kemalasan

short messege service

2011-07-25T05:15:00.000-07:00

kan kita ga bisa kayak gini terus,,.,.
kamu konsen skripsi seh...
coba kamu udah kerja ga akan akayak gini jadinya, kamu gak bakal ngerasa aku cuekin...

huuuft....
tarikan nafas panjang baru saja dia lakukan setelah membaca sms tersebut, seakan membuat tubuhnya gemetar jiwanya tergoncang,
memang sekolas itu hanya sms biasa bagi semua orang yang membacanya, tapi bagi dirinya itu adalah hinaaan, cacian, kritikan, atau mungkin bisa juga disebut sebagai pujian yang sangat mengganggu,

coba bayangkan bila kita dipihaknya, bagaimnana seseorang yang telah menjalani hari-harinya yang sangat lama. sudah hampir 7 tahun, tetapi masih sulit baginya untuk memahami bagaimana sifat dan tingkah polah kebiasaannya.

kembali lagi pada sifat dasar manusia yang egois cenderung menang sendiri, tak peduli akan semua yang hadir dalam sanubarinya, tapi mengapa hal in i terjadi padanya, disaat dia butuh dukungan support untuk menyeleseikan skripsinya yang sudah tertunda selam 18 bulan, memang bila dilihat dia adalah orang yang mampu, mampu dan bisa menyeleseukan sebuah skripsi dengan cepat, tepat, memahami masalah dan segera menemukan sebuah solusi atas sebuah masalah,

memang keragu-raguan selalu datang menerpa dirinya terhadap sebuah komitmen yang telah dijalaninnya. tetapi itu adalah pilihan mereka untuk selalu mencoba menjaga komitmen tersebut, "Aaaaanji*** dia terlihat tidak bisa menhan amarahnya" setelah membaca SMS tersebut. memang aneh bila seorang yang sudah berumur lebih dari 27 tahun mencoba untuk menjaga sebuah hubungan.

lalu kenapa hubungannya selalu dipertahankan walau memang tidak semua orang bisa menjalaninya dengan senyuman,
lalu kenapa setiap ada rintangan ataupun cobaan selalu dia bisa memcoba menghilangkan semua yang terkait dengan sebuah hubungan yang dia lakukan,

dipersembahkan untuk orang-orang yang sedang berjuang menyeleseiakan skripsinya!!!

kebohongan-kebohongan ibu!!

2011-07-24T06:19:00.000-07:00

setiap hari setiap waktu, anak kuliah yang selalu begitu, tak penah marah ataupun beradu,

CERITA ini sekadar berbagi untuk kita-kita yang masih hidup dan masih punya ayah dan ibu. Ketika membuka email beberapa waktu lalu, ada tulisan menarik yang wajib untuk dibagi untuk teman-teman semua…tulisan ini diambil dari http://www.motivasi .web.id

Cerita bermula ketika aku masih kecil, aku terlahir sebagai seorang anak laki-laki di sebuah keluarga yang miskin. Bahkan untuk makan saja, seringkali kekurangan. Ketika makan, ibu sering memberikan bahagian nasinya untukku. Sambil memindahkan nasi ke mangkukku, ibu berkata :
“Makanlah nak, aku tidak lapar” ———-KEBOHONGAN IBU YANG PERTAMA

Ketika aku mulai tumbuh dewasa, ibu yang gigih sering meluangkan waktu
senggangnya untuk pergi memancing di kolam dekat rumah, ibu berharap
dari ikan hasil pancingan, ia dapat memberikan sedikit makanan bergizi
untuk pertumbuhan. Sepulang memancing, ibu memasak sup ikan yang segar
dan mengundang selera. Sewaktu aku memakan sup ikan itu, ibu duduk
disamping kami dan memakan sisa daging ikan yang masih menempel di
tulang yang merupakan bekas sisa tulang ikan yang aku makan. Aku melihat
ibu seperti itu, hati juga tersentuh, lalu menggunakan suduku dan
memberikannya kepada ibuku. Tetapi ibu dengan cepat menolaknya, ia
berkata : “Makanlah nak, aku tidak suka makan ikan” ———-KEBOHONGAN IBU YANG KE DUA

Sekarang aku sudah masuk Sekolah Menengah, demi membiayai sekolah abang dan kakakku, ibu pergi ke koperasi untuk membawa sejumlah kotak mancis untuk ditempel, dan hasil tempelannya itu membuahkan sedikit uang untuk menutupi kepentingan hidup. Di kala musim sejuk tiba, aku bangun dari tempat tidurku, melihat ibu masih bertumpu pada lilin kecil dan dengan
gigihnya melanjutkan pekerjaannya menempel kotak mancis. Aku berkata :
“Ibu, tidurlah, sudah malam, besok pagi ibu masih harus kerja.” Ibu
tersenyum dan berkata : “Cepatlah tidur nak, aku tidak penat”
———-KEBOHONGAN IBU YANG KE TIGA

Ketika ujian tiba, ibu meminta cuti kerja supaya dapat menemaniku pergi
ujian. Ketika hari sudah siang, terik matahari mulai menyinari, ibu yang
tegar dan gigih menunggu aku di bawah terik matahari selama beberapa
jam. Ketika bunyi loceng berbunyi, menandakan ujian sudah selesai. Ibu
dengan segera menyambutku dan menuangkan teh yang sudah disiapkan dalam botol yang dingin untukku. Teh yang begitu kental tidak dapat
dibandingkan dengan kasih sayang yang jauh lebih kental. Melihat ibu
yang dibanjiri peluh, aku segera memberikan gelasku untuk ibu sambil
menyuruhnya minum. Ibu berkata : “Minumlah nak, aku tidak haus!”
———-KEBOHONGAN IBU YANG KE EMPAT

Setelah kepergian ayah karena sakit, ibu yang malang harus merangkap
sebagai ayah dan ibu. Dengan berpegang pada pekerjaan dia yang dulu, dia
harus membiayai keperluan hidup sendiri. Kehidupan keluarga kita pun
semakin susah dan susah. Tiada hari tanpa penderitaan. Melihat kondisi
keluarga yang semakin parah, ada seorang pakcik yang baik hati yang
tinggal di dekat rumahku pun membantu ibuku baik masalah besar maupun
masalah kecil. Tetangga yang ada di sebelah rumah melihat kehidupan kita
yang begitu sengsara, seringkali menasehati ibuku untuk menikah lagi.
Tetapi ibu yang memang keras kepala tidak mengindahkan nasehat mereka,
ibu berkata : “Saya tidak butuh cinta” ———-KEBOHONGAN IBU YANG KE LIMA

Setelah aku, kakakku dan abangku semuanya sudah tamat dari sekolah dan
bekerja, ibu yang sudah tua sudah waktunya pencen. Tetapi ibu tidak
mahu, ia rela untuk pergi ke pasar setiap pagi untuk jualan sedikit
sayur untuk memenuhi keperluan hidupnya. Kakakku dan abangku yang
bekerja di luar kota sering mengirimkan sedikit uang untuk membantu
memenuhi keperluan ibu, tetapi ibu berkeras tidak mau menerima uang
tersebut. Malahan mengirim balik uang tersebut. Ibu berkata : “Saya ada
duit” ———-KEBOHONGAN IBU YANG KE ENAM

Setelah lulus dari ijazah, aku pun melanjutkan pelajaran untuk buat
master dan kemudian memperoleh gelar master di sebuah universiti ternama
di Amerika berkat sebuah biasiswa di sebuah syarikat swasta. Akhirnya
aku pun bekerja di syarikat itu. Dengan gaji yang lumayan tinggi, aku
bermaksud membawa ibuku untuk menikmati hidup di Amerika. Tetapi ibu
yang baik hati, bermaksud tidak mahu menyusahkan anaknya, ia berkata
kepadaku : “Aku tak biasa tinggal negara orang” ———-KEBOHONGAN IBU YANG KE TUJUH

Setelah memasuki usianya yang tua, ibu terkena penyakit kanser usus,
harus dirawat di hospital, aku yang berada jauh di seberang samudera
atlantik terus segera pulang untuk menjenguk ibunda tercinta. Aku
melihat ibu yang terbaring lemah di ranjangnya setelah menjalani
pembedahan. Ibu yang kelihatan sangat tua, menatap aku dengan penuh
kerinduan. Walaupun senyum yang tersebar di wajahnya terkesan agak kaku karena sakit yang ditahannya. Terlihat dengan jelas betapa penyakit itu
menjamahi tubuh ibuku sehingga ibuku terlihat lemah dan kurus kering.
Aku menatap ibuku sambil berlinang air mata. Hatiku perit, sakit sekali
melihat ibuku dalam keadaan seperti ini. Tetapi ibu dengan tegarnya
berkata : “Jangan menangis anakku, Aku tidak kesakitan” ———-KEBOHONGAN IBU YANG KE DELAPAN.

Setelah mengucapkan kebohongannya yang kelapan, ibuku tercinta menutup matanya untuk yang terakhir kalinya.

Dari cerita di atas, saya percaya teman-teman sekalian pasti merasa tersentuh dan ingin sekali mengucapkan : “Terima kasih ibu..!”

Coba dipikir-pikir teman, sudah berapa lamakah kita tidak menelepon ayah ibu kita? Sudah berapa lamakah kita tidak menghabiskan waktu kita untuk berbincang dengan ayah ibu kita? Di tengah-tengah aktivitas kita yang padat ini, kita selalu mempunyai beribu-ribu alasan untuk meninggalkan ayah ibu kita yang kesepian. Kita selalu lupa akan ayah dan ibu yang ada di rumah. Jika dibandingkan dengan pasangan kita, kita pasti lebih peduli dengan pasangan kita.

Buktinya, kita selalu risau akan kabar pasangan kita, risau apakah dia
sudah makan atau belum, risau apakah dia bahagia bila di samping kita.
Namun, apakah kita semua pernah merisaukan kabar dari orangtua kita?
Risau apakah orangtua kita sudah makan atau belum? Risau apakah orangtua kita sudah bahagia atau belum? Apakah ini benar? Kalau ya, coba kita renungkan kembali lagi… Di waktu kita masih mempunyai kesempatan untuk membalas budi orangtua kita, lakukanlah yang terbaik. Jangan sampai ada kata “MENYESAL” di kemudian hari.

Catatan renimaldini: mungkin banyak yang melupakan hal-hal kecil seperti yang tulisan diatas. Membaca tulisan ini kita dibuat sadar betapa besar cinta dan kasih sayang ibu. Dilubuk hati mungkin kita tak pernah ingin menyakit hati ibu. Tapi, seorang ibu yang sudah berusia 50–an tentu ingin diperhatikan oleh anak-anaknya— meski sang anak sudah berkeluarga…

ibu, jangan tangisi anakmu lagi!!!

2010-08-21T13:23:00.000-07:00

ketika memulai menulis mengingat kembali bahwasaanya seorang ibu yang telah memberikan seluruh jiwa raganya kepada kita yang tak ingin ada balas budi dari pada anak-anaknya yang selalu saja mengecewakan ibunya, mungkin pada suatu hari kita akan teringat bagaimana seorang ibu yang telah bersusah-susah untuk mengurus dan melahirkan dan mengurus anak-anaknya hingga bisa sampai kita menjadi seseorang yang bisa menulis seperti sekarang ini, menjadai seseorang yang bisa melihat sebagai seorang yang dewasa, yang mengerti baik, buruk, yang mengerti dunia. Dan kapankah anda mengingat hal tersebut. Maka apabila anda masih merasa sebagai manusia yang berbakti pada ornag tua kalian maka perhatikan dan jawab dengan lantang sedikit pertanyaan yang menjadikan pengingat kembali apa yang telah beliau perbuat kepada kamu sekalian.

Siapa yang mengajarkanmu? Siapa yang memberimu? siapa yang menyusuimu? Siapa yang mengasuhmu? Tentunya jawabanmu hanya satu kata dengan tiga huruf yang menyertainya. Tentunya kalian semua tahu akan jawabannya,

Betapa syukurku terucap kepada rabb ku yang telah mengaruniaiku seorang ibu, yang merawatku dari bayi hingga saat sampai saat ini, apakah memang semua saja itu terjadi tanpa kuasanya, dan betapa tidak beruntungnya seorang anak yang telah kehilangan kasih sayang seorang ibu pada saat dia belum mengetahui apa-apa, ketidak adaan seorang ibu tentunya sangat mempengaruhi tumbuh kembang manusia tersebut. Jadi ketika saat ini anda-anda masih beruntung untuk di temani oleh seorang ibu, maka manfaatkan lah untuk selalu membahagiakan beliau. Ingat salah satu doa yang paling mujarab yaitu doa seorang ibu. Maka janganlah seorang anak sampai membuat ibunya sampai menangis. Karena tengisan ibu adalah tangisan yang menandakan betapa ibu tersebut telah merasa gagal menjadi seorang ibu, maka wahai anak-anaku jangan lah anda sampai membuat ibu kalian mengucurkan air. Tetapi ketika tangis haru bahagia yang terurai dari ibumu, maka itulah saat paling indah di dunia ini, dan itu adalah saat istemewa yang sangat jarang sekali orang yang bisa melakukannya, ibu tangis haru darimu memang adalah sebuah anugrah yang paling indah di antara banyak keindahan yang telah kau ciptakan untuk melengkapi dunia ini.

Sekapur sirih

2010-08-16T12:15:00.001-07:00

Tak terasa bulan suci ini telah hadir kembali, apakah yang terasa di benak kalian, apakah hanya seperti bulan-bulan sebelumnya yang terasa biasa saja, ataukah ini adalah sebuah bulan yang memang terasa special diantara bulan-bulan yang lain, maka dari itu kita sebagai muslim hendaknya haruslah menghadapi bulan yang penuh berkah ini dengan sebaik mungkin jadilah seseorang yang baru, jadilah seseorang yang bisa memanfaatkan bulan suci ini semaksimal mungkin.
Memang benar ketika kita sebagai manusia biasa yang memang tak luput dari dosa, tetapi di bulan suci ini kita bisa menghapus segala dosa dari dalam diri kita, jika kita memang benar bisa memanfaatkan bulan suci ini sebaik-baiknya. Membangun generasi bangsa yang sholeh, cendikia, dan berakhlaq mulia, itulah tema yang kami angkat dalam pesantren romadhon kali ini. Kami ucapkan selamat datang di kampus khidmah LPQ BINAA AKHLAQ semoga dengan anda-anda menjadi bagian dari LPQ BINAA AKHLAQ ini, kalian semua menjadi seorang yang lebih baik dari yang sebelumnya memang telah menjadi orang yang baik.
Sebagai seorang yang berjiwa muda tentunya kita memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan selalu ingin mencoba sesuatu hal yang baru, tetapi di sisi lain, agama yang kita anut adalah agama yang memberikan batasan-batasan dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita disini bersama untuk menegaskan bersama batasan-batasan dari agama kita, dan kita sebagai muslim harus melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan yang diajarkan agama islam

Berpikir Terbalik

2010-07-29T20:02:00.001-07:00

Kenalkah Anda dengan Edgar Rubin? Mungkin tidak. Tetapi jika ditunjukkan kepada Anda sebuah gambar yang tampak sebagai “vas” dan pada saat yang sama dapat dilihat sebagai “dua wajah yang berhadapan” (Anda dapat membayangkannya?), barangkali Anda segera merasa akrab. Rubinlah si pencipta gambar yang dapat dilihat dalam dua perspektif ini.

Gambar yang dibuat oleh Rubin pada 1915 itu menyiratkan apa yang disebut metode pembalikan. Saat menemui sebuah persoalan, orang menggunakan sudut pandang tertentu untuk memperoleh pemahaman. Jika ia sekaligus memakai sudut pandang yang berlawanan, ia niscaya dapat menemukan pemahaman yang lebih kaya.

Dr. Albert Rothenberg, peneliti proses kreatif, menjelaskan proses tersebut sebagai “pemikiran Janusian”. Istilah ini mengambil nama dewa Romawi, Janus, yang memiliki dua wajah yang menghadap ke arah berlawanan. Rothenberg menunjukkan jejak pemikiran Janusian dalam karya Einstein, Mozart, Picasso, dan Conrad.

Ingin mencoba cara berpikir Janusian? Begini: ajukan pertanyaan “Apa lawan dari ini?” Lalu cobalah membayangkan kedua hal berlawanan itu ada pada saat bersamaan.

Michael Michalko, dalam bukunya Thinker Toys, memberi contoh konkret penerapan cara berpikir Janusian pada praktek pertanian. Pertanyaannya: Mungkinkah membajak tanah pada malam hari, bukan pada siang hari? Peter Juroszek dan rekan-rekannya di Universitas Bonn, Jerman, menemukan bahwa petak tanah yang dibajak pada malam hari dapat mengurangi pertumbuhan rumput hingga lima kali dibandingkan dengan pembajakan pada siang hari. Sebabnya, kebanyakan biji rumput membutuhkan kurang dari satu milidetik cahaya untuk mulai bertuna, sedangkan biji kebanyakan tanaman dapat tumbuh dalam kegelapan.

Cara berpikir Janusian merupakan cara kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Bila Anda mencoba mempraktekkannya, Anda akan mengetahui betapa makin kaya pemahaman kita atas masalah itu. Mungkin saja kita menemukan hal-hal yang bakal terlewatkan bila kita memakai satu sudut pandang. Anda mungkin menemukan segi-segi yang tak terduga. Dengan berpikir pula dari sisi sebaliknya, bisa jadi kita mendapatkan jalan keluar yang lebih tepat.

Yang seringkali terjadi ialah kita bersikukuh bahwa sudut pandang tertentu itu yang paling tepat tanpa mencoba terlebih dulu sudut pandang lain, apa lagi yang berseberangan. Padahal, sebelum suatu keputusan diambil, kita semestinya membebaskan diri untuk melihat suatu persoalan dari sudut manapun. Bukan sebaliknya, justru memenjarakan diri dalam satu perspektif saja.

Menerapkan cara berpikir Janusian di perusahaan dapat mendorong siapapun yang ada di dalamnya untuk inovatif. Suatu bakal-produk, strategi pemasaran, atau perubahan organisasi akan menemukan bentuknya yang lebih solid dan lebih matang bila “ditantang” dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berlawanan perspektifnya. Ini pengujian yang bagus sebelum produk dilempar ke pasar, sebelum strategi pemasaran diluncurkan, atau sebelum perubahan organisasi dijalankan.

mahasiswa sebagai bagian negara ini

2010-07-29T07:02:00.000-07:00

Sejarah Mahasiswa Indonesia di era 60-an, 70-an hingga 1998, sangat dikenal sebagai sosok agen pembaharu dalam perkembangan bangsa. Mahasiswa sangat kritis dan peka terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita bisa melihat tahun 60-an dimana Mahasiswa melakukan aksi TRITURA (tiga tuntutan rakyat), pada tahun 1974 kita juga mengenal peristiwa “MALARI” (malapetaka 15 Januari), dan terakhir pada tahun 1998 dimana Mahasiswa berhasil “menaklukan” orang paling berpenguasa di Indonesia selama 32 tahun, meski dibalik peristiwa ini juga banyak kepentingan yang masuk. tetapi tidak dapat terbantahkan bahwasannya mahasiswa adalah salah satu bagian pembentuk negara kita ini.

Dari berbagai peristiwa bersejarah itu seakan merepresentasikan bahwa Mahasiswa mengerti dan peduli terhadap problematika yang menyelimuti negeri ini, dari sana juga kita bisa melihat betapa hebatnya mahasiswa bisa menjalin kekuatan massa yang cukup besar dalam merobohkan dominasi penguasa tunggal negeri ini meski upaya perobohan rezim itu baru terealisasi pada 1998.

Mengenai sejarah mahasiswa Indonesia tentunya akan sangat panjang dan penuh perjuangan. Namun berbicara mengenai mahasiswa Indonesia sekarang, seakan tidak pernah jauh dari kehidupan malam, shopping, mall, travelling, drugs, free sex, alcohol, aksi anarki dan sebagainya, meski juga banyak prestasi internasional yang diraih mahasiswa indonesia. tidak bisa dipungkiri bahwasannya mahasiswa adalah instrumen bangsa yang akan membawa jauh mimpi-mimpi indonesia

kita tidak bisa menyalahkan atau mempermasalahkan mahasiswa yang demikian, karena mereka seperti itu karena sistem yang tercipta, yakni bea masuk perguruan tinggi yang mahalnya bukan main baik swasta maupun negeri, apalagi jika kita menengok UGM, UI dan ITB, mahalnya bukan main. tentunya kalian sendiri mengalaminya bagaimana besar dan susahnya untuk menembus Universitas yang kalian banggakan sekarang ini.

Mungkin karena kebanyakan berisikan orang-orang yang mapan secara ekonomi mengingat masuk kuliah bisa lewat jalur swadaya/kemitraan/kasarnya jalur duit.atau orang-orang yang kuliah hanya untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji tinggi, sehingga mereka apatis dengan segala permasalahan di negeri ini. tisdak perlu repot-repot mikirin politik, pemerintahan, permaslahan bangsa dan lain sebagainya, sekarang yang dipikirin gimana caranya biar bisa kuliah dengan IP yang bagus terus dapat kerja, kuliah sambil kerja, atau kuliah sambil bersenang-senang. atau malah bersenang-senang saja tanpa memikirkan kuliah. Dimana dari aktivitas itu, tentunya secara tidak langsung menjauhkan mereka dari masyrakat, maka jangan heran jika mahasiswa sudah tidak lagi menjadi penyambung lidah rakyat alias tidak lagi menjadi agen perubahan layaknya mahasiswa angkatan 60-an hingga 1998. Mahasiswa bukan lagi sosok kritis yang peka terhadap segala perubahan yang ada di sekitarnya, padahal harapan masyarakat terhadap mahasiswa juga cukup besar karena masyarakat beranggapan bahwa mahasiswa adalah sosok intelektual yang bisa menyalurkan aspirasi rakyat. maka disini kita sebagai mahasiwa pada era baru seperti sekarang ini harusnya lebih bisa menyikapi setiap kebijakan pemerintah dengan lebih tegas, keras dan lugas.

Sekarang semakin sedikit mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi, baik organisasi ektra kampus (HMI,GMNI,PMII,KAMMI,dll) maupun himpunan mahasiswa jurusan hingga BEM. Yah, mereka lebih senang menghabiskan waktu dengan bersenang-senang, sukur-sukur ada yang bekerja atau belajar.

Penulis secara pribadi juga mengakui bahwa mahasiswa sekarang lebih menampilkan sosok “arogan” secara intelektual dan sosok yang “apatis” dengan segala perubahan yang ada di masyarakat. Mereka lebih menampilkan eksklusivitas dengan hanya berkumpul sesama mahasiswa tanpa ada dialektika atau obrolan yang bermanfaat, hanya bersenang-senang dan ngegosip sana-sini. Sedangkan yang arogan secara intelektual lebih banyak mengahabiskan waktu dengan belajar tanpa peduli ada apa dengan temannya atau masyarakat, yang penting kuliah dapet IP Cumlaude dan bisa bicara hanya berdasar teori tanpa implementasi.

PELAYANAN PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) KOTA YOGYAKARTA

2010-07-19T10:25:00.001-07:00

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pada era pembangunan saat ini dunia bisnis Indonesia mendapat tempat dan peluang yang cukup penting bagi perkembangan ekonomi, peningkatan bisnis di bidang properti, perumahan transportasi, komunikasi, dan lain-lain serta kehadiran berbagai investor bisnis asing akan memberikan dampak positif dalam proses pembangunan nasional.
Agar di dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah atau hambatan perlu adanya sarana perangkat perizinan dan rencana tata ruang yang baik. Rencana tata ruang yang baik merupakan sarana pengendali perkembangan fisik di dalam pelaksanaan pembangunan, yang berarti bahwa rencana tersebut sudah diberikan landasan hukum pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah. Sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana tata ruang wilayah tersebut maka di dalam proses penyiapan, penyusunan dan pelaksanaannya perlu dukungan dan peranan instansi-instansi vertikal atau dinas-dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta maupun partisipasi masyarakat.
Sejalan dengan laju pertumbuhan kota Yogyakarta yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik di bidang teknologi maupun di bidang pembangunan, maka secara langsung akan berpengaruh pula pada tatanan dan wajah kota mendatang, sehingga perlu adanya peningkatan kegiatan pemerintah untuk mengatur dan menata bangunan.
Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan Dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan. Izin mendirikan bangunan yang kemudian disingkat dengan IMB adalah izin yang digunakan untuk mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, dalam hal ini adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Dinas Perizinan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perizinan. Dinas Perizinan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perizinan.
Dalam pelaksanaan perizinan, pemerintah senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan anggapan bahwa pengurusan segala macam izin, khususnya Izin Mendirikan Bangunan merupakan prosedur yang sangat rumit dan memakan banyak waktu maupun biaya. Namun, di sisi lain masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul baik dari Pemerintah Kota, maupun dari masyarakat. Permasalahan yang timbul dari masyarakat antara lain yaitu masyarakat masih kurang memahami mengenai prosedur untuk mengajukan permohonan IMB. Hal itu dikarenakan kurang realisasinya Pemerintah Kota di dalam memberikan keterangan, pengetahuan, dan pendampingan mengenai IMB dan prosedurnya.
Selain itu, hal lain yang sering menjadi keberatan dalam pengaturan IMB adalah masalah penentuan garis sepadan bangunan yang membuat lahan kita yang terbatas terasa semakin sempit. Misalnya saja untuk mendirikan rumah bangunan harus menyisakan 3 – 8 m tanah di batas depan tanah. Sesungguhnya pengaturan ini dimaksudkan untuk kenyamanan dan keamanan penghuni. Batas ini membantu meredam terpaan debu dan kebisingan dari jalan supaya tidak langsung masuk ke dalam rumah.
Berdasarkan keadaan yanga terjadi di masyarakat tersebut, penyusun mencoba untuk mengkaji permasalahan mengenai Pelayanan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Yogyakarta.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ada di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana prosedur perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Yogyakarta?
3. Apa sajakah hambatan dalam perolehan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Tinggal di Kota Yogyakarta?
4. Apa akibat hukum dari bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan ?

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Izin
Pengertian izin menurut pendapat para ahli antara lain sebagai berikut:
1. N.M Spelt (Terjemahan oleh Prop Dr Philipus Hadjon, S.H)
Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan.
2. SF Marbun dan Moh Mahfud.
Izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan yg berlaku. Perbuatan AN yg memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
3. Prajudi Admosudirdjo.
Izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh Undang-Undang.
B. Bentuk-Bentuk Perizinan
Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD bentuk-bentuk perizinan dibagi atas 4 (empat) yaitu :
a. Dispensasi atau Bebas Syarat
yaitu apabila pembuat paraturan secara umum tidak melarang sesuatu Peraturan Perundang-Undangan menjadi tidak berlaku karena sesuau hal yang sangat istimewa. Adapun tujuan diberikannya dispensasi itu adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang menyimpang atau menerobos Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemberian dispensasi itu umumnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.
b. Verguining atau Izin
yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
c. Lisensi (Licentie)
menurut Prins nama lisensi lebih tepat untuk digunakan dalam hal menjalankan suatu perusahaan dengan leluasa (suatu macam izin yang istimewa). Sehingga tidak ada ganguan lainnya termasuk dari pemerintah sendiri.

d. Konsensi
yaitu apabila pihak swasta memperoleh delegasi kekuasaan dari pemerintah untuk melakukan sebagian pekerjaan/tugas yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah. Adapun tugas dari pemerintah atau bestur adalah menyelenggarakan kesajahtaraan umum. Jadi kesejahtaraan atau kepentingan umum harus selalu menjadi syarat utama, bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Pendelegasian wewenang itu diberikan karna pemerintah tidak mempunyai cukup tenaga maupun fasilitas untuk melakukan sendiri. konsensi ini hampir dapat diberikan dalam segala bidang.
Prajudi Atmosudirjo menyatakan perizinan merupakan penetapan yang memberikan keuntungan yaitu :
1. Dispensasi
pernyataan dari penjabat yang berwenang bahwa sesuatu ketentuan Undang-Undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang dalam surat permintannya.
2. Izin atau Verguinning
tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.
3. Lisensi
izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba.
4. Konsensi
penetapan yang memungkinkan konsesionaris mendapat dispensasi, izin, lisensi dan juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinnya untuk memindahkan kampung, dan sebagainya. Oleh karna itu pemberian konsensi haruslah dengan kewaspadaan, kebijaksanaan dan perhitungan yang sematang-matangnya.
C. Tujuan Sistem Perizinan
Motif-motif untuk menggunakan sistem perizinan dapat berupa :
1. Pengendalian Aktivitas Tertentu
Ada kemungkinan pemerintah menggunakan instrument izin untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat, misalnya pada izin mendirikan bangunan (IMB) atau dibeberapa daerah disebut izin mendirikan bangunan-bangunan (IMBB). Untuk dapat memperoleh IMB, pemohon harus mengajukan permohonan dengan memenuhi berbagai persyaratan. Instansi yang menangani permohonan akan melihat berbagai persyaratan yang ada, misalnya mengenai gambar yang memuat potongan bangunan, bahan, konstruksi, dan sebagainya. Termasuk yang dilihat, tentu saja, rekomendasi dari instansi yang terkait, misalnya kalau bangunan itu didirikan dekat sungai maka diperlukan rekomendasi dari instansi yang berwenang dalam pengawasan dan pengelolaan sungai; kalau bangunan itu dekat bandara, perlu ada rekomendasi dari instansi yang berwenang terhadap ketinggian dan keamanan agar tidak mengganggu lalu lintas udara; kalau itu didirikan untuk usaha yang memerlukan pemotongan sekat pemisah jalur, harus ada rekomendasai dari LLAJ, dan seterusnya. Bahkan kegiatan membangun tersebut harus disesuaikan dengan rencana tata ruang kota juga.
Pemerintah mengarahkan aktivitas membangun dengan menyesuaikannya dengan rencana pemerintah. Pada kawasan yang oleh pemerintah direncanakan untuk pemukiman. Pada kawasan yang oleh pemerintah direncanakan untuk pemukiman, tentu tidak diperbolehkan kalau ada anggota masyarakat yang memohon izin untuk mendirikan bangunan dan untuk keperluan industri. Pada kawasan yang direncanakan oleh pemerintah untuk pusat perkantoran, tidak diperkenankan kalau ada pemohon izin yang akan mendirikan rumah tinggal. Pada kawasan yang direncanakan untuk paru-paru kota, tentu juga tidak diperkenankan untuk mendirikan bangunan tempat tinggal. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh warga akan dikendalikan dan diarahkan melalui stelsel perijinan ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah. Sekalipun tanah yang akan dibangun tersebut memang tanah milik warga yang bersangkutan secara sah, bukan berarti mereka dapat menggunakan tanah tersebut sesuka hati mereka. Pemerintah tetap berwenang mengatur warganya. Bahkan, kalau warga tersebut tidak mau mentaati apa yang dimaui oleh pemerintah, mereka bias tidak diberikan izin yang pada gilirannya kalau tetap membangun terhadap warga tersebut dapat dilakukan penertiban dan penindakan.
2. Pencegahan Bahaya bagi lingkungan
Dalam pasal 6, Ayat 1, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pada Pasal 6 ayat 2, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegaitan berkewajiban memberi informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. sebagai salahsatu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, ditentukan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang berkemungkinan menimbulkan dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
Hal itu merupakan kewajiban setiap orang tanpa terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kewajiban ini mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Di sisi lain, pelaku kegiatan usaha juga wajib memberikan informasi yang benar dan akurat untuk dapat dipakai menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelum melakukan kegiatan usaha tertentu yang memiliki dampak lingkungan, misal seorang pelaku kegiatan diwajibkan terlebih dahulu melakukan study kelayakan dari sisi lingkungannya. Seorang pelaku kegiatan jika ingin melakukan suatu kegiatan usaha maupun industri yang dinilai dapat mendatangkan dampak lingkungan sekitar agar pelaku usaha terlebih dahulu memenuhi persyaratan AMDAL. AMDAL bukan instrumen izin, tetapi merupakan sebuah studi yang menghasilkan rekomendasi, yang mesti dipenuhi sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan izin usaha. Dengan adanya izin tersebut, diharapkan kelestarian lingkungan tidak terancam sehingga kepentingan masyarakat luas untuk mendapatkan lingkungan yang kualitasnya bagus tetap terpenuhi.
3. Keinginan Melindungi Objek-Objek Tertentu
Pemerintah mempunyai kepentingan agar objek-objek tertentu yang berguna bagi masyarakat tetap terjaga dan terlindungi. Objek tersebut perlu mendapatkan perlindungan karena berbagai alasan, misalnya alasan sejarah, benda tersebut sangat diperlukan untuk keperluan pendidikan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Contoh untuk hal ini adalah izin pengelolaan peninggalan kepurbakalaan, yakni izin pengelolaan situs sejarah tertentu berupa peninggalan sejarah yang menggambarkan perkembangan budaya dan peradaban manusia pada suatu waktu tetentu, yang memang patut mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, pemerintah memandang bahwa terhadap benda tersebut pelu dikelola, dipelihara, dan sekaligus dilindungi agar kelestariaanya terjaga. Menurut ketentuan Pasal 15, Ayat 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, tanpa izin dari pemerintah setiap orang dilarang
1. membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;
2. memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lain;
3. mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat;
4. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;
5. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
6. memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya.
Apa yang terurai dalam ketentuan tersebut di atas, memperlihatkan bahwa izin menjadi instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk tujuan perlindungan terhadap benda-benda tertentu yang termasuk benda cagar budaya. Perlindungan itu juga dimaksudkan untuk mempertahankan keaslian baik mengenai barangnya sendiri, asal-muasalnya, letaknya, dan sebagainya, sehingga tidak mengalami perubahan, juga yang menyangkut soal status hukum barang tersebut.
4. Membagi benda-benda yang sedikit
Adakalanya kegiatan masyarakat berkaitan dengan sumber daya yang jumlahnya sangat terbatas. Apabila ada warga masyarakat yang membutuhkan hal tersebut, maka kesempatan yang ada pun terbatas. Pemerintah memandang hal yang demikian perlu ditanggapi secara tepat. Misalnya, suatu daerah tertentu mempunyai potensi alam berrupa sarang burung walet. Terhadap sarang burung walet ini kiranya perlu dilakukan pengelolaan. Bukan saja auntuk memetik hasinya yang berupa sarang burung walet, tetapi juga untuk memelihara habitatnya yang diharapkan potensi itu tidak langsung habis dalam sekali panen dan tetap dijaga agar tetap dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Izin pengelolaan dan pengambilan sarang burung walet dapat diberikan kepada satu pihak untu jangka waktu tertentu.
5. Pengarahan dengan seleksi orang dan aktivitas
Izin dapat ditujukan untuk pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat. Contohnya Surat Izin Mengemudi (SIM). Untuk memperoleh SIM seseorang harus melalui serangkaian proses pengujian, baik ujian teori, ujian praktik, termasuk kir dokter. Demikian pula untuk berburu diperlukan izin yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan diri si pemohon, misal mengenai penguasaan dan pemahaman mengenai senjata api, tes psikologi, dan sebagainya. Pengujian-pengujian tersebut diperlukan agar setelah diberikan izin yang dimohon, pemegang izin tidak menggunakan haknya secara sembarangan tanpa tanggung jawab. Kemampuan mengendalikan diri dan mengambil keputusan tetap pada situasi tertentu diperlukan dari pemegang izin.

D. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan Dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan, yang dimaksud dengan Izin Membangun Bangun-bangunan yang selanjutnya disingkat IMBB adalah Izin untuk mendirikan, mengubah, memperbaiki dan atau membongkar bangun-bangunan.
Adapun yang dimaksud dengan Bangun-bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun, terletak pada tanah atau tertumpu pada batu-batu landasan secara langsung atau tidak langsung.
Sedangkan, yang dimaksud dengan Mendirikan Bangun-bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangun-bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangun-bangunan itu.
Istilah lain yang terkait dengan pengertian IMB di atas antara lain :
a. Mengubah bangun-bangunan, yaitu pekerjaan mengganti atau menambah bagian bangun-bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangun-bangunan tersebut
b. Memperbaiki bangun-bangunan, adalah pekerjaan memperbaiki sebagian bangun-bangunan dengan bahan bangunan yang sama atau sejenis sehingga tidak terdapat perubahan struktur maupun konstruksi;
c. Membongkar bangun-bangunan, yaitu pekerjaan pembongkaran bangun-bangunan sebagian atau seluruhnya, untuk dibangun kembali dengan fungsi yang lain atau sam

E. Tujuan dan Fungsi Izin Mendirikan Bangunan
Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh yang berkepentingan ataupun oleh penjabat yang berwenang.
Selain itu tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu :
1. Dari sisi pemerintah
Dari Sisi Pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah :
1. Untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mngatur ketertiban.
2. Sebagai sumber pendapatan daerah
Dengan adanya permintaan permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.
2. Dari sisi masyarakat
Dari Sisi Masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah:
a. Untuk adanya kepastian hukum.
b. Untuk adanya kepastian hak
c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas
Bila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah mempunyai fungsi masing-masing. Begitu pula halnya dengan ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu :
a. Sebagai fungsi penertib
Fungsi penertib dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.
b. Sebagai fungsi pengatur
Fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.
Tujuan izin mendirikan bangunan adalah untuk melindungi kepentingan baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang dutujukan atas kepentingan hak atas tanah.
Sedangkan fungsi dari izin bangunan ini dapat dilihat dalam beberapa hal :
1. Segi Teknis Perkotaan
Pemberian izin mendirikan banguan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah guna mengatur, menetapkan dan merencanakan pembangunan perumahan diwilayahnya sesuai dengan potensial dan prioritas kota yang dituangkan dalam Master Plan Kota.
Untuk mendapatkan pola pembangunan kota yang terencana dan terkontrol tersebut, maka untuk pelaksanaan sutau pembangunan di atas wilayah suatu kota diwajibkan memiliki izin mendirikan bengunan dan penggunaannya sesuai dengan yang disetujui oleh Dinas Perizinan.
Dengan adanya pengaturan pembangunan perumahan melalui izin ini, maka pemerintah didaerah dapat merencanakan pelaksanaan pembangunan berbagai sarana serta unsur kota dengan berbagai instansi yang berkepentingan. Hal ini penting artinya agar wajah perkotaan dapat ditata denga rapi serta menjamin keterpaduan pelaksanaan pekerjaan pembengunan perkotaan. Penyesuaian pemberian izin mendirikan bengunan dengan Master Plan Kota akan memungkinkan adanya koordinasi antara berbagai departemen teknis dalam melaksanakan pembangunan kota.
2. Segi Kepastian Hukum
izin mendirikan bangunan penting artinya sebagai pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah dalam hal pembangunan perumahan. Mendirikan bangunan dapat menjadi acuan atau titik tolak dalam pengaturan perumahan selanjutnya. Bagi masyarakat pentingnya izin mendirikan bangunan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak bangunan yang dilakukan sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam pelaksanaan usaha atau pekerjaan.
Selain itu izin mendirikan bangunan tersebut bagi sipemilknya dapat berfungsi sebagai :
a. bukti milik bangunan yang syah
b. kekuatan hukum terhadap tuntutan ganti rugi dalam hal :
• Terjadinya hak milik untuk keperluan pembangunan yang bersifat untuk kepentingan hukum.
• Bentuk-bentuk kerugian yang diderita pemilik bangunan lainya yang berasal dari kebijaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Segi Pendapatan Daerah
Dalam hal ini pendapatan daerah, maka izin mendirikan bangunan merupakan salah satu sektor pemasukan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Melalui pemberian izin ini dapat dipungut retribusi izin mendirikan bangunan.
Retribusi atas izin mendirikan bangunan itu ditetapkan berdasarkan persentase dari taksiran biaya bangunan yang dibedakan menurut fungsi bangunan tersebut. Retribusi izin mendirikan bangunan dibebankan kepada setiap orang atau badan hukum yang namanya tecantum dalam surat izin yang dikeluarkan itu.

BAB III
PEMBAHASAN
PELAYANAN PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
KOTA YOGYAKARTA

A. Pengaturan Pemberian IMB di Kota Yogyakarta
Ijin Mendirikan Bangunan Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan. Dalam Perda tersebut IMB disebut dengan Ijin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB). Yang dimaksud dengan membangun bangun-bangunan dalam Perda tersebut adalah pekerjaan mengadakan bangun-bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangun-bangunan itu. Dalam Pasal 2 ayat (1) Perda tersebut dinyatakan bahwa Setiap orang, badan/lembaga sebelum membangun bangunan di wilayah Kotamabya Yogyakarta harus terlebih dahulu memiliki IMBB dari Kepala Daerah, hal ini mengandung pengertian bahwa Ijin Membangun Bangun-Bangunan pada saat itu diterbitkan oleh Kepala Daerah yang dalam hal ini untuk wilayah Kotamadya Yogyakarta adalah Walikota Yogyakarta. Adapun mengenai prosedur untuk memperoleh IMBB tersebut, setiap orang atau lembaga yang berencana untuk membangun bangun-bangunan dapat meminta petunjuk kepada Dinas Tata Kota. Petunjuk yang dimintakan dari Dinas Tata Kota mengenai rencana membangun bangun-bangunan berupa:
a. jenis dan peruntukan bangun-bangunan;
b. luas lantai bangunan diatas/dibawah tanah;
c. jumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah;
d. garis sempadan yang ditetapkan;
e. luas ruangan terbuka;
f. koefisien lantai bangunan (klb);
g. koefisien dasar bangunan (kdb);
h. ketinggian bangun-bangunan;
i. jarak bebas bangun-bangunan;
j. spesifikasi perwujudan bangun-bangunan (arsitektural, struktural, mekanikal elektrikal dll);
k. persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawas bangun-bangunan;
l. rencana induk/rencana bagian wilayah/rencana terinci kota dan tata letak persil.
Setelah terbit Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Tata Kota tidak lagi memiliki wewenang dalam proses pemberian ijin membangun bangunan. Segala jenis penyelenggaraan perizinan di Kota Yogyakarta menurut Peraturan Walikota ini didelegasikan kepada Dinas Perizinan, Instansi Teknis dan Kecamatan. Pemberian IMBB sendiri merupakan salah satu wewenang yang didelegasikan kepada Dinas Perizinan yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Walikota. Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta ini disebutkan bahwa prosedur teknis penyelenggaraan perizinan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Instansi atau Camat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, prosedur Pemberian IMBB yang diatur oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta merujuk langsung pada Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta nomor 5 Tahun 1988 dan Peraturan Waliktota Yogyakarta nomor 33 tahun 2008. IMBB diterbitkan oleh Dinas Perizinan setelah dipenuhinya syarat-syarat oleh orang atau lembaga yang menjadi pemohon ijin. Hanya saja pengaturan penerbitan IMBB dalam Perwal No. 33 Th. 2008 agak berbeda dengan apa yang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 1988 yaitu mengenai siapa atau instansi mana yang berwenang menerbitkan IMBB.
Menurut Perda No. 5 Th. 1988 IMBB diterbitkan oleh Kepala Daerah yang sebelumnya pemohon ijin telah memperoleh petunjuk dari Dinas Tata Kota, sedangkan dalam Perwal No. 33 Th. 2008 ini instansi yang menerbitkan IMBB adalah Dinas Perizinan, kedudukan Kepala Daerah dalam penerbitan IMBB yang diatur dalam Perwal N0. 33 Th. 2008 ini hanya sebatas mengetahui saja dengan membubuhkan tanda tangan pada IMBB yang hendak diterbitkan. Mengenai tata cara dan prosedur nya sendiri, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta tetap merujuk pada Perda Kodya Yogyakarta No. 5 Th. 2008 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan.

B. Prosedur Perolehan Izin Mendirikan Bangunan Kota Yogyakarta
Orang serta Badan/Lembaga yang akan mendirikan, mengubah, memperbaiki atau membongkar bangunan tertentu di wilayah Kota Yogyakarta harus terlebih dahulu memiliki IMBB dari Kepala Daerah.
Permohonan IMBB di Kota Yogyakarta harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah oleh orang, Badan /lembaga dengan mengisi blangko permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Perizinan dan diketahui oleh Lurah dan Camat tempat bangunan tersebut terletak. Setelah pengisian blangko dilaksanakan oleh pemohon, Dinas Perizinan kemudian akan memeriksa permohonan IMBB yang diajukan, antara lain mengenai syarat-syarat administrasi, teknis dan lingkungan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat-syarat yang dimaksud meliputi:
a) Persyaratan Administrasi
Mengisi blangko permohonan yang disediakan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (tanpa dipungut biaya) dengan dilengkapi :
- Persetujuan tetangga yang berbatasan langsung dengan persil yang akan dibangun.
- Bila tetangga tidak dapat dihubungi harus didukung dengan surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,- diketahui RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan setempat;
- Diketahui RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dimana bangunan tersebut akan didirikan;
Lampiran-Lampiran yang diperlukan :
1. a) Salinan surat bukti hak tanah / sertifikat tanah rangkap 2 (dua) :
- Untuk Tanah milik Negara atau Pemerintah apabila masa berlakunya tinggal/kurang dari satu tahun maka harus ada persetujuan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta;
- Tanah Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai dan Hak Pengelolaan bila masa berlakunya ≤ 1 tahun (sama dengan atau kurang dari satu tahun) harus ada rekomendasi dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
- Untuk blok Keraton dan (seputar Benteng Keraton) maupun tanah milik keraton, harus ada persetujuan dari Penghageng Wahoo Sarto Kriyo;
- Bila sertifikat tanah masih dijaminkan di Bank maka harus ada persetujuan dari Bank yang bersangkutan;
- Tanah yang dimohonkan IMBB harus tanah pekarangan
- Bila pemilik tanah meninggal dunia harus ada surat pernyataan dari waris yang diketahui RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan, bermaterai Rp 6.000,- dilampirkan akte kematian;
- Bila ada ahli waris yang tidak dapat dihubungi maka ahli waris yang ada membuat pernyataan sanggup bertanggungjawab, bermaterai Rp 6.000,-
- Tanah Wedhi Kengser harus ada rekomendasi Kimpraswil DIY dan Walikota Yogyakarta;
- Bila tanah milik PT. KAI harus ada persetujuan/kerelaan dari PT. KAI;
b) Surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di atasnya tidak dalam persengketaan bermaterai Rp 6.000,-
c) Untuk tanah yang bukan milik pemohon, harus ada persetujuan dari pemilik tanah dengan materai Rp 6.000,- (harus dicantumkan antara lain : lokasi, luas tanah, hak sertifikat nomor);
2. Fotokopi KTP Pemohon rangkap dua (2) ;
B. Persyaratan Teknis
1) Untuk Bangunan Sederhana :
• Advice planing / keterangan rencana
• Gambar situasi bangunan (letak bangunan, akses jalan, tman dalam persil yang digunakan)
• Denah tampak depan dan samping
• Gambar potongan
• Gambar instalasi dan sanitasi, meliputi:
a. Titik lampu
b. Jaringan Air Hujan dan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)
c. Jaringan Air Limbah, Septic Tank dan Sumur Peresapan
d. Jaringan Air Bersih
• Tanda tangan penanggung jawab gambar pada masing-masing gambar
2) Untuk Bangunan Tanpa Hitungan Konstruksi :
• Advice Planing / Keterangan Rencana
• Gambar situasi bangunan (letak bangunan, akses jalan, tman dalam persil yang digunakan)
• Denah tampak depan dan samping
• Rencana Pondasi
• Rencana Atap
• Gambar potongan
• Gambar instalasi dan sanitasi, meliputi:
a. Titik lampu
b. Jaringan Air Hujan dan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)
c. Jaringan Air Limbah, Septic Tank dan Sumur Peresapan
d. Jaringan Air Bersih
• Tanda tangan penanggung jawab gambar pada masing-masing gambar
3) Untuk Bangunan Dengan Hitungan Konstruksi :
• Advice Planing / Keterangan Rencana
• Gambar situasi bangunan (letak bangunan, akses jalan, tman dalam persil yang digunakan)
• Denah tampak depan dan samping
• Rencana Pondasi
• Rencana Atap
• Gambar potongan
• Gambar instalasi dan sanitasi, meliputi:
a. Titik lampu
b. Jaringan Air Hujan dan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)
c. Jaringan Air Limbah, Septic Tank dan Sumur Peresapan
d. Jaringan Air Bersih
• Tanda tangan penanggung jawab gambar pada masing-masing gambar
• Perhitungan struktur meliputi : Perhitungan Plat, Lantai, Balok, Kolom, Tangga, Pondasi, Rangka Atap
• Gambar Struktur meliputi : Gambar Plat, Balok, Kolom, Tangga, Pondasi, Rangka Atap
• Hasil Penyelidikan Tes Tanah
4) Untuk Penertiban Bangunan :
• Gambar situasi bangunan (letak bangunan, akses jalan, tman dalam persil yang digunakan)
• Foto bangunan tampak depan dan samping
• Gambar bangunan sesuai dengan kondisi yang ada
• Surat pernyataan dari calon pemilik IMBB bahwa semua kerusakan yag diakibatkan oleh kekuatan konstruksi terhadap bangunan itu sendiri maupun bangunan tetangga yang merugikan orang lain menjadi tanggung jawab pemilik bangunan bermaterai Rp 6.000,-
5) Persyaratan lain bila diperlukan :
• Dokumen Kajian Lingkungan
• Surat pernyataan Kesanggupan menyediakan tempat parkir bermeterai Rp 6.000.- (untuk usaha).
• Rekomendasi Kebakaran dari Kantor Linmas dan Penanggulangan Kebakaran
• Rekomendasi dari BP3, bila bangunan cagar budaya
• Rekomendasi dari Sub Dinas Pengairan/Kimpraswil Provinsi DIY, apabila bangunan terletak di pinggir kali atau saluran irigasi.
• Apabila yang mengurus atau mengambil buka pemohon harus ada surat kuasa bermeterai Rp 6.000,-
• Blangko permohonan beserta lampirannya diserahkan ke loket Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (Loket IMBB)
- Bila persyaratan sudah lengkap, maka bendel didaftarkan dan kepada pemohon diberi bukti Pendaftaran dan jadwal waktu untuk checking Lapangan
- Bila persyaratan belum lengkap, maka bendel dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
Untuk jenis IMB gedung, izin diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus, izinnya akan diberikan oleh pemerintah pusat melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung. Proses pemberian izin mendirikan bangunan gedung harus mengikuti prinsip- prinsip pelayanan prima murah/ terjangkau. Permohonan IMB gedung. Pemerintah daerah menyediakan formulir permohonan IMB gedung yang informatif yang berisikan antara lain :
a. status tanah ( tanah milik sendiri atau milik pihak lain );
b. data pemohon / pemilik bangunan gedung ( nama, alamat, tempat/ tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP , dan lain- lain ) serta data lokasi ( letak/ alamat, batas- batas, luas, status kepemilikan, dan lain- lain );
c. data rencana bangunan gedung ( fungsi/ klasifikasi, luas bangunan, jumlah lantai / ketinggian, KDB, KLB, KDH, dan lain- lain ); serta
d. data penyedia jasa konstruksi ( nama, alamat, penanggung jawab, penyedia jasa perencana konstruksi ), rencana waktu pelaksanaan mendirikan bangunan gedung, dan perkiraan biaya pembangunannya.
Dalam pemberian IMB khusus untuk bangunan gedung, pemerintah daerah wajib memberikan surat keterangan rencana Kabupaten/Kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB gedung. Sebelum mengajukan permohonan IMB gedung, setiap orang harus sudah memiliki surat keterangan rencana kabupaten/kota yang diperoleh secara cepat dan tanpa biaya. Surat keterangan rencana kabupaten/kota diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan gambar peta lokasi tempat bangunan gedung yang akan didirikan oelh pemilik bangunan gedung.
Surat keterangan rencana kabupaten/kota merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi hal-hal sebagai berikut :
a. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan.
b. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan.
c. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan
Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan
e. KDB maksimum yang diizinkan
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
f. KLB maksimum yang diizinkan
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
g. KDH minimum yang diizinkan
Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
h. KTB minimum yang diizinkan
i. Jaringan utilitas kota

C. Hambatan Dalam Perolehan IMB dan Upaya Penyelesaiannya
Ada beberapa hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan :
A. Dari Pihak Pemerintah Daerah
Yaitu hambatan yang berasal dari aparat yang berwenang dalam proses/prosedur permohonan izin dan pemberian izin, antara lain :
1. Jadwal penyampaian instruksi dari pemerintah atasan (Walikota), kepada kecamatan, kelurahan sering terlambat dari waktu yang ditentukan.
2. Kurang tepatnya penilaian tentang tafsiran biaya bangunan karena kesulitan yang ditemui petugas Dinas Pekerjaan Umum di lapangan, sebab petugas belum banyak pengalaman dan masyarakat kurang cepat memberikan informasi tentang bangunan, sehingga tafsiran biaya untuk bengunan hanya berdasarkan pikiran yang menyebabkan retribusi kurang cocok dengan kondisi bangunan.
3. Kurang terpadunya perangkat pemerintah terendah (pemeritah desa/kelurahan) dalam pelaksanaan peraturan daerah disebut kurangnya tenaga dalam pelaksanaan serta kota ini daerah yang sedang mengembangkan diri dan memilihara daerah atau daerah yang luas.
B. Dari Pihak Masyarakat
Dari pihak masyarakat itu sendiri, terdapat beberapa hambatan yang muncul, masalah dan hambatan yang timbul berupa:
1. Si pemohon belum siap untuk membayar retribusi sedangkan syarat untuk keluarnya surat keputusan (SK) adalah terlebih dahulu si pemohon harus melunasi retribusi bangunan. disebabkan karena kondisi pencarian yang kurang tetap bagi golongan ekonomi lemah kebawah.
2. Masih ada bangunan yang didirikan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan disebabkan daerah yang luas serta kesadaran dan pengetahuan mesyarakat tentang hukum belum begitu tinggi.
3. Tanah, berbicara mengenai bangunan, akan erat kaitannya dengan tanah karena tanpa tanah tentu suatu bangunan tidak bisa berdiri, syarat dalam permohonan izin bangunan harus dilampirkan surat status tanah apakah hak milik/hak pakai harta pusaka.
Tentang pencabutan izin bangunan di Kota Yogyakarta belum pernah terjadi karena pemerintah daerah berpendapat lebih baik menolak permohonan izin dari pada izin diberikan, kemudian dicabut lagi ini menyebabkan kurangnya wibawa pemerintah di mata masyarakat atau kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemrintah karena tidak hati-hati dalam mengambil keputusan.
Adapun upaya penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk menunjang terlaksananya peraturan daerah baik dan untuk lancarnya pembangunan di daerah Kota Yogyakarta sebagai berikut :
1. mengadakan pemeriksaan IMB
2. diperlukan adanya tenaga yang terampil dalam bidang ini dan petugas cepat tanggap dengan lokasi bengunan dan bentuk bangunan.
3. penurunan suatu team (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah, bagian pemerintah, bagian keamanan dan Sat Pol PP) dari kota Yogyakarta yang bertugas mencek ke lokasi bangunan agar bekerja lebih aktif lagi jika diterima informasi yang keliru.
4. si pemohon ketika akan mengajukan surat permohonan telah menyediakan uang retribusi berdasarkan perkiraan sementara agar menghambat keluarnya SK dan juga harus memperhitungkan antara bentuk bangunan dengan uang retribusi yang harus di bayar.
5. peningkatan kesadaran masyarakat dan arti pentingnya legalitas dalam perbuatan dan hak milik pendekatan dan penyebaran informasi dari kelurahan serta kecamatan sangat dibutuhkan dan diharapkan.
D. Akibat Hukum Dari Bangunan Yang Tidak Memiliki IMB
Akibat hukum bagi bangunan yang tidak memiliki IMB adalah pemerintah dapat melakukan tindakan pembongkaran. Pembongkaran Bangunan tidak memiliki Izin Membangun Bangun- Bangunan (IMBB) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1. Penindakan terhadap pelanggaraan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 langsung dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan mekanisme tindakan sebagai berikut :
a. PPNS dalam menentukan Target Operasi terhadap pelanggaraan Pasal 2 ayat (1) dengan sumber informasi dari:
1) Hasil dari pemantauan dan pengamatan/observasi oleh Polisi Pamong Praja dan atau PPNS di lapangan;
2) Laporan Kejadian Pelanggaran Perda (LKPD) dari Instansi teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
3) Laporan dari tim pengawas bangunan;
4) Informasi dan laporan dari masyarakat.
b. PPNS melakukan pemanggilan dan proses penyidikan terhadap tersangka dengan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .
c. Jika tersangka tidak hadir dalam pemanggilan yang dilakukan oleh PPNS, maka dilakukan pemanggilan kedua. Apabila dalam pemanggilan kedua juga tidak hadir, PPNS meminta bantuan Polisi selaku Koordinator Pengawas (Korwas) untuk menghadirkan tersangka.
d. PPNS melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Barang Bukti yang ada kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Poltabes Yogyakarta untuk disidangkan.
e. PPNS dan saksi mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri terhadap terdakwa.
2. Orang, Badan/Lembaga yang terbukti tidak memiliki IMBB maka diberikan Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan oleh Dinas Ketertiban dikirim kepada pelanggar selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja dengan tembusan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
b. Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan memuat :
1) perintah menghentikan kegiatan membangun bangunan sejak diterimanya surat tersebut;
2) batasan waktu untuk mengurus Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
3) ketentuan tentang dapat dibongkarnya bangunan hasil kegiatan yang telah dikerjakan apabila tidak mengindahkan Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan tersebut;
4) Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali. Masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
c. Dinas Ketertiban bertugas memantau tindak lanjut Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan tentang Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan oleh pelanggar.
d. Apabila Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan dimaksud tidak dilaksanakan oleh pelanggar, maka diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan oleh Kepala Daerah.
e. Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali. Masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
f. Apabila Surat Perintah Pembongkaran juga tidak dilaksanakan, maka diterbitkan Surat Pertntah Pembongkaran oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Kimpraswil untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
g. Kepala Dinas Kimpraswil selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran dari Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksansan Pembongkaran Bangunan kepada pelanggar.
h. Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
3. Orang, Badan Hukum/Lembaga Yang Tertangkap Tangan Oleh PPNS, dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Orang, Badan Hukum/Lembaga yang tertangkap tangan oleh PPNS mendirikan bangunan tanpa IMBB, diproses menurut ketentuan perundangan yang berlaku dan diberikan Surat Perintah untuk menghentikan kegiatan membangun.
b. Apabila Orang, Badan Hukum/Lembaga akan tetap melanjutkan pembangunan, maka harus mendapatkan Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) terlebih dahulu. Batasan waktu untuk mengurus Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Surat Perintah untuk menghentikan kegiatan membangun;
c. Apabila Orang, Badan Hukum/Lembaga tersebut tidak berkehendak untuk melanjutkan membangun, maka diwajibkan untuk membongkar bangunan yang telah dibangun. Adapun mekanisme sebagai berikut :
1) Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
2) Apabila Surat Perintah Pembongkaran juga tidak dilaksanakan, maka diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Kimpraswil untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
3) Kepala Dinas Kimpraswil selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran dari Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan kepada pelanggar.
4) Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
d. Apabila Orang, Badan Hukum/Lembaga tetap membangun dan tidak mengurus Ijin Mendirikan Bangun Bangunan, maka bangunan dapat dibongkar dengan mekanisme sebagai berikut :
1) Apabila ketentuan sebagaimana huruf b di atas tidak dilaksanakan, maka diberikan Surat Perintah Pembongkaran oleh Kepala Daerah.
2) Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
3) Apabila Surat Perintah Pembongkaran juga tidak dilaksanakan, maka diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Kimpraswil untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
4) Kepala Dinas Kimpraswil selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran dari Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan kepada pelanggar.
5) Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
4. Bangunan gedung dapat dibongkar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengkajian teknis. Pengkajian teknis bangunan gedung untuk rumah tinggal dilakukan oleh Dinas Kimpraswil. Pengkajian teknis bangunan gedung selain rumah tinggal dilakukan oleh pengkaji teknis menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung.
5. Penindakan terhadap kegiatan membangun bangunan yang izinnya telah dinyatakan tidak berlaku atau izinnya telah dicabut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988, mekanisme bertindak diberlakukan sama dengan membangun bangunan tanpa izin.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, prosedur Pemberian IMBB yang diatur oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta merujuk langsung pada Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 dan Peraturan Waliktota Yogyakarta nomor 33 tahun 2008. IMBB diterbitkan oleh Dinas Perizinan setelah dipenuhinya syarat-syarat oleh orang atau lembaga yang menjadi pemohon ijin. Hanya saja pengaturan penerbitan IMBB dalam Perwal No. 33 Th. 2008 agak berbeda dengan apa yang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 1988 yaitu mengenai siapa atau instansi mana yang berwenang menerbitkan IMBB.
2. Permohonan IMBB di Kota Yogyakarta harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah oleh orang, Badan /lembaga dengan mengisi blangko permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Perizinan dan diketahui oleh Lurah dan Camat tempat bangunan tersebut terletak. Setelah pengisian blangko dilaksanakan oleh pemohon, Dinas Perizinan kemudian akan memeriksa permohonan IMBB yang diajukan, antara lain mengenai syarat-syarat administrasi, teknis dan lingkungan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hambatan Dalam Perolehan Izin Mendirikan Bangunan dan Upaya Penyelesaiannya
dari pihak pemerintah daerah dari apaat yang berwenang dalam prosedur permohonan izin mendirikan bangunan, antara lain: jadwal penyampaian dari pemerintah atasan, kepada kecamatan, kelurahan sering terlambat dari waktu yang ditentukan,kurang tepatnya penilaian tentang tafsiran biaya bangunan karena kesulitan yang ditemui petugas dinas pekerjaan umum dilapangan. Dari segi masyarakat itu sendiri, hamabatan yang ada yaitu kesadaran dan pengetahuan hukum oleh masyarakat belum begitu tinggi.
Adapun Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan mengadakan pemeriksaan IMB, diperlukan adanya tenaga yang terampil dalam bidang ini dan petugas yang sesuai dengan bangunan dan bentuk bangunan, adanya pemeriksaan bangunan dari dinas terkait, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

B. Saran
Diperlukan adanya partisipasi dan dukungan baik dari pemerintah daerah Yogyakarta maupun dari pihak masyarakat itu sendiri untuk patuh dan disiplin terhadap aturan dan persyaratan terkait dengan izin mendirikan bangunan. Pada dasarnya segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dibuat dengan tujuan agar suatu bangunan didirikan dengan baik sehingga nyaman dan tidak membahayakan bagi penghuninya.
Agar perizinan tidak lagi dianggap suatu prosedur yang rumit dan merugikan, sebaiknya semua pihak atau aparat yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan harus bisa lebih informatif dan dapat memudahkan masyarakat. Untuk menghindari suatu bangunan yang tidak sesuai dengan prosedur mendirikan banguna, pihak pemerintah dan aparat terkait sebaiknya memberitahukan terlebih dahulu kepada pemohon IMB ketentuan yang harus dipenuhi dan juga informasi kepada pemohon mengenai lokasi yang akan dibangun, lokasi yang akan dibangun harus dipastikan tidak termasuk dalam rencana Tata Ruang Kota dalam wilayah daerah tersebut. Tujuan dari pemberitahuan tersebut adalah agar orang yang akan memperoleh izin bangunan tersebut tidak dirugikan. Dan harus memeriksa untuk apa bangunan yang akan dibangun nantinya, agar tidak menyalahgunakan izin yang diberikan.

Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter gigi

2010-07-19T10:15:00.001-07:00

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi.
Pada dasarnya tindakan medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit/dokter merupakan tindakan yang sangat mulia yaitu dengan segala upaya melakukan penyelamatan dan pertolongan terhadap pasien.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan pemberian Izin penyelengaraan praktik dokter dan dokter gigi?
2. Bagaimana prosedur perolehan Izin penyelengaraan praktik dokter dan dokter gigi?
3. Apa akibat hukum bagi dokter yang telah praktik tanpa punya surat ijin praktek ?
4. Apa sajakah hambatan dalam rangka untuk mendapatkan surat ijin praktik dokter?

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Izin
Pengertian izin menurut pendapat para ahli antara lain sebagai berikut:
1. N.M Spelt (Terjemahan oleh Prop Dr Philipus Hadjon, S.H)
Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan.
2. SF Marbun dan Moh Mahfud.
Izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan yg berlaku. Perbuatan AN yg memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
3. Prajudi Admosudirdjo.
Izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh Undang-Undang.
B. Bentuk-Bentuk Perizinan
Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD bentuk-bentuk perizinan dibagi atas 4 (empat) yaitu :
a. Dispensasi atau Bebas Syarat
yaitu apabila pembuat paraturan secara umum tidak melarang sesuatu Peraturan Perundang-Undangan menjadi tidak berlaku karena sesuau hal yang sangat istimewa. Adapun tujuan diberikannya dispensasi itu adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang menyimpang atau menerobos Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemberian dispensasi itu umumnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.
b. Verguining atau Izin
yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
c. Lisensi (Licentie)
menurut Prins nama lisensi lebih tepat untuk digunakan dalam hal menjalankan suatu perusahaan dengan leluasa (suatu macam izin yang istimewa). Sehingga tidak ada ganguan lainnya termasuk dari pemerintah sendiri.

d. Konsensi
yaitu apabila pihak swasta memperoleh delegasi kekuasaan dari pemerintah untuk melakukan sebagian pekerjaan/tugas yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah. Adapun tugas dari pemerintah atau bestur adalah menyelenggarakan kesajahtaraan umum. Jadi kesejahtaraan atau kepentingan umum harus selalu menjadi syarat utama, bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Pendelegasian wewenang itu diberikan karna pemerintah tidak mempunyai cukup tenaga maupun fasilitas untuk melakukan sendiri. konsensi ini hampir dapat diberikan dalam segala bidang.
Prajudi Atmosudirjo menyatakan perizinan merupakan penetapan yang memberikan keuntungan yaitu :
1. Dispensasi
pernyataan dari penjabat yang berwenang bahwa sesuatu ketentuan Undang-Undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang dalam surat permintannya.
2. Izin atau Verguinning
tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.
3. Lisensi
izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba.
4. Konsensi
penetapan yang memungkinkan konsesionaris mendapat dispensasi, izin, lisensi dan juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinnya untuk memindahkan kampung, dan sebagainya. Oleh karna itu pemberian konsensi haruslah dengan kewaspadaan, kebijaksanaan dan perhitungan yang sematang-matangnya.

C. Tujuan Sistem Perizinan
Motif-motif untuk menggunakan sistem perizinan dapat berupa :
1. Pengendalian Aktivitas Tertentu
Pemerintah menggunakan instrument izin untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyaraka. Disini pemerintah sengaja untuk membuat sebuah regulasi dalam hal praktik kedokteran di Indonesia pada umumnya. Berttujuan untuk supaya masyarakat pada khususnya dokter untuk mempunyai ijin dalam hal untuk dapat membuka praktik dokter. Dan supaya tidak terjadi adanya dokter-dokter yang tidak masuk kualifikasi tetapi masih saja bias untuk praktik menangani papsien.
Dengan demikian apa yang dilakukan oleh warga akan dikendalikan dan diarahkan melalui stelsel perijinan ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah. Sekalipun tanah yang akan dibangun tersebut memang tanah milik warga yang bersangkutan secara sah, bukan berarti mereka dapat menggunakan tanah tersebut sesuka hati mereka. Pemerintah tetap berwenang mengatur warganya. Bahkan, kalau warga tersebut tidak mau mentaati apa yang dimaui oleh pemerintah, mereka bias tidak diberikan izin yang pada gilirannya kalau tetap membangun terhadap warga tersebut dapat dilakukan penertiban dan penindakan.
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis
Dengan adanya izin tersebut, diharapkan kelestarian lingkungan tidak terancam sehingga kepentingan masyarakat luas untuk mendapatkan lingkungan yang kualitasnya bagus tetap terpenuhi.
3. Memberikan kepastian hokum pada masyarakat, dokter dan dokter gigi
Praktik kedokteran bukanlah suatu pekerjaan yang boleh dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran yang memiliki kompetensi yang memenuhi standar tertentu, diberi kewenangan oleh institusi yang berwenang di bidang itu dan bekerja sesuai dengan etik, standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesinya.
Secara teoritis-konseptual, antara masyarakat profesi dengan masyarakat umum terjadi suatu kontrak (mengacu kepada doktrin social-contract), yang memberi hak kepada masyarakat profesi untuk melakukan self-regulating (otonomi profesi) dengan kewajiban memberikan jaminan bahwa profesional yang berpraktek hanyalah profesional yang kompeten dan yang melaksanakan praktek profesinya sesuai dengan etik dan standar.
Sikap profesionalisme adalah sikap yang bertanggungjawab, dalam arti sikap dan perilaku yang akuntabel kepada masyarakat, baik masyarakat profesi maupun masyarakat luas – termasuk klien. Beberapa ciri profesionalisme tersebut merupakan ciri profesi itu sendiri, seperti kompetensi dan kewenangan yang selalu “sesuai dengan tempat dan waktu”, sikap yang etis sesuai dengan etika profesinya, bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh profesinya, dan khusus untuk profesi kesehatan ditambah dengan sikap altruis (rela berkorban). Uraian dari ciri-ciri tersebutlah yang kiranya harus dapat dihayati dan diamalkan agar profesionalisme tersebut dapat terwujud.
Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.
Pada bagian awal, Undang-Undang No 29/2004 mengatur tentang persyaratan dokter untuk dapat berpraktik kedokteran, yang dimulai dengan keharusan memiliki sertifikat kompetensi kedokteran yang diperoleh dari Kolegium selain ijasah dokter yang telah dimilikinya, keharusan memperoleh Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan kemudian memperoleh Surat ijin Praktik dari Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten. Dokter tersebut juga harus telah mengucapkan sumpah dokter, sehat fisik dan mental serta menyatakan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
Selain mengatur persyaratan praktik kedokteran di atas, Undang-Undang No 29/2004 juga mengatur tentang organisasi Konsil Kedokteran, Standar Pendidikan Profesi Kedokteran serta Pendidikan dan Pelatihannya, dan proses registrasi tenaga dokter.
Pada bagian berikutnya, Undang-Undang No 29/2004 mengatur tentang penyelenggaraan praktik kedokteran. Dalam bagian ini diatur tentang perijinan praktik kedokteran, yang antara lain mengatur syarat memperoleh SIP (memiliki STR, tempat praktik dan rekomendasi organisasi profesi), batas maksimal 3 tempat praktik, dan keharusan memasang papan praktik atau mencantumkan namanya di daftar dokter bila di rumah sakit. Dalam aturan tentang pelaksanaan praktik diatur agar dokter memberitahu apabila berhalangan atau memperoleh pengganti yang juga memiliki SIP, keharusan memenuhi standar pelayanan, memenuhi aturan tentang persetujuan tindakan medis, memenuhi ketentuan tentang pembuatan rekam medis, menjaga rahasia kedokteran, serta mengendalikan mutu dan biaya.
Pada bagian ini Undang-Undang juga mengatur tentang hak dan kewajiban dokter dan pasien. Salah satu hak dokter yang penting adalah memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, sedangkan hak pasien yang terpenting adalah hak memperoleh penjelasan tentang penyakit, tindakan medis, manfaat, risiko, komplikasi dan prognosisnya dan serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis.
Pada bagian berikutnya Undang-Undang No 29/2004 mengatur tentang disiplin profesi. Undang-Undang mendirikan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang bertugas menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter. Sanksi yang diberikan oleh MKDKI adalah berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan STR dan/atau SIP, dan kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.
4. Memberikan perlindungan kepada pasien
Disini dalam hal perlindungan kepada pasien maka instrument perijinan di gunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat yaitu pasien. Memang perijinan itu memang di gunakan sebagai salah satu upya dari pemerintah untuk melindungi kepentingan pasien.

D. Pengertian Izin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter gigi
Surat izin praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Sebelumnya para pemohon SIP harus mendapatkan Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi karena dalam salah satu syarat untuk mendapatakn SIP adalah STR itu sendiri. STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi
yang telah diregistrasi
Perizinan Dokter Menurut UU 29/2004 Pasal 37 UU 29/2004 menyatakan dengan tegas bahwa Surat Izin Praktik (SIP) setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan. Pada ketentuan Pasal 37 itu, sangat jelas sekali bahwa yang memiliki kewenangan untuk menolak atau menyetujui pemberian perizinan dokter adalah pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota. Dalam praktik sekarang ini, pejabat kesehatan yang berwenang yang dimaksud adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

BAB III
PEMBAHASAN
PELAYANAN PENGURUSAN IJIN PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI

A. Pengaturan Pemberian Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
Pengaturan Pemberian Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi tertuang dalam UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. di dalamnya memberikan amanat untuk membuat sebuah badan yang akan disebut KKI (Konsil Kedokteran Indonesia). Disinii Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :
a. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
b. mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan
c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.
Undang-Undang No 29/2004 baru akan berlaku setelah satu tahun sejak diundangkan, bahkan penyesuaian STR dan SIP diberi waktu hingga dua tahun sejak Konsil Kedokteran terbentuk.
Beberapa peraturan lanjutan tampaknya harus dibuat oleh Konsil Kedokteran dan/atau oleh Menteri Kesehatan untuk memperjelas ketentuan yang belum jelas, yaitu tentang perijinan yang dikaitkan dengan tempat dan jam praktik, “penempatan dokter” untuk kepentingan pemerataan pelayanan dalam era telah dicabutnya UU WKS, peraturan ijin praktik medis untuk perawat di Balai Pengobatan, ketentuan kelengkapan rekam medis, manfaat informed consent, tanggungjawab hukum, prosedur pengaduan, persidangan dan sanksi, dan lain-lain.
Demikian pula perangkat lunak lain seperti standar pendidikan, standar kompetensi, tata-laksana ujian kompetensi, standar perilaku, standar pelayanan medis, standar prosedur operasional, pedoman pengawasan, pedoman audit medis, dll.
Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter gigi. Di dalamnya juga termuat formulir untuk mendapatkan STR ataupu SIP.
Juga Kemudian KKI membuat peraturan yang tertuang dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

B. Prosedur Perolehan Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
Dokter merupakan komponen utama dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberian pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas / pekerjaannya, dokterdiperbolehkan melakukan tindakan berupa intervensi medis pada tubuh manusia. Untuk itu, sebelum melaksanakan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).
STR dan SIP dapat diberikan kepada seorang dokter setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping ketentuan persyaratan perizinan bagi dokter, peraturan perundang-undangan juga mengatur siapa pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan/menandatangani STR dan SIP tersebut. Untuk pelayanan STR, dikarenakan konsep pelayanan STRnya dilakukan secara sentralisasi, hanya oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), tidak menimbulkan permasalahan dalam praktiknya, kecuali terkait hal teknis dalam uji kompetensinya. Sedangkan untuk pelayanan SIP, dimana konsep pelayanannya menerapkan asas desentralisasi, yaitu kewenangan untuk mengeluarkan SIP tersebut diberikan kepada daerah Kabupaten/Kota, telah menimbulkan persoalan hukum yang sangat serius.
Otonomi daerah telah diartikan secara membabi buta dan kebablasan. Ketentuan dalam undang-undang tidak lagi dipatuhi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang kewenangannya telah diberikan kepada daerah. Tulisan ini mengkaji secara yuridis permasalahan pelayanan SIP yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Landasan konsepsional dalam pengkajian ini adalah konsep pelayanan perizinan terpadu dan konsep perizinan menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU 29/2004).

Dinas Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perizinan.
Dalam pelaksanaan perizinan, pemerintah senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan anggapan bahwa pengurusan segala macam izin, khususnya Izin praktik dokter merupakan prosedur yang sangat rumit dan memakan banyak waktu maupun biaya. Namun, di sisi lain masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul baik dari Pemerintah ataupun dari mastarakat itu sendiri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses iji penyelengaraan praktik dokter.
• Registrasi dokter dan dokter gigi berpedoman pada peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 tahun 2005
• Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR (Surat Tanda Registrasi)
• Untuk memperoleh STR, dokter dan dokter gigi wajib mengajukan permohonan kepada KKI
• Tata cara memperoleh STR berdasarkan Kepeutusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 Tahun 2005
• Proses pemberian registrasi tenaga dokter selambat-lambatnya 3 bulan settelah permohonan diterima KKI
• Pelayanan registrasi bagi dokter dikaitkan dengan penempatan
• Khusus dalam rangka registrasi oleh dinas Kesehatan Provinsu selain di berikan Surat Penugasan (SP) juga di berikan Kartu Registrasi
• Adanya kewajiban dari Dinas kesehatan Propinsi dan kabupaten/ kota melaporkan tenaga-tenaga Dokter yang telah mendapat registrasdi pada Mentri kesehatan
• Bahwa registrasi dokter spesialisa telatap dilaksanakan di pusat cq biro kepegawaian Daerah
• Biaya proses registrasi secara formal telah di atur pada keputusan KKI No. 2 tahun 2005 yaitu sebesar Rp. 250.000
• Majelis kehormatan disipllin Kedokteran (MKDK) di tingkat propinsi dapat dibentuk oleh konsil kedokteran Indonesia atas usul Majelis kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

sebelum mengajukan SIP maka pemohon ijin harus memiliki STR lebih dahulu baru kemudaian, Pemohon tersebut dapat mengajukan SIP. Dan baru bias melakukan praktek kedokteran.
Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR dokter dan STR dokter gigi. Untuk memperoleh STR seperti dimaksud pada ayat dokter dan dokter gigi wajib mengajukan permohonan kepada KKI dengan melampirkan:
a. fotokopi ijazah dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis;
b. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
c. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP;
d. fotokopi sertifikat kompetensi;
e. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
f. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana termuat di atas.
Sedangkan untuk Dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi. Disini Evaluasi meliputi:
a. kesahan ijazah;
b. kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan
surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
c. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau
dokter gigi;
d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika
profesi.
Dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana Ketentuan diatas makadiberikan surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
Selanjutnya setelah memperoleh STR maka pemohon dapat untuk melanjutkan proses perijinan yaitu dengan untuk mengajukan SIP. Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran pada sarana pelayanan kesehatan atau praktik perorangan wajib memiliki SIP. Untuk memperoleh SIP dokter dan dokter gigi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan:
1. Surat Permohonan
2. Foto Copy Surat Tanda Register Dokter atau Dokter Gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku dilegalisir oleh pejabat berwenang
3. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek
4. Rekomendasi dan organisasi profesi di wilayah tempat praktek
5. Foto Copy Surat Keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti atau keteranganmenunda masa bakti yang dilegalisir oleh pejabat berwenang
6. Pas Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 3 lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 lembar
7. Keterangan Lokasi Praktek dimohonkan

Mekanisme Pengajuan
1. Mengajukan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas (lengkap)
3. Survey ke lapangan (apabila perlu)
4. Penetapan SKRD
5. Proses Izin
6. Pembayaran di Kasir
7. Penyerahan Izin
Lama penyelesaian yaitu kurang lebih Selama 14 hari Dalam pengajuan permohonan SIP. harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik Pertama, Kedua atau Ketiga. Agar memudahkan petugas perijinan untuk mengidentifikasi pemita ijin.

C. Hambatan Dalam Perolehan Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
Sebenarnya dalam hal untuk memperoleh Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi tidak banyak yang ditemui hambatan ataupun kendala. Karena disini sudah jelas bagaiman pengaturan mengenai proses perijinan tersebut. Namun tentunya ada Beberapa hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi. Disini penulis tidak menemukan adanya suatu kasus yang menyangkut susah atau ribet dalam proses pengurusan ijin praktik dokter. Karena dalam proses pengurusan ijin praktik tersebut sudah terkordinir dan ter system dengan baik. Sehiunggapenulis cukup kesulitan untuk menuliskan hambatan-hambatan apa yang ada dalam proses peijinan te rsebut.

Mengenai sosialisasi mengenai regualsi peraturan dan perijinan mengenai Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi memang sudah diberikan pada saat dilakukan pendidikan dokter di universitas. Maka disini sosialisasi dalam perijinan itu sendiri tidak lah menemui hambatan.

D. Ketentuan Hukum bagi Dokter dan Dokter gigi yang tidak mempunyai Ijin
Pada akhirnya Undang-Undang No 29/2004 mengancam pidana bagi mereka yang berpraktik tanpa STR dan atau SIP, mereka yang bukan dokter tetapi bersikap atau bertindak seolah-olah dokter, dokter yang berpraktik tanpa membuat rekam medis, tidak memasang papan praktik atau tidak memenuhi kewajiban dokter. Pidana lebih berat diancamkan kepada mereka yang mempekerjakan dokter yang tidak memiliki STR dan/atau SIP.
upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, dokter dan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukum. Namun untuk memenuhi dan berharap supaya dokter yang berpraktik sesuai dengan kualifikasi yang ada.
Akibat hukum bagi Dokter dan Dokter gigi yang tidak mempunyai Ijin. Pemerintah dapat melakukan tindakan tegaas sesuai dengan Pasal 75, 76, 77, 78, 79, 80 dalam UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
Kuarang lebih isinya sesuai berikut:
Pasal 75
(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 76
Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 77
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 78
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 79
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang :
a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (1);
b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1); atau
c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 yaitu:
a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Dengan demikian, dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran selain tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, juga harus menaati ketentuan kode etik yang disusun oleh organisasi profesi dan didasarkan pada disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Dan para dokter tidak bias berpraktik tanpa surat ijin tersebut karena apabila seorang dokter nekat berparaktik tanpa adanya SIP maka sama saaja dengan membunuh karrir kedokterannya sendiri.
Kemudian dari pada itu seseorang aatau badan Ussaha tidak boleh menerima atau mempekerjakan seorang yang tidak mempunyai SIP. Sesuai di atur dalam
Pasal 80
(1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak /mepunyai ijin praktik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Bahwasannya dalam melakukan praktik dokter di Indonesia maka tidak bias langsung praktek. Karena disini diatur mengenai prose untuk mendapatkan ijin. Karena disini seorang calon dokter yang baru menyeleseikan studinya tidak bias saja langsung sembarang membuka praktik kedokteran. calon dokter tersebut harus mengikuti proses perijinan yang cukup ketat supaya mendapatkan ijin unutk praktek sebagai dokter. Bila mereka tidak mengindahkan hal tersebut maka dapat dikenai pidana yang di atur dalam Pasal 75, 76, 77, 78, 79, dan 80 dalam UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.
Disini juga di tegaskan bahwasannya dokter yang telah praktik untuk mematuhi kode etik profesi dokter. Dan memenuhi kewajibannya sebagai dokter dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran
partisipasi dan dukungan baik dari pemerintah maupun dari pihak masyarakat itu sendiri untuk patuh dan disiplin terhadap aturan dan persyaratan terkait dengan Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi sangatlah di perlukan. Pada dasarnya segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dibuat dengan tujuan agar suatu bangunan didirikan dengan baik sehingga nyaman dan tidak membahayakan bagi masyarakat pada umumnya dan psaien pada khusussnya.

Supaya perizinan tidak lagi dianggap suatu prosedur yang rumit dan merugikan, sebaiknya semua pihak atau aparat yang berkaitan dengan Ijin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi harus bisa lebih informatif dan dapat memudahkan masyarakat.

BAYI TABUNG DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

2010-07-19T10:09:00.000-07:00

Pelayanan terhadap bayi tabung dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah fertilisasi-in-vitro yang memiliki pengertian sebagai berikut : Fertilisasi-in-vitro adalah pembuahan sel telur oleh sel sperma di dalam tabung petri yang dilakukan oleh petugas medis. Inseminasi buatan pada manusia sebagai suatu teknologi reproduksi berupa teknik menempatkan sperma di dalam vagina wanita, pertama kali berhasil dipraktekkan pada tahun 1970. Awal berkembangnya inseminasi buatan bermula dari ditemukannya teknik pengawetan sperma. Sperma bisa bertahan hidup lama bila dibungkus dalam gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur -321 derajat Fahrenheit.

Pada mulanya program pelayanan ini bertujuan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alamiah disebabkan tuba falopii istrinya mengalami kerusakan yang permanen. Namun kemudian mulai ada perkembangan dimana kemudian program ini diterapkan pula pada pasutri yang memiliki penyakit atau kelainan lainnya yang menyebabkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan.

Otto Soemarwoto dalam bukunya “Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global”, dengan tambahan dan keterangan dari Drs. Muhammad Djumhana, S.H., menyatakan bahwa bayi tabung pada satu pihak merupakan hikmah. Ia dapat membantu pasangan suami istri yang subur tetapi karena suatu gangguan pada organ reproduksi, mereka tidak dapat mempunyai anak. Dalam kasus ini, sel telur istri dan sperma suami dipertemukan di luar tubuh dan zigot yang terjadi ditanam dalam kandungan istri. Dalam hal ini kiranya tidak ada pendapat pro dan kontra terhadap bayi yang lahir karena merupakan keturunan genetik suami dan istri.

Akan tetapi seiring perkembangannya, mulai timbul persoalan dimana semula program ini dapat diterima oleh semua pihak karena tujuannya yang “mulia” menjadi pertentangan. Banyak pihak yang kontra dan pihak yang pro. Pihak yang pro dengan program ini sebagian besar berasal dari dunia kedokteran dan mereka yang kontra berasal dari kalangan alim ulama. Tulisan ini tidak akan membahas mengenai pro kontra yang ada tetapi akan membahas mengenai aspek hukum perdata yang menekankan pada status hukum dari si anak dan segala akibat yang mengikutinya.

Proses Inseminasi Buatan (Bayi Tabung)

Permasalahan Hukum Perdata yang Timbul Dalam Inseminasi Buatan (Bayi Tabung)

Inseminasi buatan menjadi permasalahan hukum dan etis moral bila sperma/sel telur datang dari pasangan keluarga yang sah dalam hubungan pernikahan. Hal ini pun dapat menjadi masalah bila yang menjadi bahan pembuahan tersebut diambil dari orang yang telah meninggal dunia. Permasalahan yang timbul antara lain adalah :
1. Bagaimanakah status keperdataan dari bayi yang dilahirkan melalui proses inseminasi buatan?
2. Bagaimanakah hubungan perdata bayi tersebut dengan orang tua biologisnya? Apakah ia mempunyai hak mewaris?
3. Bagaimanakah hubungan perdata bayi tersebut dengan surogate mother-nya (dalam kasus terjadi penyewaan rahim) dan orang tua biologisnya? Darimanakah ia memiliki hak mewaris?

Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Terhadap Inseminasi Buatan (Bayi Tabung)

Jika benihnya berasal dari Suami Istri
· Jika benihnya berasal dari Suami Istri, dilakukan proses fertilisasi-in-vitro transfer embrio dan diimplantasikan ke dalam rahim Istri maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai satus sebagai anak sah (keturunan genetik) dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya.
· Jika ketika embrio diimplantasikan ke dalam rahim ibunya di saat ibunya telah bercerai dari suaminya maka jika anak itu lahir sebelum 300 hari perceraian mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Namun jika dilahirkan setelah masa 300 hari, maka anak itu bukan anak sah bekas suami ibunya dan tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan bekas suami ibunya. Dasar hukum ps. 255 KUHPer.
· Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami, maka secara yuridis status anak itu adalah anak sah dari pasangan penghamil, bukan pasangan yang mempunyai benih. Dasar hukum ps. 42 UU No. 1/1974 dan ps. 250 KUHPer. Dalam hal ini Suami dari Istri penghamil dapat menyangkal anak tersebut sebagai anak sah-nya melalui tes golongan darah atau dengan jalan tes DNA. (Biasanya dilakukan perjanjian antara kedua pasangan tersebut dan perjanjian semacam itu dinilai sah secara perdata barat, sesuai dengan ps. 1320 dan 1338 KUHPer.)

Jika salah satu benihnya berasal dari donor

· Jika Suami mandul dan Istrinya subur, maka dapat dilakukan fertilisasi-in-vitro transfer embrio dengan persetujuan pasangan tersebut. Sel telur Istri akan dibuahi dengan Sperma dari donor di dalam tabung petri dan setelah terjadi pembuahan diimplantasikan ke dalam rahim Istri. Anak yang dilahirkan memiliki status anak sah dan memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya sepanjang si Suami tidak menyangkalnya dengan melakukan tes golongan darah atau tes DNA. Dasar hukum ps. 250 KUHPer.
· Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami maka anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari pasangan penghamil tersebut. Dasar hukum ps. 42 UU No. 1/1974 dan ps. 250 KUHPer.

Jika semua benihnya dari donor

· Jika sel sperma maupun sel telurnya berasal dari orang yang tidak terikat pada perkawinan, tapi embrio diimplantasikan ke dalam rahim seorang wanita yang terikat dalam perkawinan maka anak yang lahir mempunyai status anak sah dari pasangan Suami Istri tersebut karena dilahirkan oleh seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah.
· Jika diimplantasikan ke dalam rahim seorang gadis maka anak tersebut memiliki status sebagai anak luar kawin karena gadis tersebut tidak terikat perkawinan secara sah dan pada hakekatnya anak tersebut bukan pula anaknya secara biologis kecuali sel telur berasal darinya. Jika sel telur berasal darinya maka anak tersebut sah secara yuridis dan biologis sebagai anaknya.

Dari tinjauan yuridis menurut hukum perdata barat di Indonesia terhadap kemungkinan yang terjadi dalam program fertilisasi-in-vitro transfer embrio ditemukan beberapa kaidah hukum yang sudah tidak relevan dan tidak dapat meng-cover kebutuhan yang ada serta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada khususnya mengenai status sahnya anak yang lahir dan pemusnahan kelebihan embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim ibunya. Secara khusus, permasalahan mengenai inseminasi buatan dengan bahan inseminasi berasal dari orang yang sudah meninggal dunia, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya di

Indonesia

. Perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penerapan teknologi fertilisasi-in-vitro transfer embrio ini pada manusia mengenai hal-hal apakah yang dapat dibenarkan dan hal-hal apakah yang dilarang.

Kasus Inseminasi Buatan di Amerika Serikat
Mary Beth Whitehead sebagai ibu pengganti (surrogate mother) yang berprofesi sebagai pekerja kehamilan dari pasangan William dan Elizabeth Stern pada akhir tugasnya memutuskan untuk mempertahankan anak yang dilahirkannya itu. Timbul sengketa diantara mereka yang kemudian oleh Pengadilan New Jersey, ditetapkan bahwa anak itu diserahkan dalam perlindungan ayah biologisnya, sementara Mrs. Mary Beth Whitehead (ibu pengganti) diberi hak untuk mengunjungi anak tersebut.

Negara Lain
Negara yang memberlakukan hukum islam sebagai hukum negaranya, tidak diperbolehkan dilakukannya inseminasi buatan dengan donor dan dan sewa rahim. Negara Swiss melarang pula dilakukannya inseminasi buatan dengan donor. Sedangkan Lybia dalam perubahan hukum pidananya tanggal 7 Desember 1972 melarang semua bentuk inseminasi buatan. Larangan terhadap inseminasi buatan dengan sperma suami didasarkan pada premis bahwa hal itu sama dengan usaha untuk mengubah rancangan ciptaan Tuhan.

BAB III

PERSIAPAN MENGIKUTI BAYI TABUNG

Sebuah kisah menyatakan bahwa, “Istri saya sebetulnya pernah mengikuti program bayi tabung di Surabaya, dan Alhamdulillah belum berhasil. Dan beberapa waktu kemudian, setelah bertemu dengan teman-teman sesama peserta program bayi tabung yang berhasil, beberapa dari mereka menyatakan bahwa keberhasilan program bayi tabungnya terjadi setelah 1 hingga 2 kali mengalami kegagalan program. Untuk yang punya banyak uang, mungkin nggak begitu masalah ya...

Dari beberapa 'investigasi' yang saya lakukan, ternyata mereka yang beberapa kali mengulang program bayi tabung dan akhirnya berhasil memperoleh momongan, mengalami 'proses belajar' selama mengulang dan mengulang program itu. Program pertama gagal, oh.. ada variabel x yang keliru, berarti untuk program berikutnya variabel x ini akan saya perbaiki. Program kedua masih gagal, ternyata ada masalah y yang perlu diperhatikan untuk perbaikan di program berikutnya.

Variabel-variabel tersebut belum tentu merupakan variabel yang bersifat teknis kedokteran/kebidanan. Kadang merupakan variabel psikis, lingkungan, atau bahkan hanya sekedar tips-tips ringan yang sepele. Contoh, ada teman yang barengan program bayi tabung dengan istri saya. Kakaknya dulu pernah gagal bayi tabung namun setelah mencoba yang ke-2 berhasil. Nah, kakaknya ini punya tips, yaitu makan 5-10 butir telur rebus setiap hari, selama masa penyuburan ovum, sebelum proses Ovum Pick Up (OPU), tujuannya untuk memperbanyak jumlah telur yang subur. Tips lainnya, saat proses penanaman telur yang telah dibuahi sperma suami ke dalam rahim, sang Ibu sebaiknya dibius total, untuk menghindari ketegangan. Mestinya masih banyak tips-tips lain yang dimiliki oleh para pasangan sukses bayi tabung.”

job desk panitia PESS ROOM

2010-07-18T11:44:00.000-07:00

ketika kita akan memulai sebuah kegiatan yang sistematis, maka di perlukan sebuah acauan yaitu job description. untuk memudahkan para panitia untuk bekerja lebih terencana dan tersetruktu

SKERTARIS PANITIA

Surfey dan belanja kertas hvs, amplop putih, lem, dobel tip, dan perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan kepanitiaan dengan kordinasi dengan bendahara.
Meminta bantuan sie humas mengenai siapa saja yang akan di undang untuk pembicara
Dokumentasi nama – nama peserta. maksimal 1 hari sebelum hari H. memastikan peserta yang akan mengikuti acara.
membuat cocard peserta, cocard panitia, dan keperluan kesekertariatan dengan di bantu anggota sekertariat.

SIE ACARA

Mengkordinasikan pembicara/pemateri dengan kordinator lapangan
menjadi time keeper bersama korlap
menyusun jadwal acara kegiatan yang berlangsung serta menyesuaikannya
koordinasi dengan humas untuk mengundang dan mencari pembicara/pemateriMenyusun susunan dan kronologis acara dan segera dikoordinasikan dengan seluruh panitia.
Membuat / mengkoordinir acara pra hari H
koordinasi dengan Sie Konsumsi : Koordinasi mengenai waktu makan / pembagian konsumsi/ coffee break
Sie perlengkapan : Koordinasi mengenaikebutuhan peralatan selama acara berlangsung

SIE HUMAS

menghubungi dan mengundang pemateri, dan mengkordinasikan waktu untuk kegiatan
bertanggung jawab menyampaikan proposal ke setiap sekolah.
menghubungi panitia-panitia yang mungkin bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini pesrom kali ini

SIE KAMTIB

membuat tata tertib peserta dan panitia.
masuk dan mengisi acara pada waktu yang ditentukan untuk mengoreksi kedesiplinan peserta selama kegiatan berlangsung
Menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung
mengawasi dan memberikan sanksi kepada peserta apabila telah diduga melakukan pelanggaran

SIE DOKUMENTASI

mendokumentasikan setiap kegiatan dan setiap acara yang berlangsung dengan sebaik baiknya, pengambilan moment yang tepat.
update web
membuat movie maker

SIE PERKAP

mempersiapkan segala perlengkapan dalam setiap acara
mempersiapkan bakcgroun dan dekorasi panggung
mempersiapkan alat2 yang diperlukan dalam setiap sesi acara(viewer, sound, dll)
melaporkan rancangan pengajuan dana yang diperlukan unrtuk perlengkapan
koordinasi dengan sekertaris untuk membeli peralatan yang dibutuhkan selama kegiatan

SIE KONSUMSI

menghubungi pihak terkait dalam konsupsi (catering, petugas kebersihan, waiters)
menyiapkan sistem persiapan, penyajian, pengembalian hidangan tersebut
menunjuk penjaga stan hidangan (1pa, 1pi)

Peranan MK dalam Mengawal Demokrasi melalui Judicial Review

2010-05-30T16:06:00.001-07:00

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Perubahan sistem politik dan kekuasaan negara pasca terjadinya amandemen UUD 1945 telah membawa angin segar bagi perkembangan cita demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia yang salah satunya menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan supremasi parlemen (parliament supremacy) menuju supremasi konstitusi (constitutional supremacy). Kedaulatan rakyat (people’s sovereignty) yang dahulu berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini pun telah berubah menjadi terletak di tangan rakyat.

Penguatan mekanisme kontrol saling jaga dan menyimbangkan (checks and balances mechanism) antarcabang kekuasaan negara juga menjadi agenda utama dalam proses amandemen UUD 1945.[1] Salah satu lembaga negara utama (main state organ) yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 untuk menjalankan mekanisme checks and balances tersebut adalah Mahkamah Konstitusi.[2]

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar stas dasar undang-undang dasar 1945. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD 1945. Bangsa itu telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam system ketenegaraan, yaitu antara lain dengan adanya system prinsip “Pemisahan kekuasaan dan cheeks and balance” sebagai pengganti system supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Sebagai akibat perubahan tersebut, maka perlu diadakan mekanisme untuk memutuskan sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antara lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan yang satu sama lain bersifat sederajat, yang kewenanganya ditentukan dalam Undang-Undang Dasar serta perlu dilembagakannya peranan hukum dan hakim yang dapat mengontrol proses dan produk keputusan-keputusan politik yang hanya mendasarkan diri pada prinsip, The Rule of Majority.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam tulisan ini hendak mengupas lebih tajam terhadap Mahkamah konstitusi dan perannya dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal demokrasi melalui pelaksanaan salah satu kewenangannya, yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (constitutional review).[3]

BAB II PEMBAHASAN

2.1 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1.A. Sejarah

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. [4]

1.B. Struktur organisasi

Susunan organisasi MKRI dibuat terdiri dari empat biro dan satu pusat dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

[5]

Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional. Untuk mendukung independensinya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai mata anggaran tersendiri, terpisah dari mata anggaran instansi lain. Hanya saja, sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku umum, ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja kesekretariat-jenderalan dan kepaniteraan serta administrasi kepegawaian Mahkamah Konstitusi tetap terikat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal itu. Atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal dan Panitera tetap diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Bahkan hakim konstitusi secara administratif diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.

1.C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Untuk mengawal konstitusi , MK mempunyai kewenanangan menangani perkarak-perkara konstitusi/ ketenagaraan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945 sebagai berikut :

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Sedangkan pelaksanaaan kewenangan konstitusional MK dilakukan dengan Hukum Acara MK yang terdiri dari Hokum acara umum untuk semua kewenangan MK (diatur dalam pasal 28 dampai dengan 49 UU NO.24 tahun 2003) dan hokum acara khusus untuk setiapkewenangan MK yang dilengkapi lebih lanjut dengan berbagai peraturan Mahkamah konstitusi (PMK) sesuai dengan ketentuan pasal 86 UUNo.24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi.[6] Pelaksanaaan konstitusional MK secara rinci adalah sebagai berikut:

a) Pengujian UU terhadap UUD 1945 : Diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 60 UU MK telah dilengkapi dengan PK No. 06/PMK/2005

Subyek hokum yang dapat menjadi pemohon adalah; perorangan WNI, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, kesatuan masyarakat hokum adat, badan hokum public atau prifat, lembaga Negara, yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, yaitu hak/kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;

b) Memutus sengketa kewenangan kewenangan lembaga Negara: diatur dalam pasal 61 s.d. 67 UU MK. Disini yang menjadi Obyek sengketa adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;

c) Memuutus pembubaran paryai politik: diatur dalam pasal 68 s.d. 73 UU MK; pemohonnya adalah pemerintah, sedangkan termohon adalh partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. dan

d) Perselisihan hasil pemilu : diatur dalam pasal 74 s.d. 79 UU MK; dan dilengkapi dengan PMK No. 04/PMK/2004 dan No. 05/PMK/2004

e) Impeachment DPR terhadap Presiden dan/atau wakil presiden : diatur dalam pasal 80 s.d. 85 UU MK; dan PMK No.21/2009 tentang pedoman beracara impeachment terhadap presiden dan atau wakil presiden.

1.D. Pengisian Jabatan MK

Pengisian jabatan dalam MK, Sembilan orang hakim konstitusi diisi oleh calon yang dipilih oleh 3 lembaga, yaitu 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 (tiga) orang oleh Presiden, dan 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung[7]. Jika terdapat lowongan jabatan, maka lembaga yang akan mengisi lowongan tersebut adalah lembaga darimana pencalonan hakim sebelumnya berasal. Misalnya, salah seorang hakim meninggal dunia atau diberhentikan, maka apabila pengusulan pencalonannya sebelumnya berasal dari Pemerintah, berarti Presidenlah yang berwenang menentukan calon pengganti hakim yang meninggal tersebut. Jika pencalonannya sebelumnya berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka pengisian jabatan penggantinya juga harus diajukan oleh DPR setelah melalui proses pemilihan sebagaimana seharusnya. Dengan kata lain, dalam rekruitmen hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi berhubungan erat dengan 3 (tiga) lembaga negara yang sederajat, yaitu: Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung. Diatur lebih jelas mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan hakim konstitusi, diatur dalam pasla 15 s.d. 27 UU MK dan peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 01/PMK/2003.

2.2 MEMAKNAI CONSTITUTIONAL REVIEW

Sesungguhnya keinginan untuk menerapkan mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (constitutional review) telah mengemuka pada saat penyusunan UUD 1945 di era kemerdekaan. Pada saat itu Muhammad Yamin mengusulkan agar Balai Agung –sebutan untuk Mahkamah Agung pada masa itu– diberikan kewenangan untuk “membanding” (menguji) undang-undang terhadap UUD 1945. Akan tetapi, Soepomo menentang gagasan tersebut dengan 2 (dua) alasan, yaitu: Pertama, Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan murni (separation of powers) yang diusung oleh Montesquieu dengan konsep trias politikanya, sehingga tidaklah diperbolehkan kekuasaan kehakiman mengontrol kekuasaan membentuk undang-undang; Kedua, pada saat itu belum banyak para sarjana atau ahli hukum yang menguasi teori dan ilmu tentang pengujian suatu undang-undang[8]

Oleh karena itu, akhirnya gagasan constitutional review tidak diatur sedikitpun di dalam UUD 1945 sebelum terjadinya perubahan. Namun demikian, wacana tersebut muncul kembali pada tahun 1970 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan selanjutnya ditegaskan dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi,“MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dan Ketetapan MPR”.[9]

Akhirnya pada tahun 2002, the second founding parents yang terlibat dalam proses perubahan kedua UUD 1945 bersepakat bahwa diperlukan suatu mekanisme constitutional review yang dilakukan oleh lembaga yudisial terpisah agar produk-produk hukum tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, mekanisme ini juga dimaksudkan agar terdapat upaya hukum untuk melindungi dan mengembalikan hak-hak konstitusional warga negarra yang mungkin terenggut akibat kehadiran undang-undang yang inkonstitusional.[10]

Ketika hak-hak konstitusional warga negara terlindungi, maka telah tercipta ruang demokrasi yang subur dengan berpedoman pada norma-norma konstitusi, terjadinya keteraturan praktik ketatanegaraan antarlembaga negara, maka tujuan konstitusi dan demokrasi di Indonesia diharapkan akan tercapai a. Dengan dibukanya kemungkinan setiap warga negara untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 di hadapan Mahkamah Konstitusi, maka akan terjadi kesimbangan dan kesetaraan antara peran negara dan rakyat dalam proses demokrasi.tau paling tidak bias selangkah lebih maju daripada sebelum-sebelumnya.

2.3 BEBERAPA PUTUSAN MK YANG MENJADI PILAR DEMOKRASI

Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut pada dasarnya adalah untuk melindungi hak konstitusional (constitutional rights) dan hak asasi manusia (human rights) yang sangat penting bagi tumbuh dan tegaknya demokrasi. Dari puluhan putusan tersebut, setidaknya kita dapat menemukan 9 (sembilan) putusan MK yang cukup penting (landmark decisions) dan menjadi tonggak sejarah (milestone) pembangunan demokrasi di Indonesia terkait dengan fungsinya selaku pengawal demokrasi. Adapun beberapa putusan MK yang menurut hemat penulis menjadi pilar demokrasi di negara ini:

1. Mengembalikan Hak-Hak Politik bagi Mantan Anggota PKI

Dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004, MK membatalkan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPR, yang berbunyi, “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya”.

Alasan utamanya, MK menilai bahwa ketentuan tersebut merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik. Padahal UUD 1945 tidak membenarkan adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.[11] Oleh karenanya, Pasal 60 huruf g UU a quo bertentangan dengan hak asasi yang dijamin oleh Pasal 27 dan Pasal 28D Ayat (1), Ayat (3), serta Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Hal ini sesuai pula dengan Article 21 Universal Declration of Human Rights (UDHR) dan Article 23 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

MK juga menilai bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Apabila terdapat pembatasan hak pilih, baik aktif maupun pasif, dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan seperti faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility), misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.[12]

Lagipula, menurut MK, suatu tanggung jawab pidana hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku (dader) atau yang turut serta (mededader) atau yang membantu (medeplichtige), maka adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, rasa keadilan, kepastian hukum, serta prinsip-prinsip negara hukum apabila tanggung jawab tersebut dibebankan kepada seseorang yang tidak terlibat secara langsung. Dari aspek kepentingan nasional, MK juga menilai bahwa ketentuan tersebut tidak lagi relevan dengan upaya rekonsiliasi nasional yang telah menjadi tekad bersama bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih demokratis dan berkeadilan.[13]

Dalam putusan ini terdapat satu Hakim Konstitusi, Achmad Roestandi, yang menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan mayoritas pendapat hakim lainnya.[14] Menurut Roestandi, adanya ketentuan pembatasan tersebut masih konstitusional karena tidak termasuk dalam kategori pengecualian pembatasan yang tercantum dalam Pasal 28I UUD 1945.

2. Membuka Calon Independen untuk Maju dalam Pemilukada

Salah satu Putusan yang memperoleh perhatian luas dari publik yaitu Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 bertanggal 23 Juli 2007 yang membuka peluang bagi calon perseorangan untuk berkompetisi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).[15] MK menilai bahwa sebagian frasa pada Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) bertentangan dengan UUD 1945, sebab ketentuan tersebut hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam Pemilukada.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat bahwa ketika terdapat ketentuan di dalam UU Pemerintahan Aceh yang memberikan kesempatan bagi calon perseorangan dalam Pemilukada, namun di dalam UU Pemda tidak terbuka kesempatan yang sama, maka akan mengakibatkan adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.

MK menegaskan bahwa membuka kesempatan bagi perseorangan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa melalui parpol, bukan suatu hal yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dan bukan pula merupakan suatu tindakan dalam keadaan darurat (staatsnoodrecht). Untuk itu, MK berpendapat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam haruslah dibuka agar tidak terlanggarnya hak warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945.

Sementara itu, untuk menghindari kekosongan hukum (rechtsvacuum), MK berpendapat bahwa sebelum pembentuk undang-undang mengatur syarat dukungan bagi calon perseorangan, KPU berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf f UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum berwenang mengadakan pengaturan atau regulasi tentang hal dimaksud dalam rangka menyusun dan menetapkan tata cara penyelenggaraan Pemilukada. Dalam hal ini, KPU dapat menggunakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh sebagai acuan.

Terhadap Putusan tersebut, terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yang mengemukakan pendapat berbeda, yakni Achmad Roestandi, I Dewa Gede Palguna, dan H.A.S. Natabaya. Roestandi berpendapat bahwa alternatif manapun yang dipilih dalam tata cara pengisian jabatan kepala daerah adalah konstitusional dan penentuan pilihan itu merupakan kebijaksanaan (legal policy) yang menjadi wewenang dari pembentuk undang-undang, sedangkan Palguna menambahkan bahwa ketentuan tersebut tidak mengandung rumusan diskriminasi baik dalam pengertian UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) UU HAM, maupun menurut Article 2 ICCPR. Sementara itu, Natabaya menyatakan pembatasan terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah dapat dibenarkan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dan apabila mengaju pada Putusan MK Nomor 006/PUU-V/2005 yang telah diputus sebelumnya, seharusnya permohonan tidak dapat diterima.[16]

3. Mengubah Sistem Keterpilihan Nomor Urut menjadi Suara Terbanyak

Dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008, di satu sisi MK telah memperkuat alas hukum atas Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 terkait penentuan bakal calon perempuan, dan di sisi lain mencabut Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 terkait sistem keterpilihan calon anggota legislatif berdasarkan nomor urut caleg yang ditetapkan oleh partai politik.

Pada perkara ini MK menegaskan bahwa Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 yang menentukan setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang calon perempuan merupakan kebijakan dalam rangka memenuhi affirmative action (tindakan sementara) bagi perempuan di bidang politik sebagai tindak lanjut dari Konvensi Perempuan se-Dunia Tahun 1995 di Beijing dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi. Affirmative action yang juga disebut sebagai reverse discrimination akan memberi kesempatan kepada perempuan demi terbentuknya kesetaraan gender dalam lapangan peran yang sama (level playing-field) antara perempuan dan laki-laki.

Bagi MK, pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon merupakan diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPD, dan DPRD. Namun demikian, MK juga menegaskan bahwa untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam bidang politik tidak semata-mata tergantung pada faktor hukum, melainkan juga faktor budaya, kemampuan, kedekatan dengan rakyat, agama, dan derajat kepercayaan masyarakat atas calon legislatif perempuan, serta kesadaran yang semakin meningkat atas peranan perempuan dalam bidang politik.

Sementara itu, MK menilai inkonstitusional terhadap Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu.

Ketentuan tersebut menurut MK bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Ditegaskan pula bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif, maka akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan. Sebab menurut MK, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil.[17]

Maria Farida Indrati sebagai satu-satunya Hakim Konstitusi perempuan menyampaikan pendapat berbeda, Maria Farida menilai bahwa MK tidak konsisten menyatakan Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 konstitusional, namun menyatakan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU 10/2008 adalah inkonstitusional. Menurutnya, Pasal 53, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 yang mengatur mengenai kuota perempuan merupakan tindakan afirmatif bagi keterwakilan perempuan dan mekanisme eksternal partai berupa dukungan konstituen yang diraih calon anggota dewan DPR atau DPRD melalui perjuangan di daerah pemilihan yang bersangkutan. Maka daripada itu, penetapan penggantian dengan “suara terbanyak” menurutnya akan menimbulkan inkonsistensi terhadap tindakan afirmatif tersebut.

Selaras dengan itu, Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, M Fajrul Falaakh, mempertanyakan logika para hakim konstitusi saat menghapus pasal 214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Putusan Mahkamah Konstitusi No 22 dan 24/PUU-VI/2008 itu dinilai Fajrul membuat Pemilu dimiliki perorangan calon legislator. "Saya mempertanyakan desain logika pemikiran yang dipakai oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya mereka ngerti nggak sih soal formula elektabilitas? Kalau nggak ngerti, jangan asal hapus," kata Fajrul usai diskusi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2009. Penghapusan pasal yang mengatur pengutamaan nomor urut calon dalam penetapan pemenang itu membuat sistem Pemilu berubah menjadi sistem distrik. Putusan itu juga berimplikasi menggagalkan aksi afirmatif kuota perempuan seperti diatur pasal 55 dan memubazirkan potensi suara partai (pasal 153).[18]

Walaupun terjadi sedikit perbedaan pandangan tentang puttusan MK di atas, itu adalah wajar. Tetapi dalam hal ini penulis lebih condong kepada MK dengan mengeluarkan keputusan tersebut, karena bila masih tetap pada pemilihan yang lama maka ini sama saja dengan pembodohan kepada masyrakat yang telah memilih. Namun juga pemerintah juga harus membuat aturan lebih lanjut mengenai setelah pencabutan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 tersebut.

4. Menjembatani Pemilih Pilpres Bermodal KTP atau Paspor

Salah satu landmark decision MK dalam konteks pengawalan demokrasi yaitu Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 yang menerobos kebuntuan hukum UU Pilpres terkait dengan permasalahan calon pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan merujuk Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004, MK menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (rights to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.

Hal tersebut secara tegas menurut MK telah dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karenanya, MK memberikan pertimbangan hukumnya dengan menyatakan bahwa hak-hak warga negara untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum.

MK memandang bahwa solusi terbaik mengatasi permasalahan atas masih banyaknya pemilih yang tidak tercantum dalam DPT adalah dengan memperbolehkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih di dalam Pilpres. Namun demikian, agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut:[19]

1. Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;

2. Bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;

3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan paspor di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat;

4. Bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;

5. Bagi Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS LN setempat.[20]

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah memutuskan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 UU Pilpres adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara memilih sebagaimana disebutkan di atas (conditonally constitutional).

BABIV

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Bahwasanya tidak ada satupun undang-undang yang kini dapat dibentuk sesuka hati atau kehendak pribadi para legislator, melainkan substansi undang-undang tersebut harus pula tunduk dan patuh kepada norma-norma konstitusi. Jika tidak, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme pengujian undang-undang (constitutional review) di hadapan Mahkamah Konstitusi. Di sinilah makna tersirat mengapa antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum harus dapat berjalanan secara beriringan, saling megimbangi , dan tidak bertentangan satu dengan lainnya. Kita juga tidak bisa meremehkan peran, tugas, dan fungsi Mahkamah Konstitusi yang memiliki arti penting dan andil nyata bagi perkembangan dan arah demokrasi Indonesia yang baru saja tumbuh dan berkembang pasca terbukanya pintu reformasi

Dengan demikian, tanpa menyadari adanya kesempatan dan peluang luas bagi pengawalan demokrasi tersebut, maka niscaya kehidupan berdemokrasi akan berjalan lambat atau bahkan dapat berakibat stagnan. Terlebih lagi, sesuai dengan sifat suatu pengadilan, sudah barang tentu Mahkamah Konstitusi bersifat pasif dan tidak dapat secara aktif mengadili suatu undang-undang atau sengketa atas inisiatifnya sendiri. Maka dari pada itu, masyarakat madani harus dapat lebih terlibat aktif untuk turut mengawal demokrasi dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjaga performanya, tentunya juga harus didorong untuk meningkatkan kualitas putusannya agar mampu menjangkau semnua aspek kepentingan dan kebutuhan demokrasi rakyat Indonesia di masa-masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Yamin, Mohammad, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959.

Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan (Buku I), Penerbit Kanisius, Jakarta, 2007.

Fadjar, Abdul Mukhtie, Hukum konstitusi dan Mahkamah konstitusi, Yogayakerta Citra Media, 2006

Mahfud MD., Moh., Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

_________, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Hoesein, Zainal Arifin, Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Pemilu telah menjadi milik perorangan calon, http://politik.vivanews.com/news/read/23803-pemilu_telah_jadi_milik_perorangan_calon

Sejarah Pembentukan MK http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.SejarahMK

STRUKTUR ORGANISASI, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.StrukturOrganisasi

[1] Perubahan UUD 1945 ini terjadi dalam 4 (empat) tahapan selama kurun waktu 1999 s.d. 2002. Sebelum dimulainya proses perubahan UUD 1945 tersebut, terdapat 5 (lima) kesepakatan dasar terkait dengan cara dan substansi perubahan, yaitu: (1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Mempertegas sistem presidensiil; (4) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal; dan (5) Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”. Lihat Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2] Lembaga negara utama lainnya yang juga dihasilkan melalui rahim perubahan UUD 1945 yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Komisi Yudisial (KY). Pasal 22C dan Pasal 24B UUD 1945.

[3] Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil pemilihan umum sebenarnya juga sangat terkait erat dengan perannya dalam mengawal nilai dan proses demokrasi di Indonesia,

[4] SEJARAH PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.SejarahMK

[5] STRUKTUR ORGANISASI, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.StrukturOrganisasi

[6] Fadjar, Abdul Mukhtie, Hukum konstitusi dan Mahkamah konstitusi, Yogayakerta Citra Media, 2006 hal. 120.

[7] Lihat Pasal 18 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 No.98 dan Tambahan LNRI No.4316). Meskipun dalam Penjelasan pasal ini dinyatakan “cukup jelas”, tetapi sebenarnya pembagian porsi kewenangan untuk mengajukan calon hakim konstitusi dari tiga lembaga ini dimaksudkan untuk menjamin agar dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, para hakim konstitusi akan bersikap imparsial dan independent. Apalagi, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, sehingga mengharuskan para hakim konstitusi untuk secara moral dan hukum bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu lembaga negara yang bersengketa. Di samping itu, dejarat independensi hakim konstitusi juga diharapkan dapat lebih terjamin karena yang menentukan pengangkatannya sebagai hakim bukan hanya satu lembaga, seperti apabila pengangkatan mereka hanya ditentukan oleh Presiden.

[8] Yamin, Mohammad., Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959, hal. 332-344

[9] Pada masa itu, Mahkamah Agung tidak diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD karena selain UUD 1945 (sebelum perubahan) tidak mengenal dan tidak mengatur tentang constitutional review, sistem kekuasaan yang dianut Indonesia adalah distribusi kekuasaan yang mengarah pada supremasi parlemen (parliament supremacy). Hoesein, Zainal Arifin. Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

[10] Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki perbedaan dalam hal objeknya, yaitu: (1) Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A UUD 1945); sedangkan (2) Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (Pasal 24C UUD 1945). Penjelasan mendalam mengenai hierarki peraturan perundang-undangan lihat Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan (Buku I), Penerbit Kanisius, Jakarta, 2007.

[11] Putusan ini menjadi salah satu yurisprudensi penting bagi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusan-putusan selanjutnya apabila dihadakan dengan pengertian dan ruang lingkup dari tindakan diskriminatif, yaitu meliputi perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Lihat misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-VII/2009 bertanggal 10 Juli 2008 yang memutuskan bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 terkait dengan syarat pencalonan dalam Pemilu 2009 adalah ”konstitusional sepanjang tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan dan kejahatan politik dalam pengertian perbuatan yang sesungguhnya merupakan ekspresi pandangan atau sikap politik yang dijamin dalam negara hukum yang demokratis namun oleh hukum positif yang berlaku pada saat itu dirumuskan sebagai tindak pidana semata-mata karena berbeda dengan pandangan politik yang dianut oleh rezim yang sedang berkuasa.

[12] Putusan terbaru yang memiliki substansi serupa dengan perkara ini yaitu terdapat dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009. Dalam hal ini, MK menilai bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 terkait dengan persayaratan pencalonan seseorang dalam Pemilu merupakan norma hukum yang bersifat inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi 5 (lima) syarat komulatif sebagai berikut: (1) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (2) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (3) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur; (4) mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; dan (5) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

[13] Aspek kepentingan nasional juga beberapa kali telah dijadikan pertimbangan bagi MK dalam menjatuhkan putusannya. Lihat misalnya Putusan Nomor 012/PUU-III/2005 mengenai pengujian UU APBN Tahun 2004 terkait anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD yang telah dijamin dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945.

[14] Dalam memberikan pertimbangan hukum untuk suatu perkara yang akan diputus, Hakim Konstitusi diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya. Apabila pendapat putusan akhirnya tersebut tidak sama atau berbeda dengan hakim lain hingga tidak ditemukan titik temu, maka diberikan keleluasaan apakah Hakim yang berbeda putusan tersebut akan menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) di dalam Putusan MK. Namun demikian, Hakim tersebut tetap harus tunduk dan menghormati Putusan dari mayoritas hakim lainnya dan secara etik tidak diperkenankan untuk mempertentangkan kembali perbedaan pendapatnya tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan setelah Putusan dijatuhkan.

[15] Istilah “Pemilukada” (Pemilihan Umum Kepala Daerah) muncul menggantikan istilah “Pilkada” (Pemilihan Kepala Daerah) secara bergantian setelah pemilihan kepala daerah dinyatakan sebagai rezim dalam Pemilu (Pemilihan Umum). Berdasarkan UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan memutus perselisihan hasil Pemilu yang semula menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung kemudian dialihkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal demikian merupakan konsekuensi dari masuknya Pemilukada ke dalam rezim Pemilu berdasarkan UU 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pengalihan wewenang tersebut secara resmi dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2008 yang menyebabkan mulai pada saat itu sengketa hasil Pemilukada menjadi kompetensi absolut dari MK. Terdapat juga dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Pemilukada) yang untuk pertama kalinya menggunakan istilah “Pemilukada” sebagai peraturan resmi.

[16] Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 tersebut berbunyi,. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

[17] Sebelum menjatuhkan Putusannya, MK telah mempertimbangkan kebersiapan dan kesedian KPU secara teknis administratif yang telah disanggupinya dalam persidangan, seandainya KPU memang harus menjalankan sistem keterpilihan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak.

[18] Pakar Hukum Tata Negara M Fajrul Falaakh, Pemilu Telah Jadi Milik Perorangan Calon, http://politik.vivanews.com/news/read/23803-pemilu_telah_jadi_milik_perorangan_calon

[19] Di kutip dari Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009

[20] Di kutip dari Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009

Si Bodoh 2

2010-05-09T20:25:00.000-07:00

Pagi yang begitu indah, dia terbangun walau hanya sekedar untuk menyalakan komputer kemudian update status di FB, menuliskan beberapa kata yang berhubungan dan berharap semoga ada yang mengartikan kata-kata tersebut sebagai suatu hal yang bermakna, sekalipun dirinya tidak sengaja atau pun tidak terlalu tahu apa maksud yang tertulis dalam status FB nya. pada hari itu sebenarnya ada agenda untuk dia, pada jjam delapan. tetapi apa lacur dirinya malah memilih untuk memuaskan hasrat nafsunya untuk meneruskan petualangan dia ke alam mimppinya. dan dalam hal ini sangat beresiko kehilanggan agendanya pada jam delapan tersebut. dan akhirnya hanayalah ppenyesalan yang ada dalm benaknya. rassa sesal tidak akan begitu berpengaruh dalam dirinya karena dia selalu mengulang dan mengulanng hal yang sebetulnya bisa di antisipasi. akan terjadinya penyesalan. akhirnya tiba pada suatu masa karena penyesalan yang sering terjadi acap kalidi indahkan, maka sudah tak ada lagi kata sesal dalam dirinya. lakukan lah sesuatu kebaikan agar kamu sekalian tidak terjebak dalam kemaksiatan. itu lah rangkaian katayang sering terucap dari mulutnya paada saat itu, tetapi implementasi dari hal tersebut nol besar, sama sekali tidak berbekas. hanya sebuah rangkaian kata yang dia sendiri terlalu malas untuk mencitrakan dalam kehidupannya. atau dia sendiri yang terlalu malas dalam menjalani harinya. kita kembalikan semuanya kepdanya.

HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA HUKUM DAN POLITIK DALAM PENEGAKKAN HUKUM DILIHAT DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM

2010-04-25T18:05:00.001-07:00

Oleh: ZULFA ASMA VIKRA, S.H, NPM: 7109099, S2 UID

Bab I Pendahuluan

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."
Menurut Prof, Zainuddin Ali, M.A, Hukum adalah pelembagaan aturan. Ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan setiap individu perlu di control oleh hukum maka hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama sebagai suatu kebenaran. Adapun Politik adalah permainan kekuasaan. Dalam Masyarakat yang tidak berhukum (hukum rimba), melarat dan berbudaya rendah pun, politik tetap ada. Di dalamnya terdapat segala cara untuk meningkatkan kekuasaan individu atau kelompok. Menurut prof. Subekti, Politik juga bisa di artikan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.
Sebelum kita membahas lebih dalam, mengenai hubungan timbal balik antara hukum dan politik dalam penegakkan hukum di lihat dari aspek sosiologi hukum sebaiknya kita perlu mengetahui definisi Sosiologi Hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala – gejala social lainnya. Satjipto Rahardjo menyatakan sosiologi hokum (sociology of law) adalah pengetahuan hokum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Pada prinsipnya hubungan hukum dan politik telah diatur dalam Sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)” Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan & perlindungan terhadap “fundamental rights” (tiada negara hukum tanpa pengakuan & perlindungan terhadap ‘fundamental rights’ Hukum Historis.
Adapun Pengertian Politik Hukum itu sendiri ada beberapa definisi yang akan disampaikan oleh beberapa ahli diantar Satjipto Rahardjo poitik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.
Padmo Wahjono disetir oleh Kotam Y. Stefanus mendefinisikan Politik Hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan sesuatu ( menjadikan sesuatu sebagai Hukum ). Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hokum dan penerapannya.L. J. Van Apeldorn menyatkan, Politik hukum sebagai politik perundang – undangan . Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang – undangan . ( pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja.Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Politik Hukum sebagai kegiatan – kegiatan memilih nilai- nilai dan menerapkan nilai – nilai.
Moh. Mahfud MD. Politik Hukum ( dikaitkan di Indonesia ) adalah sebagai berikut :
a) Bahwa definisi atau pengertian hukum juga bervariasi namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan.
b) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada , termasuk penegasan Bellefroid dalam bukunya Inleinding Tot de Fechts Weten Schap in Nederland
Politik Hukum bertugas untuk meneliti perubahan – perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan – kebutuhan baru didalam kehidupan masyarakat. Adapun hubungan antara hukum dan politik sangat erat sekali, bila kita ibaratkan seperti tubuh manusia, hukum tulangnya sedangkan politik dagingnya. Adapun menurut Gavin Drewery Menyatakan; Produk hukum lahir dari suatu proses politik lewat lembaga politik sedangkan hasil dari keputusan politik harus ada aturanya. LAW IS ESSENSIAL PART OF POLITICS...AT A MORE PRACTICAL LEVEL, WHEN POLITICAL DECISIONS COME TO BE TRANSLATED IN TO LEGAL RULES..
Kajian tentang politik di Indonesia berhubungan erat dengan kebijakan di bidang hukum, seperti sekeping mata uang yang sulit untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam kenyataan bahwa hukum merupakan produk politik, yang diciptakan untuk mengatur tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum berkaitan pula dengan manusia, yang memenuhi tugasnya di dunia untuk menciptakan aturan hidup bersama yang baik, yakni secara rasional dan moral berpedoman kepada hak-hak azazi manusia. Sebagai produk politik hukum diciptakan oleh negara dan dianggap sah apabila dikukuhkan oleh negara.
Von Savigny berpendapat Kekuatan untuk membentuk hukum terletak pada rakyat yg terdiri dr kompleksitas individu dan perkumpulan. Pembuat undang- undang harus mendapat bahannya dr rakyat dan ahli hukum dg mempertimbangkan perasaan hukum dan perasaan keadilan masyarakat. Hal ini di pertegas pernyataan dari John Austin ,yang Menyatakan Hukum merupakan perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu Negara.
Mengenai politik dan hukum dalam suatu negara sebenarnya ada di tangan pemerintah, sebagai pihak yang berwenang menjalankan roda kenegaraan berhak untuk mengeluarkan produk hukum yang sesuai dengan corak politik yang berlaku pada saat itu, dengan tujuan untuk menciptakan suatu aturan yang mengarah kepada keadilan dan kesejahteraan. Namun kemauan politik pada tingkat nasional akan kurang berarti apabila tidak diteruskan sampai ke lapisan kehidupan yang lebih rendah. Bahkan tidak berlebihan kiranya, apabila dikatakan indikator untuk keberhasilan pelaksanaan kemauan tersebut sebaiknya dilihat pada tempat-tempat yang jauh dari pusat kekuasaan atau pemerintah. Bukan hanya di Jakarta, Bandung, Surabaya atau Semarang, melainkan harus menjangkau sampai ke pelosok desa yang terpencil di seluruh tanah air.1 Dengan demikian ukurannya bukan “sudah berapa jumlah undang-undang yang dibuat”, “berapa tambahan gedung pengadilan” dan sebagainya, melainkan apakah “jalan masuk kepada keadilan” itu telah dirasakan oleh kebanyakan orang di Indonesia, khususnya dari lapisan bawah yang ada di pedesaan.2 Hukum merupakan alat yang dipergunakan untuk menata kehidupan sosial yang penuh dengan gejolak dan dinamika.
Magnis Suseno mengatakan bahwa sifat manusia sebagai makhluk sosial berdimensi politik, dengan kata lain manusia adalah makhluk yang mengenal kepentingan bersama. Dalam kerangka demikian, maka hukum merupakan lembaga penata kehidupan bersama yang normatif, sedangkan negara dipandang sebagai lembaga penata kehidupan yang efektif.3 Dari pernyataan ini dapat dilihat bahwa negara selaku lembaga politik harus secara dinamis melakukan pengaturan terhadap manusia yang ada di dalam negara supaya tidak terjadi kekacauan dan pertentangan satu dengan yang lainnya. Apabila negara tidak mampu secara dinamis melakukan hal tersebut maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pertentangan dan pertikaian yang sulit untuk diatasi. Oleh karena itu ketentuan hukum yang ditetapkan harus bernuansa memperjuangkan rakyat dan harus ditegakkan tanpa ada diskriminasi atau perbedaan.
Sehubungan dengan hal ini maka perlu diadakan penataan terhadap lembaga politik yang diarahkan untuk terciptanya suatu kepemimpinan yang berwibawa, aparat penegak hukum yang bersih, jujur, efisien dan bertanggungjawab, demokratis dan memiliki komitmen yang tinggi dengan nasib rakyat banyak. Dari gambaran di atas, maka penulis dalam tulisan ini ingin memberikan/ membagi permasalahan menjadi 3 pokok permasalahan

Bab. II Permasalahan
a. Apakah stabilitas politik dapat menciptakan kepastian Hukum ?
b. Bagaimana format kekuasaan politik dalam negara Hukum Indonesia ?
c. Apakah pendekatan sosiologi Hukum dapat menciptakan kepastian dan
penegakkan Hukum di Indonesia ?
Ketiga permasalah tersebut di atas dibahas secara sistematis melalui pendekatan sosiologis dan melihat kepada kenyataan-kenyataan yang terjadi di Indonesia.
Bab. III Pembahasan
A. Pentingnya Stabilitas Politik Guna Menciptakan Kepastian Hukum
Fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Ketiga tujuan ini tidak saling bertentangan, tetapi merupakan pengisian satu konsep dasar, yakni bahwa manusia harus hidup dalam suatu masyarakat, dan masyarakat itu harus diatur dengan baik. Apabila pembicaraan sudah sampai kepada tata hukum, maka ketertiban merupakan tujuan dari tata hukum itu. Hal ini tidak mengherankan, karena yang menjadi taruhan pada saat itu adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Dengan demikian, ketertiban harus dipertahankan dengan mengesampingkan tuntutan-tuntutan dan pertimbangan-pertimbangan lain.
Selanjutnya dapat direnungkan bahwa tiap-tiap manusia menginginkan ketentraman di tengah pergolakan-pergolakan hidup. Karenanya orang-orang selalu berusaha untuk mengamankan dirinya terhadap bahaya yang mungkin timbul. Salah satu upaya ke arah itu adalah mengatur kehidupan bersama sedemikian rupa sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Untuk itu hukum yang ditentukan oleh pemerintah, harus mempunyai kepastian berlaku (legalitas). Kepastian hukum merupakan hal yang penting karena berpengaruh kepada perkembangan pembangunan. Bagi mereka yang ingin berinvestasi tentunya menginginkan kepastian hukum, ketertiban, serta keadilan dalam masyarakat. Kondisi tersebut akan dapat menjamin kelangsungan serta keamanan dunia usaha dan pembangunan.
Sebagaimana yang dikemukakan di atas, bahwa melalui hukum manusia hendak mencapai ketertiban umum dan keadilan. Namun harus disadari, bahwa ketertiban umum dan keadilan yang hendak dicapai melalui hukum itu harus dapat dicapai dan dipertahankan secara dinamis melalui penyelenggaraan hukum dalam suatu proses social yang diterima oleh masyarakat. Dari segi sosiologis sering dikatakan oleh para ahli sosiologi hukum, bahwa proses pembuatan undang-undang, pelaksanaan undang-undang, maupun peranan-peranan yang tersangkut di dalamnya sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial budaya.
Di Indonesia terlihat bahwa kekuatan politik sangat mempengaruhi pembentukan dan penegakan hukum, sehingga para pengamat hukum dan masyarakat berpendapat bahwa perkembangan struktur social di Indonesia tidak sesuai dengan hukumnya. Memang bisa dibayangkan bahwa akal yang bekerja berdasarkan kehendak bebas, dapat sampai kepada aneka keputusan yang berbeda atau bersilangan. Untuk itu perlu adanya patokan perilaku yang sedermikian rupa, sehingga dapat dibedakan mana perilaku yang dapat diterima oleh umum dan mana yang tidak. Oleh karena itu pemerintah selaku penyelenggara negara secara politis harus dapat memberikan patokan atau batasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi salah tafsir antara berbagai pihak dan kalangan, demi terciptanya kepastian hukum.
Perubahan hukum muncul dari proses politik dan tidak dari tindakan kebijaksanaan oleh lembaga-lembaga hukum untuk memenuhi tuntutan para pejuang politik. Dalam hal ini pemisahan antara hukum dan politik harus jelas, dan pelanggaran hukum harus ditindak dengan tegas tanpa adanya perbedaan.
Kepastian hukum harus mempunyai bobot yang formal dan materil. Kinerja yang formal dihasilkan oleh konsistensi dalam penerapan cara dan prosedur yang relatif sama terhadap suatu perilaku yang menyimpang dari norma hukum. Rawls memberi nilai yang tinggi kepada kinerja formal dari hukum, sehingga hukum dapat memberi jaminan bagi keadilan yang substansial. Namun saat ini terlihat bahwa hukum memberikan desain institusional bagi tindakan otoritas politik negara. Pembentukan dan realitas kerja hukum sangat dipengaruhi oleh sifat serta karakter negara, dan terikat erat pada hubungan-hubungan kekuasaan politik serta proses perubahan tatanan sosial.
Dari kenyataan tersebut dapat dilihat bahwa stabilitas politik sangat perlu dijaga agar jangan sampai terjadinya kekacauan dan ketegangan politik, sehingga dapat menciptakan keresahan dalam masyarakat. Secara teoritis, stabilitas politik banyak ditentukan oleh tiga variabel yang berkaitan satu sama lain, yakni perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan perlembagaan baik struktur maupun proses politik, dan partisipasi politik. Adapun yang penting menurut tinjauan kebijakan strategis, ialah sejauh mana lembaga perumus kebijakan dan penyusun peraturan hukum, secara konsisten tetap mengacu kepada sistem nilai yang filosofis supaya setiap garis kebijakan dan aturan hukum yang tercipta, dinilai akomodatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, secara adil dengan perhatian yang merata. Kearifan politis dengan pendekatan cultural merupakan tuntutan konstitusional seluruh rakyat Indonesia yang struktur sosialnya penuh keanekaragaman, pluralis dan heterogen, beragam-ragam sub etnik, agama, adat istiadat dan unsur-unsur kulturalnya.
Apabila stabilitas politik dan perhatian terhadap kultur masyarakat dapat dijaga, maka hukum senantiasa dapat ditegakkan secara pasti sesuai dengan prosedurnya, tetapi apabila sebaliknya maka tidak mungkin hal tersebut dapat dicapai dengan baik. Dalam kerangka ini perlu dikemukakan suatu peristiwa yang berlangsung pada tahun 1995, berkenaan dengan suatu keputusan pengadilan mengenai sengketa yang menyangkut sebidang tanah di Sentani Irian Jaya, yang memenangkan Hanoch Hebe Ohee yang mewakili suku-suku Ongge dan Hanoch. Namun keputusan yang mewajibkan Gubernur Propinsi Irian Jaya untuk membayar ganti rugi Rp.8.600.000.000,- (delapa milyar enam ratus juta) itu kemudian tidak dapat dilaksanakan, hanya karena surat dari Ketua Mahkamah Agung, yang penerbitannya juga di luar prosedur hukum. Tindakan Ketua Mahkamah Agung itu mencerminkan suatu sodokan berat terhadap kepastian hukum. Ketua Mahkamah Agung seharusnya merupakan benteng kepastian hukum yang terakhir. Andaikata keputusan pengadilan itu memang salah, revisi terhadapnya harus dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan dengan surat sakti. Kasus diatas jelas tidak mencerminkan kepastian hukum, karena revisi yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung terhadap Keputusan Pengadilan Negeri tidak dilakukan menurut prosedur hukum. Dengan adanya perbedaan keputusan tersebut maka masyarakat jelas merasa tidak puas dan tidak terayomi oleh hukum. Oleh karena itu perlu adanya stabilitas politik dari pemerintah, agar hukum dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menuju kepada kepastian hukum, yaitu:
a. Norma-norma yang jelas menetapkan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang.
b. Transparansi hukum yang menghindarkan masyarakat dari kebingungan normatif.
c. Kesinambungan tertib hukum yang memberi acuan bagi perilaku di masa mendatang.
Penerapan faktor-faktor tersebut sebagai acuan bagi orientasi masyarakat maupun penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum harus dilakukan berdasarkan dua prinsip keadilan, agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, yaitu prinsip daya laku hukum yang umum serta prinsip kesamaan di hadapan hukum. Sebagai contoh dapat dikemukakan, bahwa ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mengambil keputusan dengan perimbangan suara 9 lawan 0 (nol), dan sepakat bahwa Presiden Amerika Serikat tidak lebih tinggi dari hukum, dan bahwa Paula Jones yang menggugat William Jefferson Clinton (yang sedang menjabat sebagai presiden) dapat melanjutkan gugatannya di pengadilan. Di sini kelihatan adanya konsekuensi terhadap penerapan azas kesamaan di depan hukum, bahwa seorang Presiden Amerika Serikat dapat dituntut melalui pengadilan. Bagaiman pula halnya dibandingkan dengan Negara Indonesia, yang sampai saat ini belum satupun Presiden Indonesia yang dapat diajukan ke pengadilan, kasus Haji Muhammad Soeharto (HMS) masih maju mundur, juga kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara sebanyak ratusan trilyun rupiah tidak diapa-apakan, puluhan perkara korupsi dibebaskan oleh hakim, korupsi Bank Bali sebelum diperiksa substansinya pagi-pagi sudah dinyatakan perdata oleh hakim Soenarto.
Jika ada orang tertentu harus dihadapkan ke muka pengadilan karena suatu indikasi pelanggaran hukum, namun karena ada aneka kelebihan dan dengan alasan politis, maka terhadap orang tersebut melekat semacam kekebalan hukum, sehingga dia dibebaskan dari indikasi pelanggaran hukum itu secara politis. Dalam hal ini akan didapat suatu kasus, dimana prinsip daya laku hukum yang umum sudah dilanggar, hukum tidak lagi berlaku secara umum dan telah melakukan pilih kasih, sehingga hukum yang seperti itu akan segera memperoleh citra seorang ibu tiri. Dari kenyataan tersebut tertumpu harapan, baik dari komponen-komponen penegak hukum maupun dari masyarakat sendiri, apalagi dari lembaga-lembaga kenegaraan yang menetapkan kaidah hukum, secara sadar mau melaksanakan atauran hukum tersebut demi terciptanya suatu perdamaian dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.
Dalam negara hukum, sebagaimana halnya Indonesia kekuasaan pemerintah diselenggarakan berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Kesinambungan sikap, konsistensi dan tindakan dari lembaga-lembaga kenegaraan itu sangat menetukan kadar kepastian dan tindakan dari lembaga-lembaga kenegaraan itu sangat menentukan kadar kepastian hukum. Rapuhnya kesinambungan sikap dan konsistensi dalam tindakan akan mengakibatkan kaburnya kepastian hukum. Karena lembaga-lembaga kenegaraan senantiasa bertanggungjawab dan berwenang terhadap terhadap penyelenggaraan hukum, yang pada akhirnya merupakan produk dari proses politik. Kesinambungan sikap dan konsistensi tindakan mereka juga sangat tergantung dari stabilitas politik.

B. Format Kekuasaan Politik Dalam Negara Hukum Indonesia
Kriteria bagi suatu negara modern adalah apabila kekuasaan memerintah dalam suatu negara diselenggarakan berdasarkan hukum. Dengan pengertian bahwa suatu negara hukum, pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum. Dalam hal ini semua komponen bangsa, baik masyarakat, organisasi sosial dan politik, maupun lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif selaku instrumen politik, harus secara sadar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum. Namun hukum hanya memberikan kerangka idiologis dalam perubahan-perubahan social yang dikehendaki, yaitu jaminan orang akan diperlakukan sama. Hal ini sangat penting, karena tanpa jaminan tersebut, maka perubahan-perubahan social yang dikehendaki alam masyarakat hampir tidak mungkin, karena orang tidak percaya lagi kepada negara (pemerintah), kepada struktur dalam masyarakat, atau kepada siapa saja.
Keadaan tersebut dapat dilihat sekarang, bahwa sikap-sikap dari elit politik yang masih berperan pada kepentingan politik yang sempit dan partisan, daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Retorika populis yang disampaikan hanya sebatas pada mencari popularitas dan dukungan politik, bukan sebagai langkah untuk menciptakan budaya politik yang demokratis dan egaliter. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan krisis yang berkepanjangan di Indonesia, karena runtuhnya penghormatan institusi negara terhadap ketentuan hukum sebagai kerangka pengaturan kehidupan sebuah masyarakat modern. Akibatnya suhu politik meningkat terus, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun dunia Internasional. Padahal secara normative UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia berdasarkan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Segala sesuatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan institusi negara lainnya harus berdasarkan kepada hukum. Dengan demikian konstitusi yang telah diciptakan tersebut untuk mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Tentunya konstitusi yang dibuat itu tidaklah statis namun dinamis, yaitu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu konstitusi dapat saja diubah karena tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, sebagaimana yang telah dilakukan mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, melalui perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat, hal ini dengan tujuan untuk menjaga stabilitas roda kenegaraan, agar tidak terjadi kekacauan. Sehubungan dengan itu maka pembentukan hukum harus memperlihatkan kesadaran hukum masyarakat. Di samping itu tidak tertutup kemungkinan bahwa hukum menciptakan pola-pola baru di dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya menciptakan kesadaran hukum baru sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.
Suatu sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Hukum dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, dan juga harus dimengerti atau dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan Supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka ketentuan hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat komunikasi merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum, baik secara formal maupun informal, sehingga apa yang diinginkan oleh hukum dapat tercapai. Dari sini kelihatan bahwa jaminan terhadap negara hukum itu adalah ditentukan oleh dua persoalan, yaitu apakah hukumnya dibuat melalui proses yang sesuai dan kemudian diratifikasi secara demokratis, serta apakah hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh rakyat yang diperintahnya secara tersurat maupun tersirat. Jawaban positif terhadap kedua hal ini menentukan juga kadar keseimbangan politik yang dihasilkan oleh konstitusi (hukum) yang bersangkutan. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa konstitusi (hukum) suatu negara, harus dibuat berdasarkan keseimbangan politik yang ada. Sehingga hukum itu dapat mengakomodir semua kalangan dan tidak cenderung menguntungkan salah satu pihak. Disinilah perlu adanya kesamaan pandangan atau persepsi terhadap kandungan dari peraturan hukum yang diciptakan dari berbagai pihak, baik dari unsur masyarakat, partai politik, organisasi sosial maupun pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya.

C. Pendekatan Sosiologi Hukum Dapat mewujudkan kepastian Hukum dan Penegakkan Hukum di Indonesia.
Perkembangan masyarakat dan hukum terus melaju seakan terus mengikuti perkembangan zaman. Meskipun kadang perkembangan hukum masih harus tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman, namun ia berusaha untuk terus memberikan sumbangsih pada kegiatan dan upaya pengkajian hukum ini. Hal ini berlaku pula pada pandangan terhadap perkembangan birokrasi-birokrasi yang berhubungan dengan struktur hukum itu. Bentuk-bentuk hukum yang menekankan pada kekuasaannya mulai dilkritisi dan diubah menjadi aturan hukum yang lebih mengakar kepada keinginan masyarakat luas dimana, bentuk hukum dan dikenal sebagai rasionalitas formal, diarahkan kepada rasionalitas substansif.
Dengan tingkat kesejahteraan dan peraturan, tekanan yang lebih besar yang selama ini ditempatkan pada hukum rasional formal yang memberikan perhatian dan fungsi pada orientasi pemerintah akan banyak mengarah pada pembangunan hukum yang berorientasi pada penguatan sub-sub sistem yang ada pada masyrakat, agar natinya hukum akan dapat digunakan sebagai instrument untuk orientasi tujuan dan intervensi arah dengan maksud tertentu. Dengan adanya upaya itu maka perlu dilakukan suatu usaha sebagai ‘rematerialisasi hukum’ sehingga terus ada upaya dalam menuju suatu tatanan hukum modern. Dengan demikian maka orientasi hukum dan masyarakat harus senantiasa didengungkan agar bagian dari warisan program status welfare-regulatory ini akan berkembang menuju mengacu pada solusi dalam merubah rasionalitas formal ini, sebab hukum dibentuk tidak untuk hanya kepentingan hukum itu sendiri, namun untuk kepentingan manusia dan kehidupan masyarakat. Oleh karena disadari bahwa kehidupan manusia dan masyarakat tanpa aturan hukum akan kacau atau tidak tertib.
Perubahan pemikiran hukum dari rasionalitas formal ke rasionalitas substantif digunakan sebagai instrumen untuk melakukan perubahan yg berorientasi pada suatu tujuan atau sasaran, yang lebih umum dan terbuka serta lebih terinci. Pendekatan teori neo-evolusioner menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada tatanan hukum dan masyarakat dalam suatu negara yang oleh Teubner menggunakan mengarahkan kepada satu perspektif proses perubahan hukum dan sosial dengan hukum refleksif. Sebelumnya, Teubner dalam menguraikan pendapat Phillipe Nonet dan Phillip Selznick bahwa Nonet dan Selznick mengembangkan model hukum dengan tiga tahapan evolusioner yakni: represif, otonom, dan responsif. Selain itu, Nonet da Selznick juga menyatakan bahwa Hukum represif sebagai tatanan hukum yang tidak menjamin keadilan substantif, memiliki potensi yang membuat otoritas penguasa semakin efektif demi mempertahankan status quo.
Namun demikian, dengan teori Nonet dan Selznick ini Tuebner melihat adanya perkembangan yang mengarah pada penggunaan dan pengembangan hukum represif secara meluas tanpa banyak memasukkan “campurtangan” yang memadai dari masyarakat sehingga hukum hanya berkembang tanpa dibarengi dengan perkembangan masyarakat Evolusioner dalam Hukum dan Sosial
Dalam memahami hubungan antara perubahan dalam hukum dan perubahan dalam masyarakat, diperlukan sebuah teori yang bersifat evolusioner, meskipun teori perkembangan ini tidak selamanya dapat menjelaskan bagaimana sebuah hukum tertentu dapat bekerjasama dengan gambaran-gambaran sosial, ekonomi dan organisasi politik dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka teori evolusioner ini seharusnya mampu untuk mempertimbangkan hubungan antara struktur-struktur hukum dan sosial serta membantu kita untuk memahami bagaimana transformasi-transformasi itu dapat terjadi. Dalam sebuah model yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick, Nonet dan Selznick menganalisis sebuah model mengenai proses perubahan hukum yang membebankan aturan yang berpusat pada “dinamika internal” sistem hukum. Dengan model ini maka aturan- aturan hukum hanya berada pada penguatan-penguatan yang mengatur di dalam lingkungan hukum itu sendiri saja. Hal ini berarti bahwa rematerialisasi hukum ini hanya memperbaiki kondisi hukum itu saja, terlepas dari apakah hukum itu mempunyai dampak yang langsung atau tidak kepada berbagai masalah lain seperti ekonomi, masyarakat, dan budaya. Penguatan yang berpusat pada hukum ini akan memperkuat bentuk hukum yang ada pada sisi pembuat hukum itu sendiri sehingga kecenderungan yang akan muncul adalah hukum akan sulit diterima secara menyeluruh oleh masyarakat sebab orientasi yang dimuat dalam model ini hanya akan menjadikan hukum sebagai poduk otonomi. Dari gambaran model ini, maka kemungkinan hasil yang dapat dilihat sebagai hasilnya adalah bahwa hukum akan memperkuat otoritas pemerintahan dan akan cenderung mengarahkan pada hukum reperessif atau hukum akan cenderung menguat dengan sendirinya sehingga tidak ada yang dapt mengganggu keadaan hukum ini sehingga menjadi hukum yang otonom (autonomous law). Kemungkinan lain yang akan muncul adalah aturan hukum ini akan berjalan sendiri tanpa adanya unsur sosial didalamnya sehingga akan menimbulkan istilah yang dikenal dengan ‘hukum tanpa masyarakat ‘(law without society).
Meskipun demikian, model dari Nonet dan Selznick ini bagaimanapun tidak seluruhnya hanya melihat pada aturan kekuatan sosial eksternal. Model ini secara eksplisit juga mengenal adanya faktor-faktor seperti sosial, ekonomi atau budaya yang berperan dalam perkembangan hukum, meskipun hanya sedikit. Tuebner mengatakan bahwa Lingkungan eksternal dari model ini nampaknya tidak banyak membawa perubahan pada hukum, karena pada prinsipnya menghambat atau memfasilitasi realisasi pembangunan yang dipicu oleh dinamika internal hukum. Struktur-struktur sosial yang lebih luas menstimulasi atau memperkuat peng-aktualisasian dari potensi hukum, menentukan stabilitas dari suatu tahapan evolusioner dan kemungkinan adanya kemajuan dan kemunduran. Oleh sebab itu oleh Tuebner ia mengkombinasikan model dari Nonet dan Selznik ini dengan model yang diberikan oleh Habermas-Luhman yang lebih mengarahkan masyarakat sebagai organisasi yang teratur secara bertingkat dalam memberikan model sehingga pada akhirnya akan terbentuk sebuah model hukum-sosial (social-legal model).
Pada hakekatnya, Luhmann dan Habermas mendasarkan analisisnya pada teori-teori yang menyangkut evolusi struktur-struktur sosial dan proses-proses hukum dan ko-variasi sosial. Luhmann menggunakan skema evolusioner atau tiga tahapan perkembangan masyarakat yaitu:
1) Masyarakat tersegmentasi (segmented society) yang hidup secara berkelompok atau terpencar yang dihubungkan oleh kekerabatan yang kuat, meski tidak memiliki struktur kenegaraan;
2) Masyarakat yang terstrata (strartified society) secara bertingkat serta;
3) Masyarakat yang terdiferensiasi (differentiated society) secara fungsional.
Pada intinya Luhmann mengatakan masyarakat moderen berhadapan dengan meningkatnya kompleksitas lingkungannya melalui proses diferensiasi, segmentasi, stratifikasi masyarakat yang merupakan gabungan antara segmentasi dan stratifikasi, serta fungsionalitas masyarakat. Sementara itu, Habermas mengidentifikasi tahapan-tahapan evolusioner dalam masyarakat dan menganalisis hubungan antara tahapan-tahapan ini melalui perkembangan moral hukum dengan mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan hukum dan masyarakat, yakni: Prekonvensional, Konvensional, Pascakonvensional. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa perubahan-perubahan hukum yang ditawarkan oleh Nonet dan Selznick bersandar pada variabel-variabel internal sistem hokum, sementara Habermas dan Luhmann menekankan pada inter-relasi eksternal antara hukum dan struktur sosial.
Bentuk konkret dari model hukum sosial dapat terlihat dimana aturan-aturan hukum yang ada tersebut harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem-sistem dalam masyarakat. Namun demikian, bagaimana sistem itu dapat terbentuk dalam masyarakat, perlu terlebih dahulu di pahami bahwa dalam kehidupan bermasyarakat penggunaan istilah sistem biasa disalahpahami. Istilah sistem sering dipakai dan digunakan dalam berbagai perbincangan akademik seperti dalam perspektif sosiologi (misalnya istilah sistem sosial), dalam perspektif empirik dengan istilah sistem politik, antropologi dengan sistem nilai budaya, perspektif komunikasi seperti sistem komunikasi, maupun dalam perspektif administrasi dengan penggunaan sistem administarsi negara dan lain sebagainya. Dalam tradisi ilmu-ilmu sosial, istilah sistem tersebut sebenarnya sering digunakan untuk menjelaskan sebuah sistem organik, atau sebuah sistem yang komponen-komponennya terdiri dari benda¬ yang berjiwa (animate). Sementara itu, dalam tradisi ilmu¬ alam, istilah sistem lebih sering digunakan untuk menjelaskan sistem anorganik, yaitu sebuah sistem yang komponen¬komponennya terdiri dari benda-benda yang tidak berjiwa (in-animate).
Penggunaan dan pembedaan ini sebenarnya tidak esensial karena secara umum dapat dikatakan bahwa dari kedua bentuk diatas, suatu sistem sebanrnya adalah sebuah himpunan yang terdiri dari bagaian-bagian yang saling berhubungan satu sarna lain secara teratur dan membentuk suatu keseluruhan. Untuk lebih jelasnya secara konkret, dapat dicontohkan pada sebuah sistem mekanik pada kendaraan dimana jika komponen-komponen tersebut dihubungkan secara teratur dan kemudian membentuk suatu kelengkapan, maka ia akan dapat berfungsi sebagai satu sistem yang dapat disebut sebagai kendaraan. Talcott Parsons mengartikan sistem sebagai sebuah pengertian yang menunjuk pada adanya inter¬dependensi antara bagian-bagian, komponen-komponen, dan proses-proses yang mengatur hubungan-hubungan tersebut. Secara spesifik pengertian ini lebih menekankan pada interdependensi antar komponennya. Dengan demikian, maka pengertian sistem sosial dapat diartikan sebagai sebuah keseluruhan komponen-komponen dalam masyarakat dimana seluruh komponen dalam masyarakat ini berhubungan antara satu dengan lainnya sehingga membentuk satu kesatuan yang saling berkaitan. Secara rinci, karakteristik sebuah sistem dapat dilihat sebagai:
1. Terdiri dari beberapa komponen.
2. Saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan.
3. Keseluruhannya lebih dari sekadar penjumlahan dari komponen¬komponennya dimana yang terpenting bukanlah kuantitas komponen, melainkan kualitas komponen secara keseluruhan.
Selain itu, sebagai sebuah konsep sosial, Talcott Parsons, menyatakan bahwa masyarakat itu adalah suatu sistem sosial yang swasembada (self-subsistent) melebihi masa individu normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi penerusnya. Sementara Mariam Leve, mensyaratkan empat kritera agar sebuah kelompok bisa disebut sebagai masyarakat yakni:
1. kemampuan bertahan melebihi masa hidup individu;
2. rekruitmen sebuah atau sebagian anggota melalui reproduksi;
3. kesetian pada suatu sistem tindakan utama bersama;
4. adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada.
Konsep yang demikian bila dihubungkan dengan hukum, akan memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perubahan sosial yang terjadi secara terus menerus. Hal ini dapat terjadi karena hukum baik sebagai the tool of social engineering akan terus mengendalikan suatu masyarakat dalam perkembangannya. Secara umum, hukum sebagai aturan yang mengandung perintah dan larangan yang bila dikaitkan dengan proses modernisasi masyarakat ternyata sangat berpengaruh terhadap hukum itu sendiri.
Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa apakah yang seyogianya atau yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan dalam masyarakat, dikenal dengan nama disiplin presriptif. Ruang lingkup disiplin presriptif adalah: Pertama, ilmu hukum. Ilmu hukum di sini yang dilihat adalah: (1) ilmu tentang kaidah yang menelaah hukum sebagai kaedah atau sistem kaedah-kaedah dengan dogmatic dan sistematik hukum; (2) ilmu pengertian, tentang pengertian-pengertian dari dasar dari sistemhukum menakup subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum; (3) ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perangkat sikap, tindak dan perilaku yang terdiri dari sosiologi hukum (hubungan timbal balik antara hukum dan gejolak sosial), antropologi hukum (pola-pola sengketa da penyelesaiannya), psikologi hukm (hukum sebagai suatu perwujudan daripada jiwa manusia), perbandingan hukum (membadingkan sistemhukum antar beberapa masyarakat, dan sejarah hukum (perkembangan dan asal usul daripada sistem hukum). Kedua, politik hukum yang mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nila yang dipilih itu. Ketiga, filsafat hukum yang mencakup perenungan nilai-nilai, perumusan nilai-nilai, dan keserasian nilai-nilai yang berpasangan dan kadangkala bersitegang atau berbenturan.

Bab. IV Kesimpulan Dan Saran
C. Kesimpulan
Dalam perkembangan hukum dan masyarakat yang semakin pesat, penekanan hukum pada kekuasaan mulai dikritisi dan diarahkan kepada rasionalitas substansif yang berorientasi pada penguatan sub-sub sistem yang ada pada masyrakat, sehingga diperlukan rematerialisasi hukum.
Pendekatan neo-evolusioner dengan hukum refleksif oleh Teubner diarahkan kepada satu perspektif proses perubahan hukum dan sosial. Menurutnya, teori Nonet dan Selznick dalam menggunakan hukum represif tidak banyak memasukkan campurtangan masyarakat sehingga hukum hanya berkembang tanpa masyarakat. Melalui rematerialisasi hukum, perlu dilakukan perubahan dalam hukum dan masyarakat yang bersifat evolusioner dimana hukum dapat bekerjasama dengan gambaran-gambaran sosial, ekonomi dan organisasi politik dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara struktur-struktur hukum dan sosial akan membantu untuk memahami transformasi dalam masyarakat.
Untuk mengetahui bentuk konkret model hukum dan sosial, dapat dilihat dilihat dari aturan-aturan hukum yang ada dimana ia juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem-sistem dalam masyarakat. Hukum sebagai the tool of social engineering akan terus mengendalikan suatu masyarakat dalam perkembangannya, baik secara preskriptif dimana hukum sebagai bertindak sebagai kaidah dalam pengertian dan kenyataan, maupun dalam secara politik dan philosopis yang menerapkan nilai-nilai dan perenungan dan perumusannya.

D. Saran
Negara sebagai lembaga yang akan mewujudkan harapan masyarakat kepada kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera. Melalui pemerintahnya harus mampu menyelenggarakan roda kenegaraan berdasarkan hukum sebagai aturan main dalam mengeluarkan berbagai kebijakan. Dalam usaha untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, maka pemerintah dalam suatu negara senantiasa menciptakan stabilitas politik, sehingga keputusan-keputusan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten dalam upaya menuju kepada kepastian hukum, demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.
Demikian juga halnya dengan kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum. Dalam hal ini semua komponen bangsa, baik masyarakat, organisasi sosial dan politik, harus secara sadar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum.

Bab. V Daftar Pustaka

Sorjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1989),
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum. Penerbit : Yayasan Mayarakat Indonesia Baru. Palu.
Satjipto.R. Ilmu Hukum. (Bandung, Alumni, 1982),hal.310 dan R.Othe Salman, Sosiologi Hukum Suatu Pengantar, (Bandung : Penerbit CV. ASrmico, 1992). dan H.L.A, The Consept of Law, (London Oxford University Pres, 1961),
Donald Black. Sociological Justice, (New York : Academic Pres, 1989)..
Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat, (Bandung : Remadja Karya, 1985).
—————-Donald Black.The Behavior of Law, ( New York,Academic Press, 1976)
Roscoe Pound, Interpretation Of Legal History. (USA : Hlmes Heaxh, Florida, 1986).
Ter Haar, Bzn.B. “ Beginselen En Stelsel Van Het Adar Recht”. J.B. Woters Groningen. Jakaarta, 1950.
Kartohadiprodjo, Soedirman. “ Hukum Nasional” beberapa catatan, Bina tjipta, 1968,
Hartono, Sunarjati. “ Capita Selecta Perbandingan Hukum”. Alumni (Stensil) Bandung, 1970,
Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1983).
Frans Magnis Suseno, Etika Politik, (Jakarta: Gramedia, 1987),
Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Sinar baru, 1985),
Antonius Sujata, Reformasi Dalam Penegakan Hukum, (Jakarta: Djambatan, 2000),
Mulyana W. Kusumah, Beberapa Perkembangan Pemikiran dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum, (Bandung: Alumni, 1981),
Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1984),
Mulyana W.Kusumah, Tegaknya Supremasi Hukum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),
Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Adil, (Jakarta: Grasindo, 1999),
Antonius Sujata, Reformasi dalam Penegakan Hukum,
Erman Rajagukguk, Hukum dan Masyarakat, (Jakarta: Bina Aksara, 1983),
Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, (Bandung: Alumni, 1989),
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
website
http://www.blogcatalog.com/group/blog-promotion-1/discuss/entry/analisa-sosiologi-hukum-berdasarkan-metode-pendekatan-dan-fungsi-hukum

how hackers work

2010-04-07T11:36:00.001-07:00

Terima kasih kepada media, kata "hacker" telah mendapat reputasi buruk. Pemanggilan kata sampai pikiran jahat pengguna komputer menemukan cara baru untuk mengganggu orang, menipu perusahaan, mencuri informasi dan mungkin bahkan menghancurkan perekonomian atau memulai perang dengan infiltrasi sistem komputer militer. Meskipun tidak ada menyangkal bahwa ada hacker di luar sana dengan niat buruk, mereka membuat hanya sebagian kecil dari masyarakat hacker.
Istilah hacker komputer pertama muncul di pertengahan tahun 1960-an. Seorang hacker adalah seorang programmer - seseorang yang keluar hacked kode komputer. Hacker visioner yang bisa melihat cara-cara baru untuk menggunakan komputer, membuat program yang tidak ada orang lain yang bisa hamil. Mereka adalah pelopor industri komputer, bangunan mulai dari aplikasi kecil untuk sistem operasi. Dalam pengertian ini, orang-orang seperti Bill Gates, Steve Jobs dan Steve Wozniak semua hacker - mereka melihat potensi apa yang komputer bisa melakukan dan menciptakan cara-cara untuk mencapai potensi itu.
Sifat pemersatu antara para hacker adalah rasa keingintahuan yang kuat, kadang-kadang berbatasan dengan obsesi. Hacker ini membanggakan diri pada kemampuan mereka tidak hanya untuk membuat program baru, tetapi juga untuk mempelajari bagaimana program lain dan sistem bekerja. Ketika sebuah program memiliki bug - bagian dari kode buruk yang mencegah program berfungsi dengan benar - hacker sering membuat dan mendistribusikan bagian kecil kode yang disebut patch untuk memperbaiki masalah. Beberapa berhasil mendapatkan pekerjaan yang leveraged keterampilan mereka, mendapatkan bayaran untuk apa yang mereka akan dengan senang hati melakukannya secara gratis.
Sebagai komputer berevolusi, insinyur jaringan komputer mulai mesin individu bersama-sama dalam suatu sistem. Segera, istilah hacker memiliki makna baru - orang yang menggunakan komputer untuk mencari jaringan yang ia tidak termasuk. Biasanya hacker tidak memiliki niat jahat. Mereka hanya ingin tahu bagaimana jaringan komputer bekerja dan melihat ada pembatas antara mereka dan bahwa pengetahuan sebagai tantangan.

- Bahkan, yang masih terjadi hari ini. Walaupun ada banyak cerita tentang hacker jahat menyabot sistem komputer, penyusupan jaringan dan penyebaran virus komputer, hacker kebanyakan hanya ingin tahu - mereka ingin mengetahui semua seluk-beluk dunia komputer. Beberapa menggunakan pengetahuan mereka untuk membantu perusahaan dan pemerintah membangun langkah-langkah keamanan yang lebih baik. Orang lain mungkin menggunakan kemampuan mereka untuk berusaha lebih tidak etis.
Pada artikel ini, kita akan mengeksplorasi teknik hacker yang umum digunakan untuk menyusup ke sistem. Kami akan memeriksa budaya hacker dan berbagai jenis hacker serta belajar tentang hacker terkenal, beberapa di antaranya telah bertabrakan dengan hukum.
Pada bagian berikutnya, kita akan melihat trik hacker 'dari perdagangan.

si bodoh

2010-04-04T20:34:00.000-07:00

malam menjelang, dirinya terlelap dan sungguh menikmati tidurnya, bagnun di pagi buta kemudian dilanjutkan dengan tidur lagi, sebuah kursi dan beberapa buku yang berantakan tak mngurungkan niatnya untuk menikmati sebentar waktunya untuk berselancar ke alam mimpi. tanpa ada bantal dan guling, karena dia terlalu malas untuk mengambilnya, walau hanya beberapa meter dari tmpat dia tidur.

ketakutan dia 1

2010-03-06T07:10:00.000-08:00

sedih, jenuh, malas, takut, sepi, semua bergelayut menjadi satu dalam pikirannya. entah kapan perasaan tersebut muncul dalam dirinya. dan kenapa bisa perasaan itu muncul dalam benaknya. memang ketika hari ini dia hanya bisa termenung ketika dihadapkan oleh beberapa masalah yang belum jelas akan jalan keluarnya. ketakutan yang mendalam bila dirinya mengingat masa lalunya.
memang benar dia lah seorang narapidana yang baru lolos, setelah melarikan diri dari sebuah lembaga permasyarakatan, suatu malam yang gelap dia berhasil mengecoh beberapa sipir dalam penjara, dan tentunya dengan membayarkan beberapa gepok uang. disini digambarkan bahwasannya para sipir dengan mudahnya melepaskan seorang narapidana yang di dakwa dengan hukuman yang sangat berat.

dan sampailah dia pada sebuah perkampungan yang damai. dimana dia menghabiskan masa kecilnya. teringat kembali masa kecilnya yang penuh dengan kebaikan dan kesholehan. bangun di pagi buta, mengambil air wudlu dan pergi mengaji ke masjid bersama abah tercinta,dan apabila dia tidak bangun ketika dibangunkan maka sang abah akan mengguyurnya dengan gayung yang penuh dengan air yang sejuk. dan ketika senja tiba dia asik memainkan si kulit bundar bersama kawan-kawannya . kemudian ketika adzan magrib menggema dia sudah kembali dengan baju koko dan sarungnya, untuk berangkat ke masjid yang begitu dekat dengan rumahnya. akankah semua ini akan kembali lagi ketika dia sudah dewasa dan apakah dia bisa membimbing anaknya kelak sperti ketika abahnya membimbingnya. pikiran itu teruus bgelayut dalam rumahnya.

sungguh jauh berbeda dengan keaadaannya sekarang, kampungnya telah dipenuhi bangunan sudah tak ada lagi tanah kosong. hanya tinggal sebuah masjid dengan pekarangan yang tidak begitu luas, yang dulunya dia masih bisa ia gunakan sebagai tempat untuk bermain bola. sekarang buat bergerakpun rasanya sudah tak leluasa.

ketika beranjak remaja pun dia putuskan untuk merantau ke sebuah kota yang terkenal dengan sebutan kota pelajar. dia berangkat dengan nilai tertinggi di sekolahnya dan masuk di sebuah PTN yang bonafit. seketika itu pulalah kehidupan dia berubah 180 derajat. dari seorang yang rajin menjadi seorang yang malas, dari seorang yang pintar menjadi seorang yang bodoh, begitu mudahnya dia terpengaruh oleh teman-teman terdekatnya. dia berubah menjadi orang yang beringas dan kurang ajar. dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, tidak bisa mebedakan mana yang buruk dan mana yang busuk. sampailah pada suatu malam dia dan teman-temanya

1 litre of tears

2010-02-15T12:08:00.000-08:00

sebuah kalimat, hanya sebuah kalimat, ini memang pilihan kata yang menarik, kalimat ini aku ambil dari usb wanitaku, satu liter air mata,.,. menurutku seeh artinya begitu. tapi mungkin para kawan-kawanku disana punya artian lain dengan kalimat lain,memang setiap kata ataupun kalimat ditujukan untuk menggambarkan atau menunjukkan sesuatu. dalam hal ini yang saya angkat dalam kisah ini bukan kata "one litre of tears" tersebut. tetapi orang yang senang akan hal tersebut. banyak kata yang bisa untuk menggambarkan orang yang menyukai "one litre of tears". adalah seseorang yang yang hangat, flexibel, orang yang tidak mudah goyah, orang yang berhati lembut, dan terlalu memikirkan resiko, mungkin tidak semua benar kata yang ku tulis dalam tulisanku ini. walaupun saya tidak tahu menahu tentang "one litre of tears" itu sendiri, tetapi saya tahu akan seseorang yang suka dengan "one litre of tears" tersebut, dan saya sudah jauh mengenalnya. dan saya akan mecoba menganalisa dengan sudut pandang orang ketiga untuk menganalisa, dengan kata lain saya akan mencoba membuat sebuah terobosan baru dengan menganalisa orang yang suka "one litre of tears" dengan cara melihat orangnya langsung, tanpa mengetahui tentang "one litre of tears" itu sendiri.
dan apabila hal itu salah maka tak ada salahnya saya mecoba untuk menyalahi pakem dalam hal adat kebiasaaan atau umumnya seseorang untuk melakukan sebuah cara.

PROPOSAL SKRIPSI

2010-02-13T18:57:00.001-08:00

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kejahatan bila dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana.1 Pada dasarnya kejahatan adalah suatu wujud realita kenyataan hidup yang tiada hentinya. Bahkan akan semakin terus meningkat dan hal tersebut salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi dari negara Indonesia yang terus merosot sehingga terjadi krisis ekonomi berkepanjangan. Salah satu bentuk dari kejahatan adalah pencurian. Pencurian merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pencurian kayu sebagai permasalahan utama atas penurunan jumlah kayu maupun pohon-pohon di Indonesia baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan yang menjadi tanah wilayah daerah kabupaten atau kota didukung oleh tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri yang mana hal itu tidak sebanding dengan penyediaan industri perkayuan (legal).
Pencurian kayu dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Seluruh biodiversity (keanekaragaman hayati) dan kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah, sehingga generasi mendatang tidak bisa menyaksikan langsung kekayaan megabiodiversity (kebesaran keanekaragaman hayati) hutan tropika Indonesia.3 Hasil penelitian dari Enforcement Economic Program Conversation International Indonesia (EEPCI) pada tahun 2004 memprediksikan bahwa kerugian yang dialami oleh negara untuk tiap harinya adalah sekitar 83 miliar rupiah akibat pencurian kayu hutan dan tidak bisa dibayangkan lagi kerugian yang akan dialami untuk satu tahunnya. Bila hal tersebut tetap dibiarkan akan membawa dampak negatif bagi kehidupan antara lain:
Musnahnya berbagai flora dan fauna (a), erosi (b), konflik dikalangan masyarakat (c), devaluasi harga kayu (d), hilangnya mata pencaharian (e), banjir (f), rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sector kehutanan (g).4
Contoh kasus yang baru-baru ini mencuat dan menghebohkan dalam bidang kehutanan adalah buron kayu seorang pengusaha PT. Inanta Timber dan PT Keang Nam berusia 49 tahun bernama Adelin Lis Tiongkang tertangkap oleh pihak kepolisian di Beijing dan sekarang berada dalam tahanan di Mapolda Sumatera Utara yang mana dalam tahanannya dijaga ekstra ketat dengan penjagaan dari Brimob dan Reserse kriminal. Penahanan buron kayu itu dijaga ekstra ketat dengan system pengaman untuk sampai ke sel harus melalui tiga pintu dan dijaga oleh 12 petugas bersenjata lengkap. Dalam hal ini polisi menjaga dengan ketat karena tidak mau kecolongan lagi sebab sudah lama tersangka menjadi buron polisi. 6 Hal tersebut menandakan bahwa tersangka selama ini menjadi buronan pihak kepolisian yang melarikan diri dan harus mendapatkan perhatian yang khusus dalam penanganannya .
Bila pencurian kayu dibiarkan terus menerus maka akan membawa dampak yang fatal bagi ekosistem hutan dan sekitarnya. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap kejahatan harus dilaksanakan secara maksimal. Berbicara masalah penegakan hukum bagi pelaku pencurian kayu, peran serta dari pihak kepolisian sangatlah dibutuhkan untuk menegakkan hukum bagi para pelaku pencurian kayu. Karena penegakan hukum merupakan bagian dari criminal policy atau upaya penanggulangan kejahatan.7
Penyidik dalam hal ini penyidik polri sangatlah memiliki peranan penting karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP memiliki kewajiban dan kewenangan yaitu menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di TKP, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan ahli yang diperlukan dalm hubungannya untuk pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Melalui proses penyidikan akan diketahui siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya kemudian dilakukan penangkapan.8 Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang amat rumit dan hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain dalam hal si pelaku tindak pidana melarikan diri atau bersembunyi di tempat lain yang jauh dari lokasi kejadian tindak pidana maupun dari tempat kediaman pelaku. Oleh karena itu masih banyak pelaku pencurian kayu yang masih belum tertangkap dan masih dalam daftar pencarian orang (DPO).
Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas perlu dilakukan kajian terhadap kendala Polri untuk melakukan penyidikan dalam rangka pelaksanaan penanggulangan represif pada tindak pidana pencurian kayu, serta kajian terhadap upaya-upaya untuk mengatasi kendala sehingga dapat dioptimalkan upaya penanggulangan represif oleh Polres Ponorogo.

B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut di atas, untuk dapat memperjelas pokok bahasan yang diteliti, maka penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas antara lain:
1. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh polri untuk melakukan penyidikan dalam rangka pelaksanaan upaya penanggulangan represif pada tindak pidana pencurian kayu?
2. Bagaimana upaya-upaya polri untuk mengatasi kendala tersebut sehingga dapat dioptimalkan upaya penanggulangan represif oleh pihak kepolisian resort Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:
1. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh polri untuk melakukan penyidikan dalam rangka penanggulangan represif pada tindak pidana pencurian kayu.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala sehingga dapat dioptimalkan upaya penanggulangan represif oleh Polres Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat atau kegunaan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
• Meningkatkan pengetahuan tentang proses penyidikan kasus pencurian kayu hingga ditetapkan tersangka, kendala untuk melakukan penyidikan dalam rangka penanggulangan represif tindak pidana pencurian kayu sertaupaya untuk mengatasi kendala sehingga dapat dioptimalkan upaya penanggulangan represif oleh pihak kepolisian.
2. Manfaat Praktis
a. Aparat Kepolisian
Memberikan gambaran yang bisa menjadi suatu wacana bagi aparat kepolisian setempat dalam penegakan hukum dan penanggulangan tindak kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ponorogo.
b. Perguruan Tinggi
Memberikan gambaran akan pentingnya pendidikan dan pengetahuan terutama di bidang hukum guna untuk dikembangkan serta diterapkan dalam kehidupan masyarakat agar seluruh lapisan masyarakat sadar akan hokum melalui pendidikanyang lebih tinggi di jenjang perguruan tinggi. .
c. Peneliti
Memberikan tambahan wawasan tentang proses penyidikan suatu kasus hingga ditetapkannya tersangka dan penangkapan terhadap tersangka terutama yang masuk dalam daftar pencarian orang

E. SISTEMATIKA PENULISAN
Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membagi dalam 5 bab yang mana akan dijelaskan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini memuat tinjauan teoritik mengenai ketentuan hukum pencurian kayu sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Kehutanan, tugas dan wewenang Polri menurut UU No.2 tahun 2002 dan UU No. 8 tahun 1981 serta upaya penanggulangan kejahatan.

BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang akan dilakukan mulai dari pendekatan, lokasi yang dipilih, populasi, sample dan responden, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, teknik analisa data, serta definisi operasional.
BAB IV PEMBAHASAN
Bab ini berisi realitas dari keseluruhan kasus yang ada di Polres Ponorogo terutama meengenai kasus pencurian kayu, kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polri dalam menanggulangi kasus pencurian kayu serta upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala tersebut sehingga dapat dioptimalkannya upaya penaggulangan represif oleh Polres Ponorogo.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diteliti dan saran dari penulis atas objek penelitian.

MAHKAMAH KONSTITUSI

2010-02-13T18:54:00.000-08:00

BAB 1
PENDAHULUAN

A Latar Belakang
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar stas dasar undang-undang dasar 1945. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD 1945. Bangsa itu telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam system ketenegaraan, yaitu antara lain dengan adanya system prinsip “Pemisahan kekuasaan dan cheeks and balance” sebagai pengganti system supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.
Sebagai akibat perubahan tersebut, maka perlu diadakan mekanisme untuk memutuskan sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antara lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan yang satu sama lain bersifat sederajat, yang kewenanganya ditentukan dalam Undang-Undang Dasar serta perlu dilembagakannya peranan hukum dan hakim yang dapat mengontrol proses dan produk keputusan-keputusan politik yang hanya mendasarkan diri pada prinsip, The Rule of Majority”.
Karena itu, fungsi-fungsi Judicial Review atas konstitusionalitas Undang-Undang dan proses pengujian hukum atas tuntutan pemberhentian terhadap Presiden dan / Wakil Preseiden dikaitkan dengan fungsi MK. Disamping itu juga diperlukan adanya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan yang timbul dan tidak dapat diseleseaikan melalui proses peradilan yang biasa, seperti sengketa Pemilu dan tuntutan pembubaran suatu partai politik. Perkara-perkara semacam ini berkaitan erat dengan hak dan kebebasan para warganegara dalam dinamika system politik demokratis yang dijamin oleh UUD 1945.

B. Tujuan Penulisan
Karya ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum Tata Negara serta agar ingin lebih megkaji dan memahami tentang Hukum Tata Negara

C. Rumusan Masalah
1. Apakah yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi ?
2. Apa saja Kewenangan dan Hak Mahkamah Konstitusi ?
3. Bagaimana Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi ?

D. Sistematika Penulisan
- Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan
penulisan, rumusan masalah, dan sistematika penulisan.
- Bab II merupakan bab Pembahasan yang merupakan esensi dari isi makalah tersebut ini
- Bab III adalah merupakan bab peutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian MK
Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa:
1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Permohonan adalah permohonan yang diatur secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai :
1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pembubaran partai politik.
4. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau pendapat DPR bahwa Presiden dan / Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan / atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kewenangan dan Hak MK
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah :

1.Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final untuk:
• Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
• Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
• Memutuskan pembubaran partai politik, dan
• Memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum
• Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945

2. mahkamah Knstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum beruppa pengkhiyanatan terhadap Negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan /atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Neagra Indonesia Tahunjh 1945.

3.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
a. Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaiana diatur dalam Undang-Undang
c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pudana penjara 5 (lima ) tahun atau lebih
d. Perbuatan yang tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan /atau Wakil Presiden
e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mk mempunyai 4 Kewenangan Konstitusional yaitu :

1. Menguji undang-undang terhadap UUD
2. Memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutuskan sengketa hasil pemilu
4. Memutuskan pembubaran partai politik

Sementara kewajiban Konstitusi MK adalah memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden seperti yang dimaksud dalam UUD 1945.

Tanpa harus mengecilkan arti kewenangan lainnya dan apalagi tidak cukup ruang untuk membahasnya dalam makalah singkat ini, maka dari keempat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional tersebut, yang dapat dikatakan paling banyak mendapat sorotan di dunia ilmu pengetahuan adalah pengujian atas Konstitusionalitas.

2. Tanggung Jawab dan akuntabilitas MK

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organoisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.
Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai :
• Permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputuskan.
• Pengelolaan keuangan dan tugas administrasi Negara lainnya.
Laporan sebagaimana dimaksud diatas dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hakim Konstitusi

Hakim Konstitusi harus mempunyai syarat sebagai berikut :
1. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
2. Adil, dan
3. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat diantaranya :
1. Warga Negara Indonesia
2. Berpendidikan sarjana hukum
3. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan
4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang lebih memperoleh kekuatan hukum tetap karena tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
5. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan ; dan
6. Mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh
Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung. 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat , dan tiga orang oleh Presiden.

Masa jabatan Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Hakim Konstitusi Periode 2003-2008 adalah :
1. Jimly Asshiddiqie
2. Mohammad Laela Marzuki
3. Abdul Muktie Fadjar
4. Achmad Roestandi
5. H.A.S. Natabaya
6. Harjono
7. I Dewa Gede Palguna
8. Maruarar Siahaan
9. Soedarsono

Sejarah MK

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam pasal 24 ayat (2), pasal 24C, dan pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001. Ssetelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sebagaimana diatur dalam pasal III aturan peralihan UUD 1945 hasil perubahan Keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang tantang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam , DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi pada 13 agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi diistana Negara pada tanggal 16 agustus 2003.

Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang pertama adalah Prof. dr . jimli Asshiddiqie SH. Guru Besar hukum tata Negara Unoversitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antara anggota hukum Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003.

Perbandingan MK dengan Negara lain
Sejarah pengujian (judicial review) dapat dikatakan dimulai sejak kasus Marbury versus Madison ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dipimpin oleh Marsall pada tahun 1803. sejak itu, ide penguji UU menjadi popular dan secara luas didiskusikan dimana-mana. Ide ini juga mempengaruhi sehingga “ The Fouding Fathers “ Indonesi dalam siding BPUPKI tanggal 15 juli 1945 mendiskusikannya secara mendalam.
Muhammad Yamin yang pertama sekali mengusulkan agar Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk “ …membandingkan UU…” demikian setelah itu. Akan tetapi ide ini ditolak oleh Soepomo karena dinilai tidak sesuai dengan paradigma yang telah disepakati dalam rangka penyusunan UUD 1945, yaitu bahwa UUD Indonesia menganut system supremasi MPR dan tidak menganut ajaran “ trias politica “, sehingga tidak memungkinkan ide pengujian UU dapat diadopsikan kedalam UUD 1945.
Namun sekarang setelah UUD 1945 mengalami perubahan 4 kali paradigma pemikiran yang terkandung didalamnya jelas sudah berubah secara mendasar. Sekarang, UUD 1945 tidak lagi mengenal prinsip supremasi parlemen seperti sebelumnya, jika sebelumnya MPR dianggap sebagai pelaku kedaulatan rakyat sepenhnya dan sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang mempunyai kedudukan tertinggi dan dengan kekuasaan yang tidak terbatas, maka sekarang setelah perubahan keempat UUD 1945, MPR itu bukan lagi lembaga satu-satunya sebagai pelaku kedaulatan rakyat. Karena Presiden dan/ atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat maka disamping MPR, DPR, dan DPD sebagai pelaku kedaulatan rakyat dibidang legislative.
Bahkan seperti itu juga terjadi disemua Negara-negara lain yang sebelumnya menganut system supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi Negara demokrasi, fungsi pengujian UU ditambah fungsi-fungsi lainnya itu selalu dilembagakan kedalam fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri diluar Mahkamah Agung. Kecenderungan seperti ini dapat dilihat disemua Negara eks komunis yang sebelumnya menganut prinsip supremasi parlemen lalu kemudian berubah menjadi demokrasi, selalu membentuk MK yang berdiri sensiri diluar MA
Ada beberapa jenis lembaga Mahkamah Konstitusi yang berbeda dari Negara yang satu dengan yang lainnya. Seperti nagara Venezuela dimana Mahkamah Konstitusinya berada dalam Mahkamah Agung. Ada pula Negara yang tidak membentuk lembaganya sendiri, melainkan menganggapnya cukup mengaitkan fungsi mahkamah ini sebagai salah satu fungsi tambahan dari fungsi Mahkamah Agung yang telah ada. Amerika serikat dan semua Negara yang dipengaruhinya menganut pandangan seperti ini juga.
Akan tetapi, sampai sekarang diseluruh dunia terdapat 78 negara yang melembagakan bentuk-bentuk organ konstitusi ini sebagai lembagatersendiri diluar lembaga Mahkamah Agung. Negara pertama yang tercatat mempelopori pembentukan lembaga baru ini adalah Austria tahun 1920, dan terakhir adalah Thailand tahun 1998 dan selanjutnya Indonesia yang menjadi Negara ke-78 yang membentuk lembaga baru ini diluar Mahkamah Agung.
Namun, diantara ke-78 negara itu tidak semua menyebutkan dengan Mahkamah Konstitusi. Negara-Negara yang dipengaruhi oleh Prancis menyebutnya Dewan Konstitusi, sementara Belgia menyebutnya Arbitrase Konstitusional. Orang-orang Prancis cenderung demikian , karena lembaga ini tidak menganggap sebagai peradilan dalam arti Lazim. Karena itu para anggotanya tidak disebut Hakim. Terlepas dari perbedaan ini, yang jelas di 78 negara itu, Mahkamah Konstitusi dilembagakan tersendiri diluar Mahkamah Agung.

Kedua nilai ini perlu dipisahkan karena pada hakikatnya keduanya memang berbeda. Mahkamah Agung lebih merupakan “ Pengadilan Keadilan “ Sedangkan Mahkamah Konstitusi l;ebih berkenaan dengan “ Lembaga Peradilan Hukum“. Memang tidak dapat dibedakan seratus persen dan mutlak sebagai “ Court of Justice versus Court of Law “ yang sering didiskusikan sebelimnya .
PENUTUP

3.1 Simpulan
Salah satu produk informasi ketatanegaraan yang kita bangun setelah perubahan pertama (1999), kedua (2000), ketiga (2001), dan keempat (2002), UUD 1945 adalah dibentuknya MK yang kedudukannya sederajat dengan dan diluar Mahkamah Agung (MA). MK dibentuk dengan maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai Hukum tertinggi (the supreme law of the land ) benar-benar dijalankan atau ditegakan dalam penyelenggaran kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara Hukum modern, dimana Hukumlah yang menjadi factor bagi penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa.

2. Saran

Berdasarkan hal tersebut diatas sudahlah pasti Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Mahkamah yang paling tinggi bersama Mahkamah Agung , Mahkamah Agung hanya memperhubungkan dengan Undang-Undang, dan Peraturan Daerah, sedangkan Mahkamah Konstitusi (Judicial review) menempatkan UUD 1945, Undang-undang, yang mengkaji Undang-undang dengan UUD 1945. Agar maksud tersebut bisa dicanangkan maka hendaklah pemerintah seperti Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak melakukan hal-hal yang membuat kesalahan yang tidak bertanggung jawab karena Mahkamah Konstitusi akan menindak tegasnya.

kemalasan para wakil rakyat

2010-02-13T18:25:00.001-08:00

VIRUS malas rupanya masih menjangkiti tubuh Dewan Perwakilan Rakyat. Paling tidak hal itu terlihat saat berlangsung rapat paripurna dengan agenda tunggal pertanggungjawaban realisasi APBN Tahun Anggaran 2008, Selasa (26/1).

Pada acara yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani itu ruang sidang tampak kosong. Hanya tempat duduk di bagian tengah yang banyak terisi, sedangkan di deretan pinggir banyak kursi yang kosong melompong.

Dalam daftar hadir tercatat 291 anggota menghadiri sidang paripurna itu. Jumlah tersebut memang sudah memenuhi kuorum karena lebih separuh dari 560 anggota dewan hadir.

Akan tetapi, kebanyakan mereka hadir di atas kertas, hadir secara administratif karena hanya menandatangani daftar hadir dan setelah itu menghilang. Faktanya banyak kursi melompong di ruang sidang paripurna. Sungguh pemandangan yang tak elok.

Kemalasan bersidang itu menunjukkan bahwa sejauh ini DPR periode 2009-2014 tidak menjalankan fungsi anggaran dengan baik. Bukankah sidang paripurna tersebut membahas penggunaan APBN Tahun 2008 oleh pemerintah? Bukankah DPR sendiri yang menyetujui dan mengesahkan APBN itu?

Kemalasan bersidang juga memperlihatkan bahwa anggota DPR belum menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Sebab, agenda sidang paripurna tersebut adalah pertanggungjawaban realisasi APBN Tahun 2008. Melalui sidang paripurna itulah, anggota dewan semestinya mengawasi, mengontrol, dan meminta pertanggungjawaban lembaga eksekutif dalam merealisasikan APBN.

Kemalasan bersidang sudah terlihat pada sebulan pertama masa kerja DPR. Saat sidang internal berlangsung di ruang rapat komisi, banyak anggota dewan malah asyik masyuk mengurusi kredit tunai dari satu bank nasional.

Virus malas lain yang menjangkiti tubuh wakil rakyat adalah kemalasan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga pertengahan Januari 2010, baru 229 dari 560 anggota dewan yang telah menyerahkan laporan kekayaan mereka kepada KPK. Padahal, tenggat penyerahan laporan harta kekayaan berakhir 1 Desember 2009. Itu artinya tingkat kepatuhan pelaporan kekayaan para legislator hanya 40,69%.

Virus malas lain yang juga berjangkit di tubuh para legislator adalah kemalasan membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP). Direktorat Jenderal Pajak mencatat terdapat 113 dari 560 anggota DPR belum memiliki NPWP.

Kemalasan memiliki NPWP jelas bukti tersendiri bahwa anggota dewan belum mampu menjadi warga negara yang baik. Akan tetapi, sang pemalas itu sangat rajin menuntut dan menikmati haknya. Lihat saja, baru tiga bulan bekerja, anggota dewan telah mendapat fasilitas komputer mahal, renovasi rumah dinas mewah, dan sebentar lagi, kenaikan gaji.

Ada logika yang terbalik di situ. Di mana pun, siapa pun, semestinya menunjukkan kinerja dulu, baru memperoleh fasilitas. Di gedung wakil rakyat, diberikan fasilitas dulu, termasuk kepada mereka yang malas, baru kinerja diharapkan meningkat. Sungguh logika yang menyesatkan.

bukan bimbang ataupun bingung

2010-02-13T11:02:00.000-08:00

ketika pada suatu masa manusia dihadapkan dengan kebingungan, dan dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan... maka dia membutuhkan teman, untuk menunjukan apa yang harus dia lakukan, teman yang baik akan menuntunnya pada kebaikan, tetapi dilain hal seorang manusia akan mecoba sesuatu yang gak baik menurutnya ataupun menurut sebagian orang, berbuat sesuatu yang melanggar norma-norma, ataupun menyimpang dari kehidupan sehari harinya, itupun juga karena pengaruh teman.

bingung ketika manusia dihadapkan pada pilihan, dan dia memerlukan kembali bantuan dari para orang terdekat, untuk menberikan pertimbangan. supaya dia tahu akan segera ada keyakinan untuk tahu apa yang harus diperbuat selanjutnya.
ada kalanya setiap manusia dihadapkan pada kejenuhan, dan tidak ingin melakukan apapun, dia hanya diam, diam, dan berfikir memikirkan suatu yang tidak penting, itulah manusia, itulah kehidupan, itulah bagian dari dunia.

dan terus kemabali terburu dengan waktu, dan seolah dia mau melakukan sesuatu hal yang penting, padahal setelah itu manusia kembali berfikir kenapa telah melakukan hal tersebut. apa sudah benar, apakah ada yang salah, apakah massih bisa diperbaiki...

memang benar bila sesorang dihadapkan pada suatu masa yang seperti itu adanya...

QS al anfal ayat 45

2010-02-13T10:57:00.001-08:00

Subtansi QS 8, Al-Anfal ayat 45

maaf ayatnya g bisa keluar........dibaca sendiri di Al-Qur'an

artinya:
45. Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi pasukan (musuh), Maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya[620] agar kamu beruntung.

[620] maksudnya ialah: memperbanyak zikir dan doa.

Subtansi:
1. Menghadapi segala sesuatu, terutama yang diperhitungkan mengandung resiko, hendaklah dilakukan dengan keteguhan hati.
2. Keteguhan hati yang dibarengi dengan Dzikrullah banyak-banyak, merupakan pintu gerbang menuju kebahagiaan/kemenangan.
Keterangan :
Dalam kasus ayat ini dicontohkan/dilatarbelakangi sebuh peperangan. Bahwasannya setiap kita menghadapi musuh haruslah dihadapi dengan keteguhan hati yang dibarengi dengan iman dan dzikrullah banyak-banyak, tidak dengan hati yang bimbang dan mencla-mencle. Karena jika hati kita teguh dan dibarengi dengan dzikrullah banyak-banyak maka apa yang kita lakukan(kekuatan) dalam menghadapi musuh tersebut, akan di buckup oleh Allah. Semua tingkah laku kita akan dibimbing oleh Allah sesuai janji-Nya dalam ayat diatas.
Jadi kita simpulkan ada tiga kata kunci pokok yang dapat kita saring dari keterangan diatas. Pertama yaitu Dzikrullah, kedua Iman, dan ketiga adalah keteguhan hati. Kalau kita lihat ketiganya sangatlah berkaitan sekali, bahwasannya iman adalah keteguhan hati yang harus selalu terkoneksi kepada Allah dengan senantiasa berdzikir kepada Allah. Kemudian kita timbal balik dari Allah adalah keberuntungan. Kalau sudah begini maka tidak ada alasan lagi untuk mundur melawan musuh.

alasan

2010-02-13T00:01:00.000-08:00

apakah kejadian yang akan menimpa kita itu adalah hasil perbuatan kita sebelumnya?
alhamdulillah, segala syukur kuungkapkan kehadirat tuhan YME

setiap kita mengalami kegagalan tentunya ada akan ada yang dijadikan alasan. kenapa hal itu bisa menimpa kita...
dan kadang sesorang mencari alasan, kenapa hal itu bisa terjadi.?
disini banyak orang yang pandai mengungkapkan alasan, hanya untuk sekedar lepas dari sebuah tanggung jawab...
apakah ada alsannya ketika seorang terkena musibah ataupun bencana tetapi dia tidak luka, dia terselamatkan
haruskah ada alasan untuk melakukan suatu perbuatan?
seseorang yang sedang berfikir untuk mencari-cari alasan kenapa semua hal itu bisa terjadi...

baru saja aku merasa orang yang paling beruntung, aku tidak luka dan kurang suatu apa,
siang hari aku marah, kesal
sore sedikit kebahagian muncul di hati ini,
menjelang malam aku goyah dani resah, apakah aku kurang hati-hati, ato memang itu adalah sebab dari aktifitassku sebelumnya...

ataukah ini cuma sekedar alasan bagi orang-orang yang malas...

mengatasi rasa malas

2010-02-12T22:26:00.000-08:00

Rasa malas juga menggambarkan hilangnya motivasi seseorang untuk
melakukan pekerjaan atau apa yang sesungguhnya dia inginkan hanya ingin tidur bermalas-malasn. Rasa malas jenis yang satu ini relatif lebih bisa ditanggulangi. Nah,
bagaimana cara mengatasinya? Berikut kiat-kiatnya:

1. Membuat Tujuan
Orang yang malas biasanya tidak memiliki motivasi untuk berkembang ke
arah kehidupan yang lebih baik. Sementara orang yang tidak memiliki
motivasi biasanya tidak memiliki tujuan-tujuan hidup yang pantas dan
layak untuk diraih. Dan orang yang tidak memiliki tujuan-tujuan
hidup, biasanya sangat jarang bahkan mungkin tidak pernah menuliskan
resolusi atau komitmen-komitmen pencapaian hidup.

Di sinilah pangkal persoalannya. Tanpa tujuan, resolusi, atau
komitmen-komitmen pencapaian hidup, maka seseorang hanya bergerak
secara naluriah dan sangat rentan diombang-ambingkan situasi di
sekelilingnya. Posisi seperti ini membuatnya menjadi pasif, menunggu,
tergantung pada situasi, dan cenderung menyerah pada nasib. Dalam
keadaan seperti ini, tidak akan ada motivasi untuk meraih atau
mencapai sesuatu. Tidak adanya sumber-sumber motivasi hidup
menyebabkan kemalasan.

Supaya motivasi muncul, seseorang harus berani memutuskan tujuan-
tujuan hidupnya. Menurut Andrias Harefa dalam bukunya Agenda Refleksi
dan Tindakan Untuk Hidup Yang Lebih Baik (GPU, 2004), dia harus
membuat komitmen atas apa saja yang ingin diselesaikan, dicapai,
dimiliki, dilakukan, dan dinikmati (disingkat secamilanik). Contoh
komitmen; “pada ulang tahun yang ke …. saya sudah harus
menyelesaikan buku yang saya tulis, meraih promosi pekerjaan,
mencapai gelar S-3, memiliki rumah dan mobil, melakukan sejumlah
kunjungan ke mancanegara, dan menikmati kebahagiaan bersama
keluarga.”

2. Mengasah Kemampuan
Orang yang memiliki tujuan-tujuan hidup yang pasti, membuat resolusi
dan komitmen-komitmen pencapaian biasanya memiliki motivasi tinggi.
Tetapi tujuan yang samar-samar jelas tidak memberikan dampak
motivasional yang signifikan. Nah, akan lebih baik lagi jika tujuan-
tujuan dilengkapi dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran, seperti
mencari cara-cara yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan-
tujuan tersebut. Kita juga perlu sekali mengasah kemampuan atau
ketrampilan-ketrampilan supaya langkah-langkah yang diambil itu akan
membawa kita pada pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Contoh; jika pada tahun yang sudah ditargetkan kita ingin menjadi
konsultan, maka sejak sekarang aktivitas-aktivitas kita sudah harus
difokuskan ke arah tujuan tersebut. Kita harus terus mengasah
kemampuan mendiagnosa masalah, menemukan penyebab, menganalisis,
mengkomunikasikan gagasan, menawarkan solusi, dan memperbaiki
kemampuan presentasi.

Jika aktivitas-aktivitas pembelajaran itu dilakukan secara konsisten
dan dengan komitmen sepenuhnya, maka kita telah berada di jalur yang
benar. Aktivitas-aktivitas pembelajaran akan menempatkan kita pada
posisi dan lingkungan yang dinamis. Kemampuan kita dalam menghadapi
dan menyelesaikan masalah juga akan meningkat. Dengan sendirinya ini
akan semakin memperkuat rasa percaya diri kita, menebalkan komitmen
pencapaian tujuan, dan tentu saja menumbuhkan semangat.

Sebaliknya, jika kita sama sekali menolak aktivitas-aktivitas
pembelajaran, komitmen akan semakin melemah, semangat turun, dan
kemalasan akan datang dengan cepat. Pada titik ini, tujuan-tujuan,
resolusi atau komitmen yang sudah kita buat sudah tidak memiliki arti
lagi. Sayang sekali.

3. Pergaulan Dinamis
Para pemenang berkumpul dengan sesama pemenang, sementara para
pecundang cenderung berkumpul dengan sesama pecundang. Ungkapan
tersebut mengandung kebenaran. Sulit sekali bagi seorang pemalas
untuk hidup di lingkungan para pemenang. Sulit bagi orang malas untuk
berada secara nyaman di tengah-tengah orang yang sangat optimis,
sibuk, giat bekerja, dan bersemangat mengejar prestasi. Demikian
sebaliknya. Sulit sekali bagi para high achiever untuk betah berlama-
lama dengan para orang malas dan pesimistik.

Situasi atau lingkungan di mana kita berada sungguh ada pengaruhnya.
Orang yang mulai dihinggapi rasa malas sangat dianjurkan agar
menjauhi mereka yang juga mulai diserang kebosanan, putus asa, rasa
enggan, apalagi negative thinking. Sepintas, berkeluh kesah dengan
mereka dengan orang-orang seperti itu dapat melegakan hati. Ada
semacam rasa pelepasan dari belenggu psikologis. Walau demikian,
dalam situasi malas sedang menyerang, mendekati orang-orang yang
sedang down sama sekali tidak menolong satu sama lain. Rasa malas dan
kebuntuan justru bisa tambah menjadi-jadi. Ini bisa menjerumuskan
masing-masing pihak pada pesimisme, keputusasaan, dan kemalasan
total.

Jika rasa malas mulai menyerbu kita, jangan berlama-lama duduk
berdiam diri. Cara paling ampuh menghilangkan kemalasan adalah
bangkit berdiri dan menghampiri orang-orang yang sedang tekun dan
bersemangat melakukan sesuatu. Dekati mereka yang sedang bekerja
keras untuk meraih impian-impiannya. Manusia-manusia optimis, self-
motivated, punya ambisi, positive thinking, dan memiliki tujuan hidup
pasti, umumnya memancarkan aura positif kepada apa pun dan siapa pun
di sekelilingnya. Pancaran optimisme dan semangat itulah yang bisa
menginspirasi orang lain, bahkan menularkan semangat yang sama
sehingga orang lain jadi ikut tergerak.

4. Disiplin Diri
Ada sebuah ungkapan yang sangat dalam maknanya dari Andrie Wongso,
Motivator No.1 Indonesia, yang bunyinya; “Jika kita lunak di dalam,
maka dunia luar akan keras kepada kita. Tapi jika kita keras di
dalam, maka dunia luar akan lunak kepada kita”. Kata-kata mutiara
yang luar biasa ini menegaskan, bahwa jika kita mau bersikap keras
pada diri sendiri, dalam arti menempa rasa disiplin dalam berbagai
hal, maka banyak hal akan bisa kita kerjakan dengan baik. Sikap keras
pada diri sendiri atau disiplin itulah yang umumnya membawa
kesuksesan bagi karir para olahragawan dan pekerja profesional yang
memang menuntut sikap disiplin dalam banyak hal. Bayangkan, bagaimana
seorang atlet bisa menjadi juara jika dia tidak disiplin berlatih?
Bagaimana mungkin ada pekerja profesional yang bagus karirnya jika
dia sering mangkir atau bolos kerja?

Sebaliknya, jika kita terlalu lunak atau memanjakan diri sendiri,
memelihara kemalasan, mentolerir kinerja buruk, tidak merasa bersalah
jika lalai atau gagal dalam tugas, maka dunia luar akan sangat tidak
bersahabat. Olahragawan yang manja pasti tidak akan pernah jadi
juara. Seorang sales yang malas tidak akan pernah besar penjualannya.
Seorang konsultan yang menolerir kinerja buruk pasti ditinggalkan
kliennya. Dan pekerja yang tidak disiplin pasti mudah jadi sasaran
PHK. Jika kita lunak pada diri sendiri, maka dunia akan keras pada
kita.

Sekalipun seseorang memiliki cita-cita atau impian yang besar, jika
kemalasannya mudah muncul, maka cita-cita atau impian besar itu akan
tetap tinggal di alam impian. Jadi, kalau Anda ingin sukses, jangan
mempermudah munculnya rasa malas.