berbagi berita bahagia

PHK Massal di Depan Mata, Ribuan Buruh Akan Kepung Istana

20150830

PHK Massal di Depan Mata, Ribuan Buruh Akan Kepung Istana

TANGERANG SELATAN - Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat beberapa hari terakhir, memberikan efek kejut ke berbagai sektor industri. Karena tak berdaya menghadapi tekanan financial itu, Beredar kabar bahwa sejumlah industri di Kota Tangerang, Tangerang Selatan (Tangsel), dan sekitarnya akan segera melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.
Menyikapi kabar itu, ribuan buruh se-Tangerang Raya berencana menggelar aksi di depan Istana negara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Kota Tangerang, Riden Hatam Aziz.
Ia mengungkapkan, sekira 2. 200 buruh dari berbagai wilayah Tangerang akan bergabung dengan element lainnya dari Jabodetabek akan bergerak ke Istana untuk menolak terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja.
"Kami akan bergabung dengan seribuan buruh dari Serang, dan kawan-kawan dari Jabodetabek lainnya. Ada dua tuntutan umum yang akan kami suarakan, baik terkait nasib buruh dan masyarakat umum," kata Aziz kepada wartawan, Minggu (30/8/2015).
Rencananya, aksi buruh dari berbagai kota tersebut akan digelar di depan Istana Negara, Jakarta pusat, pada Selasa 1 September 2015. Aziz menjelaskan, elemen masyarakat yang akan terlibat nanti terdiri dari berbagai pekerja buruh logam, garmen, dan tekstil yang ada di wilayah Tangerang Raya.
Dalam aksi tersebut, kata Aziz, para buruh akan menyampaikan penolakan terhadap kemungkinan gelombang PHK Massal. "Gelombang PHK massal itu merupakan ekses atas ketidakmampuan pemerintah yang belum bisa mengatasi gejolak ekonomi, terutama anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar," sambungnya.
Selain mendesak pemerintah agar tidak terjadi PHK besar-besaran, tambah dia, para buruh juga meminta adanya kenaikan upah minimal sebesar 25 persen pada 2016 nanti, serta menuntut penurunan harga kebutuhan pangan, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).
"Kami pun meminta pemerintah menurunkan harga bahan pangan, khususnya Sembako, Harga BBM, dan Tarif Dasar Listrik. Semua hal itu tidak boleh naik karena akan semakin mempersulit kondisi masyarakat pada umumnya," pungkasnya