berbagi berita bahagia

Membedah RPJMN 2015-2019: Agenda Pembangunan Wilayah

20150604

Membedah RPJMN 2015-2019: Agenda Pembangunan Wilayah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden RI terpilih Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memuat arah kebijakan, target serta strategi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Di dalam dokumen rencana tersebut juga memuat indikator-indikator pembangunan beserta sasarannya berdasarkan exercise  pagu indikatof jangka menengah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025.

RPJMN tersebut disusun dalam tiga buku yang terdiri dari: Buku I berisikan Agenda Pembangunan Nasional, Buku II berisi Agenda Pembangunan Bidang, serta Buku III berisikan Agenda Pembangunan Wilayah. Artikel ini akan berupa mengupas secara umum substansi dari buku III tentang Agenda Pembangunan Wilayah khususnya yang berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak dalam rangka untuk membemberikan gambaran kepada pembaca rencana pembangunan di wilayah Kalbar dan Pontianak dalam lima tahun mendatang.

I.   ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL
Kerangka Pengembangan Wilayah Nasional
Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing menjadi kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian bangsa; serta memperkuat daya saing antarbangsa khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah menjadi sangat penting dan fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumber daya alam, sumber daya mansia dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan dan budaya bangsa, dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

Isu utama pembangun-an wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah khususnya kesenjang-an antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satu indikator kesenjangan adalah kontribusi PDRB KBI selama 30 tahun (1983-2013) sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB (lihat Gambar 1).

Dalam lima tahun mendatang (2015-2019), arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata dengan memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan Sea Lane of Communication (SloC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kerangka pengembangan wilayah nasional untuk mempercepat dan memperluas pembangunan wilayah tersebut adalah sebagai berikut:
a.     Mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth), di masing-masing pulau, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah, terutama untuk pengembangan pangan, energi, maritim, pariwisata dan industri.
b.     Dilakukan percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis maritim (kelautan) dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan; pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan kawasan wisata bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan.
c.     Perlu dipilih pusat-pusat pertumbuhan yang mempunyai komoditas prospektif (nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja tinggi), terutama yang berada di masing-masing koridor ekonomi. Prioritas akan diberikan pada pengembangan kawasan pesisir yang mempunyai sumber daya kelautan dan jasa maritim.
d.     Investasi Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta perlu dioptimalkan pada klaster-klaster industri untuk memicu dampak penggandanya (multiplier effect) pada daerah sekitarnya, termasuk di wilayahwilayah tertinggal. Memberikan captive budget APBN belanja modal untuk Kawasan Timur Indonesia. Belanja modal ini diharapkan akan menyuntikkan pembangunan infrastruktur di kawasan ini sehingga dapat mendorong investasi investasi lebih cepat.
e.     Peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusat pertumbuhan harus tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan
f.      keserasian ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan pertumbuhan yang inklusif yang dapat menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan di masa depan.
g.     Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik perhubungan laut maupun udara, termasuk jaringan informasi dan komunikasi, serta pasokan energi, sehingga tercipta konektivitas nasional, baik secara domestik maupun secara internasional (locally integrated, internationally connected). Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan fungsi dan peran perhubungan laut sebagai pengembangan poros maritim.
h.     Untuk memperlancar distribusi logistik barang, jasa, dan informasi, maka pemerintah pusat dan daerah, maupun melalui kerja sama dengan dunia usaha, termasuk BUMN, berupaya untuk (a) menurunkan biaya transaksi logistik (transaction cost); (b) mengurangi ekonomi biaya tinggi; (c) menurunkan rata-rata dwelling time (waktu tunggu kapal di pelabuhan); (d) mengembangan sistem logistik dan distribusi secara elektronik, terutama untuk proses preclearance sampai dengan post clearance; dan (e) optimalisasi perijinan ekspor-impor secara terintegrasi dan elektronik antar sektor.
i.      Perlu dilakukan pula peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas (skilled labor) merupakan modal utama untuk merintis terbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri.
j.      Dari sisi regulasi, Pemerintah secara berkelanjutan terus berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor. Pemerintah perlu melakukan deregulasi (debottlenecking) terhadap beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi.
k.     Pemerintah secara berkelanjutan perlu berupaya untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/ Lembaga dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bersinergi dan meningkatkan kualitas belanjanya sehingga menjadi stimulus bagi berkembangnya usaha dan investasi di daerah.
l.      Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor, perlu dilakukan peningkatkan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah termasuk kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, dan keuangan pemerintah daerah.
m.   Untuk menghindari timbulnya kesenjangan baru antara wilayah koridor ekonomi dengan wilayah sekitarnya di setiap pulau, maka pembangunan daerah tertinggal, termasuk desa tertinggal, perlu ditingkatkan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar.
n.     Pada saat yang bersamaan diperlukan percepatan peningkatan pembangunan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahanan iklim dan bencana; cerdas; dan mempunyai daya saing kota. Disamping itu, diperlukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa.
o.     Selain daripada itu, akan dilakukan pula penanganan kawasan perbatasan yang ditujukan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (security approach) dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach).
p.     Hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap bencana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kemampuan mitigasi dan penanganan daerah bencana, terutama daerah dengan risiko kebencanaan tinggi untuk meningkatkan kewaspadaan bencana dan mencegah risiko bencana.

Tema Pengembangan Wilayah Nasional
Pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh) wilayah pembangunan, yaitu: Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa-Bali dan Wilayah Sumatera. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau menjadi acuan utama dalam mengendalian tata ruang, serta pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah didasarkan pada potensi keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah, serta posisi geografis strategis di masing-masing pulau. Adapun tema pengembangan wilayah untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut :
·      Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem bencana alam banjir dan kebakaran hutan;
·      Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
·      Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa;
·      Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan dan Sasaran Pokok Pengembangan Wilayah Nasional

Dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Visi-Misi Presiden serta Agenda Prioritas Pembangunan (NAWA CITA), maka tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 adalah mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus.


Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nasional

Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan wilayah, diperlukan landasan utama pembangunan, yaitu: penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang ditujukan untuk pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Acuan untuk pengembangan tata ruang wilayah nasional mengacu pada PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Adapun arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah sebagai berikut:
a)   Kebijakan terkait pengembangan struktur tata ruang:
·         peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
·         peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.
b)   Kebijakan terkait pengembangan pola ruang:
·         pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
·         pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
·         pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
·         pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional;
·         pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional;
·         pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan.
·         Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.


II.  ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN

Tema Pengembangan Wilayah Kalimantan

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kalimantan, maka tema besar Pembangunan Wilayah Kalimantan:
·      Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan.
·      Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi
·      Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.
·      Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan

Tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015- 2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Adapun sasaran pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1.  Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.
2.  Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Kalimantan, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,85 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,06 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,75.
3.  Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Kalimatan, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, serta mewujudkan optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi, serta membangun 4 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan.
4.  Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya kemiskinan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri.
5.  Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 7 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
6.  Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan 12 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.
7.  Sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah: (1)Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 45% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan; (4) Terlaksananya penggunaan block grant (inpres) yang efektif dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah; (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 10%; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (8) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (9) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (10) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Timur
8.  Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 18 kabupaten/kota sasaran (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangka Raya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8.7 persen (2013) menjadi 9.6 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Pulau Kalimantan. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Pulau Kalimantan dapat dilihat pada Tabel-Tabel berikut.


Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan (terkait khusus Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak

Pengembangan Kawasan Strategis

Fokus lokasi pengembangan kawasan strategis di Wilayah Kalimantan Barat meliputi: rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus di Kalimantan Barat; rencana pengembangan Kawasan Industri Ketapang dan Kawasan Industri Landak di Provinsi Kalimantan Barat, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Pengembangan Kawasan Perkotaan
Arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Pulau Kalimantan diprioritaskan pada percepatan keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa dengan kota, Penguatan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) Berbasis Kewilayahan melalui pembentukan 1 Kawasan perkotaan metropolitan baru; optimalisasi 3 kota sedang sebagai buffer urbanisasi; dan membangun 3 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan.

Untuk itu, pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Kalimantan juga diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang diprioritaskan pada bidang jasa pemerintahan, industri manufaktur dan pengolahan, pariwisata, dan perdaganganyang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan konektivitas antara kawasan strategis dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah Pulau Kalimantan

Peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Kalimantan diarahkan dengan memperkuat 7 pusat pertumbuhan, yaitu kawasan Sambas dan sekitarnya (Prov. Kalbar), Rasau Jaya dan sekitarnya (Prov. Kalbar), Gerbang Kayong dan sekitarnya (Prov. Kalbar), Pangkalan Bun dan sekitarnya (Prov. Kalteng), Marabahan dan sekitarnya (Prov. Kalsel), Sangata dan sekitarnya (Prov. Kaltim), serta Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya (Prov. Kaltim). Kawasan-kawasan ini mencakup kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata.