berbagi berita bahagia

Pengertian Tanah dan Hak Ulayat

20150826

Pengertian Tanah dan Hak Ulayat

Pengertian Tanah dan Hak Ulayat
                Tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat diistilahkan dengan berbagai istilah dan nama. Hal ini disesuaikan dengan  geografis dan kebiasaan adat setempat, tanah ulayat mempunyai batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Nama-nama tersebut antara lain : patuanan (ambon), panyampeto dan pawatasan (kalimantan), wewengkon (jawa), prabumian dan payar (bali), totabuan (bolaang mongondow), torluk (angkola), limpo ( sulawesi selatan), nuru (buru), paer (lombok), ulayat (minangkabau), dan masih banyak lagi nama-nama untuk tanah ulayat tersebut.[1]
            namun perbedaan istilah itu bukanlah perbedaan makna mendasar yang membedakan tanah ulayat tersebut secara substansial. Karena dalam hukum adat, khususnya hukum tanah adat terdapat kesamaan yang merupakan perwujudan klonsepsi dan asas-asas hukum yang sama. Walaupun sebutan dan lembaga-lembaga hukumnya berbeda karena perbedaan bahasa dan kebutuhan masyarakat hukum adat tersebut.
            tanah ulayat ini bagi masyarakat hukum adat adalah tanah kepunyaan bersama. Dan diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek monyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat.  Dan juga sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Lebih lanjut hak kepunyaan bersama atas tanah inilah yang dikenal dalam kepustaklaan dan akademik hukum adat dengan hak ulayat.
            beberapa ahli hukum adat ada juga memberikan nama yang berbeda-beda terhadap hak atas tanah ulyat masyarakat hukum adat tersebut. Van vollenhocven mengistilahkannya dengan ‘beschikkingsrecht” (hak pertuanan) yaitu hak penguasaan yang berada ditangan komunitas desa berdasarkan hukum adat atas suatu teritori tertentu , djojodigoeno dengan hak purba, supomo dengan hak pertuanan, hazairin dengan hak bersama dan hak ulayat dalam undang-undang pokok agraria (uupa).[2]
            menurut djojodiegoeno, hak purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu clan/gens/stam, sebuah serikat desa-desa atau biasanya sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilyahnya. Kita juga dapat mengatakan hak ulayat ini semacam hak kekuasaan, hak menguasai bahakan menyerupai semacam kedaulatan suatu persekutuan hukum adat atas suatu wilyah tertentu.[3]
            khusunya dalam masyarakat minangkabau, ada dua jenis tanah ulayat dalam satu daerah, yaitu ulayat nagari dan ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari. Ia juga disebut sebagai hutan tinggi. Ulayat kaum ialah tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah oleh penduduk. Ia disebut hutan rendah. Dan kekuasaan tanah ulayat nagari adalah penghulu dari masing-masing suku dan tiap kepala suku untuk ulayat kaum.[4]
            Dapat kita ambil garis besarnya, bahwa hak ulayat merupakan serangkai wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat. Berhubungan dengan tanah yang terletak dalam                                                                                                                                                                                  lingkungan wilyahnya. Dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.
            Objek hak ulayat ini adalah tanah dan juga perairan, seperti sungai dan perairan pantai laut, dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri, seperti pohon-pohon , buah-buahan, dan batang kayu, begitu juga dengan binatang-binatang liar yang hidup dilingkungan tanah ulayat tersebut.[5] Lebih lanjut kita dapat melihat cici-ciri tanah ulayat tersebut ; [6]
Hanya persekutuan hukum adat tersebut dan para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah yang terletak dalam lingkungan kekuasaan atau wilayah pertuanannya.
Selain masyarakat hukum adat didaerah tersebut boleh menggunakan tanah tersebut dengan izin kepala adat di daerah itu. Tanpa izin dari kepala/pemuka adat penggunaan tanah ulayat dianggap melanggar.
Penggunaan tanah ulayat hanya diperuntukkan masyarakat hukum adat guna memenuhi keperluan kerabat. Jika selain itu, haruslah meminta izin dari pemuka adat.
Tanah ulayat tidak dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain.
Hak ulayat juga meliputi tanah yang sudah digarap, yang telah diliputi hak perorangan.
            Penggunan tanah adat selain masyarakat adat didaerah tersebut biasanya harus membayar upeti kepada adat atas manfaat yang telah diambilnya. Salah satu contoh di masyarakat Minagkabau, setelah mendapat izin dari penguasa adat, maka syarat yang harus dilunaskan meliputi :[7]
Wajib menyelesaikan pekerjaan membuka ulayat itu menurut jangka waktu yang telah disepakati, bila tidak terselesaikan kesepakatan batal
Pemegang izin tidak boleh memindahkan haknya pada orang lain tanpa persetujuan pemberi izin. Pemindahan hak, tingkat pertama prioritasnya diberikan keda warga suku pemilik ulayat, tingkat kedua kepada warga nagari tanah ulayat, tingkat selanjutnya pada siapa saja yang sanggup
Pemegang izin wajib mengembalikan hak izinnya kepada penghulu yang memberikan izin, apabila tidak berniat untuk melanjutkannya atau tidak ada orang lain yang akan menggantikannya
Apabila pemegang izin meninggal tanpa ahli waris, tanah garapan itu menjadi harta gantung untuk jangka waktu tertentu. Bila kemudian pemegang izin mempunyai ahli waris, maka hak izin dapat diteruskan
Masyarakat Hukum atas Tanah dan Hak Ulayat
                Selaras dengan tanah ulayat dan hak ulayat, kita juga dapat menyinggung masyarakat hukum adat itu sendiri yang merupakan pemilik tanah ulayat tersebut. Masyarakat Hukum adat adalah subyek Hak ulayat dan mempunyai wewenang untuk mengatur dan bertanggung jawab atas tanah ulyat tersebut. Masyarakat hukum adat ini bisa berbentuk masyarakat hukum adat teritorial meliputi desa, marga, nagari atau huta. Dan bisa juga merupakan masyarakiat hukum adat genealogik atau keluarga, seperti suku dan kaum di Minangkabau.
            Masyarakat hukum adat teritorial adalah persekutuan hukum yang didasrkan pada hubungan bersama pada daerah tertentu. Mereka tinggal bersama-sama dan mendapatkan penghidupan dari daerah itu. Masyarakat adat teritorial ini dapat dibagi atas tiga golongan:[8] 
Persekutuan desa (drop) adalah sekelompok orang yang terikat pada satu tempat kediaman. Termasuk didalamnya teratak-teratak atau dukuh yang terpencil. Sedang para pejabat pemerintahan desa boleh dikatakan semuanya bertempat tinggal didalam pusat kediaman itu.
Persekutuan daerah (streek) adalah apabila dalam suatu daerah tertentu terletak beberapa desa (drop) yang masing-masing mempunyai tata sususunan penguasaan yang sejenis, masing-masing boleh dikatakan hidup berdiri sendiri. Tetapi semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah.
Sedangkan masyarakat hukum adat berdasarkan genealogi adalah persekutuan hukum yang berdasarkan ats pertalian suatu keturuna bersama.Persekutuan hukum ini dibedakan tiga tipe;[9]
Patrilineal adalah pertalian darah menurut garis bapak, seperti di masyarakat adat Batak, Nias dan Sumba.
Matrilineal adalah pertalian darah menurut garis ibu, seperti keluarga di Minangkabau.
Parentil adalah pertalian darah menurut garis ibu dan bapak, seperti di Jawan, Sunda, Aceh, Bali dan Kalimantan.