masyarakat adat di Kalimantan Tengah diterbitkan untuk mencegah konflik dengan pihak lain.
Selain itu, puluhan ribu masyarakat miskin Kalimantan Selatan pada hari yang sama mendapat sertifikat tanah gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Totalnya ada 26.900 sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat miskin. Lewat Proyek Operasi Nasional Agraria ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh legalisasi hak atas tanah yang ditempatinya. Sertifikasi disebut sebagai pengakuan atas kepemilikan tanah masyarakat.
Jauh sebelum ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan beranggapan persoalan konflik tanah terutama berhubungan dengan masalah sertifikat. Konflik pertanahan kerap kali terjadi akibat sertifikat ganda atau lamanya proses pembuatan surat keputusan tentang kepemilikan properti. Dengan memperbaiki layanan ini, Ferry yakin konflik bisa diredam karena memberi kepastian hukum kepada masyarakat. [*]
Sumber: http://geotimes.co.id/kebijakan/pertanian/14418-ada-apa-di-balik-sertifikasi-tanah-masyarakat-adat.html